Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan

7,372 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan

  1. 1. 5.Pengawasan & Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  2. 2. ISIA. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHB. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  3. 3. • Pengawasan: suatu proses untuk memastikan suatu kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.  diperoleh informasi seberapa efisien dan efektif kegiatan telah dilaksanakan  digunakan untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya & pengambilan keputusan lainnya oleh pimpinan.• Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, & keandalan informasi mengenai suatu kegiatan.
  4. 4. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (1) Definisi: “proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (PP No. 79/2005 & Permendagri No. 51/2010)
  5. 5. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2)Berpedoman pada norma:•Obyektif, profesional, independen & tidak mencari-carikesalahan;•Terus menerus untuk memperoleh hasil yangberkesinambungan;•Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yangcepat & tepat;•Mendidik dan dinamis.
  6. 6. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (3)Ruang lingkup:• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi (umum, wajib, pilihan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (umum, wajib, pilihan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).• Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa (pelaksanaan administrasi dan urusan)
  7. 7. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (4)Jenis Pengawasan:2. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain, inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)3. Pengawasan Ekstern oleh BPK4. Pengawasan Legislatif (DPRD)5. Pengawasan Masyarakat
  8. 8. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (5)Pengawasan Masyarakat:• Tidak diatur perundang-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah• Pengaturannya: UU No. 28/1999, UU No. 14/2008, UU No. 25/2009• Prasyarat: – Adanya akses pengawasan bagi masyarakat – Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan – Kesediaan/kerelaan penyelenggara untuk diawasi
  9. 9. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (6) Mekanisme Pengawasan: 2. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain, inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)PENYUSUNAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN HASIL PEMANTAUAN & RENCANA HASIL PENGAWASAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRANPENGAWASAN PENGAWASAN UMPAN BALIK
  10. 10. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (7)Mekanisme Pengawasan:2. Pengawasan Ekstern oleh BPK; – mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007. – akan diurai lebih lanjut pada sub-bab tentang Mekanisme Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  11. 11. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (8) konsultasiMekanisme konfirmasiPengawasan: PEMERIKSAAN KEUANGAN SKPD2.Pengawasan HASIL PEMERIKSAAN: Diserahkan - TEMUANLegislatif (DPRD) PEMERIKSAAN Paling lambat BPK - KESIMPULAN KINERJA 2 minggu - REKOMENDASI - OPINI PEMBAHASAN PEMERIKSAAN OLEH PANJA TUJUAN DPRD TERTENTU (1 minggu) Meminta penjelasan BPK LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PEMERIKSAAN PEMBAHASAN: DLM SIDANG LANJUTAN BPK PARIPURNA pengawasan DPRD DPRD laporan TINDAK LANJUT laporan OLEH PEMDA
  12. 12. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (9) Mekanisme Pengawasan: 2.Pengawasan Legislatif (DPRD)
  13. 13. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (10) Mekanisme Pengawasan: 2.Pengawasan Legislatif (DPRD) Pengaduan Masyarakat Salah saji Laporan Penguatan Control & Keuangan Pemb. Sistem Akuntansi Hasil Rapat Bentuk Tindak LanjutDengar Pendapat Penyimpangan Koreksi atas terhadap peraturan Penyimpangan peraturan Evaluasi Kinerja Dokumentasi Tidak Efektifnya Bukti-bukti dan Revitalisasi dan Petunjuk Program Sinergisasi Program AnalisaLaporan Keuangan Tidak Ekonomisnya Penyempurnaan Proses Pengadaan PengadaanKunjungan Kerja Tidak Effisiennya Penyempurnaan Methode Kegiatan Pengelolaan SumberdayaHasil Audit BPK/ Inspektorat
  14. 14. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (11)Mekanisme Pengawasan:2. Pengawasan Masyarakat Secara khusus mengenai tata cara pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dipaparkan pada Bagian 3.
  15. 15. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (1) Definisi: “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. (UU No. 15/2004)
  16. 16. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2) Jenis Pemeriksaan:
  17. 17. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (3) Mekanisme Pemeriksaan: STANDAR PEMERIKSAAN (PER-BPK No. 1/ DOKUMEN HASIL JENIS ASPEK/SIFAT/LINGKUP 2007) HASIL PEMERIKSAAN Kesesuaian thdp PSP 01 Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Reasonable prinsip akuntansi yg atas Laporan Keuangan assurance berlaku umum PSP 02 Opini Keuangan PSP 01 03 Kepatuhan thdp peraturan Ekonomis perundang 2an PSP 01 Temuan , Pemeriksaan Kesimpulan, Hasil Pemeriksaan Kinerja Efisiensi PSP 04 Rekomendasi Kinerja Efektivitas Pengendalian Intern PSP 05 Lain2 Bid. Keuangan PSP 01 Eksaminasi Hasil PemeriksaanPemeriksaan dgn Pemeriksaan dgn Tujuan Tujuan Tertentu Review Investigatif PSP 06 Kesimpulan Tertentu Agree upon Pemeriksaan atas Procedure Sistem Pengendalian Intern PSP 07 Ikhtisar Pemeriksaan Semester
  18. 18. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (4) Mekanisme Pemeriksaan:
  19. 19. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (5) Mekanisme Pemeriksaan:PEMERIKSAAN ATASLAPORAN KEUANGAN (LKPD) PELAPORAN KRITERIA PERENCANAAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN Kesesuaian dgn Pemahaman Entitas dan Sistem Pernyataan Kepatuhan SAP Pengendalian Intern Pengujian Analitik thdp Standar Pemeriksaan Pelaporan ttg Kepatuhan Latar belakang/dasar hukum thdp Peraturan Kecukupan pendirian pemda Analisis Data Perundang -undangan Pengungkapan Kegiatan utama entitas termasuk Kepatuhan thdp sumber pendapatan Analisis Rasio dan Tren Pelaporan ttg Peraturan Pengendalian Intern Perundang- Lingkungan yg mempengaruhi Pelaporan Tanggapan dari undangan Pejabat terkait s /d 2 tingkat Pengujian Pengendalian Pejabat yg Bertanggung dibawah KDH jawab Efektivitas Sistem Efektivitas Desain Sistem Pengendalian Kejadian luar biasa Pengendalian Intern Pelaporan Informasi Intern Efektivitas Implementasi Rahasia Pertimbangan Hasil Sistem pengendalian Intern Penerbitan & Pemeriksaan Sebelumnya Pendistribusian Laporan Pengujian Substantif atas Hasil Pemeriksaan Transaksi & Saldo Penentuan Metode Uji Petik Laporan Realisasi APBD Penyelesaian Penugasan Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
  20. 20. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (6) Hasil Pemeriksaan: Kriteria: •Kesesuaian LKPD tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); •Kecukupan pengungkapan LKPD tersebut sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; •Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan; dan •Efektivitas sistem pengendalian intern.
  21. 21. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (7) Hasil Pemeriksaan: Opini: •Wajar Tanpa Pengecualian •Wajar Dengan Pengecualian •Tidak Wajar •Tidak Memberikan Pendapat
  22. 22. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (8) Hasil Pemeriksaan: Laporan Hasil Pemeriksaan: 4.Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 5.Laporan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD 6.Laporan Atas Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD
  23. 23. PELAKU PENGAWASAN DI DAERAH
  24. 24. Terima kasih

×