Ok

1. PERAN APIP DALAM PENGAWASAN
TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
Bimtek Penyusunan LKPD
Luminor - Pecenongan
IRENE LINDRI PROBOSARI, M.Ak, CSEP, CA
081380857722 innelindri@gmail.com
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MARET 2020
Bimtek Penyusunan LKPD
Luminor - Pecenongan

2. Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
K/L yang mempunyai tugas dan fungsi melalukan pengawasan dalam
lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.
Institusi APIP
- Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Utama
- Inspektorat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
(APIP)

3. - Perpres 16 Tahun 2018: APIP melakukan pengawasan
intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
- PP No. 60 Tahun 2008: SPIP
- Permendagri No. 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2020;
- Permendagri No. 4 Tahun 2018 ttg Pelaksanaan Reviu
atas LKPD Berbasis Akrual
DASAR HUKUM
PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

4. - SE Mendagri No. 700/666/IJ tanggal 27 Feb 2020 hal
Pedoman Reviu LPPD
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
- Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
DASAR HUKUM
PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

5. 1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Penatausahaan
4. Akuntansi
5. Pertanggung-
jawaban
1. S P I P
2. Ketaatan thdp
Perundangan
3. Disclosure
4. Standar Akuntansi
Pemerintahan
FENOMENA
1. WTP
2. WDP
3. TW
4. TMP
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Sistem Informasi & Komunikasi
5. Pemantauan dan Pengendalian
1. Nasional
2. Local
Tranparansi
Penyusunan Lap Keu
Penyajian Lap Keu
1. UU
2. PP
3. Perpres
4. Permen
1. Perda
2. Perkada
Sistem Akuntansi
1. LO
2. LPE
3. Lap Arus Kas
4. Neraca
5. Lap Realisasi Anggrn
6. CaLK
AUDIT
BPK
STANDAR
NORMATIF AUDIT
BPK
PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MELALUI TERTIB ADMINISTRASI

6. - Memberi nilai tambah bagi K/L/PD dalam menyelenggarakan
pemerintahan;
- Melakukan pembinaan SPIP;
- Mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian dan tata kelola organisasi;
- Quality Assurance  Menjamin kegiatan dapat berjalan efisien,
efektif, dan sesuai ketentuan.
PERAN APIP DALAM PENGAWASAN
TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

7. PARADIGMA INTERNAL AUDITOR
REPRESIVE
PREVENTI
VE 3 PILLARS
RISK
MA
NA
GE
MENT
C
O
N
T
R
O
L
GO
VER
NAN
CE

8. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran watch dog
(sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur
pembinaan yang bersifat preventive (pencegahan), consultatitive, dan quality
assurance, pada program-program strategis, yang mempunyai resiko tinggi
terhadap penyimpangan, early warning systems, pendampingan, dan
pembinaan.
APIP
8
seyogyanya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan
sasaran utama melalui proses quality assurance dan keterlibatan pengawas
internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga
dapat menghasilkan long-term values bagi organisasi pada area tata kelola,
resiko, dan pengendalian dengan sudut pandang oversight, insight, dan
foresight, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan
kegiatan pelaksanaan rencana
secara keseluruhan serta menjamin agar
sesuai dengan spefisikasi yang telah
ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat
prosedural.

10. 1. Audit: Kinerja, PDTT
2. Asistensi/Pendampingan:
• Penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran;
• Pengadaan barang dan jasa
2. Reviu:
• RPJMD, RKPD, RKAPD;
• LKPD;
• LAKIN
2. Evaluasi dan Pemantauan: TLHP, Dana Desa
KEGIATAN PENGAWASAN
(AREP)

11. 11
ITJEN QUALITY ASSURANCE
QUALITY
ASSURANCE
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG REVIU atas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
SE INSPEKTUR JENDERAL NO 700, 27 FEB 2020

12.  Mencegah kecurangan;
 Menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi
masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan
legislative dalam memperbaiki pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah di masa yad;
 BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP  hasil
reviu LKPD;
 Mendukung manajemen pemda dalam pelaksanaan
rekomendasi BPK;
 Perbaikan SPI
Fungsi APIP yang berjalan baik

13. Presiden telah mencanangkan bahwa Kapabilitas APIP harus
meningkat ke level 3  APIP mampu memberikan peringatan
dini, konsultatif, dan bisa ikut serta dalam memberanta
korupsi. ”Auditor harus selangkah lebih maju, bahkan bisa
lima langkah lebih tahu/paham dari yang diawasi.
Peningkatan kapabilitas APIP akan mampu mengefektifkan
peran APIP dan memberikan keyakinan yang memadai atas
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dalam memberikan peringatan dini, dan
peningkatan tata kelola”
PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

14.  Fungsi Perencanaan  Reviu RPJMD, RKPD, RKA
 Fungsi Pelaksanaan  Probity
 Fungsi Pelaporan  Reviu LPPD; Reviu LKPD (SAP)
PERAN APIP DARI ASPEK FUNGSI

15. • Pengawasan terkait LKPD  semua bentuk
pengawasan, kecuali pemeriksaan dengan output
berupa pemberian opini atas penyajian LKPD
• Reviu LKPD; asistensi/pendampingan penyusunan
LKPD
PENGAWASAN ATAS LKPD

16. Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah [Prov/Kab/Kota] untuk tahun anggaran
[Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tahun Neraca], Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada
tanggal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah [Prov/Kab/Kota].
Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun ....
tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat
entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan
atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami
tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa
laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.”
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

17. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah …yang terdiri
dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional;
(e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ….
Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus
kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan
secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

18.  Sejak diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa belum
ada regulasi mengenai pengawasan keuangan Desa. (Baru ada SE
Irjen Kemendagri mengenai pengawasan Dana Desa)
 Mulai Maret 2019
 Mandat:
 PP 43/2014 ttg Pelaksanaan UU Desa yang mengamanatkan
pengawasan dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dan
 PP 12/2017 ttg Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan pengawasan atas keuangan desa oleh
APIP.
 Stranas PK 2019: Grand Desain Pengawasan Keuangan Desa
Penyusunan Permendagri tentang Pedoman
Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan
Desa dan Aplikasi Siswaskeudes

19. TERIMA KASIH