SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
PENGAWASAN                       PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
                 KEUANGAN                         KEUANGAN                       KEUANGAN
                  DAERAH                           DAERAH                         DAERAH
             Kegiatan untuk menjamin agar      Kegiatan Pemeriksaan atas     Aktifitas pengukuran terhadap
             pengelolaan keuangan daerah       Laporan Keuangan. Laporan     output dan belanja yang riil
PENGERTIAN   berjalan sesuai dengan tujuan,    keuangan yang    diperiksan   dilakukan dengan anggaran
             rencana yang telah digariskan.    adalah LK Pusat dan LK        yang dialokasikan
                                               Daerah

             -Intern : Aparat Pemda Sendiri
             a. Arti     sempit    :  aparat
                 fungsional/pengawas
                 Inspektorat dari pemerintah
                 daerah     sendiri.   Oleh
                 Inspektorat Daerah.

             b. Arti    Luas     :   aparat
                pengawasan yang berasal
                dari    lembaga     khusus
                pengawasan yang dibentuk
                                                    Badan
                secara     internal    oleh       Pemeriksa                  -Kepala Daerah
  SUBJEK/       pemerintah atau lembaga
                Eksekutif. Oleh BPKP dan          Keuangan                   -(SKPD)
 INSTANSI       Inspektorat         Jendral
                Pembangunan dan bisa
                diperbantukan       kepada
                                                    (BPK)
                Badan           Pengawasan
                Keuangan.

             -Ekstern : unit pengawasan
             yang tidak sama sekali berasal
             dari pemerintah daerah sendiri.
             Oleh    DPRD,      BPK    dan
             Masyarakat.
PENGAWASAN            PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
           KEUANGAN              KEUANGAN                       KEUANGAN
            DAERAH                DAERAH                         DAERAH
                             -Laporan Keuangan Pemerintah
                             Daerah
        -Penerimaan-         -Laporan Keuangan BUMN &
                             BUMD
        penerimaan Daerah    -Laporan Keuangan Layanan       Output dan Belanja Riil
OBJEK   -Pengeluaran-        Umum                            yang dilakukan dengan
        pengeluaran Daerah   -Laporan Keuangan lembaga       Anggaran yang
                             atau    badan    lain    yang
        -Penyusunan APBD     mengelolah keuangan daerah      dialokasikan
                             berdasarkan         Peraturan
                             PerUUan

                             Opini berupa :
                             -Wajar Tanpa Pengecualian
                             (WTP), unqualified opinion
HASIL                        -Wajar Dengan Pengecualian
           Evaluasi dan      (WDP), qualified opnion
                             -Tidak Wajar (TW), adversed
                                                                  Laporan
        Tindakan Korektif    opinion                              Kinerja
                             -Menolak memberikan Opini
                             (Desclaimer of Opinion)



        -Preventif           -Operasional                    -Preventif
        -Detektif            -Kinerja                        -Strategik
SIFAT                                                        -Kinerja
PENGAWASAN                        PEMERIKSAAN                    PENGENDALIAN
              KEUANGAN                          KEUANGAN                        KEUANGAN
               DAERAH                            DAERAH                          DAERAH
         -Pemeriksaan                       Menilai Kewajaran Pelaporan     Membandingkan antara
         -Mengamati       apa       yang    Keuangan      Entitas    yang   Rencana dengan Pelaksanaan
         sebenarnya     terjadi     serta   diperiksa serta memberikan      sehingga dapat ditentukan
TUJUAN   membandingkannya        dengan     keyakinan    yang     memadai   Penyimpangan yang timbul.
         apa yang seharusnya terjadi        mengenai kewajaran penyajian
                                            laporan keuangan dalam semua
                                            hal material




WAKTU
            Mulai dari Awal                  Pada Saat Akhir                  Saat Pekerjaan
             hingga Akhir                      Pekerjaan
              Pekerjaan                                                        Berlangsung
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

More Related Content

What's hot

Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerjaFrenki Lestari
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publik
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publikPpt kelompok 3 analisis investasi sektor publik
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publikHennyTriyanaHasibuan
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan bebanMakalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan bebanFox Broadcasting
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahAskam
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikOcta Libriyanti
 

What's hot (20)

