Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Similar to Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt (20)
More from swanggie
More from swanggie (12)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN Desa 1 Bantul, 15 Mei 2018 Disampaikan Oleh : Ir.SUPRIANTO, M.Si. INSPEKTORAT DAERAH KAB.BANTUL
- 2. Persoalannya bagaimana kita mengelola anggaran Kenyataan sekarang masih ditemuinya beberapa penyimpangan. Temuan pemeriksaan yang berulang 2 PERMASALAHAN
- 3. Untuk itu INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL sebagai aparat auditor internal Bupati Bantul membuat visi dan misi serta arah kebijakan yang dilanjutkan dengan program strategis. 3
- 4. 4 VISI ITDA KABUPATEN BANTUL SEBAGAI KATALISATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL YANG BAIK Meningkatkan mutu SDM khususnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Mengoptimalkan Kerjasama dengan Lembaga Pengnawasan yang lain Mengoptimalkan Pengawasan MISI ITDA KAB. BANTUL
- 5. PERAN INSPEKTORAT YG EFEKTIF memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
- 6. 6 PERAN INSPEKTORAT DAERAH SAAT INI Audit dimasa-masa yang lalu lebih sebagai watchdog. Kedepan menjadi pendamping dalam mengawasi agar semua program dan Kegiatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- 7. PENGAWASAN……… Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyamto)
- 8. FUNGSI PENGAWASAN Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.
- 9. MAKSUD & TUJUAN PENGAWASAN 1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. 3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan). 5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 10. JENIS-JENIS PENGAWASAN A. Pengawasan Intern dan Ekstern B. Pengawasan Preventif dan Represif C. Pengawasan Aktif dan Pasif
- 11. A. Pengawasan Intern dan Ekstern P. Intern, pengawasan yg dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) P. Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri
- 12. B. Pengawasan Preventif dan Represif P. Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan P. Represif = PADA SAAT/setelah kegiatan dilaksanakan
- 13. C. Pengawasan Aktif dan Pasif P. Aktif (dekat) Merupakan jenis pengawasan yg dilaksanakan di tempat kegiatan yg bersangkutan P. Pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
- 14. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam SUATU LINGKUNGAN TERTENTU yang dihadapi.
- 15. Kegiatan dalam Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target KEGIATAN sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target KEGIATAN.
- 16. TAHAPAN DALAM PROSES PENGAWASAN 1. Penetapan standar pelaksanaan 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penyimpangan 5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu
- 17. MENGAPA PENGAWASAN PENTING? 1. Perubahan lingkungan organisasi (opd) 2. Peningkatan kompleksitas organisasi (opd) 3. Kesalahan – kesalahan 4. Kebutuhan manajerIAL untuk mendelegasikan wewenang
- 18. BAGAIMANA PERANCANGAN PROSES PENGAWASAN DILAKUKAN ? 1. Merumuskan hasil yang diinginkan 2. Menetapkan penunjuk hasil, dengan : a. Pengukuran masukan b. Hasil-hasil pada tahap awal c. Gejala – gejala d. Perubahan dalam kondisi yg diasumsikan 3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi
- 19. PENGAWASAN STRATEGIK ? Perancangan sistem yg efektif Aspek/satuan kerja yang harus berfungsi efektif Tentang : a. Transaksi keuangan b. HubUNGAN ATASAN& bawahan c. OperasIONAL KEGIATAN
- 20. KARAKTERISTIK PENGAWASAN EFEKTIF 1. Akurat 2. Tepat waktu 3. Obyektif dan menyeluruh 4. Realistis secara ekonomis 5. Fleksibel 6. Diterima para OBRIK (opd) dan lainnya
- 21. PEMERIKSAAN…… Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 22. Jenis-Jenis PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Adapun untuk pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
- 23. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh inspektorat daerah dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi auditor. Sebelum standar dimaksud ditetapkan BUPATI KEPALA DAERAH perlu adanya kesepakatan pedoman dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan (pkpt) serta petunjuk palaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. Juga dalam melakukan pemeriksaan digunakan Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit keuangan negara. STANDAR PEMERIKSAAN
