Pembinaan Satker Regional Sulawesi, Maluku dan Papua

2. INSPEKTUR
JENDERAL
SEKRETARIS
ITJEN
INSPEKTUR I INSPEKTUR II INSPEKTUR III INSPEKTUR IV
INSPEKTUR
INVESTIGASI
BIDANG :
a. DITJEN KSDAE
b. DITJEN PPKL
c. ITJEN
REGIONAL :
SATKER KLHK
(UPT+DEKON+TP)
DI SELURUH
PULAU
SUMATERA, KEPRI,
BABEL.
BIDANG
a. DITJEN
PDASHL
b. DITJEN PSKL
c. BP2SDM
REGIONAL :
SATKER KLHK
(UPT+DEKON+TP)
DI SELURUH
PULAU JAWA,
BALI, NUSRA.
BIDANG
a. DITJEN PHPL
b. DITJEN PHLHK
c. DITJEN PSLB3
d. BLI
REGIONAL :
SATKER KLHK
(UPT+DEKON+TP)
DI SELURUH
PULAU
KALIMANTAN DAN
PAPUA
BIDANG
a. SEKRETARIAT
JENDERAL
b. DITJEN PPI
c. DITJEN PKTL
REGIONAL :
SATKER KLHK
(UPT+DEKON+TP)
DI SELURUH
PULAU SULAWESI
DAN MALUKU
PELANGGARAN
DISIPLIN, ETIKA
ASN PADA
KEMENLHK

3. INSPEKTORAT INVESTIGASI P.18/MENLHK-II/2015
Melaksanakan
pengawasan, pengumpulan
bahan meneliti,
menganalisis, dan
mengevaluasi atas kasus
pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan
nepotisme, pelanggaran
administrasi, menindak
lanjuti pengaduan
masyarakat, serta
melaksanakan tugas lain
berdasarkan instruksi
khusus Menteri, dan
cakupan yang ditetapkan
oleh Inspektur Jenderal.
a. penyusunan rencana dan program dibidang
pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan
evaluasi atas kasus pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, pelanggaran administrasi, serta
tindak lanjut pengaduan masyarakat;
b. penyusunan petunjuk pelaksanaan
pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan
evaluasi atas kasus pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, pelanggaran administrasi, serta
tindak lanjut pengaduan masyarakat;
c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian,
analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran
yang berindikasi praktek-praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme, pelanggaran
administrasi, serta tindak lanjut pengaduan
masyarakat;
d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi,
nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi
khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan
oleh Inspektur Jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan,
kepegawaian

4. PROSEDUR
PENANGANAN
DUMAS
IDENSUS
AUDIT
INVESTIGATIF
DUMAS
Ber-
kadar
Wastif
?
YES
NO
Diteruskan ke Pihak lain
Penelaahan Ekspose
Kecurangan /
pelanggaran
oleh ASN
KLHK?
YES
NO SPI
Efektif?
NO
Rekomendasi
Perbaikan
YES
END
Rekomendasi Sanksi
PEMANTAUAN
Permen LHK Nomor
P.04/MENLHK-II/ 2018
Pedoman Penanganan
Dumas
Konstru
ktif ?
YES
NO
ARSIP
Aduan
lengkap
+ perlu
bukti
awal?
YES
NO
Pulbaket

5. PERMENPANRB NOMOR 52 TAHUN 2014
Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK, maka syarat
yang harus dipenuhi adalah:
Pada level instansi pemerintah
1. Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
atas opini laporan keuangan
2. Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) minimal “CC”.
Pada level unit kerja yang diusulkan
1. Setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
2. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan
strategis;
3. Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi
birokrasi secara baik; dan
4. Mengelola sumber daya yang cukup besar.

6. SATUAN KERJA
KEMENTERIAN LHK
SATUAN KERJA
DIUSULKAN TAHUN 2015
• BPKH Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta
• BP2HP Wilayah I Aceh di Banda Aceh
• Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda, Kalimantan Timur
• BTN Wakatobi di Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara
SATUAN KERJA
DIUSULKAN TAHUN 2016
• Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru Provinsi Riau
• Pusat Perencanaan Pengembangan SDM di Jakarta
• Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur
• Balai Taman Nasional Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur
• Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Kadipaten, Provinsi Jawa Barat
• Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang, Provinsi Kep.Riau
• Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh
• Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado di Sulawesi Utara
SATUAN KERJA
DIUSULKAN TAHUN 2017
• Balai Taman Nasional Bukit Duabelas di Sorolangun Provinsi Jambi
• Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado di Sulawesi Utara
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

7. KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERAIH WBK TAHUN 2017
1 Satker
1 Satker
10 Satker
4 Satker
1 Satker
4 Satker
4 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
3 Satker
9 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
1 Satker
2 Satker
1 Satker
15 Satker
1 Satker
9 Satker

8. WBBM
2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERAIH WBBM TAHUN 2017