SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
MENGATASI KESEMRAWUTAN LALU
LINTAS DI KOTA MAKASSAR
Page  2
www.wikipedia.org
Kemacetan diartikan sebagai situasi atau keadaan tersendatnya atau
bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah
kendaraan melebihi kepasitas jalan.
Undang-undang No. 22 tahun 2009
Lalu Lintas : Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan,
sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang
berupa jalan dan fasilitas pendukung.
Kemacetan….
 Kecepatan rendah
 Waktu perjalanan yang lebih lama
 Antrian kendaraan yang panjang
 Di aktivitas lalu lintas
 Jumlah kendaraan > dari kapasitas jalan
Page  3
DATA KENDARAAN DI KOTA
MAKASSAR
URAIAN 2011 2012
Mobil Penumpang 6.124 5.410
Mobil Bus 2.596 783
Mobil Truk Sedang 4.163 5.110
Mobil Truk Berat 2.270 4.895
Pick Up 15.151 15.483
Mobil Tangki 225 265
Mobil Taksi 1.693 1.620
Kereta Tempelan 203 237
Jumlah 34.436 35.815
DATA JUMLAH
KENDARAAN
BPS : Makassar dalam Angka 2013
Data Dirlantas Polda Sulselbar
Tahun 2014 pada periode Januari – Maret
Roda Empat
(Kendaraan Baru)
Roda Dua
(Kendaraan Baru)
6.099 15.724
Tahun
Jenis Permukaan
Jumlah
Aspal Bukan Aspal
2011
279.351 213.047 492.398
2012
285.252 216.717 501.969
842.358 639.323 1.481.681
Panjang Jalan Menurut Jenis
Permukaan, (km)
Sumber : BPS –yang dihimpun dari Kementerian PU dan Dinas
PU Pemerintah Prov/Kab/Kota
Page  4
1. Jalan Perintis Kemerdekaan
2. Sepanjang Jalan Urip Sumiharjo
3. Sepanjang Jalan AP. Pettarani
4. Jalan Ratulangi
5. Jalan Antang
6. Simpang Lima Tol dan bandara.
7. Beberapa titik di Jalan Veteran
8. Jalan Rappocini (depan Kampus UIT)
9. Sepanjang Jalan Sombaopu
10.Jalan Sulawesi sekitas pasar Butung
11.Daerah Pelabuhan Soekarno-Hatta
12.Jalan Penghibur (daerah pantai Losari)
13.Sepanjang Jalan Malengkeri
14.Jalan Alauddin
15.Jalan Hertasnig – Areopala
Page  5
 Waktu perjalanan masyarakat makin lama sehingga menimbulkan
kerugian dari waktu produktif karena kecepatan kendaraan yang
terhambat.
 Konsumsi bahan bakar yang meningkatkan menyebabkan biaya
untuk membeli bahan bakar juga meningkat.
 Meningkatnya tingkat polusi udara, karena kendaraan pada kondisi
kecepatan rendah mengkonsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak
beroperasi pada kondisi yang optimal.
 Meningkatnya tekanan psikologis dan stress akibat kekhawatiran
terlambat sehingga cepat marah dan emosi).
 Kelelahan dan berkurangnya konsentrasi yang berpotensi
menimbulkan kecelakaan.
 Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans,
pemadam kebakaran dan lain-lain.
KERUGIAN AKIBAT KEMACETAN
Page  6
1. Pertambahan kendaraan tidak sebanding dengan
penambahan ruas jalan,
2. Tata kota yang kurang baik,
3. Kesadaran para pengguna jalan yang masih sangat rendah,
4. Jumlah kendaraan umum pete-pete yang beroperasi dijalan
Kota Makassar dan trayek pete-pete ada beberapa yang
tumpang tindih,
5. Kendaraan bertonase berat banyak yang beraktifitas disiang
hari,
6. Pedangan kaki lima yang berada di trotoar jalan dan pinggir
jalan.
7. Demostrasi yang menutup sebahagian atau seluruh jalan
Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan
Page  7
Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah,
Kemudahan kepemilikan kendaraan roda dua
dan roda empat menjadi pemicu
pertumbuhan kendaraan
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kemacetan
Page  8
 Pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar.
 Melarang kendaraan bertonase berat beroperasi pada jam-jam sibuk.
 Pembangunan ruas jalan tol dalam kota Makassar
 Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
 Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Supir pete-pete
 Membangun sarana transportasi massal,
 Penataan bangunan yang berada dipinggir jalan raya.
 Penertiban para pendagang kaki lima.
Kemungkinan Solusi dalam mengatasi kemacetan
Page  9
beberapa alternatif pemecahan masalah kemacetan
• Membuat aturan pengelolaan perparkiran1
• Pembatasan pemilikan kendaraan2
• Membuat aturan tentang jam operasional
kendaraan bertonase berat
3
• Membangun jalan tol dalam kota4
• Membuat angkutan massal dalam kota5
• Peningkatan kapasitas jalan, utamanya
jalan alternatif.
6
Page  10
Kebijakan
bentuk
Peraturan
Walikota
• Perwali Nomor 64 tahun 2011 tentang Larangan
parkir liar diruas jalan protokol
• Perwali Nomor 94 tahun 2013 tentang Pengaturan
Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah
Kota Makassar
Kebijakan
lainnya
• Busway kampus ke kampus
• Busway mall ke mall
• Peningkatan sarana prasarana
Page  11
Perwali tidak berjalan efektif
Penerapan sanksi dan denda pilih kasih
Bertentangan dengan aturan di Kabupaten tetangga
Adanya pembiaran pelanggaran
Kemacetan masih terjadi
Sanksi/denda yang dinilai memberatkan
Busway belum dimanfaatkan oleh masyaratkat
KAJIAN LEBIH MENDALAM TERHADAP PERWALI
MEMBUAT PERDA YANG TERSINKRONISASI
DENGAN DAERAH SEKITAR
PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT BERSINEGRI
FAJAR, 8 DESEMBER 2014
MASUKAN UNTUK PEMKOT
MAKASSAR
• Pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar dengan
membuat kebijakan pajak kendaraan yang tinggi. Penambahan dan
peningkatan ruas jalan bukan solusi untuk mengurangi kemacetan bila laju
pertumbuhan kendaraan lebih besar daripada peningkatan ruas jalan.
• Membuat jalur kendaraan umum massal yang terintegrasi di seluruh Kota
Makassar, sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan angkutan umum
daripada kendaraan pribadi.
• Memperbaiki Tata Ruang dan Wilayah dan membuat kebijakan terkait perijinan
mendirikan bangunan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Karena
saat ini yang terjadi nanti setelah gedungnya dibangun baru dipikirkan tempat
perkir, utama tempat-tempat usaha kuliner dan pertokoan.
• Penyediaan sarana informasi lalu lintas yang aktual dan mengurangi keinginan
untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan bantuan
Teknologi Informasi yang sudah sangat maju.
KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI MAKASSAR