- 24. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: 1. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. 2. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. 3. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung. 4. meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka meminta keterangan, auditor dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum. 5. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. 6. melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, INSPEKTORAT DAERAH segera melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. PENGAWASAN DESA SAAT INI (PMDN 7/2008) LEMBA GA JAK UANG KEKAY AAN DISERA HKAN HAK ASAL USUL LAINN YA TP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KDH Pengawasan atas penyelenggaraan desa adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar Pemdes berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan per UU (PMDN 7/2008) ADUM URUSAN Audit Program,a.l: - Periksa Perda ttg ADD - periksa apakah telah mempertimbangkan pemerataan, keadilan dan potensi desa - Periksa APBDes memuat sumber pendapatan - Periksa proses penyusunan APBDes - Periksa Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa - Periksa kekayaan Desa - dll DESA &
- 26. Pengawasan Keuangan Desa MASYARAKAT DESA BPD KPK CAMAT BPK APIP
- 27. Pengawasan Desa oleh Mayarakat Masyarakat Pengawasan Pembangunan Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (UU No. 6/2014 Ps 82 (2)). Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (UU No. 6/2014 Ps 83 (2)). Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. (PP 43/2014 Ps. 127 (j) DASAR HUKUM
- 28. Pengawasan Desa oleh Camat CAMAT Pengawasan Fasilitasi Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa (PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 154 (1)) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilakukan melalui kegiatan fasilitasi (PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 154 (2)) DASAR HUKUM
- 29. Pengawasan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa BPD melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa (UU 6/2014 ps 55 (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. (PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 51 (3) DASAR HUKUM
- 30. Pengawasan oleh Pemeritah Pusat/ Daerah melalui APIP Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (UU 6/2014 ps 112) Pemerintah pusat memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan (UU 6/2014 ps 113 (f)) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa (UU 6/2014 ps 114 (h)) serta mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa (Permendagri 113/2014 ps 44) Pemerintah kabupaten mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU 6/2014 ps 115 (g,h)) serta membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. (Permendagri 113 ps 44)
- 31. Pengawasan dan Dasar Hukum Masyarakat 1. Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa 2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa Sasaran Pengawasan Camat BPD APIP BPK Pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi pengawasan kinerja Kepala Desa Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Dasar Hukum UU No. 6/2014 ps 82 PP 43/2014 jo PP 47/2015 Psl 127 PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 154 UU 6/2014 ps 55, 61 PP 43/2014 jo 47/2015 ps 43 UU 6/2014 ps 112 s.d 115 Permendagri 113 ps 44 UU No. 15/2004 ps 2 ayat 2 KPK Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan-tindakan pencegahan UU 30/2002
- 32. INSPEKTORAT DAERAH Sebagai PENGAWAS KEUANGAN Desa Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pengawasan atas keuangan desa tidak hanya melakukan pengawasan yang sifatnya parsial per sumber pendapatan tertentu saja atau belanja tertentu saja, namun diharapkan bisa melakukan pengawasan dalam konteks siklus pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban dengan bisa menggunakan pola pengawasan yang dirujuk dari PP 60 tahun 2008 dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya dan tetap mengacu pada prioritas pengawasan dari Kebijakan Pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 33. Kondisi pengawasan Inspektorat Kabupaten saat ini terhadap pengelolaan keuangan desa Belum adanya kesegaraman pengawasan atas keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten baik dari sasaran pengawasan, ruang lingkup pengawasan, maupun pola pengawasan yang dilaksanakan Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat lebih banyak diarahkan terhadap proyek/kegiatan yang ada didesa terutama yang berasal dari SKPD Pemerintah Kabupaten Pengawasan masih bersifat parsial hanya fokus pada penggunaan sumber pendapatan tertentu belum secara meyeluruh sebagai satu kesatuan penganggaran desa Pengawasan belum bisa menilai tingkat pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban Pola atau bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat belum seragam, ada yang melakukan audit ,evaluasi, reviu maupun pemantauan
- 34. Lanj. 1. Keterbatasan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten dari sisi kuantitas dan kualitas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. 2. Jumlah auditor yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada Kabupaten Bantul, selain itu keterbatasan auditor dalam hal pemahaman atas akuntansi atau penatausahaan keuangan desa.
