4. Auditor memberikan opini laporan keuangan berdasarkan kriteria penilaian yg paten &
resmi sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan
Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yg disajikan dlm lapkeu dgn kriteria :
Kesesuaian dengan SAP
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap peraturan
perundangan
Efektifitas SPI
5. Strategi Meningkatkan Kualitas LKPD
Menindaklanjuti
seluruh rekomendasi
hasil pemeriksaan
BPK
Memperkuat SPI dalam
rangka mencegah,
mendeteksi dan
memperbaiki kesalahan
serta menindak fraud
Meningkatkan
kapasitas SDM
pengelola
keuangan, TI dan
Auditor
Pro aktif
mengkonsultasikan
permasalahan
melalui APIP
(Inspektorat &
BPKP)
Melaksanakan koreksi
Laporan Keuangan yang
sudah di audit tahun
sebelumnya
Menyiapkan data
pendukung untuk
menjelaskan
permasaahan sedini
mungkin
6. WTP
WDP
TW
TMP
Adanya pembatasan lingkup yang
luar biasa sehingga pemeriksa tidak
dapat memperoleh bukti yang cukup
memadai sebagai dasar menyatakan
pendapat (opini)
Pemeriksa menyimpulkan penyimpangan dari
prinsip akuntansi yang ditemukan, baik secara
individual maupun agregat, adalah material
dan pervasive
- Penyimpangan dari prinsip akuntansi
- pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)
LK disajikan secara wajar dalam semua hal yg
material, realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih, Neraca, operasional, perubahan arus
kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai
dengan SAP)
7. Sesuai SAP & diterapkan secara konsisten dari periode ke periode
Telah diungkapkan secara cukup sehingga tidak terdapat ketidakjelasan
dan ketidakpastian yangg mengganggu penyajian wajar
Tidak terdapat kelemahan SPI yang signifikan dan dapat meragukan
keyakinan auditor akan kewajaran informasi laporan keuangan
Tidak melanggar kepatuhan yang berdampak material atas kewajaran
informasi laporan keuangan
Tidak terdapat pembatasan lingkup sehingga auditor tidak dapat
memberikan pendapat
8. KENDALA PENCAPAIAN WTP
Sistem Informasi Akuntansi & pelaporan tidak memadai,
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya
SDM bidang Akuntansi belum memadai & satuan
pengawas intern belum berfungsi optimal
Kasus kerugian daerah
Peraturan tentang pengelolaan daerah belum dipahami
sehingga sering timbul penafsiran yg berbeda-beda
Tidak terdapat pembatasan lingkup sehingga auditor tidak
dapat memberikan pendapat
9. LANGKAH PENCAPAIAN/MEMPERTAHANKAN
OPINI WTP
Opini BPK
WDP
Penatausahaan Piutang
Belum Tertib,Pencatatan
Persediaan Belum
Memadai
Manajemen Aset
Belum Memadai
KompetensiSDM
Lemah
Regulasi & Prosedur
Belum Memadai
SistemInformasi
Keuangan Belum
Terintegrasi
OpiniBPK
WTP
Saldo persediaan dan
Piutang wajardandapat
ditelusuri
Manajemen Aset
Membaik
Kompetensi SDM
meningkat
Regulasi, Sistem dan
Prosedur yang memadai
Sistem Informasi
Keuangan dan Barang
Daerah yangAkuntabel
Stock
Opname,
Penelusuran
Piutang
Implementasi
Sistem
Pengendalian
Intern
LANGKAHAKSI
Penertiban
Aset
Capacity
Building
SDM
Penggunaan
Sistem
Informasi
Keuangan dan
Barang
Penyusunan
Perangkat
Regulasi,
Sistem dan
Prosedur
10. LAPORAN KEUANGAN
Pengendalian &
pengelolaan Kas yang
kurang cermat dan
menyimpang dari
aturan
Pencatatan dan
Penyajian Piutang dan
Utang Daerah yang
tidak sesuai dengan
aturan
Pencatatan Persediaan
yang kurang tepat
Pengelolaan Aset Tetap
yg kurang baik dan
tidak wajar serta tidak
sinkronnya dokumen
dengan pencatatan
Penyajian dan
pengungkapan
pendapatan yang
masih kurang
Pengelolaan Belanja
yang menyimpang dari
peraturan
11. Penganggaran aset tetap, penganggaran belanja modal belum mencakup
biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam mendapatkan aset tetap
Penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap &
memadai, tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak
sesuai dengan SAP & belum dilakukan penyusutan atas saldo awal aset
tetap;
Penatausahaan aset tetap, terdapat barang yg dimutasi dari satu SKPD ke
SKPD lainnya namun tidak dijelaskan daftar barang yang dimutasi, SKPD
tujuan mutasi barang ataupun keterangan mengenai dokumentasi Berita
Acara Mutasi;
Pemanfaatan aset tetap, daftar aset tetap tidak memuat daftar kendaraan
secara lengkap identitas maupun lokasi kendaraan sehingga tidak dapat
diketahui keberadaan kendaraan
Pengamanan aset tetap, terdapat asset-aset daerah yang dimanfaatkan
pihak lain dan belum ada BA pinjam pakainya