More Related Content

What's hot

Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasitafqr
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanJoy Irman
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangPenataan Ruang
 
Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasManajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasikhsan93
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Iii. dasar teori arus lalu lintas
Iii. dasar teori arus lalu lintasIii. dasar teori arus lalu lintas
Iii. dasar teori arus lalu lintasgusriantodanr2161
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi PermukimanProgram & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanJoy Irman
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
Penerapan intelligent transport system
Penerapan intelligent transport systemPenerapan intelligent transport system
Penerapan intelligent transport systemAlvinPrayoga4
 
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI Jakarta
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI JakartaPembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI Jakarta
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI JakartaOswar Mungkasa
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Lampung University
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptlukimnomleni
 
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesiaMira Pemayun
 

What's hot (20)

Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasi
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
 
Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasManajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintas
 
Rancang kota yang baik
Rancang kota yang baikRancang kota yang baik
Rancang kota yang baik
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Iii. dasar teori arus lalu lintas
Iii. dasar teori arus lalu lintasIii. dasar teori arus lalu lintas
Iii. dasar teori arus lalu lintas
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi PermukimanProgram & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Sistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahanSistem pengelolaan persampahan
Sistem pengelolaan persampahan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Penerapan intelligent transport system
Penerapan intelligent transport systemPenerapan intelligent transport system
Penerapan intelligent transport system
 