- 35. KEUANGAN DESA KEUANGAN DESA APBD PAJAK ADD BAN KEU APBN DANA DESA TP PAD HASIL USAHA HASIL ASET SWADA YA Penyelenggaraan Pemerintahan, PEMBANGUNAN, Pembinaan kemasyarakatan dan PEMBERDAYAAN PP 43/ 2014 Pendapatan Belanja Pembiayaan APBDes Fokus dal & was HIBAH/ SUMBANG
- 36. PENGELOLAAN DANA DESA - Tertib, - taat, - efisien, - ekonomis, - efektif, - transparan dan bertanggungjawab - memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan - mengutamakan kepentingan masyarakat setempat ASAS APBN per tahun dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara mertaa dan berkeadilan Ditransfer dari Rek KUN ke Rek KUD selanjutnya ditransfer ke Rek Pem Des SUMBER & MEKANISM - Jumlah desa - Jumlah penduduk - Angka kemiskinan - Luas wilayah - Tingkat kesulitan geografis KOEFISIEN R E K D E S A W A S D A L
- 38. 38 APA SAJA YANG PERLU DISIAPKAN DALAM SUATU AUDIT/PEMERIKSAAN DPA/APBDes/Yang Dipersamakan Dasar penunjukan pejabat pengelola keu BKU dan Buku Bantu SPJ Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Laporan Perpajakan Dokumen keuangan lain yang terkait
- 39. Bukti Kas Pengeluaran Minimal memuat : Pengeluaran uang atas nama jabatan bendahara Jumlah pembayaran ditulis dengan angka dan huruf tanpa coretan/tindasan/hapusan Uraian pembayaran yang berisi keterangan lengkap dan jelas, disertai perhitungan satuan unit dan harga
- 40. Tanda tangan, nama dan NIP Kepala OPD serta stempel dinas dan bendahara Tanda tangan, nama jelas dan alamat penerima pembayaran, apabila ybs tidak dapat tanda tangan dapat membubuhkan cap jempol tangan kiri Pihak penerima disertai stempel lembaga yang bersangkutan jika bukan sebagai pribadi Tempat, tanggal,bulan tahun pembayaran Nama dan tanda tangan yang menerima barang / pengurus barang apabila berupa pembelian barang Dibubuhi meterai cukup,
- 41. KELEMAHAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
- 42. KELEMAHAN SECARA UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Kemampuan SDM pengelola keuangan masih kurang memadai; 2. Penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak didasarkan pada analisis yang kuat, programnya banyak yang mirip; 3. Rencana dan program penggunaan anggaran dalam satu tahun belum dibuat; 4. Dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada nominal yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran (ApBdes). Harga yg ada adalah harga tertinggi; 5. Penggelembungan/markup harga pengadaan/ pengiriman barang dan jasa;
- 43. Lanjutan..... 6. Pengadaan barang dan jasa fiktif atau tidak sesuai dengan kontrak/spesifikasi; 7. Pajak pembelian/pengadaan kurang mendapatkan perhatian, tidak dipotong; 8. Adanya kelebihan pembayaran gaji/honor, uang Perjalanan Dinas, dll. 9. Pelaksanaan pembelanjaan barang/jasa dipecah-pecah dengan tujuan agar tidak terkena lelang atau tidak terkena pajak; 10. BKU tidak dikerjakan sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak dilengkapi dengan buku pembantu;
- 44. Lanjutan ……. 11. Masih ada Desa yang belum membuat laporan realisasi penggunaan anggaran secara berkala; 12. Pengeluaran anggaran tidak didukung oleh bukti pengeluaran/kuitansi yang sah; 13. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung bendaharawan belum dilaksanakan minimal 3 bulan sekali; 14. Bukti pembayaran kuitansi tidak dilengkapi dengan materai dan faktur; 15. Kuitansi belum ditandatangani oleh penerima dan belum disetujui pembayarannya; 16. Pengelolaan Pajak/retribusi tidak sesuai dengan ketentuan;
- 45. Lanjutan ……. 17. Diskon pengadaan barang dan jasa tidak disetor ke kas Desa 18. Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan tidak disertai register penutupan kas; 19. Pada saat penutupan buku tgl. 31 Desember masih terdapat anggaran yang tidak terserap, tapi belum disetor ke kas daerah; 20. Terdapat pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan perintah Dokumen anggaran.
- 46. Lanjutan .... 21. Masih terdapat Hasil belanja modal belum dicacatkan sesuai aturan; 22. Masih diketemukan sejumlah pengeluaran keuangan yang belum disalurkan; 23. Belum atau tidak dimilikinya peralatan penyimpanan uang (brankas); 24. Pengarsipan dokumen tidak rapi dan penga-manannya sangat kurang;
- 47. HAL YANG MENJADI PERHATIAN Data base profile yang tervalidasi dan terverifikasi Pembinaan secara berkelanjutan performance budget system Sistem akuntabilitas Pertgjawaban Manajemen secara berjenjang Pengawasan preventive
- 48. KESIMPULAN 1 • Akuntabilitas dan Kinerja Terjaga 2 • Membangun Pengendalian 3 • Pengawasan Preventive 4 • Sinergi dan koordinasi
- 49. 49
Editor's Notes
- 1