2. E – GOVERNMENT
E-Government atau biasa disebeut e-gov, digital government,
online government adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan.
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,
menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang
demokratis.
3. 3 MODEL PENYAMPAIAN E-GOVERNMENT
a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)
contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial,
Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor,
Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
b. Government-to-Business (G2B)
Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan,
peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang
dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll
c. G2G (Government To Government)
Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative,
pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
4. Manfaat E - Goverment
Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang
lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat
memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang # dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan
tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan
demokratis.
5. 2. Aplikasi E-GOVERNMENT yang
diterapkan
E-Lakip
E-LAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk membantu menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. LAKIP biasanya disusun oleh SKPD Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasanya juga disusun di Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah. Terjadinya perbedaan tiap daerah, biasanya disebabkan tumpang tindih kewenangan
TUPOKSI. SKPD tersebut bertindak sebagai penyelenggara penyusunan LAKIP.
E-Monev
E- Monev adalah Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Secara Online. Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat ikut melakukan
pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya
e-Planning
E- PLANNING atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sistem
Informasi Online dengan seluruh SKPD Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dalam
mengusulkan kegiatan, menyusun RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD Kab/Kota.
6. E-Lapor
Masyarakat dapat menyampaikan laporan, aspirasi, pengaduan, dan
kritik kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan
pembangunan, kemasyarakatan, dan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo
khususnya.
SIMPATEN
Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat, khususnya di tingkat
desa/kelurahan, dalam mengurus perijinan usahanya, segala proses dapat diselesaikan
di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPT
E-Procurement
E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya
dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan
fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-
kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis
website.
9. 1. E-Procurement
E-Procurement adalah proses pengadaan
barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara
elektronik yang berbasis web/internet dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi
dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan
modul berbasis website.
E-procurement adalah bentuk e-commerce untuk
perantaraan barang dan jasa atau digunakan untuk
tendering barang dan jasa antara perusahaan dengan
pemasok. E-procurement kebanyakan diakses dari web
oleh perusahaan-perusahaan besar dan badan-badan
usaha umum. E-procurement juga merupakan aplikasi e-
commerce untuk proses negosiasi dan perjanjian
(contracting).
10. Jenis-jenis E-procurement
- E-Informing
Yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian kepada pihak external dan
internal yang menggunakan teknologi internet.
– E-Sourcing : proses mengidentifikasi supplier baru untuk kategori tertentu dari kebutuhkan
pembelian menggunakan teknologi internet.
– E-Tendering : proses mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga kepada supplier dan
menerima responnya melalui internet.
– E-Reverse auctioning :Teknologi pelelangan terbalik berbasis Internet yang berfokus pada
harga barang dan jasa yang dilelang
– E-MRO dan web based ERP : Proses menciptakan dan menyetujui permintaan pembelian,
menempatkan pesanan pembelian dan menerima barang atau jasa yang dipesan software berbasis
teknologi internet.
– E-ordering : Penggunaan Internet untuk memfasilitasi proses operasional pembelian, termasuk
pemesanan (requisitioning), persetujuan pesanan, penerimaan order dan proses pembayaran.
11. Tujuan E-PROCERUMENT
Untuk meningkatkan tingkat layanan kepada pembeli , pemasok dan
pengguna yang terlibat dalam e-procurement.
Untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi pada
sektor public agensi .
Untuk meminimalkan biaya transaksi terkait dengan procurement
melalui standarisasi , perampingan dan otomatisasi proses pengadaan
di dalam , dan di mana sesuai seluruh instansi dan sector-sektor .
Untuk menyelenggarakan kompetisi antar pemasok agar tetap
menjaga sumber pasokan yang terpercaya
Untuk mengoptimalkan tingkat persediaan melalui penerapan
praktek-praktek pengadaan yang efisien .
Untuk membuat penggunaan efektif dari sumber daya manusia dalam
proses pengadaan
Untuk menjadi progresif dalam mengadopsi pengadaanyang terkait
dengan Informasi dan Komunikasi Technologies ( ICT ) .
