Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas hasil pengawasan di beberapa provinsi terkait kebijakan dan kinerja pengawasan di Kementerian LHK. 2. Terdapat beberapa temuan dari audit BPK RI mengenai pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian LHK. 3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi kecenderungan temuan berulang pada satuan kerja

1. Potret Hasil Pengawasan di Provinsi
Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat
Oleh :
Inspektur IV
Makassar, 26 Juli 2018

2. Kebijakan pengawasan Tahun 2015 s.d. 2019
1. Audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu untuk mengawal pencapaian 13 program Kementerian LHK.
2. Reviu LK untuk mempertahankan opini WTP.
3. Reviu Renja/RKA satker untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan penerapan kaidah
perencanaan penganggaran.
4. Pemantauan TL untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil audit (Itjen, BPKP dan BPK-RI).
5. Sosialisasi anti korupsi dan pembangunan zona integritas untuk pencegahan korupsi dan pembentukan
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian LHK.
6. Pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, LK
yang handal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan per-UU-an di Kementerian LHK.
7. Reviu kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kementerian LHK.
KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN KEMEN LHK

3. KINERJA
Penyalah-gunaan
Pemborosan
GOAL
PNBP
Pihak
KE 3

4. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan
Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
(profesional, kompetitif, bersih, pelayanan prima)
DIPA/
RKA/
TUSI/
prinas
LKj/
LK
Outputs/
Outcomes
(integrasi)
PELAK-
SANAAN
PENGENDALIAN
SAKIP WTP
WTA
ZI/ WBK
WBBMTarget kinerja
3E
Kepatuhan

6. Hasil Temuan BPK RI thd LK KLHK Tahun 2017
• PNBP asal Pembayaran pungutan pemanfaatan TSL terlambat di setor
• Pengelolaan pendapatan pungutan masuk obyek wisata alam belum tertib (sisa karcis
yang tidak ditemukan bonggol karcisnya; bonggol karcis tidak dikirim oleh petugas
pemungut ke bendahara penerima; tidak ada SK ka balai petugas pemungut PNBP;
PNBP disimpan pada dompet pribadi; tidak ada pemisahan uang PNBP dengan
pungutan desa)
• Pengelolaan dan Pengawasan PNBP SDA belum memadai
a. 72 pemegang izin tidak menyampaikan RKT-HA
b. 242 perusahaan tidak tertib menyampaikan RKT HTI
c. Kelemahan pengawasan terhadap wajib bayar melalui SIPUHH online (data
antara SIPUHH dengan SI PNBP tidak sama; potensi kurang bayar; data
produksi SIPUHH, SI PNBP dan SIMPONI tidak sesuai)
d. 13 IPPKH tidak menyampaikan baseline
e. Wajib bayar IPPKH belum menyampaikan formulir PNBP-3
Sistem Pengendalian Intern (SPI)

7. Hasil Temuan BPK RI thd LK KLHK Tahun 2017
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
• 14 bidang tanah seluas 118,845 m2 di tercatat pada Dinas Prov Sulawesi
selatan dan KLHK, tetapi dua-duanya tidak memiliki dokumen sertifikat.
• Sertifikat tanah atas nama pemilik lama; sertifikat hilang; dokumen
kepemilikan hanya akta jual beli/surat keterangan ganti kerugian/BAST;
tanah sengketa; pencatatan ganda aset tanah;
• Pencatatan dan pelaporan persediaan belum tertib (ada karcis hilang,
tidak dilakukan stock opname, tanaman belum dicatat sbg persediaan
pada BPDAS-HL, pengamanan persediaan belum memadai, kartu stok
persediaan tidak ada)
• Aset tak berwujud (ATB) tidak diketahui keberadaannya, ATB tidak
digunakan tapi tidak dihentikan penggunaannya, amortisasi ATB tidak
disajikan

