SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi
• Perekonomian Daerah
– Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan
– Pembangunan Perekonomian
Daerah
• Kualitas Demokrasi
– Peningkatan Kualitas Demokrasi
– Indikator Demokrasi Indonesia
4dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-solihin.blogspot.com 6
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 7
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 8
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 9
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
dadang-solihin.blogspot.com 10
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
11dadang-solihin.blogspot.com
Troika
12dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
13dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
14dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
15dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 16
Pengertian
• Pembangunan Perekonomian
Daerah adalah suatu proses
dimana Pemda dan
masyarakatnya mengelola
sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola
kemitraan antara Pemda
dengan sektor swasta
• untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan
pertumbuhan ekonomi dalam
wilayah tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 17
Arti Penting Pembangunan
Perekonomian Daerah
• Pertumbuhan perekonomian
daerah  peningkatan PAD 
optimalisasi pembangunan
daerah
• Penurunan Kesenjangan
Wilayah
• Peningkatan kesejahteraan
masyarakat (people’s welfare,
not place welfare)  PDRB
tinggi bukan berarti rakyat
sejahtera karena adanya flow
ke luar daerah/luar negeri
dadang-solihin.blogspot.com 18
Kerangka Pembangunan
Ekonomi Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 19
Upaya memacu
Pertumbuhan
Ekonomi
yang lebih tinggi
Pemerataan
Distribusi
Pendapatan
Penciptaan
Lapangan
Pekerjaan
Penurunan
Angka
Kemiskinan
Program
Ekonomi Strategis
Penurunan
Kesenjangan
Wilayah
Prinsip Dasar Pembangunan
Perekonomian Daerah
Mengenali Ekonomi Wilayah
• Perkembangan penduduk &
urbanisasi
• Sektor pertanian
• Sektor pariwisata
• Kualitas lingkungan
• Keterkaitan wilayah dan
aglomerasi
Merumuskan Manajemen
Pembangunan Daerah yang Pro-
bisnis
• Menyediakan informasi kepada
pengusaha
• Memberikan kepastian dan
kejelasan kebijakan
• Mendorong sektor jasa dan
perdagangan
• Meningkatkan daya saing
pengusaha daerah
• Membentuk ruang yang
mendorong kegiatan ekonomi
dadang-solihin.blogspot.com 20
Peran Pemda dalam
Proses Pembangunan Ekonomi Daerah
• Entrepreneur: bertanggung jawab untuk
menjalankan suatu usaha bisnis terutama
mengelola secara ekonomi aset-aset
daerah
• Koordinator: menetapkan kebijakan atau
mengusulkan strategi-strategi
pembangunan daerah
• Fasilitator: mempercepat pembangunan
melalui perbaikan lingkungan daerah
• Stimulator: bertindak sebagai pendorong
bagi terciptanya pengembangan usaha
melalui tindakan-tindakan khusus yang
akan mempengaruhi perusahaan-
perusahaan untuk masuk ke daerahnya
dadang-solihin.blogspot.com 21
dadang-solihin.blogspot.com 22
Peningkatan Kualitas Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 23
Aspek Variabel
1. Kebebasan
Sipil
• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
• Kebebasan Berpendapat
• Kebebasan Berkeyakinan
• Kebebasan dari Diskriminasi
2. Hak-hak
Politik
• Hak Memilih dan Dipilih
• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
3. Lembaga
Demokrasi
• Pemilu yang Bebas dan Adil
• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD
• Peran Partai Politik
• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
• Peran Peradilan yang Independen
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 24
1. Kebebasan
berkumpul
dan
berserikat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan
berpendapat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 25
3. Kebebasan
berkeyakinan
• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
4. Kebebasan
dari
diskriminasi
• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)
dadang-solihin.blogspot.com 26
1. Hak memilih
dan dipilih
• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat
terhambat.
• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan
hak memilih.
• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout).
• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
provinsi.
2. Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan dan
Pengawasan
• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok.
• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 27
1. Pemilu yang
Bebas dan
Adil
• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu.
• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam
penghitungan suara.
2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per
kapita.
• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
3. Peran Partai
Politik
• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu.
• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 28
4. Peran
Birokrasi
Pemerintah
Daerah
• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif.
• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
5. Peran
Peradilan
yang
Independen
• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.
Indeks Demokrasi Dunia 2012
dadang-solihin.blogspot.com 29
Perbandingan
IDI 2011–2012
per Provinsi
0 20 40 60 80 100
IDI NASIONAL
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
D.I.Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
2012
2011
dadang-solihin.blogspot.com 30
31dadang-solihin.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Permasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan pptPermasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan ppt
1001414
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
Irwin Sopyanudin
 
