SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
GAP 2
LAPORAN PENELITIAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Komunikasi dari
mulut ke mulut
Kebutuhan
pribadi
Pengamatan
masa lalu
Jasa yang
diharapkan
Jasa yang
dirasakan
Penyampaian
jasa
Spesifikasi
kualitas
pelayanan
Persepsi
manajemen
Komunikasi
internal
Konsumen
Pemasar
Gap 1
Gap 2
Gap 3
Gap 4
Gap 5
• Gap antara persepsi manajemen seputar
harapan pelanggan dan spesifikasi kualitan
pelayanan akan berdampak pada kualitas
pelayanan dari sudut pandang pelanggan
GAP 2
• Kurangnya komitmen manajemen pada kualitas
pelayanan
• Persepsi ketidakmampuan/ketidakmungkinan
• Kurangnya penetapan standar
• Tidak adanya penetapan tujuan
PENYEBAB
TERJADINYA
GAP 2
• Memperbaiki kualitas kepemimpinan perusahaan
• Mempertinggi komitmen sumber daya manusia
• Menstandarisasikan pekerjaan-pekerjaan
• Menetapkan tujuan service quality secara jelas
MENUTUP
GAP 2
Contoh gap yang kami ambil adalah gap dalam permohonan pembuatan
izin Prinsip penanaman modal PMDN di kantor BKPMD Prov. Sulsel.
Sesuai Peraturan Kepala BKPM RI no 5 tahun 2013 tentang Pedoman
dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, izin
diterbitkan oleh PTSP/BKPM/instansi penyelenggara PTSP di Provinsi
dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan tembusan ke
instansi-instansi terkait. izin prinsip tersebut diterbitkan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang
lengkap dan benar dengan biaya Rp.0,- rupiah.
PERSEPSI PEMERINTAH ( 1 HARI)
HARAPAN MASYARAKAT ( 1 HARI)
Penyebab terjadinya GAP di BKPMD
• Jumlah tim teknis
• Paraf dan tanda tangan asli oleh para pejabat berwenang
Saran untuk mengatasi GAP di BKPMD
• Penambahan SDM
• Pendelegasian wewenang paraf dan tanda tangan
• Menghilangkan tahapan koreksi berkas dan peninjauan
lapangan karena telah dilakukan
Gap 2 di BKPMD sulsel

More Related Content

More from Amri Syam

Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
Amri Syam
 

More from Amri Syam (11)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Sistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraSistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian Negara
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interest
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 

Gap 2 di BKPMD sulsel

  • 1. GAP 2 LAPORAN PENELITIAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
  • 2. Komunikasi dari mulut ke mulut Kebutuhan pribadi Pengamatan masa lalu Jasa yang diharapkan Jasa yang dirasakan Penyampaian jasa Spesifikasi kualitas pelayanan Persepsi manajemen Komunikasi internal Konsumen Pemasar Gap 1 Gap 2 Gap 3 Gap 4 Gap 5
  • 3. • Gap antara persepsi manajemen seputar harapan pelanggan dan spesifikasi kualitan pelayanan akan berdampak pada kualitas pelayanan dari sudut pandang pelanggan GAP 2 • Kurangnya komitmen manajemen pada kualitas pelayanan • Persepsi ketidakmampuan/ketidakmungkinan • Kurangnya penetapan standar • Tidak adanya penetapan tujuan PENYEBAB TERJADINYA GAP 2 • Memperbaiki kualitas kepemimpinan perusahaan • Mempertinggi komitmen sumber daya manusia • Menstandarisasikan pekerjaan-pekerjaan • Menetapkan tujuan service quality secara jelas MENUTUP GAP 2
  • 4. Contoh gap yang kami ambil adalah gap dalam permohonan pembuatan izin Prinsip penanaman modal PMDN di kantor BKPMD Prov. Sulsel. Sesuai Peraturan Kepala BKPM RI no 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, izin diterbitkan oleh PTSP/BKPM/instansi penyelenggara PTSP di Provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan tembusan ke instansi-instansi terkait. izin prinsip tersebut diterbitkan selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar dengan biaya Rp.0,- rupiah.
  • 5. PERSEPSI PEMERINTAH ( 1 HARI) HARAPAN MASYARAKAT ( 1 HARI)
  • 6. Penyebab terjadinya GAP di BKPMD • Jumlah tim teknis • Paraf dan tanda tangan asli oleh para pejabat berwenang Saran untuk mengatasi GAP di BKPMD • Penambahan SDM • Pendelegasian wewenang paraf dan tanda tangan • Menghilangkan tahapan koreksi berkas dan peninjauan lapangan karena telah dilakukan