8. Hasil Temuan BPK RI thd LK KLHK Tahun 2017
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
• Aset Tetap (AT) Selain Tanah : serah terima AT tidak ada; tidak ada BA
Peminjaman Barang; Daftar Inventaris Ruangan tidak update; AT tidak
diketahui keberadaannya; AT hilang; AT Peralatan mesin kondisi RB tercatat
dalam neraca AT; kesalahan klasifikasi merk/tipe/nama barang; BMN tidak
diberi label; STNK/BPKB hilang)
• Permasalahan transaksi transfer masuk-transfer keluar dan reklasifikasi
masuk-reklasifikasi keluar belum teridentifikasi.
• Aset tanah dan gedung bangunan belum tercatat pada Laporan BMN
• Database aset tetap tidak memadai (luas tanah tidak akurat, kuantitas AT PM
negative (minus), nilai PM dibawah kapitalisasi, nilai GB negatif)

9. Hasil Temuan BPK RI thd LK KLHK Tahun 2017
Kepatuhan thd Peraturan Perundangan
• Kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan belanja modal pada
24 Satker sebesar Rp. 913 ratus juta.
• Kelebihan pembayaran atas beban anggaran belanja barang dan belanja
modal sebesar 1,3 Milyar (kesalahan HPS, kelebihan belanja konsultan,
harga kontrak lebih mahal dari harga pasar)
• Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak didukung bukti
yang valid dan lengkap sebesar Rp. 268 ratus ribu (DAM penahan, beli
pupuk, pembuatan setup lebah madu)
• Sanksi administratif atas kepatuhan penyampaian baseline dan form PNBP-
3 pada Ditjen PKTL dan keterlambatan pembayaran pada Ditjen PHPL
belum diberlakukan

10. Pengendalian KPA dan KPB dalam meminimalisir
Temuan BPK RI
• Buat SOP dan sistem pengendalian intern yang tepat untuk kegiatan pengadaan,
penatausahaan BMN, penatausahaan persediaan dan pertanggungjawaban
keuangan. (misal : buat ceklist kelengkapan SPJ, cek updating data BMN, dll)
• Perintahkan Kasubbag TU untuk :
a. Segera lakukan inventarisasi ulang terhadap BMN dalam UAKPB masing-
masing dan minta revaluasi ASET KPKNL
b. BMN rusak berat segera hentikan penggunaannya dan dilelang
c. BMN hilang diselesaikan secara internal UAKPB/Tim Pemeriksa Kerugian
Negara
d. Segera proses serah terima barang antar UAKPB (jika ada)
e. Fisik aset tak berwujud (software, kajian, dll) harus disimpan dengan baik

11. Pengendalian KPA dan KPB dalam meminimalisir
Temuan BPK RI
• Dalam penyajian LK harus cermat dan teliti (masih ada kesalahan
pencatatan antara LK dengan ADK maupun data sumbernya, data yang
disajikan bukan per 30 Juni atau 31 Desember, dan lain-lain)
• Transfer masuk dan transfer keluar tingkat UAKPB dalam LK wajib
disajikan secara memadai dengan dokumen sumber yang jelas.
• Khusus kepala BKSDA/TN :
a. setor PNBP tepat waktu
b. Buat SK penunjukan petugas pemungut PNBP
c. Lakukan stok opname bonggol karcis dan simpan

12. Pengendalian KPA dan KPB dalam meminimalisir
Temuan BPK RI
• UPT BPHP :
a. Lakukan pemantauan dan pengawasan pemegang izin dengan memadai
(sinkronisasi data SIPUHH dan SI PNBP)
b. pantau kewajiban pemegang izin (RKT dan PNBP-nya)
• UPT BPKH : Pantau kewajiban penyerahan baseline dan form PNBP-3

