Rapat membahas kebijakan pengelolaan hutan produksi dan perhutanan sosial, termasuk alokasi lahan untuk kemitraan dengan masyarakat, program kelola sosial di hutan tanaman industri dan hutan alam, serta dukungan kebijakan untuk industri hasil hutan rakyat."

1. RAPAT SESI KE-2:
TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
YOGYAKARTA, 27 Februari 2020
RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2020

2. RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020
TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
PADA HUTAN PRODUKSI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
YOGYAKARTA, FEBRUARI 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

3. OUTLINE
3
Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi
Kelola Sosial Pada Hutan Produksi
Dukungan Ditjen PHPL Terkait TORA
Dukungan Pemerintah Daerah (Urusan Pemerintah Konkuren)
1
2
3
4

4. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI
4
I

5. 1. ARAH PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2020
Pengentasan kemiskinan melalui
perhutanan sosial, TORA dan
pendampingan usaha pada kelompok
masyarakat dan kelompok tani hutan
mandiri
Memperkuat ekonomi nasional,
investasi, dan ekspor melalui
langkah-langkah penataan regulasi
dan dukungan iklim usaha, serta
penguatan tata kelola untuk
kepastian hukum
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan melalui
rehabilitasi DAS, perlindungan dan
pengamanan kawasan, pengendalian
pencemaran, pengelolaan sampah,
penegakkan hukum, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan serta restorasi lahan gambut
Pembangunan infrastruktur lingkungan
dalam mendukung program prioritas
nasional (pengentasan kemiskinan,
pengembangan ekowisata, dll)
Penguatan pendidikan vokasional
dan penguatan program yang
menyerap tenaga kerja
masyarakat dalam jumlah besar
4
DITJEN PHPL

6. 6
KAWASAN HUTAN INDONESIA
Memastikan hutan produksi (68,32 juta Ha) dikelola secara
berkelanjutan (sustainable), berkontribusi terhadap
pembangunan /ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2. TUGAS DITJEN PHPL
5

7. RKTN 2011 – 2030
PADA KAWASAN
HUTAN PRODUKSI
Arahan Pemanfaatan
RKTN dlm Hutan
Produksi:
1.Konservasi 0 jt ha
2.Perlindungan Hutan
Alam & Gambut 9,85 jt
ha
3.Prioritas Rehabilitasi
0,77 jt ha
4.Pemanfaatan berbasis
Korporasi 35,48 jt ha
5.Pemanfaatan berbasis
Masyarakat 10,15 jt ha
6.Kawasan untuk non
Kehutanan 0 jt ha
Arahan Kawasan Konservasi
Arahan Perlindungan Ekosistem Gambut dan Hutan Alam
Arahan Prioritas Rehabilitasi
Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi
Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat
Arahan Non Kehutanan
6

8. µ PEMANFAATAN
HUTAN PRODUKSI
SAAT INI
Luas Pemanfaatan HP oleh
IUPHHK-HA/HTI/RE saat ini
seluas 30,6 jt ha terdiri dari:
Hutan Tanaman Industri
(HTI)
Unit : 293
Luas : 11.297.253 ha
Hutan Alam (HA/HPH)
Unit : 255
Luas : 18.667.532 ha
Restorasi Ekosistem
Unit : 16
Luas : 622.861 ha
7

9. 9
Penyederhanaan Regulasi Untuk Investasi dan Perizinan
Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi (SILIN, RIL, MSS, MULTI USAHA)
Pemberian Akses Kelola Hutan Produksi Pada Masyarakat (HTR dan Kemitraan Kehutanan)
Integrasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (HHK, HHBK dan Jasling)
Peningkatan Daya Saing Industri (Revitalisasi Mesin, Diversifikasi Produk)
Optimalisasi Penerimaan PNBP dan Added Value
Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan dan Devisa Negara
1
3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
2
3
4
5
6
7

10. KELOLA SOSIAL PADA
HUTAN PRODUKSI
10
II

11. ADD A FOOTER
6.167.535 6.831.365 6.976.955 6.628.626 7.879.485
1.942.234
2.156.605 2.025.245
1.738.520
1.577.740
1.662.128
1.932.330 2.050.360
1.557.750
1.128.480
1.089.255
861.865 921.230
730.985
753.295
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
2015
IUPHHK-HA
IUPHHK-RE
IUPHHK-HT
KELOLASOSIAL
Luas (Ha)
IUPHHK - HA
IUPHHK - RE
IUPHHK - HT
HTR/HKM/HD
2015 - 2019
2016 2017 2018 2019
1.
ALOKASI KELOLA SOSIAL
PERIODE TAHUN 2015 -
2019
10
BERDASARKAN PETA INDIKATIF
LUAS ARAHAN HUTSOS
CENDERUNG MENINGKAT

