Pemeriksaan LKPD

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARAV
AUDITORAT UTAMAKEUANGAN NEGARAVI
Jakarta, Mei 2011
PANDUAN
PEMERIKSAAN
PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KEUANGAN

NOTA DINAS BERSAMA
No.144/ND/ XVIII/05/2011
No.168/ND/XIX/05/2011
Jakarta,3 Mei 2011
Kepada Yth : Para Kepala Perwakilan
Dari : Tortama V dan Tortama VI
Lampiran : satu buku
Perihal : Penyampaian Buku Panduan Pemeriksaan LKPD
Bersama ini kami sampaikan Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) untuk dimanfaatkan oleh para pemeriksa di lingkungan
perwakilan BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD. Sesuai Undang-Undang
No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam bentuk
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
di dalamnya termasuk pemeriksaan atas LKPD. Pemeriksaan atas LKPD wajib
dilakukan oleh BPK sejak tahun 2006 sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara.
Buku Panduan Pemeriksaan LKPD disusun dalam rangka untuk menjamin
bahwa pemeriksaan LKPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memenuhi
standar pemeriksaan, yaitu melalui :
1. Keseragaman metodologi pemeriksaan LKPD;
2. Pemeriksaan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi;
3. Perencanaan yang lebih matang;
4. Keseragaman dalam penanganan suatu masalah;
5. Koordinasi dan pengendalian yang lebih efektif;
6. Pemenuhan quality control dan quality assurance; dan
7. Pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu
Sistimatika Buku Panduan Pemeriksaan LKPD terdiri dari :
BAB 1 Pendahuluan
BAB 2 Prosedur Analisa
BAB 3 Pemahaman dan Penilaian Resiko
BAB 4 Materialitas & Tolerable Error

BAB 5 Uji Petik Pemeriksaan (Audit Sampling)
BAB 6 Kertas Kerja Pemeriksaan
BAB 7 Formulasi Temuan Pemeriksaan LKPD
BAB 8 Penyusunan LHP SPI dan Kepatuhan
BAB 9 Panduan Penyusunan Opini
BAB 10 Pengendalian dan Penjaminan Mutu
BAB 11 Perencanaan Pemeriksaan (Pemeriksaan Interim & Pemeriksaan
Pendahuluan)
BAB 12 Pemeriksaan atas BLUD
BAB 13 Frequently Asked Questions (FAQ)
Panduan ini bukan merupakan pengganti dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
dan Petunjuk Teknis (Juknis) pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh BPK, akan
tetapi merupakan operasionalisasi dari juklak dan juknis terkait, dengan tujuan untuk
mempermudah pengaplikasiannya dalam pemeriksaan LKPD. Buku ini juga dapat
dijadikan rujukan sementara atas hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan
dalam juklak dan juknis pemeriksaan. Buku panduan ini pada dasarnya hanya memuat
hal-hal praktis yang diperlukan dalam pemeriksaan LKPD, sehingga tidak memuat
semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan. Oleh karena itu perlu diingatkan
kepada setiap pemeriksa untuk tetap memahami seluruh perangkat lunak yang telah
ditetapkan oleh BPK berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.
Panduan ini akan terus dikembangkan seiring dengan penerbitan juklak dan
juknis oleh BPK, adanya permasalahan yang dihadapi pemeriksa di lapangan,
perkembangan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah, serta
perkembangan ilmu akuntansi dan auditing pada umumnya. Para pemeriksa
diharapkan dapat berperan aktif dalam penyempurnaan panduan ini.
Demikan Buku Panduan ini disusun untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-
baiknya.
Tortama V
Sutrisno
NIP 195201071978031001
Tortama VI
Abdul Latief
195811301979011001
Tembusan (sebagai laporan):
1. Yth Anggota V;
2. Yth. Anggota VI.

Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 1 Pendahuluan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 atar Belakang
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keungan. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu
gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD
tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah
dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang
dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Sesuai dengan penjelasan Pasal
16 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem
pengendalian intern. Oleh karena itu, pemeriksa diharapkan untuk fokus
mengarahkan prosedur pemeriksaannya terhadap tujuan pemeriksaan tersebut.
Untuk membantu pencapaian kualitas pemeriksaan sebagaimana
dipersyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Panduan
Pemeriksaan LKPD ini disusun sebagai pelengkap petunjuk pelaksanaan (juklak)
dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan yang telah ada di BPK. Panduan
Pemeriksaan LKPD ini merupakan pengembangan dari kebijakan umum
pemeriksaan LKPD yang dikeluarkan setiap tahun dan mengadopsi sumber
literatur lainnya yang relevan dengan kondisi pemeriksaan LKPD, diantaranya
Panduan Pemeriksaan LKPP/LKKL (Buku Merah). Dengan adanya Panduan
Pemeriksaan LKPD ini, para pemeriksa diharapkan dapat:
1) Melaksanakan prosedur pemeriksaan yang diperlukan dalam pemeriksaan
LKPD dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (Risk
Based Audit Approach) secara memadai.
1.1 Latar Belakang

2) Memiliki persamaaan cara pandang dan persepsi terkait permasalahan yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKPD, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas pemeriksaan atas LKPD.
Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang
bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut
dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Dalam proses pemeriksaan
tersebut, patokan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang memberlakukan juga Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),
serta tujuan dan harapan penugasan. Selain itu, proses pemeriksaan berpedoman
juga pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP).
Berdasarkan metodologi pemeriksaan LKPD sebagaimana diatur dalam
Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD sesuai Keputusan BPK Nomor 56a/K/I-
XX.2/9/2007, tahapan pemeriksaan LKPD meliputi tahapan perencanaan
pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pelaporan hasil
pemeriksaan yang secara ringkas meliputi 24 langkah, yaitu:
Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa
3) Pemahaman atas Entitas
4) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
5) Pemahaman Sistem Pengendalian Intern
6) Pemahaman dan Penilaian Risiko
7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir
8) Penentuan Metode Uji Petik
9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kerja Perorangan
1.2 Tahapan Pemeriksaan LKPD

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
11) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci
12) Pengujian Sistem Pengendalian Intern
13) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Akun
14) Penyelesaian Penugasan: Reviu Kewajiban Kontinjensi, Reviu Kontrak Jangka
Panjang, Identifikasi Kejadian Setelah Tanggal Neraca
15) Penyusunan Ikhtisar Koreksi
16) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan
17) Pembahasan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang
18) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis
19) Penyampaian Temuan Pemeriksaan
Pelaporan Hasil Pemeriksaan
20) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
21) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Penanggung Jawab
Pemeriksaan
22) Penyampaian dan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan
Pejabat Entitas yang Berwenang
23) Perolehan Surat Representasi
24) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
Seluruh tahapan Pemeriksaan LKPD tersebut telah diuraikan dalam
Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD. Panduan Pemeriksaan LKPD ini
memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap tahapan dan permasalahan penting
yang sering muncul dalam Pemeriksaan LKPD.

Panduan Pemeriksaan LKPD ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
melaksanakan pemeriksaan atas LKPD oleh Perwakilan BPK di seluruh Indonesia.
Panduan Pemeriksaan LKPD ini terdiri dari 13 bab, yakni 1 bab tentang
pendahuluan, 11 bab yang menguraikan metodologi pemeriksaan LKPD beserta
konsep dan teori auditing yang mendasarinya, dan 1 bab yang menguraikan solusi
dan kebijakan atas permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam
pemeriksaan LKPD Frequently Asked Question (FAQ). Panduan Pemeriksaan
LKPD ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi formulir dan contoh format
yang terkait dengan pembahasan masing-masing bab. Lampiran ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Panduan Pemeriksaan LKPD .
Seperti dijelaskan sebelumnya hal-hal yang dibahas dalam Panduan
Pemeriksaan LKPD hanyalah hal-hal penting atau prosedur yang sering muncul
dalam Pemeriksaan LKPD dan pemeriksa biasanya menemukan kesulitan dalam
melaksanakannya. Oleh karena itu, urutan antar bab dalam Panduan Pemeriksaan
LKPD ini tidak dapat dibaca sebagai urutan pemeriksaan. Pemeriksa diharapkan
membaca dan memahami bab yang relevan dengan pelaksanaan prosedur
pemeriksaan terkait. Sebagai contoh: Saat pemeriksaan, dalam Program
Pemeriksaan (P2) pemeriksa diminta untuk melakukan analisis risiko. Untuk itu,
pemeriksa dapat langsung membaca Bab III mengenai Pemahaman dan Penilaian
Risiko. Demikian juga, apabila pemeriksa mendapatkan kesulitan untuk
memutuskan perlakuan terhadap suatu kasus yang ditemui dalam pemeriksaan di
lapangan, pemeriksa dapat langsung mencarinya di Bab XIII yang memuat FAQ.
Panduan Pemeriksaan LKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.
Bab 1 : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang
dikeluarkannya Panduan Pemeriksaan LKPD, tahapan pemeriksa
dan LKPD dan sistematika Panduan Pemeriksaan LKPD.
Bab 2 : Prosedur Analitis
Bab ini memberikan panduan bagi pemeriksa dalam melakukan
prosedur analitis (analytical procedures) dalam setiap tahapan
pemeriksaan, mencakup gambaran umum prosedur analitis dan
pelaksanaan prosedur analitis.
1.3 Sistematika Panduan Pemeriksaan LKPD

Bab 3 : Pemahaman dan Penilaian Risiko
Bab ini memberikan panduan kepada pemeriksa tentang
pemahaman dan penilaian risiko, mencakup gambaran umum
risiko dan cara pengisian tabel penilaian risiko.
Bab 4 : Materialitas dan Tolerable Error
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum materialitas,
hubungan materialitas dan risiko, dan konsep materialitas.
Bab 5 : Uji Petik Pemeriksaan (Audit Sampling)
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum uji petik, penentuan
cakupan (coverage) pemeriksaan dan satker yang akan diperiksa,
dan uji petik pemeriksaan.
Bab 6 : Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum, fungsi dan manfaat
dokumentasi pemeriksaan, lingkup dokumentasi pemeriksaan,
syarat dan unsur-unsur dokumentasi pemeriksaan, dan tahapan
pendokumentasian pemeriksaan LKPD.
Bab 7 : Formulasi Temuan Pemeriksaan LKPD
Untuk mempermudah penulisan temuan dan pengklasifikasiannya,
para pemeriksa dapat membaca bab ini, yang memuat tentang
gambaran umum, panduan umum penulisan TP LKPD, temuan
sistem pengendalian intern, temuan kepatuhan, panduan penulisan
temuan berulang atau temuan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan
dilengkapi dengan contoh temuan yang sering muncul dalam
pemeriksaan LKPD.
Bab 8 : Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan
Bab ini berhubungan erat dengan Bab VII dan menjelaskan
mengenai penyusunan LHP SPI dan LHP Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup uraian tentang
laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan
atas sistem pengendalian intern, laporan hasil pemeriksaan atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
pengungkapann unsur temuan pemeriksaan.

Bab 9 : Panduan Penyusunan Opini
Salah satu tahap penting dalam Pemeriksaan LKPD adalah
“menetapkan opini” Bab ini akan memberikan panduan sistematis
bagi Penanggung Jawab dan Tim Reviu dalam menetapkan opini
pemeriksaan. Bab ini memuat penjelasan tentang gambaran
umum, dasar pertimbangan pemberian opini, jenis opini,
mekanisme dan matriks perumusan opini, pertimbangan temuan
dalam menentukan opini, mengukur salah saji atau potensi
kesalahan yang terjadi, dan format dan contoh opini.
Bab 10 : Pengendalian dan Penjaminan Mutu
Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, Quality Assurance
terhadap pemeriksaan mutlak dilakukan. Bab ini akan memberikan
panduan terhadap hal tersebut.
Bab 11 : Perencanaan Pemeriksaan LKPD: Pemeriksaan Interim dan
Pemeriksaan Pendahuluan
Bab ini memberikan penjelasan tentang pemeriksaan interim dan
pemeriksaan pendahuluan atas LKPD, mencakup gambaran
umum, tahapan pemeriksaan interim dan pendahuluan, dan
penyusunan program pemeriksaan rinci.
Bab 12 : Pemeriksaan atas BLUD
Bab ini memberikan panduan dalam melakukan pemeriksaan
BLUD dan pengaruhnya terhadap LKPD, mencakup gambaran
umum BLUD, tujuan pemeriksaan satuan kerja BLUD pada LKPD,
pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD, dan prosedur
pemeriksaan tambahan atas satuan kerja BLUD sebagai entitas
akuntansi.
Bab 13 : Frequently Asked Questions (FAQ)
Bab ini menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKPD dan solusi/kebijakan atas
permasalahan tersebut.
REFERENSI
LAMPIRAN

Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 2 Prosedur Analitis
BAB 2
PROSEDUR ANALITIS
2.1 Gambaran Umum
Prosedur analitis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang
dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang
satu dengan data keuangan lainnya atau antara data keuangan dengan data non
keuangan.
Asumsi dasar penerapan prosedur analitis adalah bahwa hubungan yang
masuk akal di antara data dapat diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika
timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan
penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi
yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau
salah saji.
Secara umum, pelaksanaan prosedur analitis dilakukan dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut.
1) Pemeriksa terlebih dahulu melakukan pemahaman hubungan keuangan yang
bisa diperoleh dengan dimilikinya pemahaman tentang auditee dan proses
bisnis utama dari auditee.
2) Mengembangkan harapan atas data yang tercatat atau perbandingan yang
seharusnya terjadi antar data terkait. Pengembangan harapan ini berdasarkan
hasil pemahaman hubungan keuangan yang masuk akal. Dalam
mengembangkan harapan, pemeriksa harus secara hati-hati
mempertimbangkan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi data
maupun perbandingan yang akan diukur.
3) Membandingkan data atau perbandingan data yang tercatat dengan harapan
yang dikembangkan, serta menelusuri penyebab penyimpangan signifikan
yang terjadi.
Contoh harapan yang dikembangkan dengan risiko salah saji yang harus
ditelusuri tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Harapan yang dikembangkan dengan risiko salah saji
Akun
Data yang
digunakan
Harapan Risiko salah saji
Realisasi
Penerimaan
LRA, BKU
dan
Rekening
Kas Daerah
Realisasi Penerimaan = Total nilai
kredit Rekening Kasda –
pengembalian belanja pada tahun
berjalan
Kurang/lebih saji
penerimaan
Realisasi
Belanja
LRA, BKU Realisasi belanja = (Total SP2D) +
(Total SP3) – SP2D UP – SP2D TUP –
(total pengembalian sisa belanja)
Kurang/lebih saji
belanja
Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Neraca, BKU Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
= saldo UP + jumlah pinjaman yang
belum di SP2D kan
Kurang/lebih saji
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Kas Lainnya
dan Setara Kas
Neraca, BKU Potongan pajak yang belum disetor +
SP2D LS ke bendahara yang belum
diberikan kepada yang berhak + bunga
jasa giro
Kurang saji kas
lainnya dan
setara kas
Kas di
Bendahara
Penerimaan
Neraca,
BKU, SBS
Kas di Bendahara Penerimaan = Saldo
kas di BKU
Kurang/lebih saji
Kas di Bendahara
Penerimaan
Aset Tetap LRA, Neraca, (Belanja Modal + penambahan dari
hasil inventarisasi) = (So Aset Tetap
per 31 Des 200X) – (So Aset Tetap per
31 Des 200X-1) +/- mutasi
masuk/keluar
Hibah aset tetap
yang tidak
diungkapkan,
penghapusan AT
tidak
diungkapkan,
salah pengelom-
pokkan anggaran,
aset tetap kurang/
lebih saji
Neraca,
Daftar
Inventaris
Barang
Daerah
Total aset tetap menurut Daftar
Inventaris Barang Daerah
intrakomptabel = total aset tetap di
Neraca
Aset yang
dilaporkan tidak
ada, aset tetap
diperoleh dari
hibah belum
dicatat di neraca
Kesalahan
kompilasi

Akun
Data yang
digunakan
Harapan Risiko salah saji
Utang Jangka
Panjang dan
Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
LRA dan
Neraca
Penambahan/penurunan Utang
Jangka Panjang dan Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang =
Penambahan/penurunan Pembiayaan
Lebih/kurang saji
akun utang atau
akun
pembiayaan,
kekurangan
pengungkapan
atas selisih yang
mungkin terjadi
Utang PFK Neraca dan
LAK
Utang PFK = saldo utang PFK tahun
sebelumnya + penerimaan non
Anggaran PFK (diluar penerimaan
karena kesalahan rekening) –
pengeluaran non anggaran PFK (diluar
pengeluaran karena kesalahan
rekening)
Lebih/kurang saji
utang PFK,
selisih fisik dan
catatan SiLPA
2.2 Tujuan Prosedur Analitis
Tujuan prosedur analitis terkait erat dengan waktu pelaksanaannya.
Prosedur analitis bisa digunakan pada saat perencanaan pemeriksaan,
pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pada saat pelaporan. Berikut tujuan dan
proses yang dilaksanakan di masing-masing tahapan tersebut.
1) Pada tahap perencanaan pemeriksaan, prosedur analitis membantu pemeriksa
dalam memahami entitas termasuk transaksi dan kejadian pada tahun
berjalan. Selain itu, prosedur analitis membantu perencanaan sifat, saat, dan
lingkup prosedur audit dalam menentukan rencana, desain, dan pengujian
materialitas sehingga saldo-saldo akun atau transaksi yang memberikan sinyal
adanya risiko inheren dan risiko pengendalian dapat teridentifikasi.
Penyimpangan yang terjadi menunjukkan risiko terjadinya salah saji. Untuk itu,
pemeriksa diharuskan melakukan evaluasi atas penyimpangan tersebut untuk
melihat apakah dibutuhkan perluasan prosedur pemeriksaan terkait siklus atau
akun tertentu.
2) Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan lapangan, prosedur analitis ditujukan
untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan
saldo akun atau jenis transaksi. Selain itu, hasil prosedur analitis di tahapan ini
bisa digunakan untuk menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan

pada akun laporan keuangan yang diperiksa. Di tahap ini, prosedur analitis
biasanya dilakukan dengan melakukan analisis data pendukung laporan
keuangan baik data keuangan maupun data non keuangan.
3) Pada tahap pelaporan, prosedur analitis dilakukan sebagai reviu menyeluruh
informasi keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun
dalam Laporan Keuangan yang berkaitan baik secara vertikal maupun
horizontal sudah sinkron dan tidak diperlukan lagi bukti tambahan untuk
memastikan kewajaran laporan keuangan.
2.3 Pelaksanaan Prosedur Analitis
Ada tiga cara melakukan prosedur analitis dalam pemeriksaan LKPD, yaitu
analisis data, tehnik prediktif dan analisis rasio dan tren dengan uraian sebagai
berikut.
2.3.1 Analisis data
Analisis data dilakukan dengan menguji ketepatan penjumlahan antar akun
dan kecukupan pengungkapannya.
Pengujian ketepatan penjumlahan antar akun dan kecukupan
pengungkapannya bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan menilai kebenaran
angka-angka dalam laporan keuangan. Melalui analisis, dapat diketahui apakah
terdapat kesalahan jurnal ataupun kesalahan klasifikasi akun sehingga dapat
dilakukan koreksi atas laporan keuangan dimaksud.
Setelah BPK menerima laporan keuangan secara resmi dari Pemerintah
Daerah, pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan pengujian mengenai
ketepatan penjumlahan akun-akun dalam laporan keuangan maupun penjumlahan
rinciannya di catatan atas laporan keuangan (CaLK). Penjumlahan rincian di CaLK
juga harus dipastikan sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di laporan
keuangan. Pengujian juga meliputi analisis vertikal dan analisis horizontal untuk
mengetahui apakah terdapat kesalahan atau ketidaksinkronan dalam laporan
keuangan sehingga dapat diperoleh pertimbangan untuk dilanjutkan dengan
pengujian substantif.
Perlu diingat bahwa pada saat melakukan prosedur analitis, harus diperoleh keyakinan
bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada satu tahun anggaran tercermin dalam
laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran tersebut. Hal tersebut harus
tercermin dalam LRA, Neraca, LAK dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Misalnya :
1) Penerimaan di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah
pada akhir tahun anggaran harus tercermin dalam kas di bendahara
penerimaan dan pendapatan yang ditangguhkan pada Neraca per 31
Desember.
2) Penerimaan hutang pemerintah daerah, harus tercermin dalam penerimaan
pembiayaan pada LRA dan pengakuan hutang pada Neraca per 31 Desember.
3) Adanya pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga/PFK harus tercermin
dalam saldo Kas di Neraca per 31 Desember dan dijelaskan dalam CaLK.
Analisis data dilakukan dengan menguji hubungan antar akun-akun dalam Neraca
dan LRA, baik vertikal (akun-akun dalam Neraca/LRA) maupun horisontal.
Untuk lebih memudahkan prosedur analitis, dapat dilakukan dalam file excel yang ada di CD
terlampir.
2.3.1.1Analisis Vertikal
Analisis dilakukan dengan melihat hubungan akun dalam satu jenis laporan
keuangan saja yaitu analisis antar akun Neraca saja atau antar akun LRA saja.
Tujuannya yaitu untuk menentukan keseimbangan dan kebenaran saldo tiap akun
dalam LRA dan dalam Neraca. Analisis ini dilakukan dengan menjaga
keseimbangan antar jurnal kolorali dalam satu laporan, sehingga dapat dipastikan
bahwa tiap akun dalam laporan keuangan telah disajikan dengan angka yang benar
dan seimbang.
2.3.1.1.1 Analisis vertikal dalam LRA
Analisis vertikal dalam LRA diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun
dalam LRA telah disajikan dengan angka yang benar sesuai dengan persamaan
dibawah ini:
Tabel 2.2
Analisis vertikal dalam LRA
Uraian Persamaan
SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total
pendapatan dikurangi total belanja ditambah
total penerimaan pembiayaan kemudian
dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan.
SiLPA = Total Pendapatan – Total Belanja
+ Total Penerimaan Pembiayaan – Total
Pengeluaran Pembiayaan

2.3.1.1.2 Analisis vertikal dalam Neraca
Analisis vertikal dalam neraca diperlukan untuk memastikan bahwa akun-
akun dalam Neraca telah disajikan dengan angka yang benar dan disajikan secara
seimbang untuk akun-akun yang saling berhubungan.
Tabel 2.3
Analisis vertikal dalam Neraca
Uraian Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban
ditambah dengan total ekuitas.
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
SiLPA di neraca harus sama dengan kas di kas
daerah ditambah kas di bendahara pengeluaran
ditambah setara kas ditambah investasi jangka
pendek kemudian dikurangi utang PFK.
SiLPA di Neraca =
Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara
Pengeluaran + Setara Kas + Investasi
Jangka Pendek – Utang PFK
Kas di bendahara pengeluaran harus sama
dengan sisa Uang Persediaan yang belum
disetor ditambah dengan utang PFK di
bendahara pengeluaran.
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang
Persediaan yang Belum Disetor + Utang
PFK di Bendahara Pengeluaran
Pendapatan yang ditangguhkan harus sama
dengan kas di bendahara penerimaan ditambah
dengan penerimaan di bendahara pengeluaran.
Pendapatan Ditangguhkan = Kas di
Bendahara Penerimaan + Penerimaan di
Bendahara Pengeluaran
*) Penerimaan di Bendahara pengeluaran
harus diungkapkan dalam CaLK
Piutang harus sama dengan EDL-cadangan
piutang.
Piutang = EDL - Cadangan Piutang
Persediaan harus sama dengan EDL-
cadangan persediaan
Persediaan = EDL – Cadangan Persediaan
Kewajiban jangka pendek, kecuali utang PFK,
harus sama dengan EDL-dana yang harus
disediakan untuk pembayaran utang jangka
pendek.
Kewajiban Jangka Pendek (kecuali Utang
PFK) = EDL - Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Investasi jangka panjang harus sama dengan
EDI - diinvestasikan dalam investasi jangka
panjang.
Investasi Jangka Panjang = EDI –
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka
Panjang
Aset tetap harus sama dengan EDI-
diinvestasikan dalam aset tetap.
Aset Tetap = EDI – Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap

Uraian Persamaan
Aset lainnya harus sama dengan EDI-
diinvestasikan dalam aset lainnya.
Aset Lainnya = EDI – Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya
Dana cadangan harus sama dengan EDC-
diinvestasikan dalam dana cadangan.
Dana Cadangan = EDC –Diinvestasikan
dalam Dana Cadangan
Kewajiban jangka panjang harus sama dengan
dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang.
Kewajiban Jangka Panjang =
Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang
2.3.1.1.3 Analisis vertikal dalam LAK
Tabel 2.4
Analisis vertikal dalam LAK
Uraian Persamaan
Arus kas bersih dari aktivitas operasi harus
sama dengan arus masuk kas dari aktivitas
operasi dikurangi arus keluar kas dari aktivitas
operasi.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi =
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi -
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset
nonkeuangan harus sama dengan arus masuk
kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
dikurangi arus keluar dari aktivitas investasi
aset nonkeuangan.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan =
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan - Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan harus
sama dengan arus masuk kas dari aktivitas
pembiayaan dikurangi arus keluar dari aktivitas
pembiayaan.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
=
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan -
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran
harus sama dengan arus masuk kas dari
aktivitas nonanggaran ditambah arus keluar kas
dari aktivitas nonanggara.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non
Anggaran = Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Non Anggaran + Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Non Anggaran
Kenaikan/ penurunan kas harus sama dengan
arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah
arus kas bersih dari aktivitas investasi aset
nonkeuangan ditambah arus kas bersih dari
aktivitas pembiayaan ditambah arus kas bersih
dari aktivitas nonanggaran.
Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih
dari Aktivitas Operasi +
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan + Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pembiayaan + Arus Kas Bersih
dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian Persamaan
Saldo akhir kas di BUD harus sama dengan
saldo awal kas di BUD ditambah kenaikan/
penurunan kas.
Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal Kas di
BUD + Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo akhir kas harus sama dengan saldo akhir
di BUD ditambah saldo akhir kas di bendahara
pengeluaran ditambah saldo akhir kas di
bendahara penerimaan.
Saldo Akhir Kas = Saldo Akhir di BUD +
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
+ SaldoAkhir Kas di Bendahara Penerimaan
2.3.1.2Analisis Horizontal
Analisis Horizontal dilakukan dengan melihat hubungan antar akun Neraca
dengan akun LRA ataupun kesesuaian dengan nilai yang disajikan dalam Laporan
Arus Kas (LAK) dan apakah sudah cukup diungkapkan dalam CaLK. Tujuan
dilakukan analisis horizontal adalah untuk menentukan keseimbangan dan
kebenaran saldo tiap akun dalam Neraca, LRA, dan Laporan Arus Kas serta
kecukupan pengungkapan dalam CaLK.
2.3.1.2.1 Analisis horizontal antara LRA dan Neraca
Analisis horizontal antara LRA dan Neraca diperlukan untuk memastikan
bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di
Neraca telah disajikan secara benar dan sesuai.
Tabel 2.5
Analisis horizontal antara LRA dan Neraca
Uraian Persamaan
SiLPA di LRA harus sama dengan EDL-SiLPA di
neraca.
SiLPA (LRA) = EDL – SiLPA (Neraca)
SiLPA di LRA harus sama dengan kas di kas
daerah ditambah kas di bendahara pengeluaran
ditambah setara kas ditambah investasi jangka
pendek kemudian dikurangi dengan utang PFK di
neraca.
SiLPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas
di Bendahara Pengeluaran + Setara Kas +
Investasi Jangka Pendek – Utang PFK
(Neraca)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan
Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam
penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah
(Neraca)
Pengeluaran pembiayaan untuk
Penyertaan Modal Daerah (LRA) =
penambahan nilai penyertaan modal
pemerintah daerah (Neraca).

Uraian Persamaan
Penerimaan pembiayaan pinjaman jangka
panjang harus sama dengan utang jangka
panjang ditambah bagian lancar utang jangka
panjang tahun berkenaan dikurangi utang jangka
panjang tahun sebelumnya.
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman
Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka
Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka
Panjang Tahun sebelumnya (Neraca)
SiLPA (LRA) tahun sebelumnya harus sama
dengan penerimaan pembiayaan-penggunaan
SiLPA (LRA) tahun berjalan dan sama dengan
EDL-SiLPA di neraca tahun sebelumnya.
SiLPA Tahun sebelumnya (LRA) =
Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan
SiLPA Tahun berjalan (LRA) = EDL –
SiLPA Tahun Sebelumnya (Neraca)
Catatan :
Persamaan ini berlaku jika Pemda
mencatat seluruh SiLPA tahun
sebelumnya sebagai penerimaan
pembiayaan di tahun berjalan.
Selisih antara Realisasi Belanja Modal
(LRA) – Perubahan Aset Tetap dalam
Neraca (Aset Tetap Tahun Berkenaan –
Aset Tetap Tahun lalu) harus dijelaskan
dalam CaLK
Teliti apakah pengungkapan selisih dalam
CaLK sudah cukup memadai.
2.3.1.2.2 Analisis horizontal antara LRA dan LAK
Analisis horizontal antara LRA dan LAK diperlukan untuk memastikan
bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di LAK
telah disajikan secara benar dan sesuai.
Tabel 2.6
Analisis horizontal antara LRA dan LAK
Uraian Persamaan
Arus kas masuk dari aktivitas operasi (LAK)
harus sama dengan total pendapatan daerah
(LRA) dikurangi pendapatan asli daerah
lainnya yang berasal dari penjualan aset tetap
dan aset lainnya.
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi
(LAK) = Total Pendapatan Daerah (LRA) –
Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang
Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset
Lainnya (LRA) *)
Arus kas keluar dari aktivitas operasi harus
sama dengan belanja operasi ditambah belanja
tak terduga (di LRA).
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi =
Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga (di
LRA) *)

Uraian Persamaan
Arus kas masuk dari aktivitas investasi (LAK)
harus sama dengan pendapatan asli daerah
yang berasal dari penjualan aset tetap dan
aset lainnya (di LRA).
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi
(LAK) = Pendapatan Asli Daerah Yang
Berasal Dari Penjualan Aset Tetap dan Aset
Lainnya (di LRA)
Arus kas keluar dari aktivitas investasi (LAK)
harus sama dengan belanja modal (di LRA).
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi
(LAK) = Belanja Modal (di LRA)
Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan
(LAK) harus sama dengan penerimaan
pembiayaan di LRA (selain penggunaan
SiLPA).
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pembiayaan
(LAK) = Penerimaan Pembiayaan Di LRA
(Selain Penggunaan SiLPA)
Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan
(LAK) harus sama dengan pengeluaran
pembiayaan di LRA.
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pembiayaan
(LAK) = Pengeluaran Pembiayaan di LRA
*) Penyimpangan dari persamaan pada tabel diatas dapat diperbolehkan antara lain karena:
1) Pada LRA terdapat pengakuan pendapatan dan belanja non-cash basis sehubungan
adanya transaksi pendapatan hibah dalam bentuk barang;
2) Dalam hal terdapat pengembalian belanja (contra post), LAK mungkin menyajikan arus
kas secara bruto sedangkan LRA menyajikan belanjanya secara netto;
2.3.1.2.3 Analisis horizontal antara Neraca dan LAK
Analisis horizontal antara LRA dan Neraca diperlukan untuk memastikan
bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di
Neraca telah disajikan secara benar dan sesuai.
Tabel 2.7
Analisis horizontal antara Neraca dan LAK
Uraian Persamaan
Saldo akhir kas tahun lalu (LAK) harus sama
dengan saldo awal kas tahun berkenaan
(LAK), saldo akhir kas di neraca tahun lalu, dan
saldo awal kas di neraca tahun berjalan.
Saldo Akhir Kas Tahun Lalu (LAK) = Saldo
awal Kas Tahun Berkenaan (LAK) = Saldo
Akhir Kas Tahun lalu (Neraca) = Saldo Awal
Kas Tahun Berjalan (Neraca)
Apabila terdapat selisih haru diungkapkan
dalam CaLK
Saldo akhir kas di neraca tahun berjalan harus
sama dengan saldo akhir kas di LAK tahun
berjalan.
Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (Neraca) =
Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)
Apabila terdapat selisih harus diungkapkan
dalam CaLK

Uraian Persamaan
Utang PFK di neraca harus sama dengan
utang PFK di BUD ditambah utang PFK di
bendahara pengeluaran.
Utang PFK (Neraca) = Utang PFK di BUD +
Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran
Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan
harus sama dengan saldo utang PFK di neraca
tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK
tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK
tahun berjalan di LAK.
Saldo Utang PFK tahun berjalan (neraca) =
Saldo Utang PFK Tahun sebelumnya
(Neraca) + Penerimaan PFK Tahun berjalan
– Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)
Apabila terdapat selisih maka selisih
tersebut adalah utang PFK yang ada di
bendahara pengeluaran
Apabila terdapat selisih, pemeriksa agar menelusuri penyebab selisih tersebut, yang
antara lain dapat disebabkan oleh :
1. Kesalahan penjumlahan
2. Penambahan aset di neraca tidak sama dengan jumlah belanja modal di LRA, hal
tersebut bisa dikarenakan adanya aset yang berasal dari hibah berupa barang
ataupun adanya kapitalisasi.
Untuk tujuan analisis rumus-rumus di atas dapat dikembangkan dalam formula analisis
dalam program excel (terlampir dalam compact disk) sehingga pemeriksa hanya perlu
menginput satu kali untuk keseluruhan pengujian dalam tabel di atas.
2.3.2 Teknik prediktif
Teknik prediktif bisa dilakukan dengan membandingkan realisasi dan
anggaran akun-akun di laporan realisasi anggaran. Perbedaan signifikan yang
terjadi bisa menjadi indikasi permasalahan yang seharusnya diungkapkan pada
catatan atas laporan keuangan.
Selain itu, teknik prediktif dapat juga dilakukan dengan menghitung jumlah
tertentu dan membandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan lain untuk
mengetahui adanya indikasi permasalahan yang akan diuji lebih lanjut dalam
pengujian substantif. Contoh teknik ini adalah membandingkan dana transfer yang
diterima oleh daerah dengan data transfer dari Pemerintah Pusat. Contoh lain
adalah membandingkan penerimaan Pajak Hotel suatu pemda dengan Penerimaan
Pajak Hotel di Pemerintah daerah yang lain bila informasi spesifik terkait dengan
hal tersebut kita ketahui.

2.3.3 Analisis rasio dan trend
Analisa rasio dan trend merupakan kegiatan untuk menganalisa data
keuangan dan atau non keuangan dalam periode tertentu untuk mengetahui
perubahan signifikan dalam realisasi anggaran dan posisi keuangan. Contoh
analisa rasio dan trend adalah membandingkan belanja tertentu dengan belanja
lain atau belanja tertentu tahun sebelumnya.
2.3.3.1Analisis Rasio
Analisis rasio dilakukan dengan menguji hubungan antar akun di dalam
laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk
mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu.
1) Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat, yang diformulasikan sebagai berikut.
RKK =
Pendapatan Asli Daerah
X 100%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman
Berdasarkan formula di atas dapat diketahui sejauh mana ketergantungan
pemerintah daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini
berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.
Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan
komponen dari PAD.
2) Rasio efisiensi
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi
pendapatan asli daerah yang diterima, yang diformulasikan sebagai berikut.
Rasio Efisiensi =
Realisasi Biaya dikeluarkan untuk memperoleh PAD
X 100%
Realisasi Penerimaan PAD

Dengan rasio tersebut diketahui kesesuaian nilai realisasi biaya pemungutan
PAD dengan ketentuan serta apakah terdapat indikasi pemborosan dalam
pengeluaran biaya pemungutan PAD.
Selain itu, rasio yang dapat digunakan untuk menilai alokasi dana yang
dilakukan pemerintah daerah diketahui dengan rasio antara belanja langsung
dengan total belanja serta rasio antara belanja tidak langsung dengan total belanja.
Dengan rasio ini diketahui apakah dana pemda sebagian besar digunakan
sebagian besar untuk pembangunan yang akan memberi manfaat jangka panjang
bagi masyarakat atau untuk belanja habis pakai seperti belanja pegawai.
2.3.3.2Analisis Trend
Analisis trend adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan akun
yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran
mengenai kecenderungan dari suatu akun dalam laporan keuangan pemerintah
daerah. Analisis kecenderungan ini umumnya digunakan dalam membuat prediksi
keuangan. Misalnya prediksi pencapaian pajak daerah pada tahun yang diperiksa
berdasarkan data atau informasi kecenderungan pencapaian pajak daerah
beberapa periode yang lalu.
Analisis trend tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tabel,
perhitungan matematis dalam prosentase ataupun diagram untuk mengetahui
kecenderungan dari akun-akun dalam Neraca dan LRA.
Analisis tren mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan-
perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar
dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa sekarang.