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI Jakarta
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI JakartaPembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI Jakarta
Pembangunan Perumahan pada Penerapan Model Compact City di DKI Jakarta
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
 
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
 

Viewers also liked

Expose final report-veron tambah
Expose final report-veron tambahExpose final report-veron tambah
Expose final report-veron tambahSahrul Arch
 
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kota
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kotaYoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kota
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kotaAkhmad Guntar
 
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarOptimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarCakra Prasatya
 
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libre
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libreSni 03 2828-1992-sand-cone-libre
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libreHasanudin H
 
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Luziana Tanjung
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewlihin01
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASadedudi
 
SOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiSOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiJocky Nahor
 
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)Angga Nugraha
 

Viewers also liked (12)

Expose final report-veron tambah
Expose final report-veron tambahExpose final report-veron tambah
Expose final report-veron tambah
 
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kota
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kotaYoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kota
Yoga Adiwinarto on Peran BRT dalam penataan kota
 
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarOptimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
 
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libre
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libreSni 03 2828-1992-sand-cone-libre
Sni 03 2828-1992-sand-cone-libre
 
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisew
 
Pemadatan tanah
Pemadatan tanahPemadatan tanah
Pemadatan tanah
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 Kegiatan Pelaksanaan Proyek Kegiatan Pelaksanaan Proyek
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 
SOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiSOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan Konstruksi
 
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)
Sand cone test (Tes Kepadatan Tanah di Lapangan)
 

Similar to KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI MAKASSAR

Traffic Congestion And Ways to Readuce it
Traffic Congestion And Ways to Readuce itTraffic Congestion And Ways to Readuce it
Traffic Congestion And Ways to Readuce itNindya Sabrina
 
Laporan akhir
Laporan akhir Laporan akhir
Laporan akhir AlexJep1
 
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdf
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdfProjek Akhir Pengangkutan Bandar.pdf
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdfWANNURAZRAMARSYABINT
 
Projek Akhir Asas Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Asas Pengangkutan BandarProjek Akhir Asas Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Asas Pengangkutan BandarShimahssian
 
Alifian ik 6
Alifian ik 6Alifian ik 6
Alifian ik 6alifian28
 
Masalah lalu lintas
Masalah lalu lintasMasalah lalu lintas
Masalah lalu lintasOpa Opa
 
Tugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesiaTugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesiaShinigamiJr
 
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)AddarenaAfiera
 
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...Ikbar Nurmartanu Fajar
 
Pengertian Macet by Jelajah
Pengertian Macet by JelajahPengertian Macet by Jelajah
Pengertian Macet by JelajahJelajah22
 
Rekayasa Lalu lintas
Rekayasa Lalu lintasRekayasa Lalu lintas
Rekayasa Lalu lintasAdita Utami
 
Projek akhir (a175355)
Projek akhir (a175355)Projek akhir (a175355)
Projek akhir (a175355)Wasty2
 
Kemacetan vs otomotif
Kemacetan vs otomotifKemacetan vs otomotif
Kemacetan vs otomotifaswin2812
 
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptxgemabangsawan1
 
Projek Akhir Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Pengangkutan BandarProjek Akhir Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Pengangkutan BandarNurulIzzati214
 
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdf
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdfTUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdf
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdfNURATHIRAHBTMATNAPI
 

Similar to KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI MAKASSAR (20)

Traffic Congestion And Ways to Readuce it
Traffic Congestion And Ways to Readuce itTraffic Congestion And Ways to Readuce it
Traffic Congestion And Ways to Readuce it
 
Laporan akhir
Laporan akhir Laporan akhir
Laporan akhir
 
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdf
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdfProjek Akhir Pengangkutan Bandar.pdf
Projek Akhir Pengangkutan Bandar.pdf
 
Projek Akhir Asas Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Asas Pengangkutan BandarProjek Akhir Asas Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Asas Pengangkutan Bandar
 