12. 12
Alokasi Perhutanan Sosial Dalam
Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020
Pemanfaatan melalui
IUPHHK
(HA, HTI, RE)
3,84 jt ha
HA = 1,57 JT HA
RE = 1,12 JT HA
HTI = 0,75 JT HA
HTR = 0,38 JT HA
Alokasi Kelola
Sosial
(HKm, HD, HTR, Kemitraan)
3,17 jt ha
HUTAN PRODUKSI (HPT,HP,HPK)
68,32 JT HA
TELAH DIBEBANI IZIN
33,70 JT HA
BELUM DIBEBANI IZIN
34,62 JT HA
HPK
10,04 JT HA
ARAHAN
PEMANFAATAN
7,01 JT HA
KPH YANG
TELAH
DISAHKAN
RPHJP
7,69 JT HA
PIPPIB
9,88 JT HA
SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019

13. 13
2. ALOKASI BLOK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM TATA HUTAN KPHP
SESUAI RPHJP (161 KPHP): 2,76 JUTA HA 0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
BLOK
PERLINDUNGAN
761.391 ha
BLOK
PEMANFAATAN
KAWASAN, HBK
DAN JASA
LINGKUNGAN
1.641.546 Ha
BLOK
PEMANFAATA
N HHK-HA
8.354.855 Ha
BLOK
PEMANFAATAN
HHK-HT
5.276.832 Ha
BLOK
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
2.764.158 Ha
BLOK KHUSUS
73.288 Ha
4%
9%
44%
28%
15%
0%

14. 14
3. PROGRAM KELOLA SOSIAL PADA HTI
1
2
34
5
6
7
8
9
KELOLA SOSIAL IUPHHK-HTI
BERSAMA MASYARAKAT
Luas Kawasan Hutan Produksi Bermitra
Dengan Masyarakat 171.545,14 ha
1.Sumatera Utara (7 MOU): 2.422 ha.
2.Riau (40 MOU): 24.592 ha.
3.Sumatera Selatan (100 MOU): 107.327,30
ha.
4.Jambi (32 MOU): 20.067,35 ha.
5.Lampung (7 MOU): 669,75 ha.
6.Kalimantan Timur (27 MOU): 1.988,21 ha.
7.Kalimantan Selatan (31 MOU): 13.806,09 ha.
8.NTB (5 MOU): 52 ,00 ha.
9.Gorontalo (2 MOU): 320,44 ha.

15. 15
PROGRAM KELOLA SOSIAL PADA HA
2
1
2
3
4
REALISASI KELOLA SOSIAL
IUPHHK-HA BERSAMA
MASYARAKAT
1.Sumatera Barat (2 Unit): Rp. 1,24 Milyar
2.Kalimantan Barat (3 Unit): Rp. 150 juta
3.Kalimantan Tengah (37 Unit): Rp. 22,6 Milyar
4.Kalimantan Timur (5 Unit): Rp. 1,14 Milyar.
5.Kalimantan Utara (4 Unit): Rp. 1,7 Milyar.
6.Maluku Utara (1 Unit): Rp. 1,4 Milyar.
5
6

16. 16
1. Banyaknya kawasan hutan produksi
yang rusak dan open akses (Illegal
Logging, Perambahan dan Karhutla)
2. Rendahnya akses legal masyarakat
dan usaha kecil menengah terhadap
kelola hutan
3. Keterbatasan lapangan kerja bagi
tenaga kerja profesional
Konfigurasi baru usaha
kehutanan
Peningkatan produktivitas
hutan produksi dan
partisipasi masyarakat serta
penyerapan tenaga kerja
profesional.
4. PROGRAM HTR

17. 17
KETERKAITAN HTI DENGAN HTR
HTI
HTI Mini
HTI Mini
Industri
1. Pemegang IUPHHK-HTI memfasilitasi HTR
yang berada di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI
untuk mendukung pemenuhan bahan baku
industri.
2. Peran HTI:
a. Sebagai off-taker produksi HTR
b. Fasilitasi benih/bibit unggul
c. Bantuan teknis (perencanaan,
penanaman, tenaga teknis,
pemanenan, PUHH, Dalkarhutla)