Panduan Pemeriksaan LKPD Lampiran Bab 2
A. Analisis Vertikal
Analisis yang dilakukan dengan melihat hubungan akun dalam satu jenis laporan keuangan, yaitu analisis antar akun Neraca saja, LRA saja
1. Analisis vertikal dalam LRA
No Entitas
Opini
2009
Opini
2008
LRA
Keterangan (Penjelasan
Selisih)Total Pendapatan Total Belanja
Penerimaan
Pembiayaan
Pengeluaran
Pembiayaan
SiLPA
SiLPA = Total
Pendapatan -Total
Belanja + Total
Penerimaan
Pembiayaan - Total
Pengeluaran
Pembiayaan
Reviu
9 -5+6-7+8 (hasil = 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 1.309.594.901.208,00 1.362.816.387.414,00 165.893.046.295,00 2.008.589.200,00 110.662.970.889,00
-
√
2 Pemkot Majapahit WDP WDP 9.742.186.078.074,00 9.020.665.842.979,10 1.789.756.684.218,00 61.593.571.565,90 2.449.683.347.747,00
-
√
3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 1.184.628.289.469,00 1.239.355.076.029,00 150.257.654.353,00 92.000.000.000,00 3.530.867.793,00
-
√
4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 1.695.066.200.909,00 1.689.086.148.835,00 121.121.145.154,00 12.049.983.714,00 115.051.213.514,00
-
√
5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 677.762.145.685,00 749.800.935.181,00 92.189.528.248,00 202.208.253,00 19.948.530.499,00
-
√
*) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud

2. Analisis vertikal dalam Neraca
No Entitas
Opini
2009
Opini
2008
Neraca (Evaluasi 1)
Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih)
Aset Kewajiban Ekuitas
Aset = Kewajiban + Ekuitas
12-13-14
(hasil = 0)
1 2 3 4 12 13 14 15 16
1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 2.233.021.999.504,46 15.724.772.402,00 2.217.297.227.102,46 - √
2 Pemkot Majapahit WDP WDP 18.706.718.206.627,80 461.305.532.335,00 18.245.412.674.292,80 - √
3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 2.871.265.699.006,43 1.812.359.644,50 2.869.453.339.361,93 - √
4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 1.796.682.484.928,86 7.726.082.149,00 1.788.956.402.779,86 - √
5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 2.266.138.283.843,38 13.775.899.073,49 2.252.362.384.769,89 - √

No Entitas
Opini
2009
Opini
2008
Neraca (Evaluasi 2)
Revi
u
Keterangan (Penjelasan
Selisih)
Aset Lancar Kewajiban
Kas di Kasda + Kas di
Bend Pengeluaran + setara
Kas + Investasi Jangka
Pendek + Kas di BLUD -
Utang PFK
(17+18+19+20+21)-22
Ekuitas Dana Lancar
23 - 24
(hasil = 0)
Kas di Kasda
Kas di Bend
Pengeluaran
Setara Kas (Deposito 0 -
3 bln)
Investasi
jangka
Pendek
Kas di BLU Utang PFK Silpa
1 2 3 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 108.328.148.656,00 2.268.573.176,00 - - 412.192,00 110.596.309.640,00 110.662.970.889,00 (66.661.249,00) P Terdapat kesalahan pada
pengakuan pencairan bunga
dana cadangan yang diakui
sebagai pendapatan lain-lain
PAD yang sah (LRA) dan Kas di
Bendahara Penerimaan
(Neraca). Pencairan tersebut
dijurnal pada kas di bendahara
penerimaan karena kas baru di
transfer ke kas daerah per 6
Januari 2011.
2 Pemkot Majapahit WDP WDP 942.515.578.681,00 119.965.748,00 1.500.000.000.000,00 7.047.882.716,00 - 2.449.683.427.145,00 2.449.683.347.747,0
0
79.398,00 selisih sebesar Rp79.398,00
merupakan Jasa giro di
3 Pemkab
Diponegoro
WDP WDP 1.330.478.856,00 263.843.801,00 - - 441.625.785,50 1.152.696.871,50 3.530.867.793,00 (2.378.170.921,50) Selisih merupakan Kas di BLUD
yang dicatat sebagai kas di
bendahara penerimaan sebesar
Rp2.378.170.921,50, yang
sebesar Rp441.625.785,50
diantaranya adalah utang PFK
BLUD
4 Pemkab
Ratulangi
WDP WDP 114.577.727.590,00 490.556.019,00 - - 17.070.095,00 115.051.213.514,00 115.051.213.514,00 -
5 Pemkab
Mangkurat
WDP WDP 13.663.552.328,00 75.325.432,00 5.000.000.000,00 1.210.106.431,00 - 19.948.984.191,00 19.948.530.499,00 453.692,00 selisih sebesar Rp453.692,00
merupakan Jasa giro di

No Entitas
Opini
2009
Opini
2008
Neraca CaLK
Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih)
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Sisa Uang Persediaan di
yang belum disetor
Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran
kas di Bendahara Pengeluaran =
Sisa UP yang belum disetor + Utang
PFK di Bendahara Pengeluaran
27-28-29 (hasil = 0)
1 2 3 4 27 28 29 30 31
1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 2.268.573.176,00 2.268.160.984,00 412.192,00 - √
2 Pemkot Majapahit WDP WDP 119.965.748,00 - - 79.398,00 √ Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran
yang belum disetor ke Kas daerah
per 31 desember 2010
3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 263.843.801,00 263.843.801,00 - - √
4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 490.556.019,00 - - - √
5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 75.325.432,00 74.871.740,00 - 453.692,00 √ Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran
yang belum disetor ke Kas daerah
per 31 desember 2010
*) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud, salah satu penyebab antara lain adalah adanya jasa giro di bendahara pengeluaran

No Entitas
Opini
2009
Opini
2008
Neraca CaLK
Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih)Pendapatan di
Tangguhkan
Kas di Bendahara
Penerimaan
Penerimaan di Bendahara
Pengeluaran
Pendapatan di Tangguhkan =
Kas di Bendahara Penerimaan +
Penerimaan di Bendahara
Pengeluaran
32-33-34 (hasil = 0)
1 2 3 4 32 33 34 35
1 Pemkab Siliwangi WDP WDP - 66.661.249,00 - (66.661.249,00) √ Terdapat kesalahan pada pengakuan
pencairan bunga dana cadangan yang diakui
sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah
(LRA) dan Kas di Bendahara Penerimaan
(Neraca). Pencairan tersebut dijurnal pada
kas di bendahara penerimaan karena kas
baru di transfer ke kas daerah per 6 Januari
2011.
2 Pemkot Majapahit WDP WDP 2.439.451,00 2.360.053,00 79.398,00 - √
3 Pemkab Diponegoro WDP WDP - 1.936.545.136,00 - (1.936.545.136,00) √ merupakan kas pada RSUD, yang dicatat
sebagai bagian dari SILPA
4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 3.350.690.690,00 3.350.690.690,00 - - √
5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 453.692,00 - 453.692,00 - √

Analisis Vertikal - Pasangan di Neraca
No Entitas
Evaluasi 1
Reviu
Keterangan
(penjelasan Selisih)
Evaluasi 2
Reviu
Keterangan
(penjelasan
Selisih)
Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar
3-4 (Hasil=0)
Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar
7-8
(hasil=0)
Piutang Cadangan Piutang Persediaan Cadangan Persediaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pemkab Siliwangi - - - √ 9.909.629.484,00 9.909.629.484,00 - √
2 Pemkot Majapahit 22.273.103.286,07 22.273.103.286,07 - √ 100.549.715.836,84 100.549.715.836,84 - √
3
Pemkab Diponegoro 14.511.060.394,08 14.511.060.394,08 - √ 5.096.028.711,33 5.096.028.711,33 - √
4 Pemkab Ratulangi 22.316.363.898,00 22.316.363.898,00 - √ 16.438.836.843,00 16.438.836.843,00 - √
5 Pemkab Mangkurat 3.510.029.259,00 3.510.029.259,00 - √ 10.254.972.681,10 10.254.972.681,10 - √

Entitas
Evaluasi 3
Reviu
Keterangan
(penjelasan
Selisih)
Evaluasi 4
Reviu
Keterangan
(penjelasan
Selisih)
Investasi Ekuitas Dana Investasi
11-12
(hasil=0)
Aset Tetap
Ekuitas Dana Investasi
15-16 (hasil=0)
investasi jk pjg
diinvestasikan dlm
investasi jk pjg
diinvestasikan dlm aset
tetap
2 11 12 13 14 15 16 17 18
Pemkab Siliwangi 82.329.058.832,14 82.329.058.832,14 - √ 2.030.056.927.557,32 2.030.056.927.557,32 - √
Pemkot Majapahit 2.140.868.423.191,51 2.140.868.423.191,51 - √ 13.296.132.694.126,30 13.296.132.694.126,30 - √
Pemkab Diponegoro 40.013.069.889,25 40.013.069.889,25 - √ 2.087.072.927.745,77 2.087.072.927.745,77 - √
Pemkab Ratulangi 41.532.164.112,86 41.532.164.112,86 - √ 1.595.689.526.051,00 1.595.689.526.051,00 - √
Pemkab Mangkurat 50.499.933.214,59 50.499.933.214,59 - √ 2.179.667.043.803,69 2.179.667.043.803,69 - √

No Entitas
Evaluasi 5
Reviu
Keterangan
(penjelasan Selisih)
Evaluasi 6
Reviu
Keterangan
(penjelasan Selisih)Dana Cadangan
Ekuitas Dana
Cadangan
19-20
(hasil=0)
Aset lainnya
Ekuitas Dana Investasi
23-24 (hasil=0)
diinvestasikan dlm
Dana Cadangan
diinvestasikan dlm aset
lainnya
1 2 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Pemkab Siliwangi - - - √ 63.000.550,00 63.000.550,00 - √
2 Pemkot Majapahit - - - √ 697.208.482.989,11 697.208.482.989,11 - √
3 Pemkab Diponegoro - - - √ 1.226.516.561,00 1.226.516.561,00 - √
4 Pemkab Ratulangi - - - √ 2.286.619.725,00 2.286.619.725,00 - √
5 Pemkab Mangkurat - - - √ 2.257.320.694,00 2.257.320.694,00 - √

No Entitas
Evaluasi 7
Reviu
Keterangan (penjelasan
Selisih)
Evaluasi 8
Reviu
Keterangan
(penjelasan
Selisih)
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek
Utang PFK
Ekuitas Dana lancar
27-28+29
(hasil=0)
Jumlah Kewajiban
Jangka Panjang
Ekuitas Dana
Investasi
32-33 (hasil=0)Dana yang harus
disediakan untuk
pembayaran utang
jangka pendek
Dana yang harus
disediakan untuk
pembayaran utang
jangka panjang
1 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Pemkab Siliwangi 15.724.772.402,00 412.192,00 (15.724.360.210,00) - - - - √
2 Pemkot Majapahit 460.803.289.495,00 - (460.803.289.495,00) - 502.242.840,00 (502.242.840,00) - √
3 Pemkab Diponegoro 1.812.359.644,50 441.625.785,50 (1.812.359.644,50) (441.625.785,50) Dana yang harus
disediakan untuk
pembayaran utang jangka
pendek masih
memperhitungkan Utang
PFK di RSUD sebesar
Rp441.625.785,00
(Lakukan koreksi)
- - - √
4 Pemkab Ratulangi 6.461.338.288,00 17.070.095,00 (6.444.268.193,00) - 1.264.743.861,00 (1.264.743.861,00) - √
5 Pemkab Mangkurat 10.501.092.574,00 - (10.501.092.574,00) - 3.274.806.499,49 (3.274.806.499,49) - √

Analisis Vertikal -
Laporan Arus Kas
No Entitas
LAK(Evaluasi 1)
Reviu
Keterangan
(Penjelasan
Selisih)
LAK(Evaluasi 2)
Reviu
Keterangan
(Penjelasan
Selisih)
Arus Kas Masuk dari
Aktivitas Operasi
Arus Kas Keluar dari
Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih
Aktivitas Operasi
Arus Kas
Bersih
Aktivitas
Operasi = Arus
Masuk kas -
Arus Keluar
dari aktivitas
Operasi
Arus Kas Masuk
dari Aktivitas
Investasi Aset
Non Keuangan
Arus Kas Keluar dari
Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan
Arus Kas Bersih
Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan
Arus Kas Bersih
Aktivitas Investasi
Aset Non
Keuangan= Arus
Masuk kas - Arus
Keluar dari aktivitas
Investasi Aset Non
Keuangan
5-6-7 (hasil =
0)
10-11-12 (hasil = 0)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 1.177.186.176.319,00 132.101.604.064,00 - 307.120.825,00 185.630.211.095,00 (185.323.090.270,00) -
2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 7.965.129.101.962,10 1.776.230.849.931,90 - 826.126.180,00 1.055.536.741.017,00 (1.054.710.614.837,00) -
3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 1.091.105.658.217,00 93.522.631.252,00 - - 148.249.417.812,00 (148.249.417.812,00) -
4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 1.534.354.232.316,00 160.711.968.593,00 - - 155.205.402.443,00 (155.205.402.443,00) -
5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 609.435.224.044,00 67.924.641.111,00 - 402.280.530,00 140.365.711.137,00 (139.963.430.607,00) -

No Entitas
LAK(Evaluasi 3)
Reviu
Keterangan
(Penjelasan
Selisih)
LAK(Evaluasi 4)
Reviu
Keterangan
(Penjelasan
Selisih)
Arus Kas Masuk
dari Aktivitas
Pembiayaan
Arus Kas Keluar
dari Aktivitas
Pembiayaan
Arus Kas Bersih
Aktivitas
Pembiayaan
Arus Kas
Bersih Aktivitas
Investasi Aset
Non
Keuangan=
Arus Masuk
kas - Arus
Keluar dari
aktivitas
Investasi Aset
Non Keuangan
Arus Kas Masuk
dari Aktivitas Non
Anggaran
Arus Kas Keluar
dari Aktivitas Non
Anggaran
Arus Kas Bersih
Aktivitas Non
Anggaran
Arus Kas
Bersih
Aktivitas
Non
Anggaran =
Arus Masuk
kas - Arus
Keluar dari
aktivitas Non
Anggaran
15-16-17 (hasil
= 0)
20-21-22
(hasil = 0)
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Pemkab Siliwangi 30.523.546.344,00 2.008.589.200,00 28.514.957.144,00 - 105.478.087.474,00 105.498.382.828,00 (20.295.354,00) -
2 Pemkot Majapahit - 61.593.571.565,90 (61.593.571.565,90) - 52.178.732.372,00 52.178.732.372,00 - -
3 Pemkab Diponegoro 92.650.000.000,00 92.000.000.000,00 650.000.000,00 - 50.722.287.171,03 50.722.287.171,03 - -
4 Pemkab Ratulangi - 12.049.983.714,00 (12.049.983.714,00) - 117.792.126.167,00 117.792.126.167,00 - -
5 Pemkab Mangkurat - 202.208.253,00 (202.208.253,00) - 60.748.022.067,00 60.755.155.589,00 (7.133.522,00) -