13. a. Kerugian Negara :
• Pajak-pajak belum terpungut (PPN, PPh22 dan PPh 23).
• Keterlanjuran bayar : uang saku pada kegiatan fullboard/fullday/halfday, honor yang tidak sesuai standar biaya, Tunkin.
• Belum terpungutnya PNBP (pungutan masuk kawasan konservasi, tunggakan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, jasling).
b. Pengadaan Barang dan Jasa :
• Riwayat dan perhitungan HPS tidak didokumentasikan.
• Tidak sesuai prosedur.
• Tidak sesuai spesifikasi teknis.
• Kekurangan jumlah/volume barang / pekerjaan.
• Keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
• Mark up harga.
c. SDM :
• Pengendalian intern tidak tertib (penanggung jawab kegiatan/atasan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik).
• Kebutuhan diklat belum teridentifikasi secara akurat.
• Penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi.
d. Pengelolaan Keuangan :
• Perencanaan anggaran tidak akurat a.l kesalahan penggunaan akun.
• Pertanggungjawaban Keuangan tidak tertib a.l perjadin, rapat, honor belum didukung bukti yang lengkap.
• Pembayaran perjalanan dinas fiktif.
e. Pengelolaan BMN :
• Barang persediaan, berbeda saldo buku dengan fisik.
• Barang persediaan dan / atau aset tetap belum dicatat.
• BMN yang rusak berat masih tercatat dalam aset tetap.
• Bangunan yang dikuasai pihak III.
• Aset yang tidak termanfaatkan
• Bukti kepemilikan BMN belum lengkap. (sertifikat bangunan)
KECENDERUNGAN TEMUAN ASPEK PENDUKUNG HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT
WILAYAH III dan IV

14. Kecenderungan Temuan Berulang pada Satker kurun waktu 3 tahun
Terakhir (LHA)
BKSDA/TN
▪ Draft Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Jangka Panjang Belum Sesuai
Ketentuan
▪ Buku Reviu Zonasi Taman Nasional Tidak Akurat
▪ Kegiatan Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Tidak Efektif
▪ Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Belum Memadai
▪ Pemeliharaan Batas Kawasan SM Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Pengelolaan Senjata Api dan Amunisi Belum Tertib
▪ Pembinaan Desa Konservasi Daerah Penyangga Tidak Sesuai Ketentuan

15. Kecenderungan Temuan Berulang pada Satker kurun waktu 3 tahun
Terakhir (LHA)
BPDAS HL
▪ Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS Toaya Tidak Memadai
▪ Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik DAS Tidak Optimal
BPHP
Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL Tahun 2014 Tidak Sesuai Ketentuan
BPKH
▪ Kegiatan Re-Enumerasi Permanent Sample Plot (PSP) Belum Optimal
▪ Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHP Model di
Provinsi Maluku Belum Memadai
▪ Hasil Orientasi Batas Kawasan Hutan Tidak Akurat

16. Temuan Hasil Audit Kinerja 3 Tahun Terakhir
P3E Sulawesi dan Maluku
▪ Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Belum Memadai
▪ Dokumen Rancangan Uji Kualitas Lingkungan DAS Saddang, DAS Jeneberang dan DAS Limboto Belum
Memadai
▪ Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) Tidak Menyajikan
Data Penerapan Rencana Pengelolaan SDA dan LH di Daerah
BPSKL
▪ Identifikasi Potensi Kelompok Perhutanan Sosial Tidak Optimal
▪ Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Ekonomi Produktif Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Temu Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Tidak Tepat Sasaran
▪ Sasaran Sekolah Lapang Budidaya dan Pengolahan Produk Hasil Hutan Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Evaluasi Bantuan Alat Ekonomi Produktif Belum Dilaksanakan
▪ Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Belum Memadai

17. Temuan Hasil Audit Kinerja 3 Tahun Terakhir
BPPIKHL
▪ Kegiatan Pendugaan Cadangan Karbon di Luar Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Sesuai
Ketentuan
▪ Hasil Pemantauan Kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Bidang Kehutanan Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Pembuatan Peta Rawan Kebakaran di Wilayah Sulawesi Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Hasil Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Tidak Sesuai Ketentuan
▪ Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan belum Optimal

