Dokumen tersebut membahas beberapa model kebijakan publik dan prosesnya, seperti model elit/massa, kelompok, sistem, dan kelembagaan. Juga dibahas tentang suburbanisasi kota yang disebabkan lahan yang sempit, pajak tinggi, dan rasisme. Proses perencanaan kota umumnya menggunakan badan perencanaan fungsional.

1. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SUATU PROSES (1)
 Model Elit / Massa
>> Kebijakan Publik adalah cerminan dari keinginan
kaum elit dalam suatu masyarakat.
 Model Kelompok
>> Masing-masing kelompok memiliki kepentingan
yang berbeda dalam penentuan kebijakan.

2. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SUATU PROSES (2)
 Model Sistem
>> Model ini didasari pada proses input, proses dan
output yang tersusun dalam bentuk siklus.
 Model Kelembagaan
>> Formulasi kebijakan model kelembagaan bahwa
tugas membuat kebijakan adalah merupakan tugas
pemerintah.

3. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SUATU KELUARAN
 Model Inkrementalis
>> Kebijakan yang dibuat dipandang sebagai variasi
dari kebijakan yang lama.
 Model Rasionalis
>> Kebijakan harus melalui beberapa proses panjang
yang memungkinkan untuk diciptakannya kebijakan
yang lebih baik.

4. SUBURBANISASI KOTA (1)
 Urbanisasi
>> Persentase penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan.
 Suburbanisasi
>> Salah satu bentuk perpindahan penduduk, yaitu
perpindahan penduduk dari kota maupun desa ke
daerah pinggiran kota.

5. SUBURBANISASI KOTA (2)
Penyebab Suburbanisasi
1. Lahan yang sudah tidak memadai di
wilayah perkotaan
2. Pajak yang sangat tinggi
3. Rasisme

6. PEMERINTAHAN KOTA
 Eksekutif Lemah
>> Walikota tidak memiliki kekuasaan yang jelas; terjadi
desentralisasi administrasi.
 Eksekutif Kuat
>> Walikota bertindak sebagai legislator sekaligus sebagai
eksekutif.

7. PROSES PERENCANAAN
 Badan Perencanaan
>> Bentuk perencanaan yang lebih sering
digunakan adalah perencanaan fungsional
 Komisi Perencanaan

8. KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA
Walikota memiliki kapasitas kontrol yang
kuat terhadap penentuan prioritas
anggaran.
Dewan kota, yang secara teknis memiliki
hak pengesahan terakhir, sering patuh
pada keputusan walikota.

9. TERIMA
KASIH