No Entitas
LAK(Evaluasi 5)
Re
viu
Keterangan
(Penjelasan
Selisih)
Neraca (Evaluasi 2)
Re
viu
Keteran
gan
(Penjela
san
Selisih)
Arus Kas bersih dari
Aktivitas Operasi
Aktivitas Investasi Non
Keuangan
Aktivitas
Pembiayaan
Arus Kas
bersih dari
Aktivitas Non
Anggaran
Kenaikan/Penurunan
kas
Kenaikan/Penuru
nan Kas = Arus
Kas Bersih dari
Aktivitas
Operasi+Arus
Kas Bersih dari
Aktivitas
Investasi Non
Anggaran +Arus
Kas Bersih dari
Aktivitas
Pembiayaan +
Arus Kas Bersih
dari Aktivitas Non
Anggaran
Saldo akhir kas di
BUD
Saldo awal kas di
BUD
Kenaikan/Penuruna
n Kas
Saldo Akhir Kas di
BUD = Saldo Awal
Kas di BUD +
Kenaikan/penurun
an kas
29-25-26-27-28
(hasil = 0)
31-32-33(hasil = 0)
1 2 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34
1 Pemkab
Siliwangi
132.101.604.064,00 (185.323.090.270,00) 28.514.957.144,00 (20.295.354,00) (24.726.824.416,00) - 110.663.383.081,00 135.390.207.497,00 (24.726.824.416,00) -
2 Pemkot
Majapahit
1.776.230.849.931,90 (1.054.710.614.837,00) (61.593.571.565,90) - 661.455.740.284,00 (1.529.076.755,00) kenaikan/pen
urunan kas di
BLUD
2.449.683.347.748,00 1.820.060.110.218,00 661.455.740.284,00 (31.832.502.754,00)
3 Pemkab
Diponegoro
93.522.631.252,00 (148.249.417.812,00) 650.000.000,00 - (54.076.786.560,00) - 3.530.867.793,00 57.607.654.353,00 (54.076.786.560,00) -
4 Pemkab
Ratulangi
160.711.968.593,00 (155.205.402.443,00) (12.049.983.714,00) - (6.543.417.564,00) - 114.577.727.590,00 121.121.145.154,00 (6.543.417.564,00) -
5 Pemkab
Mangkurat
67.924.641.111,00 (139.963.430.607,00) (202.208.253,00) (7.133.522,00) (72.248.131.271,00) - 19.948.530.499,00 92.196.661.770,00 (72.248.131.271,00) -

Analisis Horizontal
Analisis yang dilakukan dengan melihat hubungan antar akun neraca dengan LRA ataupun kesesuaian dengan nilai yang disajikan dalam LAK
1. Analisis horizontal antara Neraca – LRA
Hubungan akun di Neraca dan LRA
No Entitas
Evaluasi 1
Reviu
Evaluasi 2
Reviu
Keterangan (penjelasan
selisih)
LRA Neraca Ket LRA LRA Neraca Ket
Silpa EDL - Silpa 3-4
Penerimaan
Pembiayaan
(Penggunaan silpa
tahun berjalan)
Silpa tahun lalu
EDL silpa tahun
Lalu
6-7 6-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pemkab Siliwangi 110.662.970.889,00 110.662.970.889,00 - √ 135.369.499.951,00 135.369.499.951,00 135.369.499.951,00 - - √
2 Pemkot Majapahit 2.449.683.347.747,00 2.449.683.347.747,00 - √ 1.789.756.684.218,00 1.820.060.110.218,00 1.820.060.110.218,00 (30.303.426.000,00) (30.303.426.000,00) √ selisih disebabkan adanya
koreksi SiLPA tahun
sebelumnya sebesar
Rp30.303.426.000,00 dan
kenaikan/penurunan di BLUD
sebesar Rp1.529.076.754,00
3 Pemkab Diponegoro 3.530.867.793,00 3.530.867.793,00 - √ 57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 - - √
4 Pemkab Ratulangi 115.051.213.514,00 115.051.213.514,00 - √ 121.121.145.154,00 121.121.145.154,00 121.121.145.154,00 - - √
5 Pemkab Mangkurat 19.948.530.499,00 19.948.530.499,00 - √ 92.189.528.248,00 88.985.593.242,28 97.834.709.782,07 3.203.935.005,72 (5.645.181.534,07) √ selisih sebesar
Rp3.203.935.005,72 adalah
saldo akhir tahun lalu Kas di
BLUD Gunung Jati

No Entitas
Evaluasi 3
Reviu Keterangan
LRA Neraca Ket CaLK Selisih
Realisasi Blj Modal Aset tetap Aset tetap tahun lalu
D Aset tetap (12-
13)
blj modal - D Aset
tetap
(11-14)
Menjelaskan
selisih kolom
15
15-16
1 2 11 12 13 14 15 16 17 19
1 Pemkab Siliwangi 185.630.211.095,00 2.030.056.927.557,32 1.844.426.716.462,32 185.630.211.095,00 - - - 
2 Pemkot Majapahit 1.055.536.741.017,00 13.296.132.694.126,30 12.425.512.317.861,30 870.620.376.265,00 184.916.364.752,00 - 184.916.364.752,00 
3 Pemkab Diponegoro 148.249.417.812,00 2.087.072.927.745,77 1.995.821.150.833,77 91.251.776.912,00 56.997.640.900,00 - 56.997.640.900,00 
4 Pemkab Ratulangi 155.205.402.443,00 1.595.689.526.051,00 1.410.252.498.640,00 185.437.027.411,00 (30.231.624.968,00) - (30.231.624.968,00) 
5 Pemkab Mangkurat 140.365.711.137,00 2.179.667.043.803,69 2.056.052.157.833,69 123.614.885.970,00 16.750.825.167,00 - 16.750.825.167,00 

2. Analisis horizontal antara LAK – NERACA
Cek kebenaran saldo awal dan saldo akhir di LAK
Cek Kebenaran saldo kas di LAK dan di neraca
No Entitas
Evaluasi 1
Reviu
Evaluasi 2
Reviu
Evaluasi 3
Reviu Keterangan
LAK
3-4
Apabila selisih
diungkapkan dalam
CaLK atau Temuan
Pemeriksaan
(ada/tidak)
LAK Neraca
7-8
CaLK Neraca
LAK (Non
Anggaran)
CALK
11-12-13 (hasil
= 0)Saldo akhir kas tahun
lalu
Saldo awal kas Saldo akhir kas Saldo kas
Apabila
selisih, lihat
penjelasan
di CaLK
(ada/tidak)
Utang PFK
Tahun Berjalan
Saldo PFK
BUD
PFK di
Bendahara
Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18
1 Pemkab
Siliwangi
135.390.207.497,00 135.390.207.497,00 - √ 110.663.383.081,00 110.663.383.081,00 - √ 412.192,00 (20.295.354,00) 412.192,00 20.295.354,00 √ Pemerintah Kabupaten
Siliwangi memasukan
utang PFK Bendahara
Pengeluaran tahun lalu
sebesar Rp20.707.546,00
(Neraca) ke Pengeluaran
PFK BUD (LAK/Aktivitas
Non Anggaran) dan
memasukan PFK
tahun berjalan sebesar
Rp412.192,00 (Neraca) ke
Penerimaan PFK BUD
(LAK/Aktivitas Non
Anggaran).
2
Pemkot
Majapahit
1.820.060.110.218,00 1.820.060.110.218,00 - √ 2.449.683.347.748,00 949.685.787.198,00 1.499.997.560.550,00 √ - - - - √
3
Pemkab
Diponegoro
57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 - √ 3.530.867.793,00 3.530.867.793,00 - √ 441.625.785,50 - - 441.625.785,50 √
4
Pemkab
Ratulangi
120.711.791.351,00 121.121.145.154,00 (409.353.803,00) √ 114.577.727.590,00 118.418.974.299,00 (3.841.246.709,00) √ 17.070.095,00 - - 17.070.095,00 √
5
Pemkab
Mangkurat
88.992.726.764,28 92.196.661.770,00 (3.203.935.005,72) selisih sebesar
Rp3.203.935.005,72
adalah akhir tahun lalu
Kas di BLUD Gunung
Jati
√ 19.948.530.499,00 14.948.984.191,00 4.999.546.308,00 √ - (7.133.522,00) - 7.133.522,00 √

LRA – LAK
Cek: kebenaran dan akurasi angka-angka
dalam LAK dibandingkan dengan LRA
No Entitas
1
Reviu
2
Reviu
3
LAK LRA Ket LRA LAK LAK Ket Ket
Arus kas masuk
aktivitas operasi
arus kas
masuk aktivitas
investasi
pendapatan 3+4-5
Realisasi Belanja
(Tidak termasuk
belanja transfer)
Belanja Transfer atau
Belanja Bagi hasil
Belanja Modal
Arus kas keluar dari
aktivitas operasi
arus kas keluar dari
aktivitas investasi
(7+8)-10-11 Penjelasan selisih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 307.120.825,00 1.309.594.901.208,00 - √ 1.356.259.698.319,00 6.556.689.095,00 185.630.211.095,00 1.177.186.176.319,00 185.630.211.095,00 -  -
2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 826.126.180,00 9.742.186.078.074,00 - √ 6.955.920.679.594,00 2.064.745.163.385,10 1.055.536.741.017,00 7.965.129.101.962,10 1.055.536.741.017,00 -  -
3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 - 1.184.628.289.469,00 - √ 1.239.355.076.029,00 - 148.249.417.812,00 1.091.105.658.217,00 148.249.417.812,00 -  -
4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 - 1.695.066.200.909,00 - √ 1.689.071.148.835,00 15.000.000,00 155.205.402.443,00 1.534.354.232.316,00 155.205.402.443,00 (473.485.924,00)  adanya sisa uyhd sebesar
Rp473.485.924,00 di bendahara
pengeluaran yang dimasukkan di
dalam arus kas keluar dari
aktivitas operasi
5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 402.280.530,00 677.762.145.685,00 - √ 749.800.935.181,00 - 140.365.711.137,00 609.435.224.044,00 140.365.711.137,00 - 

LRA – LAK
Cek: kebenaran dan akurasi angka-angka dalam LAK dibandingkan dengan LRA
No Entitas
1
Reviu
LAK LRA Ket
Arus kas masuk aktivitas operasi
arus kas masuk
aktivitas investasi
pendapatan 3+4-5
1 2 3 4 5 6
1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 307.120.825,00 1.309.594.901.208,00 - √
2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 826.126.180,00 9.742.186.078.074,00 - √
3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 - 1.184.628.289.469,00 - √
4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 - 1.695.066.200.909,00 - √
5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 402.280.530,00 677.762.145.685,00 - √

No Entitas Reviu
3
Reviu
LRA LAK LAK Ket Ket
Realisasi Belanja (Tidak
termasuk belanja
transfer)
Belanja Transfer atau
Belanja Bagi hasil
Belanja Modal
Arus kas keluar dari
aktivitas operasi
arus kas keluar dari
aktivitas investasi
(7+8)-10-11 Penjelasan selisih
1 2 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemkab Siliwangi 1.356.259.698.319,00 6.556.689.095,00 185.630.211.095,00 1.177.186.176.319,00 185.630.211.095,00 - - √
2 Pemkot Majapahit 6.955.920.679.594,00 2.064.745.163.385,10 1.055.536.741.017,00 7.965.129.101.962,10 1.055.536.741.017,00 - - √
3 Pemkab Diponegoro 1.239.355.076.029,00 - 148.249.417.812,00 1.091.105.658.217,00 148.249.417.812,00 - - √
4 Pemkab Ratulangi 1.689.071.148.835,00 15.000.000,00 155.205.402.443,00 1.534.354.232.316,00 155.205.402.443,00 (473.485.924,00) adanya sisa uyhd sebesar
Rp473.485.924,00 di bendahara
pengeluaran yang dimasukkan di
dalam arus kas keluar dari
aktivitas operasi
5 Pemkab Mangkurat 749.800.935.181,00 - 140.365.711.137,00 609.435.224.044,00 140.365.711.137,00 -

No Entitas
4
Reviu Keterangan
CaLK LRA LAK Ket
Lain-lain PAD yg sah,
penjualan aset
arus kas masuk dari
aktivitas investasi
14-15
1 2 14 15 16 17
1 Pemkab Siliwangi 307.120.825,00 307.120.825,00 - ^^
2 Pemkot Majapahit 826.126.180,00 826.126.180,00 - ^^
3 Pemkab Diponegoro - - - ^^
4 Pemkab Ratulangi - - - ^^
5 Pemkab Mangkurat 402.280.530,00 402.280.530,00 - ^^

Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 3 Pemahaman dan Penilaian Risiko
BAB 3
PEMAHAMAN DAN PENILAIAN RISIKO
3.1 Gambaran Umum
Pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit Approach -
RBAA) digunakan di BPK dalam pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan termasuk
Pemeriksaan LKPD.
Penggunaan pendekatan ini sangat penting di BPK di antaranya mengingat
keterbatasan waktu pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan
jumlah auditor di beberapa Perwakilan terkait dengan pesatnya penambahan
entitas pemeriksaan. Dengan RBAA, Perwakilan dapat lebih memaksimalkan
sumber daya yang ada dalam Pemeriksaan LKPD dengan tetap mematuhi
ketentuan perundang-undangan. Tim Pemeriksa nantinya dapat memfokuskan
prosedur pemeriksaan yang lebih lengkap terhadap suatu area berisiko tinggi,
sementara itu untuk area berisiko rendah hanya digunakan prosedur pemeriksaan
sederhana seperti ”memeriksa kebenaran mutasi”.
Dalam pelaksanaannya, Pemeriksa akan mendokumendasikan penilaian risiko seperti formulir
yang disajikan pada Lampiran 3.3. Formulir Penilaian Risiko ini digunakan untuk menetapkan
akun-akun berisiko tinggi, medium dan rendah. Adapun akhir dari aktifitas penilaian risiko
adalah suatu program pemeriksaan yang telah memiliki strategi pemeriksaan berdasarkan
risiko akun atau siklus akun.
Walaupun dalam formulir tersebut banyak kolom yang harus di isi, tetapi praktik RBAA dalam
menentukan area berisiko tinggi secara sederhana dilakukan dengan menganalisis: 1) apakah
akun tersebut signifikan (melebihi TE)? dan 2) apakah kesalahan penyajian besar
kemungkinan akan terjadi (ditunjukkan dari hasil pengujian internal control)?. Apabila salah
satu dari kedua hal ini diindikasikan memiliki nilai High (risiko tinggi), maka akun dan siklus
akunnya dikategorikan berisiko tinggi dan akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan.
Sementara itu penjelasan penilaian risiko secara teori dapat di baca pada
penjelasan berikut ini.
Pemeriksa selalu menghadapi ketidakpastian (risiko) dalam melaksanakan
pemeriksaan. Misalnya, ketidakpastian terhadap ketepatan bukti, efektivitas
pengendalian internal auditee, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan. Pemeriksa yang
dapat memperhitungkan risiko tersebut dengan tepat dalam pelaksanaan
pemeriksaannya merupakan kunci untuk mencapai hasil pemeriksaan yang
bermutu.

Dalam pemeriksaan keuangan, kita mengenal ada empat jenis risiko yaitu
sebagai berikut.
1) Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima (Acceptable Audit Risk (AAR))
Risiko pemeriksaan adalah risiko yang timbul karena pemeriksa, tanpa
disadari, tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya atas suatu
laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
Dalam mempertimbangkan risiko pemeriksaan untuk laporan keuangan secara
keseluruhan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko salah saji material
yang terkait dengan laporan keuangan dan berpotensi mempengaruhi asersi.
Pemeriksa juga harus mempertimbangkan risiko pada level yang lebih rinci
melalui serangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas saldo akun,
kelas transaksi, ataupun atas kecukupan pengungkapan (disclosure).
Risiko pemeriksaan pada tingkat saldo akun, kelas transaksi, dan
pengungkapan (disclosure), meliputi:
(1) Risiko bahwa asersi terkait saldo, kelas transaksi, atau pengungkapan
mengandung salah saji yang mungkin material terhadap laporan
keuangan ketika digabungkan dengan salah saji pada saldo, kelas
transaksi, atau pengungkapan yang lain (risiko bawaan dan risiko
pengendalian).
(2) Risiko bahwa pemeriksa tidak mampu mendeteksi salah saji (risiko
deteksi).
Model risiko pemeriksaan dapat diformulasikan seperti berikut.
Ket: AAR : Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima
IR : Risiko Bawaan
CR : Risiko Pengendalian
DR : Risiko Deteksi
AAR = IR X CR X DR

2) Risiko Bawaan (Inherent Risk (IR))
Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi
terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat
pengendalian yang terkait.
Setiap saldo atau golongan transaksi memiliki risiko bawaan yang berbeda-
beda sehingga salah saji dapat terjadi pada saldo atau golongan transaksi
tertentu yang berbeda dengan saldo atau golongan transaksi yang lain.
Risiko bawaan dapat terjadi pada keseluruhan akun atau akun-akun tertentu
dalam laporan keuangan. Pemeriksa dapat mengidentifikasi risiko bawaan
tersebut pada langkah-langkah dalam tahap perencanaan pemeriksaan yaitu
pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan; pemahaman
entitas; pemantauan tindak lanjut; dan prosedur analitis awal.
Penilaian terhadap risiko bawaan oleh pemeriksa biasanya tidak berubah
selama tidak ditemukan fakta-fakta baru selama proses pemeriksaan. Namun
jika selama proses pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru yang
mempengaruhi penilaian risiko bawaan, maka pemeriksa harus merevisi
Risiko Bawaan yang telah ditetapkan dengan melakukan penyesuaian
berdasarkan kecukupan bukti-bukti pemeriksaan.
3) Risiko Pengendalian (Control Risk (CR))
Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat
terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat
waktu oleh pengendalian internal entitas.
Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern
untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan
keuangan entitas. Risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan
bawaan dalam setiap pengendalian internal.
Agar dapat menilai risiko pengendalian dengan tepat, pemeriksa harus
memahami pengendalian internal entitas dan melaksanakan prosedur
pengujian pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut
telah berjalan dengan efektif. Pemeriksa menilai keseluruhan tingkat risiko
pengendalian setiap asersi atas masing-masing akun atau kelompok
transaksi. Penilaian terhadap risiko pengendalian untuk asersi tertentu
membutuhkan pengalaman dan pertimbangan (judgement) khusus, terutama
jika terdapat perbedaan penilaian risiko untuk proses-proses yang mendasari
asersi tersebut.

4) Risiko Deteksi (Detection Risk (DR))
Risiko deteksi adalah risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah
saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan
fungsi efektivitas prosedur pemeriksaan dan penerapannya oleh pemeriksa.
Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang ada pada saat pemeriksa tidak
memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi
karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan
transaksi tersebut diperiksa 100%.
3.2 Cara Pengisian Formulir Penilaian Risiko
Penilaian risiko merupakan prosedur terakhir dari tahap perencanaan sebelum
penyusunan program pemeriksaan terinci. Namun hasil dari penilaian risiko ini akan
terus disesuaikan dengan kondisi yang ditemui Tim Pemeriksa di lapangan. Besaran
risiko ini juga akan dipertimbangkan pada saat pengambilan opini atas laporan
keuangan.
Tahapan penilaian risiko sebagai berikut.
1) Tentukan AAR
Pemeriksa dapat menetapkan AAR melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif dengan menetapkan AAR dengan tiga kategori yaitu:
(1) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima rendah.
(2) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima sedang.
(3) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima tinggi.
Sedangkan penilaian AAR dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan
merujuk pada pedoman penilaian risiko ASOSAI khususnya untuk entitas sektor
publik. Pedoman tersebut mengklasifikasikan AAR dalam tiga tingkat risiko
berdasarkan ciri-ciri entitas yang diperiksa yaitu:
(1) Tingkat AAR sebesar 5%, artinya tingkat keyakinan pemeriksa atas opininya
sebesar 95% (AAR = 1 - tingkat keyakinan). Tingkat ini berlaku untuk entitas
pada umumnya atau sebagian besar entitas yang diperiksa.
sebesar 97%. Tingkat ini dinilai cukup memadai untuk beberapa entitas sektor
publik yang sangat sensitif atau berisiko tinggi.

sampai 99%. Tingkat ini berlaku bagi beberapa entitas sektor publik dengan
ciri-ciri sebagai berikut:
(1)) Entitas sektor publik tersebut mempunyai pengguna eksternal yang
sangat ekstensif perhatiannya terhadap laporan keuangan entitas
tersebut, dan/atau
(2)) Entitas sektor publik tersebut cukup rentan akan terjadinya salah saji
material dan secara politik sensitif dan/atau adanya harapan publik atas
kewajaran laporan keuangan entitas publik tersebut sehingga pemeriksa
membutuhkan tingkat keyakinan yang sangat tinggi.
Adapun cara penentuan berapa besar tingkat AAR adalah dengan menggunakan
pembobotan nilai terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat AAR yaitu:
(1) Nilai 9-14 : tingkat AAR = rendah (1%)
(2) Nilai 15-21 : tingkat AAR = menengah (3%)
(3) Nilai 22-27 : tingkat AAR = tinggi (5%)
Cara menetapkan AAR dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhinya
diilustrasikan pada Lampiran 3.1.
Pemeriksa harus menentukan AAR berdasarkan identifikasi kondisi entitas yang
diperiksa dan juga informasi penting lainnya yang berkaitan. Pemeriksa juga perlu
mempertimbangkan harapan penugasan atas entitas yang diperiksa apalagi jika
entitas tersebut mempunyai stakeholders yang luas. Hasil penetapan AAR ini
digunakan untuk penghitungan tingkat materialitas awal dan TE pada tahap
berikutnya.
2) Menghitung materialitas awal dan menghitung tolerable error (TE)
Perhitungan materialitas awal dan TE ini hanya untuk setiap akun yang disajikan
pada laporan keuangan, bukan untuk akun pada ledger karena akan terlalu
banyak akun yang dihitung.
Cara perhitungan besaran materialitas awal dan TE ini dapat dilihat pada Bab IV
Materialitas dan Tolerable Error.
3) Identifikasikan dan beri penilaian IR untuk level entitas dan akun/siklus
Pemeriksa menilai IR yang terkait dengan entitas, akun/kelompok akun tertentu
dengan asersi laporan keuangan terkait. Analisis atas IR pada level entitas

dilakukan melalui Matriks Risiko Bisnis (Business Risk Matrix (BRM))
sebagaimana yang diatur pada Konsep Juknis Penilaian Risiko. Sedangkan
analisis IR pada level akun/kelompok akun dilakukan melalui Matriks Penilaian
Risiko.
IR yang ditetapkan dalam Matriks Penilaian Risiko ini merupakan hasil dari analisis
faktor-faktor yang mempengaruhi akun/kelompok akun tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi akun-akun tertentu dalam rangka penilaian IR
tersebut merupakan hasil pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan
penugasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, dan
prosedur analitis awal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
(1) Sifat bisnis/industri klien
(2) Hasil pemeriksaan sebelumnya
(3) Integritas personel kunci
(4) Penugasan pertama vs penugasan berulang
(5) Hubungan dengan pihak-pihak terkait
(6) Jenis-jenis transaksi (rutin/non rutin) dan tingkat kompleksitasnya
(7) Dorongan dan motivasi klien
(8) Tingkat subyektivitas atas pertimbangan-pertimbangan yang disyaratkan oleh
standar akuntansi
(9) Tingkat kerentanan terhadap pencurian/penyalahgunaan aset
(10)Faktor-faktor terkait dengan salah saji dikarenakan adanya kecurangan
terhadap laporan keuangan
Cara menetapkan tingkat risiko bawaan dengan menilai faktor-faktor yang
mempengaruhinya diilustrasikan pada Lampiran 3.2.
4) Identifikasikan dan beri penilaian CR untuk masing-masing akun dan Siklus
terkait
Pada pemeriksaan pertama kali, pemeriksa dapat melakukan dokumentasi sistem
pengendalian untuk mengidentifikasi pengendalian-pengendalian yang diterapkan
entitas dalam rangka memitigasi risiko bawaaan yang telah diidentifikasi diatas.
Berdasarkan dokumentasi tersebut, pemeriksa melakukan analisis mengenai
disain sistem yang ada dan menguji efektivitas pelaksanaannya.