18. Senjataapi
Pencegahan&PengamananHutan
PengaduanMasyarakat
PenegakanHukumPidana
❑ Data & info tidak ada (Sumatera)
❑ Ident dan pemetaan gangguan TP LHK tidak didukung SOP;
Pulbaket dan Pusdasi
(Sulawesi, Kalimantan)
❑ Kegiatan intelijen tidak dilanjutkan
❑ Opgab tidak berdasar kegiatan patroli
❑ Patroli ditemukan pelanggaran, tidak dilanjutkan proses
selanjutnya
❑ Opgab tidak sesuai SOP
(Papua)
❑ Pergantian petugas jaga belum ada BA
❑ Anak kunci hanya dipegang petugas jaga
❑ Penempatan senjata api dan peluru tidak
dipisahkan
(Kalimantan, Sulawesi Papua)
❑ Penanganan Barang Bukti: belum diberi
label, belum dicatat dalam buku register,
penanganan belum didukung BA (Sulawesi
dan Kalimantan)
❑ TL belum termonitor
❑ Jangka waktu penanganan pengaduan relatif lama
❑ Belum menetapkan Sekretariat Pengaduan
❑ tidak dilakukan penelaahan pengaduan
❑ SOP penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup
dan kehutanan belum ada
❑ Tahapan pengelolaan pengaduan tidak berjalan sesuai
ketentuan
❑ pengaduan yang diteruskan dari Direktur PPSA tidak diterima
gakum kaltim
(Jawa Bali, Sulawesi, Kalimantan)
Temuan Tugas dan Fungsi Pada UPT PHLHK
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
P21
❑ Kasus Pidana yang P21 Tidak Mencapai Target
(Papua)
5 UPT

19. Temuan Pada UPT Balai PPIKHL dan Balai PSKL
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan serta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Temuan Tugas
dan Fungsi
❑ Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
❑ Rakor Pencegahan dan Pengendalian Karhutla Tidak Sesuai Ketentuan
❑ Manajemen Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Belum Memadai
❑ Penyajian Laporan Keuangan (LK)
Balai PSKL
Balai PPIKHL
2 UPT
Temuan Aspek
Pendukung
❑ SPJ Perjalanan dinas dan rapat
❑ Penatausahaan absensi pegawai
❑ Penatausahaan BMN
❑ SPIP
Temuan Tugas
dan Fungsi
Temuan Aspek
Pendukung
❑ Uji nilai target luas hutan yang dikelola masyarakat terhadap
penanganan konflik tenurial belum memadai
❑ Pelaporan kegiatan perjalanan dinas tidak tertib
❑ 2 temuan terkait SPJ

20. Temuan Pada P3E
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Temuan Tugas dan Fungsi
❑ Laporan Evaluasi sasaran strategis KLHK belum memadai
❑ Inventarisasi daya dukung daya tampung tidak efektif
❑ Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA dan LH tidak sesuai ketentuan
❑ Penyusunan laporan kinerja belum memadai
Temuan Aspek Pendukung
❑ SPJ kegiatan rapat tidak sesuai ketentuan
❑ SPJ honorarium kegiatan tidak sesuai ketentuan
❑ Penatausahaan keuangan tidak tertib

21. Lain-lain
❑ 1 Temuan kegiatan belum
dilengkapi NSPK
Pengamanan kawasan
❑ 3 Temuan
Zonasi, evaluasifungsikawasankonservasi,dan
dokumenperencanaan
❑ 7 Temuan
Satwaterancampunahprioritas, datadaninformasi
keanekaragamanspesies
❑ 10 Temuan
❑ Belum ada keseragaman pencatatan
keberhasilan pembinaan satwa prioritas
Temuan Pada UPT Taman Nasional
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
PNBP,SIMAKSI
❑ 7 Temuan
❑ Penentuan target penerimaan PNBP tidak realistis
❑ Tidak semua pengunjung dipungut karcis masuk
10 UPT
AspekPendukung
❑ 32 Temuan
▪ 10 temuan terkait SPJ
▪ 9 temuan terkait PBJ
▪ 5 temuan terkait Pengelolaan BMN
▪ 1 temuan terkait kepegawaian
▪ 2 temuan terkait penganggaran pada
RKA K/L
▪ 5 temuan terkait SPIP

22. KPHL
❑ 2 Temuan terkait Fasilitasi
Kegiatan
PersemaianPermanen
❑ 5 Temuan
▪ Pengelolaan PP
▪ Perencanaan kebutuhan kegiatan
produksi bibit
▪ Administrasi dan pelaporan
RHL
❑ 5 Temuan terkait penyusunan
dokumen perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan
KBR
❑ 3 Temuan terkait penyelenggaraan
KBR dan evaluasi hasil penanaman
Temuan Pada UPT PDASHL
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Monev Kinerja DAS
❑ 1 Temuan terkait pelaporan
Bibit Produktif
❑ 2 Temuan terkait penatausahaan
bibit dan target produksi bibit
tidak tercapai
5 UPT
AspekPendukung
❑ 5 Temuan
▪ SPJ
▪ Penganggaran pada RKA K/L
▪ Pengelolaan BMN (Aset tetap
tanah)
▪ PBJ
▪ SPIP
RHL
2019