18. 18
1. Tupoksi penyelenggaraan HTR sesuai PemernLHK No.
P.18/MenLHK-II/2015 berada pada Ditjen PSKL
2. Menteri telah mendisposisi permohonan IUPHHK-HTR
kepada Ditjen PHPL untuk dibahas bersama dengan
Ditjen PSKL dan Ditjen PKTL (telah dibahas 15 unit
permohonan IUPHHK-HTR)
3. Dalam DIPA Ditjen PHPL Tahun 2020 (Kantor Pusat
Ditjen PHPL dan Satker BPHP) tidak dialokasikan
anggaran untuk penyelenggaraan HTR namun masih
teralokasikan dalam DIPA Ditjen PSKL
4. Konsep PermenLHK tentang HTR dalam proses
finalisasi, penyelenggaraan HTR menjadi tanggung
jawab Ditjen PHPL dan verifikasi oleh KPH dan UPT
5. Perlu realokasi angaran penyelenggaraan HTR
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN HTR TAHUN 2020:

19. 19
4. DUKUNGAN KEBIJAKAN INDUSTRI HASIL HUTAN BAGI KELOLA
SOSIAL:
1
• Industri Primer (IUIPHHK) dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI, IUPHHBK,
HTR, IUP-HKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi pada areal
kerjanya (PermenLHK Nomor P.01/Menlhk/Setjen/Kum.I/I/2019)
2
• Pemegang IUPHHK yang menghasilkan produk samping (Agroforestry) dapat
membangun industri pengolahan hasil pengembangan agroforestri skala kecil dan
menengah di dalam areal kerjanya.
3
• Fasilitasi pembiayaan sertifikasi dan penilikan VLK bagi UMKM yang mendapatkan
supply HHK dari HTR, IUP-HKm HPHD Pada Hutan Produksi.
4
• Analisis kebijakan/regulasi terkait SVLK (dalam proses): Penyederhanaan verifier
SVLK.

20. 20
FASILITASI SERTIFIKASI & PENILIKAN VLK UMKM TAHUN 2020
(dalam ribuan rupiah)
KEGIATAN TARGET ANGGARAN LOKASI
Sertifikasi dan Penilikan SVLK Bagi UMKM 160 UMKM 10.000.000 Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar,
Jateng, DI, Jatim, Bali, NTB, Kalbar,
Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sulut,
Gorontalo, Sulteng, Sultra Sulsel,
Maluku, Maluku Utara
TOTAL 10.000.000
Keterangan :
Target sertifikasi 160 UMKM terdiri dari :
a. 60 UMKM sertifikasi baru
b. 100 UMKM penilikan/surveilence

21. DUKUNGAN DITJEN
PHPL TERKAIT
TORA
21
V

22. 22
1. Addendum (Perubahan) Luasan Areal IUPHHK-HTI untuk mendukung TORA dan HUTSOS
(berdasarkan PerMenLHK No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016)
No IUPHHK-HTI Provinsi Usulan Pengurangan Areal
Luas
Pengurangan
(Ha)
SK Perubahan Areal
1
PT Sumalindo
Hutani Jaya
Kaltim
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan
sesuai SK.718/Menhut-II/2014 mejadi APL,
17.070
SK Perubahan Nomor
SK.135/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2019
tanggal 11 Februari 2019
2
PT Acacia Andalan
Utama
Kaltim Areal berupa kebun campuran tua, 487
SK Perubahan Nomor
SK.640/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 31 Desember 2018
3
PT Kelawit Hutani
Lestari
Kaltim
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan
sesuai SK.718/Menhut-II/2014 mejadi APL dan berupa
lahan garapan/kebun masyarakat,
1.953
SK Perubahan Nomor
SK.644/MenLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 31 Desember 2018
4
PT Kelawit Wana
Lestari
Kaltim
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan
sesuai SK.718/Menhut-II/2014 mejadi APL dan
terdapat lahan garapan/kebun masyarakat,
4.215
SK Perubahan Nomor
SK.614/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 26 Desember 2018
5
PT Bumi Mekar
Hijau
Sumsel
Areal berupa pemukiman/desa tua, tanah garapan,
sawah, tambak, dll,
3.493
SK Perubahan Nomor
SK.521/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2018
tanggal 23 November 2018
6
PT Bangun Rimba
Sejahtera
Kep. Babel
Areal berupa desa dan lahan garapan (karet, lada,
sawit),
5.736
SK Perubahan Nomor
SK.639/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 31 Desember 2018
7
PT Ruas Utama
Jaya
Riau
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan
sesuai SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 mejadi
APL dan berupa perkampungan masyarakat, fasilitas
umum, fasilitas sosial dan kebun tua,
4.317
SK Perubahan Nomor
SK.641/MenLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 31 Desember 2018