Pemberian nilai awal atas risiko pengendalian dengan ukuran kualitatif dilakukan
dengan panduan sebagai berikut:
(1) Jika tingkat kelemahan pengendalian adalah material maka secara umum
pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah tinggi;
(2) Jika tingkat kelemahan pengendalian adalah signifikan maka secara umum
pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah
sedang; dan
(3) Risiko pengendalian disimpulkan rendah jika tidak terdapat kelemahan
pengendalian atau terdapat kelemahan pengendalian akan tetapi tingkat
kelemahan pengendaliannya adalah sangat rendah, terdapat pengendalian
pengganti (compensating controls).
Sedangkan penilaian risiko pengendalian secara kuantitatif dapat menggunakan
pedoman sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pedoman Penentuan Risiko Pengendalian
Pedoman Penentuan Risiko Pengendalian
Penilaian Subyektif Level Risiko
Rentang Risiko
Pengendalian
Keyakinan auditor sangat terjamin Rendah 30%
Keyakinan auditor cukup terjamin Sedang 70%
Keyakinan auditor tidak terjamin Tinggi 100%
Sumber: Dimodifikasi dari AICPA Statistical Sampling Sub Committe (1983)
Pemeriksa menilai bahwa pengendalian intern adalah efektif, maka penilaian
risiko pengendalian sebesar 30%. Apabila pemeriksa menilai risiko pengendalian
adalah “rendah”, pemeriksa perlu melaksanakan test of controls untuk
mengkonfirmasikan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif
sepanjang periode. Pemeriksa mengevaluasi kecukupan dari bukti yang sudah
diperoleh serta apakah bukti ini mendukung penilaian "rendah". Jika pemeriksa
menyimpulkan bahwa bukti-bukti pemeriksaan tidak mendukung penilaian ini,
pemeriksa mempertimbangkan kembali evaluasinya atas efektivitas
pengendalian. Jika pengendalian ditemukan ternyata tidak efektif, pemeriksa
menilai risiko pengendalian sebagai "tinggi".

Penilaian “Sedang” menunjukkan bahwa keyakinan pemeriksa cukup terjamin
atas efektivitas pengendalian intern dengan risiko pengendalian sebesar 70%.
Pemeriksa menyimpulkan bahwa desain dari pengendalian adalah efektif, tetapi
pemeriksa tidak melakukan test of controls untuk mengkonfirmasikan efektifitas
pelaksanaannya sepanjang periode. Pemeriksa juga mempertimbangkan apakah
pelaksanaan walkthrough yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengendalian
memberikan bukti yang cukup untuk menilai risiko sebagai "sedang". Jika
pemeriksa menyimpulkan bahwa bukti tidak mendukung penilaian ini, pemeriksa
mempertimbangkan untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk mendukung
penilaian “sedang”, atau menilai risiko pengendalian sebagai "tinggi". Penilaian
risiko pengendalian ini tidak berlaku untuk akun-akun atau asersi-asersi yang
dipengaruhi oleh transaksi-transaksi yang bersifat estimasi, seperti penyusutan,
penyisihan piutang ragu-ragu.
Penilaian “Tinggi” menunjukkan bahwa keyakinan pemeriksa tidak terjamin atas
efektivitas pengendalian intern dengan rentang risiko pengendalian sebesar
100%. Pemeriksa menilai risiko pengendalian sebagai tinggi ketika (1) bukti
pemeriksaan mengindikasikan bahwa pengendalian tidak efektif, atau (2) setelah
memperoleh pemahaman yang memadai mengenai proses entitas yang
diperiksa:
(1) Pemeriksa meyakini bahwa pengendalian tidak efektif, atau
(2) Pemeriksa sudah mengidentifikasi prosedur-prosedur uji substantif yang
efisien dan efektif yang diyakini penting untuk mendukung saldo akun terkait.
5) Buat simpulan risiko gabungan
Risiko gabungan merupakan risiko bawaan setelah dikurangi dengan bagian dari
risiko bawaan yang bisa dimitigasi oleh pengendalian intern yang efektif.
Untuk mengisi risiko gabungan, maka gunakan matriks berikut ini sebagai
panduan:

Gambar 3.1 Matriks Risiko Gabungan
High Medium Low
High H H M
Medium H M L
Low M L L
6) Tetapkan besaran risiko deteksi
Risiko deteksi yang ditetapkan akan dipengaruhi oleh ketiga risiko lain dalam
model yaitu risiko pemeriksaan yang diterima (AAR), risiko bawaan (IR), dan
risiko pengendalian (CR). Berubahnya salah satu unsur risiko dalam model
tersebut, akan merubah risiko deteksi yang ditetapkan.
Risiko deteksi ditetapkan untuk menentukan berapa banyak bukti substantif yang
akan dikumpulkan oleh pemeriksa. Banyaknya bukti yang akan dikumpulkan
berbanding terbalik dengan risiko deteksi yang ditetapkan pemeriksa. Jika risiko
deteksi yang ditetapkan kecil, maka bukti yang harus dikumpulkan besar/banyak.
Meningkatnya risiko pemeriksaan yang diterima, akan mengakibatkan risiko
deteksi yang direncanakan juga akan meningkat, dan bukti pemeriksaan yang
direncanakan menurun. Meningkatnya risiko bawaan dan risiko pengendalian,
akan mengakibatkan risiko deteksi yang direncanakan menurun dan bukti
pemeriksaan yang direncanakan meningkat. Demikian sebaliknya. Penjelasan
lebih lengkap mengenai hubungan masing-masing risiko dengan jumlah bukti
pemeriksaan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.2 Hubungan masing-masing risiko dengan jumlah bukti pemeriksaan
Kondisi AAR IR CR DR
Jumlah Bukti
Pemeriksaan
1 Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah
2 Rendah Rendah Rendah Moderat Moderat
3 Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
4 Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat
5 Tinggi Rendah Moderat Moderat Moderat
RISIKO GABUNGAN/RESIDUAL RISK
INHERENT RISK / IR
CONTROL
RISKCR

Hubungan antara AR, IR, CR dan DR secara kuantitatif akan mempengaruhi lingkup
pengujian terinci. Hubungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Tabel 3.3 Pengaruh masing-masing risiko terhadap lingkup pengujian terinci
AR IR CR DR
Lingkup
Pengujian
Materialitas
5% 30% L 30% L 56% H Terbatas Tinggi
5% 30% L 70% M 24% M Moderate Moderate
5% 30% L 100% H 17% M Moderate Moderate
5% 70% M 30% L 24% M Moderate Moderate
5% 70% M 70% M 10% M Moderate Moderate
5% 70% M 100% H 7% L Mendalam Rendah
5% 100A% H 30% L 17% M Moderate Moderate
5% 100% H 70% M 7% L Mendalam Rendah
5% 100% H 100% H 5% L Mendalam Rendah
3% 30% L 30% L 33% M Moderate Moderate
3% 30% L 70% M 14% M Moderate Moderate
3% 30% L 100% H 10% M Moderate Moderate
3% 70% M 30% L 14% M Moderate Moderate
3% 70% M 70% M 6% L Mendalam Rendah
3% 100% H 30% L 10% M Moderate Moderate
1% 30% L 30% L 11% M Moderate Moderate
1% 30% L 70% M 5% L Mendalam Rendah
1% 30% L 100% H 3% L Mendalam Rendah

AR IR CR DR
Lingkup
Pengujian
Materialitas
1% 70% M 30% L 5% L Mendalam Rendah
1% 70% M 70% M 2% L Mendalam Rendah
1% 100% H 30% L 3% L Mendalam Rendah
Range untuk DR :
L : 1 – 9
M : 10 – 40
H : 41 – 56
7) Identifikasi strategi pemeriksaan yang akan dilakukan, serta buat link risiko
yang teridentifikasi ke program pemeriksaan.
Strategi pemeriksaan untuk menentukan sifat, saat, dan seberapa jauh prosedur
pengujian substantif, didasarkan pada masing-masing tingkat risiko deteksi yang
berbeda, contohnya:
Strategi pemeriksaan pada tingkat DR yang rendah
Sifat: Pengujian pemeriksaan atas seluruh asersi signifikan dengan
menggunakan prosedur pemeriksaan sebagai berikut. Pemeriksaan fisik atas
saldo akhir
(1) Reviu eksternal dokumen
(2) Konfirmasi
(3) Reperfomance
Saat: Seluruh pekerjaan yang signifikan dilaksanakan pada akhir tahun.
Luas lingkup: Pengujian yang lebih luas (ekstensif/luas atas akun atau transaksi
yang signifikan.

Strategi pemeriksaan pada tingkat risiko deteksi yang tinggi
Sifat: Pengujian pemeriksaan dengan menggunakan prosedur pemeriksaan
sebagai berikut.
Pemeriksaan fisik (dilakukan pada tahap interim date)
(1) Prosedur analitis
(2) Pengujian substantif atas transaksi dan saldo
Saat: dilaksanakan pada interim dan akhir tahun
Luas lingkup: Pengujian yang lebih terbatas atas akun atau transaksi.
Penilaian risiko ini didokumentasikan dalam Formulir Penilaian Risiko pada tahap
perencanaan, yaitu:
Tabel 3.4 Formulir penilaian resiko
No Akun
Saldo
(Rp)
Signifi
kansi
Siklus
terkait
INHERENT
RISK
CONTROL RISK
Risiko
GabunganIdenti
fikasi
H/M/L
Identi
fikasi
H/M/L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berikut petunjuk pengisian masing-masing kolom formulir penilaian risiko.
Kolom 1 (Nomor)
Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 (Akun)
Diisi dengan nama akun pada laporan keuangan. Misalnya : group akun Aset Tetap
terdiri dari Sub Akun Tanah, Bangunan, Jalan, Peralatan dan Mesin, serta Konstruksi
dalam Pengerjaan. Maka kolom 2 akan diisi dengan Sub Akun Tanah, Bangunan,
Jalan, Peralatan dan Mesin, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kolom 3 (Saldo)
Diisi dari Laporan Keuangan Audited dari periode sebelumnya, dan nantinya harus
disesuaikan dengan kondisi Laporan Keuangan Unaudited periode yang diperiksa.
Kolom 4 (Signifikansi)
Signifikansi akun ditentukan dengan kriteria kuantitatif dan judgement professional
pemeriksa dengan pertimbangan sebagai berikut.
(1) Kriteria kuantitatif adalah planning materiality. Jika saldo akun lebih besar
daripada 50% planning materiality, maka akun tersebut signifikan. Misalnya :
saldo akun piutang Rp60miliar. Planning materiality adalah Rp100miliar,
maka akun piutang signifikan secara kuantitatif (lebih besar dari 50% x
Rp100miliar).
(2) Saldo akun mungkin berada dibawah 50% dari planned materiality, tetapi akun
tersebut dapat menjadi signifikan berdasarkan pertimbangan nilai transaksi yang
besar dan judgement professional pemeriksa. Misalnya: Akun Kas pada
Bendahara Pengeluaran yang bersaldo Rp23juta ditetapkan sebagai akun
signifikan walaupun planned materiality sebesar Rp500miliar. Penetapan ini
karena risiko Kas pada Bendahara Pengeluaran tinggi sehingga adanya
kemungkinan kesalahan yang tinggi pada akun kas ini.
Kolom 5 (Siklus Terkait)
Diisi dengan kegiatan-kegiatan/transaksi yang akan menambah atau mengurangi nilai
akun terkait. Misal:
(1) Akun Kas dipengaruhi transaksi/kegiatan penerimaan (+) dan pengeluaran (-);
(2) Akun Piutang dipengaruhi oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
yang belum dibayar (+), pelunasan SKPD (-) dan penghapusan piutang (-);
(3) Akun aktiva tetap dapat dipengaruhi oleh transaksi/kegiatan pembelian (+),
pembangunan (+), penghapusan (-), penjualan (-), revaluasi (+/-) dan
inventarisasi (+/-); dan lain-lain.
Kolom 6 (Inherent Risk : Identifikasi)
Untuk mengidentifikasi inherent risk pada kolom ini, hubungkan kegiatan-
kegiatan/transaksi yang mempengaruhi akun sesuai yang tercantum dalam kolom 5
dan sifat/karakteristik dari akun dengan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan/transaksi tersebut sebelum mempertimbangkan
adanya pengendalian.

Misalnya :
(1) Akun Kas. Apa yang mungkin salah dalam transaksi penerimaan kas. Mungkin
dapat terjadi penerimaan kas kurang daripada seharusnya, penerimaan kas tidak
disetor ke Kas Negara dan tidak dicatat, atau salah rekening. Kemudian apa
yang mungkin salah dalam transaksi pengeluaran kas? Mungkin fiktif, dicuri,
terlalu besar, dan lain-lain.
(2) Akun aktiva tetap (tanah). Apa yang mungkin salah dalam pembelian tanah?
Mungkin tanah dalam sengketa, nilai pembelian lebih besar daripada
seharusnya, dll. Apa yang mungkin salah dalam revaluasi? Mungkin revaluasi
tidak sesuai dengan harga wajar, ada aset yang tidak direvaluasi atau hanya
menggunakan nilai historisnya, dll.
Kolom 7 (Inherent Risk : H/M/L)
Simpulan (High, Medium, Low) berdasarkan pertimbangan pengaruhnya akun dan
siklus terkait ke LK, signifikansi, dan kemungkinan keterjadiannya. Selain itu risiko
bawaan pada akun-akun dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat bisnis entitas
(semakin banyak satker maka semakin tinggi risiko bawaan), jenis transaksi rutin/non
rutin, hubungan dengan pihak tertentu dan faktor kecurangan serta penyalahgunaan
aset. Dengan menggunakan pendekatan COSO maka lingkungan pengendalian
yang buruk akan mengakibatkan inherent risk cenderung tinggi.
Untuk akun yang dikategorikan signifikan, dapat dipertimbangkan inherent risk
cenderung medium sampai high.
Kolom 8 (Control Risk : Identifikasi)
Kelemahan yang diidentifikasi bisa berupa ketiadaan sistem yang memadai ataupun
ketidakefektifan pelaksanaan pengendalian. Untuk pemeriksaan selanjutnya, cara
paling sederhana mengidentifikasikan control risk adalah dengan melihat temuan
hasil pemeriksaan sebelumnya.
Kolom 9 (Control Risk : H/M/L)
Simpulan (High, Medium, Low) berdasarkan kelemahan yang ditemukan dari hasil
reviu dan test serta temuan sebelumnya.
Tingkat risiko pengendalian bisa langsung dinyatakan tinggi apabila berdasarkan hasil
reviu tidak terdapat disain pengendalian yang memadai atau terdapat temuan tahun
lalu yang belum selesai ditindaklanjuti oleh entitas.