Alifian ik 6
Alifian ik 6Alifian ik 6
Alifian ik 6
 
Masalah lalu lintas
Masalah lalu lintasMasalah lalu lintas
Masalah lalu lintas
 
A188572-LMCP 2502 PROJEK AKHIR.pptx
A188572-LMCP 2502 PROJEK AKHIR.pptxA188572-LMCP 2502 PROJEK AKHIR.pptx
A188572-LMCP 2502 PROJEK AKHIR.pptx
 
Editorial Angkot Kota Medan
Editorial Angkot Kota MedanEditorial Angkot Kota Medan
Editorial Angkot Kota Medan
 
Tugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesiaTugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesia
 
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)
PROJEK AKHIR PENGANGKUTAN BANDAR (A171952)
 
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Keterjangkauan Sistem Transpo...
 
Pengertian Macet by Jelajah
Pengertian Macet by JelajahPengertian Macet by Jelajah
Pengertian Macet by Jelajah
 
Rekayasa Lalu lintas
Rekayasa Lalu lintasRekayasa Lalu lintas
Rekayasa Lalu lintas
 
Projek akhir (a175355)
Projek akhir (a175355)Projek akhir (a175355)
Projek akhir (a175355)
 
Kemacetan vs otomotif
Kemacetan vs otomotifKemacetan vs otomotif
Kemacetan vs otomotif
 
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx
2022, 6, 3 transportation_slide (1).pptx
 
Projek Akhir Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Pengangkutan BandarProjek Akhir Pengangkutan Bandar
Projek Akhir Pengangkutan Bandar
 
PIS as a Solution
PIS as a SolutionPIS as a Solution
PIS as a Solution
 
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdf
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdfTUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdf
TUGASAN AKHIR LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR.pdf
 
Projek Akhir (A170519)
Projek Akhir (A170519)Projek Akhir (A170519)
Projek Akhir (A170519)
 

More from Amri Syam

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaAmri Syam
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Sistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraSistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraAmri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiAmri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalAmri Syam
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesAmri Syam
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interestAmri Syam
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselAmri Syam
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold PathAmri Syam
 

More from Amri Syam (11)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Sistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraSistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian Negara
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interest
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulsel
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI MAKASSAR

