Laporan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Laporan ini mencakup daftar satuan kerja beserta pelaksanaan SPIP mereka di triwulan pertama dan kedua tahun 2018.

1. Makassar, 26 Juli 2018
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

2. Pelaksanaan SPIP Satker di wilayah
Sulawesi, Maluku dan Papua (per Juli 2018)
Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
SETJEN
1
PPPE Wilayah Sulawesi
Maluku
Sulawesi Selatan
2 PPPE Wilayah Papua Papua
PKTL
1 BPKH Wilayah VI Sulawesi Utara v v v
2 BPKH Wilayah VII Sulawesi Selatan v v v
3 BPKH Wilayah IX Maluku v v
4 BPKH Wilayah X Papua v v
5 BPKH Wilayah XV Gorontalo v v
6 BPKH Wilayah XVI Sulawesi Tengah v v v
7 BPKH Wilayah XVII Papua Barat v v
8 BPKH Wilayah XXII Sulawesi Tenggara v v v
KSDAE
1 Balai Besar TN Lore Lindu Sulawesi Tengah
2
Balai Besar TN Teluk
Cendrawasih
Papua Barat v v

3. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
KSDAE
3 Balai TN Wakatobi Sulawesi Tenggara
4 Balai TN Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara
5 Balai TN Kep Togean Sulawesi Tengah v v v
6 Balai TN Bogani Nani Wartabone Sulawesi Utara v v
7 Balai TN Aketajawe Lolobata Maluku Utara
8 Balai TN Wasur Papua v
9 Balai TN Lorentz Papua
10 Balai TN Taka Bone Rate Sulawesi Selatan v v
11
Balai TN Bantimurung
Bulusaraung
Sulawesi Selatan
12 Balai TN Bunaken Sulawesi Utara
13 Balai TN Manusela Maluku
14 Balai Besar KSDA Papua Papua v v v
15 Balai Besar KSDA Papua Barat Papua Barat
16
Balai Besar KSDA Sulawesi
Selatan
Sulawesi Selatan
17 Balai KSDA Maluku Maluku
18 Balai KSDA Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah v
19 Balai KSDA Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
20 Balai KSDA Sulawesi Utara Sulawesi Utara

4. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
PHPL
1 BPHP Wilayah XII Palu Sulawesi Tengah v v
2 BPHP Wilayah XIII Makasar Sulawesi Selatan v v
3 BPHP Wilayah XIV Ambon Maluku v v
4 BPHP Wilayah XV Jayapura Papua v v
5 BPHP Wilayah XVI Manokwari Papua Barat v v
PPI
1
Balai PPI dan Karhutla Wilayah
Sulawesi
Sulawesi Selatan
2
Balai PPI dan Karhutla Wilayah
Maluku Papua
Papua Barat v
PSKL
1 Balai PSKL Wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan
2 Balai PSKL Wilayah Maluku Papua Maluku v
PHLHK/Gakum
1 Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan
2
Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku
Papua
Papua Barat v v
BLI
1 Balai Litbang LHK Makassar Sulawesi Selatan v v v v
2 Balai Litbang LHK Manado Sulawesi Utara v v v
3 Balai Litbang LHK Manokwari Papua Barat v

5. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
PDASHL
1 BPDASHL Tondano Sulawesi Utara
2 BPDASHL Palu Poso
Sulawesi
Tengah
3 BPDASHL Sampara
Sulawesi
Tenggara
4 BPDASHL Bone Bolango Gorontalo
5 BPDASHL Jeneberang Saddang
Sulawesi
Selatan
6 BPDASHL Lariang Mamasa Sulawesi Barat
7 BPDASHL Waehapu Batu Merah Maluku v v
8 BPDASHL Ake Malamo Maluku Utara
9 BPDASHL Remu Rensiki Papua Barat v v
10 BPDASHL Memberamo Papua
11 BPTH Wilayah II
Sulawesi
Selatan
BP2SDM
1 Balai Diklat LHK Makassar
Sulawesi
Selatan
v v v
2 SMK Kehutanan Negeri Makassar
Sulawesi
Selatan
v v v
3 SMK Kehutanan Negeri Manokwari Papua Barat v v
Data Pemantauan Sampai Dengan 24 Juli 2018

6. Peraturan Menteri LHK Nomor
P.38/Menlhk-Setjen/2015
ttg Penyelenggaraan SPIP
mewajibkan
semua Satker menyusun Disain SPIP di
awal tahun anggaran