23. VerifikasiPNBP
❑ 2 Temuan terkait
efektifitas pelaksanaan
TataBatas
❑ 3 Temuan terkait pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan
Temuan Pada UPT PKTL
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
ISDH
❑ 10 Temuan terkait pelaksanaan
tidak sesuai ketentuan dan
pelaporan kegiatan
AspekPendukung
❑ 7 Temuan terkait SPJ
6 UPT
TORA 2018,
2019 !!

24. AspekPendukung
❑ 8 Temuan
▪ 3 temuan terkait SPJ
▪ 3 temuan terkait PBJ
▪ 2 temuan terkait SPIP
KegiatanPenelitian
▪ Dokumen perencanaan penelitian tidak
selaras
▪ Kegitan penelitian tidak tertib
▪ Pelaporan hasil penelitian
PengelolaanKHDTK
❑ 2 Temuan
Temuan Pada UPT BLI
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Kerjasama(PKS)
❑ 3 Temuan
4 UPT

25. PemantauandanEvaluasi
2 Temuan terkait monev penatausahaan hasil hutan Dan iuran kehutanan
TenagaTeknis(Ganis)
❑ 2 Temuan terkait sertifikasi Ganis
FasilitasiKPH
❑ 5Temuan terkait, kelembagan, pengelolaan,
perencanaan, kerjasama dan pemantauan
PerencanaanKegiatan
❑ 1 temuan terkait penyusunan RPHJPd
Temuan Pada UPT PHPL
Audit Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Pelaporan Kegiatan
❑ 7 Temuan terkait lap. Kinerja
IUPHHK dan RPBBI,
AspekPendukung
▪ 4 Temuan terkait SPJ
▪ 2 Temuan terkait PBJ
▪ 1 Temuan terkait SDM
▪ 2 Temuan terkait Pengelolaan BMN
▪ 2 Temuan terkait SPIP
▪ 1 Temuan terkait administrasi &
pelaporan
▪ 2 Temuan terkait penangan benturan
kepentingan (COI)
▪ KN senilai Rp13.087.500
6 UPT

26. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYIKAPI DAN MEMINIMALISIR
TEMUAN BPK RI DAN INSPEKTORAT JENDERAL
✓ Peran KPA ditingkatkan dalam pengendalian dan pengawasan setiap
kegiatan
✓ Proses dan sukseskan program prioritas nasional dan program
✓ Terapkan SPIP yang dengan benar dan efektif (bermanfaat)
✓ Pejabat Pembuat Komitmen cek dan ricek terhadap penyelesaian kegiatan
✓ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan secara detail
pelaksanaan pengadaan barang dan konstruksi
✓ Pejabat Penerbit SPM dan Penguji Tagihan lebih Cermat dalam melakukan
pemeriksaan SPJ (misal : buat ceklist verifikasi berjenjang)
✓ Petugas SAKPA dan SIMAK BMN cermat dalam input data sumber (SPD dan
dokumen sumber lain, misal nomor sertifikat, luasan, dan lain lain)
✓ Buat sistem tata kelola persediaan secara memadai (pencatatan, mutasi dan
stok)
✓ Koordinator UPT perlu koordinasi dengan Dinas Provinsi untuk penyelesaian
tunggakan temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas Kab/Prov.
✓ Kelola BMN dengan baik

27. WUJUD DARI KEBIJAKAN PENGAWASAN
DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA APABILA …………….
Seluruh jajaran pegawai KLHK memiliki komitmen dan rasa
tanggungjawab yang sama terhadap:
a) Nilai - nilai kepatuhan (compliance);
b) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) di semua jajaran
eleson I; komitmen untuk:
c) Mewujudkan good governance dengan sikap profesional,
akuntabel dan pelayanan prima;
d) Mewujudkan clean government melalui bersih dari korupsi,
tidak melakukan tindakan gratifikasi/suap/ pemerasan atau
manipulasi.

28. Thank You!