23. 23
No IUPHHK-HTI Provinsi Usulan Pengurangan Areal
Luas
Pengurangan
(Ha)
SK Perubahan Areal
8
PT Bina Duta
Laksana RIau
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan sesuai
SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 mejadi APL dan
berupa perkampungan masyarakat dan kebun kelapa tua,
diusulkan untuk TORA
4.832
SK Perubahan Nomor
SK.46/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019
tanggal 17 Januari 2019
9
PT Balai Kayang
Mandiri Riau
Areal Sebagian besar areal berupa pemukiman, kebun
karet, kebun sawit, dll,
5.736
SK Perubahan Nomor
SK.642/MenLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
tanggal 31 Desember 2018
10
PT Tebo Multi
Agro Jambi Areal berupa pemukiman/kampung tua dan kebun tua, 816
SK Perubahan Nomor
SK.538/MenLHK/Sekjen/PHL.0/11/2018
tanggal 23 November 2018
11
PT Daya Tani
Kalbar Kalbar Areal berupa pemukiman tua dan tanah garapan, 11.530
SK Perubahan Nomor
SK.33/MenLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019
tanggal 17 Januari 2019
12
PT Wirakarya
Sakti Jambi
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan,
mengeluarkan areal PIAPS 3.434
SK Perubahan Nomor
SK.57/MenLHK/SETJEN/HPL.0/1/2018 tanggal
26 Januari 2018
13
PT Musi Hutan
Persada Sumsel
Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan,
mengeluarkan Pemukiman
9.067
SK Perubahan Nomor
SK.799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019
tanggal 15 Oktober 2019
14
PT Bumi Andalas
Permai Sumsel Lahan garapan masyarakat 1.807
SK Perubahan Nomor
SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018
tanggal 23 November 2018
JUMLAH 74.439
1. Addendum (Perubahan) Luasan Areal IUPHHK-HTI untuk mendukung TORA dan HUTSOS
(berdasarkan PerMenLHK No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016)

24. 24
2. Revisi Working Area (WA) Addendum (Perubahan)
Luasan Areal IUPHHK-HTI untuk TORA:
TORA
HKm
Kemitraan
HTITORA seluas 1.146 Ha
HKm seluas 5.475 Ha
Revisi Peta WA PT. MHP
Dari ± 296.400 menjadi seluas ± 287.333 Ha
Keputusan Menteri-LHK
SK.799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019
Tanggal 15 Oktober 2019

25. 25
3. Proses Permohonan Addendum (Perubahan) Luasan Areal
IUPHHK-HTI untuk TORA:
1. IUPHHK-HTI PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau
Memohon perubahan luas pada Blok III seluas ± 42.340 ha (sebagian besar Fungsi HP, sebagian besar
telah berupa perkebunan yang telah dikuasai oleh masyarakat selama ± 12 tahun)
2. IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak di Provinsi Kalimantan Barat
Memohon perubahan areal seluas ± 1.274,30 ha di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
untuk TORA dengan pertimbangan merupakan pemukiman warga masyarakat dan lahan
pertanian/kebun yang telah dikuasai serta dikelola masyarakat sebelum terbitnya SK IUPHHK-HTI PT
Muara Sungai Landak, merupakan areal konflik dan dan masuk dalam Peta Indikatif TORA
3. IUPHHK-HTI PT Mitra Jaya Nusa Indah di Provinsi Kalimantan Barat
Menteri ATR telah menerbitkan sertipikat tanah untuk rakyat berdasarkan hasil tata batas luar
kawasan hutan, dengan mengeluarkan sebagian areal IUPHHK-HTI PT Mitra Jaya Nusa Indah

26. 26
ANALISIS
PENANGANAN TINDAK LANJUT
KELOLA
SOSIAL
NKK
TORA
AREAL TERBAKAR
& KONFLIK
BERULANG
ADDENDUM
AREAL KERJA
HUTSOS (HTI
Mini/ HTR,
HKm, dll)
GAKKUM
HUTAN
PRODUKSI
SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
DAN TORA UNTUK AREAL
TERBAKAR DAN KONFLIK
BERULANG PADA HUTAN
PRODUKSI

27. DUKUNGAN
PEMERINTAH
DAERAH
(URUSAN
PEMERINTAH
KONKUREN)
27
V

28. 28
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (SINKRONISASI TUGAS DAN KEWENANGAN
PUSAT DAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAH KONKUREN)
1. Penguatan Kelembagaan KPH (organisasi, brigdal, resort based management)
a. Organisasi (Personil)
b. Sarpras
c. Anggaran
2. Fasilitasi mediasi konflik tenurial di hutan produksi.
3. Fasilitasi percepatan Perhutanan Sosial di Hutan Produksi.
4. Pelepasan Kawasan Hutan Menjadi APL untuk diarahkan menjadi asset atau
TORA (Pada Areal Konflik dan Karhutla Berulang).
5. Pemulihan Ekosistem Gambut di luar kawasan hutan (APL) dan Lahan
Masyarakat.

29. 29ADD A FOOTER
TERIMA KASIH