7. Kewajiban Menyelenggarakan SPIP
 PP No. 60/2008
Pasal 2, Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri
diwajibkan menyelenggarakan SPIP
Pasal 47, Menteri bertanggungjawab atas efektifitas
penyelenggaraan SPIP di lingkungannya
 Instruksi Presiden No. 4/2011 mewajibkan seluruh
Instansi Pemerintah untuk mempercepat penerapan
SPIP yang efektif untuk mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan KN yang berkualitas

8. Kebijakan Penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian LHK
1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 ttg
Penyelenggaraan SPIP
2. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP oleh Satker
Pusat (satker perumus kebijakan) dan satker UPT (satker
pelaksana kebijakan).
3. Pembinaan dan Penguatan SPIP oleh Eselon I
bimbingan teknis, evaluasi dan konsultasi
penyelenggaraan SPIP.
menyediakan sumber daya yang memadai untuk
mendukung penyelenggaraan SPIP.
4. Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat
Jenderal.

9. Mengapa SPIP PENTING ?
1. SPIP adalah AMANAT UNDANG-UNDANG
UU 1 Th 2004 ttg Perbendaharaan Psl 58: Dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan
2. Kelemahan efektifitas PI selalu menjadi
TEMUAN BERULANG AUDIT BPK-RI, yang
mempengaruhi pemberian Opini

10. PP 60 TAHUN 2008
• SPI dan SPIP
• Unsur SPI
• Unsur SPIP
• Prinsip Pengaturan dan Penyelenggaraan SPIP

11. Tujuan Akhir Diterapkannya SPIP
1. terlaksananya kegiatan-kegiatan
beserta outputnya secara efisien dan
efektif;
2. tersusun dan tersajinya laporan
keuangan yang andal;
3. diperolehnya keamanan atas
aset/barang milik negara;
4. dilaksanakannya kegiatan-kegiatan
dengan mentaati peraturan
perundangan yang berlaku.

12. o SPIP bukan beban
o SPIP bukan tugas tambahan
o SPIP bukan kewajiban (semata)
o SPIP adalah kebutuhan

14. Lima Unsur SPIP
Kelima unsur tersebut bersifat tidak berdiri sendiri sendiri,
melainkan saling kait mengait antar unsur yang satu dengan
yang lainnya.
1 Lingkungan Pengendalian
Menciptakan kondisi yang kondusif untuk
implementasi SPIP
2 Penilaian Risiko
Berpotensi menjadi masalah apabila tidak
dikendalikan
3 Kegiatan Pengendalian Mengeleminir atau menghilangkan risiko
4 Informasi dan Komunikasi Diketahui oleh seluruh pegawai
5
Pemantauan Pengendalian
Intern
Melihat efektivitas tindakan penendalian

15. Penilaian Maturitas SPIP KLHK dan Eselon-I
No Satuan Kerja
Validasi olh BPKP Thn 2017 Hasil Penilaian Mandiri 2018
Skor Tingkat Keterangan Skor Tingkat Keterangan
1 Kementerian LHK 2.80 2 Berkembang 3.80 3 Terdefinisi
2 Sekjen 2.76 2 Berkembang 3.63 3 Terdefinisi
3 Ditjen PKTL 2.79 2 Berkembang 3.87 3 Terdefinisi
4 Ditjen KSDAE 2.84 2 Berkembang 3.52 3 Terdefinisi
5 Ditjen PDASHL 2.68 2 Berkembang 3.70 3 Terdefinisi
6 Ditjen PHPL 2.83 2 Berkembang 3.99 3 Terdefinisi
7 Ditjen PPKL 2.80 2 Berkembang 3.70 3 Terdefinisi
8 Ditjen PSLB3 2.79 2 Berkembang 3.78 3 Terdefinisi
9 Ditjen PPI 2.83 2 Berkembang 3.72 3 Terdefinisi
10 Ditjen PSKL 2.78 2 Berkembang 3.42 3 Terdefinisi
11 Ditjen PHLHK 2.68 2 Berkembang 3.71 3 Terdefinisi
12 Itjen 2.78 2 Berkembang 3.91 3 Terdefinisi
13 BPPSDM 2.85 2 Berkembang 3.81 3 Terdefinisi
14 BPPI 2.93 2 Berkembang 3.84 3 Terdefinisi

16. Tingkat
Maturitas
Uraian
Terdefinisi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan
terdokumentasi secara baik. Namun evaluasi atas
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang
memadai.
Berkembang telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun
tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya
sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan
semua unit organisasi.
Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak
terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.