Namun, pemeriksa tidak bisa langsung menetapkan risiko pengendalian yang rendah
tanpa melakukan pengujian atas pengendalian (test of control). Pengujian
pengendalian ini dilakukan untuk memastikan efektivitas disain pengendalian.
Kesimpulan Control Risk :
(1) Low bila pengendalian didisain dan dilaksanakan secara efektif (tidak ada
temuan SPI).
(2) Medium bila pengendalian didisain dan dilaksanakan, tapi kita tidak cukup yakin
menyatakan telah beroperasi efektif (ada temuan SPI tetapi tidak material).
(3) High bila pengendalian tidak efektif (Temuan SPI material, baik disain maupun
operasinya).
Kolom 10 (Risiko Gabungan)
Isi kolom ini dengan nilai risiko gabungan yang telah diperoleh.
Kolom 11 (Risiko Deteksi)
Risiko deteksi merupakan risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah saji
material pada saat melaksanakan prosedur substantif. Semakin tinggi risiko deteksi,
semakin rendah efektifitas pelaksanaan prosedur substantif. Sebaliknya, semakin
rendah risiko deteksi, semakin tinggi efektivitas pelaksanaan prosedur substantif.
Risiko deteksi berbanding terbalik dengan risiko gabungan. Semakin tinggi risiko
gabungan, maka semakin rendah risiko deteksi. Demikian sebaliknya.
Dengan mempertimbangkan risiko pemeriksaan yang dapat terima dan risiko
gabungan tersebut di atas maka dapat ditentukan risiko deteksi. Secara kualitatif,
hubungan antara risiko deteksi dan risiko gabungan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.5 Hubungan risiko deteksi dan risiko gabungan
Risiko Gabungan Risiko Deteksi
High Low
Medium Medium
Low High

Kolom 12 (Strategi Pemeriksaan)
Sesuai risk based audit maka penentuan strategi pemeriksaan didasarkan pada
tingkat risiko deteksi pada suatu akun. Semakin rendah risiko deteksi maka semakin
tinggi efektivitas prosedur substantif yang dilaksanakan. Dengan demikian, pemeriksa
bisa mengalokasikan sebagian besar sumber daya baik dari jumlah pemeriksa,
cakupan dan kedalaman prosedur pemeriksaan substantif atas akun tersebut.
Tabel 3.6 Tabel strategi pemeriksaan umum
Risiko
Deteksi
Strategi Pemeriksaan Umum
Rendah • Menjadi fokus pemeriksaan.
• Tidak atau sedikit mengandalkan pengendalian.
• Pengujian Substantif mendalam. Pilih apakah mengutamakan substantif
saldo atau transaksi, atau dua-duanya dengan intensitas yang sama.
Berdasarkan kondisi yang ada, pilih juga penekanan pada asersi
tertentu yang paling berpengaruh, misalnya eksistensi, atau kepemilikan,
sesuai dengan keadaan.
• Prioritas pertama untuk alokasi sumber daya (jumlah dan kualitas)
• Prosedur analitis dan uji akurasi tetap harus dilakukan.
Medium • Walaupun tidak menjadi fokus, tetapi harus ada perhatian yang cukup.
• Sebagian mengandalkan pengendalian.
• Pengujian substantif tidak terlalu mendalam. Pilih apakah
mengutamakan substantif saldo atau transaksi. Berdasarkan kondisi
yang ada, pilih juga penekanan pada asersi tertentu yang paling
berpengaruh, misalnya eksistensi, atau kepemilikan, sesuai dengan
keadaan.
• Sample menengah.
• Prioritas kedua untuk alokasi sumber daya (jumlah dan kualitas).
• Prosedur analitis dan uji akurasi tetap harus dilakukan.
Tinggi • Tidak menjadi fokus pemeriksaan.
• Dapat mengandalkan pengendalian.
• Pengujian substantif terbatas atau tidak dilakukan. Bila dilakukan dapat
hanya substantif saldo saja.

• Sampel kecil atau tidak diuji.
• Prioritas ketiga atau tidak diuji.
• Prosedur analitis dan uji akurasi merupakan prosedur utama.
Strategi diatas merupakan strategi umum. Pemeriksa dapat menambahkan strategi
lain yang lebih spesifik sesuai dengan pertimbangan profesional masing-masing.
Misalnya: untuk akun aset tetap dengan risiko revaluasi tidak wajar, pemeriksa
mengusulkan penggunaan tenaga ahli appraisal dari luar BPK atau dari pemeriksa
BPK yang sudah tersertifikasi penilai aset.
Kolom 13 (Reff Program Pemeriksaan / P2)
Diisi dengan refference pada program pemeriksaan. Misalnya reff pada program
langkah 1.a.1, sesuai dengan indeks di program.
Contoh pengisian Formulir Penilaian Risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.4.

Panduan Pemeriksaan LKPD Lampiran 3.1
BPK RI
Pemeriksaan atas LKPD..............(1)
Tahun…..(2)
No. Indeks : (3)
Dibuat oleh : (4)
Direviu oleh : (5)
Disetujui oleh : (6)
Penetapan Nilai Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima
No Faktor Kriteria Kondisi
Bobot
Penilaian
1 2 3
1 Geografis
Keterjangkauan terhadap
entitas. Semakin sulit suatu
entitas untuk dijangkau,
maka bobot penilaiannya
semakin kecil.
Sulit terjangkau 1
2 Nilai aset
Besarnya nilai aset
dibandingkan dengan
entitas sejenis. Semakin
besar nilai aset entitas,
semakin kecil.
Sedang 2
3
Anggaran yang
dikelola
Besarnya anggaran yang
dikelola dibandingkan
dengan entitas sejenis.
Semakin besar nilai
anggaran entitas, maka
kecil.
Sedang 2
4
Tingkat
ketergantungan
pengguna terhadap
laporan keuangan
entitas
Semakin tinggi tingkat
ketergantungan pengguna
atas laporan keuangan
entitas, maka bobot
penilaiannya kecil.
Sangat
tergantung
1
5 Jumlah satker
Semakin banyak jumlah
satker yang dimiliki suatu
entitas pelaporan, maka
bobot penilaiannya semakin
kecil.
Sedikit 3
6
Hasil pemeriksaan
tahun sebelumnya
Semakin buruk hasil
pemeriksaan tahun
sebelumnya, maka bobot
penilaiannya semakin kecil.
Baik 2
7 Going concern
Semakin rendah tingkat
kepastian going
concernnya, maka bobot
penilaiannya semakin kecil.
Tinggi 3

No Faktor Kriteria Kondisi
Bobot
Penilaian
8
Integritas
manajemen
Semakin rendah tingkat
integritas manajemennya,
semakin kecil.
Tinggi 3
9
Sistem informasi
yang digunakan
Semakin buruk sistem
informasi entitas, maka
bobot penilaiannya semakin
kecil.
Baik 2
Sub Total 2 8 9
TOTAL 19
Kesimpulan Tingkat AAR Sedang (3%)
Untuk setiap faktor pengukur, terdapat 3 skor sebagai ukuran nilai dari pengaruh faktor
terhadap risiko pemeriksaan yang dapat diterima. Nilai 1 (satu) mewakili nilai risiko
pemeriksaan terendah, dan nilai 3 (tiga) mewakili nilai risiko pemeriksaan tertinggi.
Skor nilai untuk masing-masing faktor pengukur diberikan dengan dasar perbandingan
kriteria dan kondisi yang ada serta menggunakan penilaian profesional. Skor nilai total
untuk keseluruhan faktor kemudian dijumlahkan. Berdasarkan jumlah nilai tersebut,
ditentukan 3 kategori tingkat risiko pemeriksaan dalam 3 rentang nilai sebagai berikut:
9 – 14 : Rendah (1%)
15 – 21 : Sedang (3%)
22 – 27 : Tinggi (5%)
Keterangan:
(1) : Diisi dengan entitas yang diperiksa.
(2) : Diisi dengan tahun yang diperiksa.
(3) : Diisi dengan nomor indeks.
(4) : Diisi dengan nama dan paraf pembuat KKP serta tanggal pembuatan KKP tersebut.
(5) : Diisi dengan nama dan paraf yang mereviu KKP serta tanggal reviu KKP tersebut.
(6) : Diisi dengan nama dan paraf yang menyetujui KKP serta tanggal persetujuan KKP
tersebut.

BPK RI
Pemeriksaan atas LKPD..............(1)
Tahun…..(2)
No. Indeks : (3)
Dibuat oleh : (4)
Direviu oleh : (5)
Disetujui oleh : (6)
Penetapan Nilai Risiko Bawaan
No. Faktor-faktor Spesifik akun Kriteria Input Akun-akunnya Siklus Terkait
Bobot Penilaian
1 2 3
1. Sifat bisnis/industri entitas. Semakin kompleks struktur bisnis
entitas maka semakin tinggi risiko
bawaan akun-akun tertentu.
Pemahaman
entitas.
1
2. Hasil pemeriksaan
sebelumnya.
Semakin banyak temuan pada
tahun sebelumnya atas akun
tersebut, maka semakin tinggi risiko
bawaannya.
Pemantauan
tindak lanjut
pemeriksaan
sebelumnya.
Aset tetap masih ada
permasalahan hukum;
Persediaan masih belum di
stock opname
Siklus
pencatatan Aset
Tetap dan
Persediaan
3
3. Integritas personel kunci. Semakin rendah kompetensi dan
pengalaman personil entitas, maka
semakin tinggi risiko bawaannya.
Pemahaman
entitas.
Akun kas diketahui sangat
rentan karena bendaharanya
belum memiliki keahlian
akuntansi yang memadai.
Siklus kas. 2
4. Penugasan pertama vs
penugasan berulang.
Penugasan pertama pemeriksaan
atas suatu entitas akan cenderung
ditetapkan risiko bawaan yang lebih
tinggi daripada entitas yang telah
diperiksa sebelumnya.
Pemahaman
entitas
Pemantauan
tindak lanjut
pemeriksaan
sebelumnya.
1

No. Faktor-faktor Spesifik akun Kriteria Input Akun-akunnya Siklus Terkait
Bobot Penilaian
1 2 3
5. Hubungan dengan pihak-
pihak terkait.
Semakin entitas bertransaksi
dengan pihak yang mempunyai
hubungan istimewa maka semakin
rentan transaksi dan akun terkait.
Prosedur
analitis dan
pemahaman
SPI.
Akun aset tetap jalan
menjadi sangat rentan ketika
rekanan yang mengerjakan
proyek tersebut adalah
saudara dari pimpinan
entitas.
Siklus
pengadaan aset
3
6. Jenis-jenis transaksi
(rutin/non-rutin) dan tingkat
kompleksitasnya.
Semakin tidak sering transaksi
tersebut, maka semakin tinggi
risikonya atau semakin kompleks
transaksi, maka semakin tinggi
risiko bawaannya.
Prosedur
analitis.
Akun aset lainnya yang
berkurang menjadi rentan
barangkali ada aset yang
dihapuskan dan dijual
sehingga menimbulkan
pemasukan.
Siklus
penghapusan
aset
2
7. Dorongan dan motivasi klien. 3
8. Tingkat subyektivitas atas
pertimbangan-pertimbangan
yang disyaratkan oleh
standar akuntansi.
Semakin subjektif akun tersebut,
maka semakin tinggi risikonya.
Pemahaman
tujuan
pemeriksaan
dan harapan
penugasan.
Akun piutang pajak yang
berdasarkan asumsi tertentu
dari entitas.
Siklus
pendapatan
pajak.
3
9. Tingkat kerentanan terhadap
pencurian / penyalahgunaan
aset.
Beberapa jenis aset mempunyai
kerentanan tinggi karena mudah
dibawa/dicuri dan mempunyai nilai
ekonomis tinggi yang
mengakibatkan tingginya risiko
bawaaan.
Laporan
inspektorat dan
Laporan
internal SKPD
atas kehilangan
Kas, Aset tetap dan
Persediaan
Siklus
pencatatan Kas,
Aset Tetap dan
Persediaan
Siklus
pengadaan aset
tetap dan
persediaan
3

Pemeriksaan LKPD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pemeriksaan LKPD

Similar to Pemeriksaan LKPD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Pemeriksaan LKPD