Ppt perubahan sosial kelompok 3
Ppt perubahan sosial kelompok 3Ppt perubahan sosial kelompok 3
Ppt perubahan sosial kelompok 3
Salma Van Licht
 

What's hot (20)

Fase perkembangan e government
Fase perkembangan e governmentFase perkembangan e government
Fase perkembangan e government
 
Gender, Perempuan Dan Pembangunan
Gender, Perempuan Dan PembangunanGender, Perempuan Dan Pembangunan
Gender, Perempuan Dan Pembangunan
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
 
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publikPengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publik
 
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
 
EGov Application in Indonesia
EGov Application in IndonesiaEGov Application in Indonesia
EGov Application in Indonesia
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
 
Urbanisasi
UrbanisasiUrbanisasi
Urbanisasi
 
Permasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan pptPermasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan ppt
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Ppt perubahan sosial kelompok 3
Ppt perubahan sosial kelompok 3Ppt perubahan sosial kelompok 3
Ppt perubahan sosial kelompok 3
 
Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan PublikManajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan Publik
 
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterKompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
 
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Similar to Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

Similar to Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi (20)

Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan PerdaPeranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
 
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan PemerintahPentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di IndonesiaPerencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
 
Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi
Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan EvaluasiProses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi
Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi
 
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
 
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
Mas PauLs
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
yulizar29
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 

Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

  • 1.
  • 3. 33
  • 4. Materi • Perekonomian Daerah – Tujuan dan Permasalahan Pembangunan – Pembangunan Perekonomian Daerah • Kualitas Demokrasi – Peningkatan Kualitas Demokrasi – Indikator Demokrasi Indonesia 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 7. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 7 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  • 8. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 9 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  • 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 11. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 11dadang-solihin.blogspot.com
  • 13. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 13dadang-solihin.blogspot.com
  • 17. Pengertian • Pembangunan Perekonomian Daerah adalah suatu proses dimana Pemda dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta • untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. Arti Penting Pembangunan Perekonomian Daerah • Pertumbuhan perekonomian daerah  peningkatan PAD  optimalisasi pembangunan daerah • Penurunan Kesenjangan Wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat (people’s welfare, not place welfare)  PDRB tinggi bukan berarti rakyat sejahtera karena adanya flow ke luar daerah/luar negeri dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah dadang-solihin.blogspot.com 19 Upaya memacu Pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi Pemerataan Distribusi Pendapatan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Penurunan Angka Kemiskinan Program Ekonomi Strategis Penurunan Kesenjangan Wilayah
  • 20. Prinsip Dasar Pembangunan Perekonomian Daerah Mengenali Ekonomi Wilayah • Perkembangan penduduk & urbanisasi • Sektor pertanian • Sektor pariwisata • Kualitas lingkungan • Keterkaitan wilayah dan aglomerasi Merumuskan Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro- bisnis • Menyediakan informasi kepada pengusaha • Memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan • Mendorong sektor jasa dan perdagangan • Meningkatkan daya saing pengusaha daerah • Membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Peran Pemda dalam Proses Pembangunan Ekonomi Daerah • Entrepreneur: bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis terutama mengelola secara ekonomi aset-aset daerah • Koordinator: menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan daerah • Fasilitator: mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan daerah • Stimulator: bertindak sebagai pendorong bagi terciptanya pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan- perusahaan untuk masuk ke daerahnya dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 23. Peningkatan Kualitas Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 23 Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
  • 24. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 24 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
  • 25. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 25 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
  • 26. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 26 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
  • 27. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 27 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
  • 28. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 28 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
  • 29. Indeks Demokrasi Dunia 2012 dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. Perbandingan IDI 2011–2012 per Provinsi 0 20 40 60 80 100 IDI NASIONAL Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I.Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 2012 2011 dadang-solihin.blogspot.com 30