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Eva dan roi
Eva dan roiEva dan roi
Eva dan roi
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publik
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publikPpt kelompok 3 analisis investasi sektor publik
Ppt kelompok 3 analisis investasi sektor publik
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Sakd modul 3
Sakd modul 3Sakd modul 3
Sakd modul 3
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
 
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan bebanMakalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 

Similar to Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanMuhammad Anshar
 
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.pptssusere4c4e6
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010apotek agam farma
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ImamDwiSaputra2
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Aisa Wa
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahRusman R. Manik
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangankppnpelaihari
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Sidik Abdullah
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlamp10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlampnurn60
 

Similar to Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah (20)

Akuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinyaAkuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinya
 
Sakd 2
Sakd 2Sakd 2
Sakd 2
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Akauntabiliti
Akauntabiliti Akauntabiliti
Akauntabiliti
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
 
Laporan Audit
Laporan AuditLaporan Audit
Laporan Audit
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1
 
Anggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk PerusahaanAnggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk Perusahaan
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangan
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
 
Investasi 02
Investasi 02Investasi 02
Investasi 02
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlamp10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlamp
 

More from Alma'Arif Pangulu

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaAlma'Arif Pangulu
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)Alma'Arif Pangulu
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanAlma'Arif Pangulu
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentAlma'Arif Pangulu
 

More from Alma'Arif Pangulu (11)

Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 

Recently uploaded

Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docx
Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docxLaporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docx
Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docxJajang Sulaeman
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024DessyArliani
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945nrein671
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptxAksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptxTekiMulyani
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASNursKitchen
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 

Recently uploaded (20)

Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docx
Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docxLaporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docx
Laporan RHK PMM Observasi Target Perilaku.docx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptxAksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 

Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

  • 1.
  • 2. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH Kegiatan untuk menjamin agar Kegiatan Pemeriksaan atas Aktifitas pengukuran terhadap pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan. Laporan output dan belanja yang riil PENGERTIAN berjalan sesuai dengan tujuan, keuangan yang diperiksan dilakukan dengan anggaran rencana yang telah digariskan. adalah LK Pusat dan LK yang dialokasikan Daerah -Intern : Aparat Pemda Sendiri a. Arti sempit : aparat fungsional/pengawas Inspektorat dari pemerintah daerah sendiri. Oleh Inspektorat Daerah. b. Arti Luas : aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan yang dibentuk Badan secara internal oleh Pemeriksa -Kepala Daerah SUBJEK/ pemerintah atau lembaga Eksekutif. Oleh BPKP dan Keuangan -(SKPD) INSTANSI Inspektorat Jendral Pembangunan dan bisa diperbantukan kepada (BPK) Badan Pengawasan Keuangan. -Ekstern : unit pengawasan yang tidak sama sekali berasal dari pemerintah daerah sendiri. Oleh DPRD, BPK dan Masyarakat.
  • 3. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Penerimaan- -Laporan Keuangan BUMN & BUMD penerimaan Daerah -Laporan Keuangan Layanan Output dan Belanja Riil OBJEK -Pengeluaran- Umum yang dilakukan dengan pengeluaran Daerah -Laporan Keuangan lembaga Anggaran yang atau badan lain yang -Penyusunan APBD mengelolah keuangan daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan PerUUan Opini berupa : -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), unqualified opinion HASIL -Wajar Dengan Pengecualian Evaluasi dan (WDP), qualified opnion -Tidak Wajar (TW), adversed Laporan Tindakan Korektif opinion Kinerja -Menolak memberikan Opini (Desclaimer of Opinion) -Preventif -Operasional -Preventif -Detektif -Kinerja -Strategik SIFAT -Kinerja
  • 4. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Pemeriksaan Menilai Kewajaran Pelaporan Membandingkan antara -Mengamati apa yang Keuangan Entitas yang Rencana dengan Pelaksanaan sebenarnya terjadi serta diperiksa serta memberikan sehingga dapat ditentukan TUJUAN membandingkannya dengan keyakinan yang memadai Penyimpangan yang timbul. apa yang seharusnya terjadi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal material WAKTU Mulai dari Awal Pada Saat Akhir Saat Pekerjaan hingga Akhir Pekerjaan Pekerjaan Berlangsung