  • 1. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI KESEMRAWUTAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR
  • 2. Page  2 www.wikipedia.org Kemacetan diartikan sebagai situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kepasitas jalan. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas : Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kemacetan….  Kecepatan rendah  Waktu perjalanan yang lebih lama  Antrian kendaraan yang panjang  Di aktivitas lalu lintas  Jumlah kendaraan > dari kapasitas jalan
  • 3. Page  3 DATA KENDARAAN DI KOTA MAKASSAR URAIAN 2011 2012 Mobil Penumpang 6.124 5.410 Mobil Bus 2.596 783 Mobil Truk Sedang 4.163 5.110 Mobil Truk Berat 2.270 4.895 Pick Up 15.151 15.483 Mobil Tangki 225 265 Mobil Taksi 1.693 1.620 Kereta Tempelan 203 237 Jumlah 34.436 35.815 DATA JUMLAH KENDARAAN BPS : Makassar dalam Angka 2013 Data Dirlantas Polda Sulselbar Tahun 2014 pada periode Januari – Maret Roda Empat (Kendaraan Baru) Roda Dua (Kendaraan Baru) 6.099 15.724 Tahun Jenis Permukaan Jumlah Aspal Bukan Aspal 2011 279.351 213.047 492.398 2012 285.252 216.717 501.969 842.358 639.323 1.481.681 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, (km) Sumber : BPS –yang dihimpun dari Kementerian PU dan Dinas PU Pemerintah Prov/Kab/Kota
  • 4. Page  4 1. Jalan Perintis Kemerdekaan 2. Sepanjang Jalan Urip Sumiharjo 3. Sepanjang Jalan AP. Pettarani 4. Jalan Ratulangi 5. Jalan Antang 6. Simpang Lima Tol dan bandara. 7. Beberapa titik di Jalan Veteran 8. Jalan Rappocini (depan Kampus UIT) 9. Sepanjang Jalan Sombaopu 10.Jalan Sulawesi sekitas pasar Butung 11.Daerah Pelabuhan Soekarno-Hatta 12.Jalan Penghibur (daerah pantai Losari) 13.Sepanjang Jalan Malengkeri 14.Jalan Alauddin 15.Jalan Hertasnig – Areopala
  • 5. Page  5  Waktu perjalanan masyarakat makin lama sehingga menimbulkan kerugian dari waktu produktif karena kecepatan kendaraan yang terhambat.  Konsumsi bahan bakar yang meningkatkan menyebabkan biaya untuk membeli bahan bakar juga meningkat.  Meningkatnya tingkat polusi udara, karena kendaraan pada kondisi kecepatan rendah mengkonsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal.  Meningkatnya tekanan psikologis dan stress akibat kekhawatiran terlambat sehingga cepat marah dan emosi).  Kelelahan dan berkurangnya konsentrasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.  Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dan lain-lain. KERUGIAN AKIBAT KEMACETAN
  • 6. Page  6 1. Pertambahan kendaraan tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan, 2. Tata kota yang kurang baik, 3. Kesadaran para pengguna jalan yang masih sangat rendah, 4. Jumlah kendaraan umum pete-pete yang beroperasi dijalan Kota Makassar dan trayek pete-pete ada beberapa yang tumpang tindih, 5. Kendaraan bertonase berat banyak yang beraktifitas disiang hari, 6. Pedangan kaki lima yang berada di trotoar jalan dan pinggir jalan. 7. Demostrasi yang menutup sebahagian atau seluruh jalan Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan
  • 7. Page  7 Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, Kemudahan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat menjadi pemicu pertumbuhan kendaraan Tingkat kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kemacetan
  • 8. Page  8  Pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar.  Melarang kendaraan bertonase berat beroperasi pada jam-jam sibuk.  Pembangunan ruas jalan tol dalam kota Makassar  Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas  Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Supir pete-pete  Membangun sarana transportasi massal,  Penataan bangunan yang berada dipinggir jalan raya.  Penertiban para pendagang kaki lima. Kemungkinan Solusi dalam mengatasi kemacetan
  • 9. Page  9 beberapa alternatif pemecahan masalah kemacetan • Membuat aturan pengelolaan perparkiran1 • Pembatasan pemilikan kendaraan2 • Membuat aturan tentang jam operasional kendaraan bertonase berat 3 • Membangun jalan tol dalam kota4 • Membuat angkutan massal dalam kota5 • Peningkatan kapasitas jalan, utamanya jalan alternatif. 6
  • 10. Page  10 Kebijakan bentuk Peraturan Walikota • Perwali Nomor 64 tahun 2011 tentang Larangan parkir liar diruas jalan protokol • Perwali Nomor 94 tahun 2013 tentang Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Makassar Kebijakan lainnya • Busway kampus ke kampus • Busway mall ke mall • Peningkatan sarana prasarana
  • 11. Page  11 Perwali tidak berjalan efektif Penerapan sanksi dan denda pilih kasih Bertentangan dengan aturan di Kabupaten tetangga Adanya pembiaran pelanggaran Kemacetan masih terjadi Sanksi/denda yang dinilai memberatkan Busway belum dimanfaatkan oleh masyaratkat
  • 12. KAJIAN LEBIH MENDALAM TERHADAP PERWALI MEMBUAT PERDA YANG TERSINKRONISASI DENGAN DAERAH SEKITAR PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT BERSINEGRI
  • 14. MASUKAN UNTUK PEMKOT MAKASSAR • Pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar dengan membuat kebijakan pajak kendaraan yang tinggi. Penambahan dan peningkatan ruas jalan bukan solusi untuk mengurangi kemacetan bila laju pertumbuhan kendaraan lebih besar daripada peningkatan ruas jalan. • Membuat jalur kendaraan umum massal yang terintegrasi di seluruh Kota Makassar, sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. • Memperbaiki Tata Ruang dan Wilayah dan membuat kebijakan terkait perijinan mendirikan bangunan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Karena saat ini yang terjadi nanti setelah gedungnya dibangun baru dipikirkan tempat perkir, utama tempat-tempat usaha kuliner dan pertokoan. • Penyediaan sarana informasi lalu lintas yang aktual dan mengurangi keinginan untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan bantuan Teknologi Informasi yang sudah sangat maju.