13. 11 CRITICAL FACTOR
Penelitian yang telah dilakukan oleh Vaidya dkk. (2006),menempatkan sebelas critical
factor yang mepengaruhi keberhasilan pelaksanaa e-Procurement. Kesebelas critical
factortersebut antara lain :
1)Pemilihan dan pelatihan terhadap petugas pelaksana,
2)Kesesuian dengan pengguna (Supplier)
3)Integrasi sistem,
4)Gambaran umum dari manajemen pengadaan (Business case),
5)Rekayasa ulang proses,
6)Keamanan dan keotentikan,
7)Dukungan Atasan,
8)Manajemen perubahan,
9)Tolak ukur pencapaian,
10)Strategi pelaksanaan e-Procurement, dan
11)Standarisasi Teknis
(Vaidya, Sajeev, &Callender, 2006). Kesebelas faktor penting tersebut sangat mempengaruhi
cara pandang implementasi dan dampak yang dihasilkan dari e-Procurement.
14. 6 Faktor Yang Dapat Mempengaruhi
Implementasi Dari E-procurement
1)Kepemimpinan,
2)Kualitas Sumberdaya Manusia,
3)Perencanaan dan manajemen,
4) Kebijakan dan peraturan,
5)Integrasi sistem, dan
6)Infrastruktur dan standarisasi.
15. DASAR HUKUM E-PROCUREMENT
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik melalui sistem e-Procurement sebenarnya
sudah tertuang dan berpedoman kepada Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 perubahan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012. Presiden Nomor 54 tahun 2010 perubahan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
Tetapi secara teknis penyelenggaraan sistem e-
Procurement, peraturan presiden tersebut belum mengatur
secara detail dan spesifik mengenai prosedural dan hal-hal
teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
pemerintahan.
16. 3 TAHAPAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk membuat
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan
pengadaan pada ULP. (B_Trust, 2015).
1)Penerimaan, Kompilasi dan Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan,
2) Persiapan Pengdaan Barang/Jasa, dan
3) Proses Pelelangan
17. Stakeholders dalam Implementasi
e-Procurement
Stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-
Procurement dapat di kategorikan menjadi 2 jenis, yaitu 1) yang
merupakan bagian dari internal Pemerintah seperti, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan Unit
Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah. 2) Stakeholders
yang merupakan bagian dari eksternal pemerintah seperti
Konsultan, Lembaga Kontraktor, dan Lain-lain.
18. Peran dan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di
Daerah
Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah merupakan lembaga baru
yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Kewajiban adanya unit ini adalah
merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya unit ini dalam
setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara
elektronik diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
19. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah baik tingkat Provinsi ataupun
Kota/Kabupaten merupakan suatu kewajiban yang berkedudukan langsung di
bawah Sekretarian Daerah dalam bentuk bagian ataupun biro.
Mengenai tugas dan fungsi ULP juga secara tertulis dalam permendagri
tersebut. Dalam permendagri tersebut terdapat 6 kewenangan dan 14 tugas dari
ULP yang semuanya tentunya berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai
penjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara transparan, terintegrasi dan
terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengadaan barang/jasa.
20. 3. Evaluasi Pelaksanaan E-
GOVERNMENT di Indonesia
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan.Dalam pelaksanaanya e-goverment sudah mulai
bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat
terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No.
6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan
Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi
telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah
bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk
menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan
sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa
didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik.
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya
ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di
berbagai tempat di Indonesia.
21. Kesimpulan
Pemanfaatan perkembangan teknologi terutama dalam hal
telekomunikasi dan informasi dalam pemerintahan merupakan suatu dorongan
tersendiri dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahanyang
lebihbaik terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan . Terlepas dari
masih kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik (e-Procurement).
Keberanian dari pemerintah untuk berinovasi dari sistem lama
pengadaan yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan, berganti kepada
sistem pengadaan secara elektronik yang mendorong adanya transparansi,
akuntabel, dan cepat untuk efektifitas dan efesiensi pengadaan barang dan jasa
pemerintahan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksaan
kebijakan e-Procurement tidak terlepas dari payung hukum kebijakan ini yang
masih terlalu bias dan kurang menguatkan berakibat kepada proses integrasi
yang masih lemah dalam pelaksanaannya. Konflik egoisme dan kepentingan
pribadi masih terlihat karena adanya kelemahan peraturan yang ada.
