Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3,888 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
228
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  1. 1. PEMERIKSAAN PENGELOLAANDAN TANGGUNG JAWABKEUANGAN NEGARA1
  2. 2. UUD 1945UUD 1945RAKYATRAKYATDPR/DPD/DPR/DPD/DPRDDPRDKEUANGANKEUANGANNEGARANEGARAPEMERINTAHPEMERINTAHBPKBPKAUDITOR INDEPENDENAUDITOR INDEPENDENPENGELOLAANPENGELOLAANPERTANGGUNG JAWABANPERTANGGUNG JAWABANLHPLHPLHPLHPPENGELOLAANKEUANGAN NEGARAAPHAPH2APIPAPIP
  3. 3. Pemeriksa, Terperiksa, dan StakeholdersPemeriksaPenugasan Fungsi AuditSt. HolderAuditeeFungsi Pertanggungjawaban
  4. 4. 4DEFINISIPEMERIKSAANPemeriksaan adalah:proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasiyang dilakukan secara independen, objektif, danprofesionalberdasarkan standar pemeriksaan,untuk menilai kebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasimengenai pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara(UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara)
  5. 5. Pemeriksa Eksternal vs InternalPemeriksa Eksternal vs InternalEKSTERNAL AUDITOREKSTERNAL AUDITORBPK-RIBPK-RIINTERNAL AUDITORINTERNAL AUDITORBPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOTBPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT1. BERADA DI LUARORGANISASI YANG DI AUDIT(INDEPENDEN)1. BERADA DALAM ORGANISASIYANG DI AUDIT2. BERTUGAS MELAKUKANAUDIT PERTANGGUNGJAWABAN DAN MEMBERIKANOPINI4. HASIL AUDIT LEBIHOBJEKTIF5. HASIL AUDIT LAYAK UNTUKPUBLIK3. TUJUAN AUDIT UNTUKPENILAIAN/OPINI2. BERTUGAS MEMBANTUMANAJEMEN MENYUSUNPERTANGGUNG-JAWABANKEUANGAN YANG BAIK4. HASIL AUDITNYA TIDAKSEPENUHNYA OBJEKTIF5. HASIL AUDIT TIDAK/KURANGUNTUK PUBLIK3. TUJUAN AUDIT UNTUKMELAKUKAN PERBAIKAN
  6. 6. Maksud PemeriksaanMaksud PemeriksaanMeningkatkan kinerja aparatur pemerintah &mewujudkan aparatur yang profesional, bersih &bertanggung jawabMemberantas penyalahgunaan wewenang &praktek KKNMenegakkan peraturan yang berlakuMengamankan keuangan negara6
  7. 7. Lingkup Pemeriksaan BPKLingkup Pemeriksaan BPKo APBN/APBDo Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri(termasuk kekayaan yang dipisahkan padaBUMN/BUMD)o Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintahdalam rangka penyelenggaraan tugaspemerintahan &/ kepentingan umumo Kekayaan pihak lain yang diperoleh denganfasilitas yang diberikan pemerintah(yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lainyang menerima bantuan keuangan pemerintah)7
  8. 8. Jenis Pemeriksaan BPKPemeriksaanKeuanganPemeriksaanDengan TujuanTertentuPemeriksaanKinerja• Pemeriksaan atas laporan keuangan• Bertujuan memberikan opini• Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja• Misalnya investigasiPemeriksaan atas :• Economy (Spending Less)• Efficiency (Spending Well)• Effectiveness (Spending Wisely)8
  9. 9. Memberikan pendapat/opini atas kewajaraninformasi keuangan yang disajikan dalamLKPP dengan mendasarkan pada:1.Kesesuaian dengan SAP2.Kecukupan pengungkapan3.Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan4.Efektivitas Sistem Pengendalian InternPemeriksaan LK – TujuanSenin, 05 Oktober 20099www.bpk.go.id
  10. 10. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis OpiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material daninformasi keuangan dalam LK dapat diandalkanWajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yangdikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidakdikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkanTidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapatdiperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidakdapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material)Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajardalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangandalam LK tidak dapat diandalkan10
  11. 11. 11Peran Aktif BPKSesuai dengan pasal 8 UU No. 15/2006 ayat 5, BPKmemantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya.Hasil pemantauannya disampaikan kepada lembagaperwakilan.Apabila dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukanunsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepadapihak yang berwenang.
  12. 12. 12Apa hasilnya?Banyak kementerian negara/lembaga (KL) danPemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitasLK,Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuanmemperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat(SAPP),Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjutoleh aparat yang berwenang terkait korupsi,Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrolmasyarakat.
  13. 13. Perkembangan Opini K/L Perkembangan opini BPK terhadap K/L atau BagianAnggaran (BA) dari TA 2006 sd TA 2009 menunjukkanadanya perbaikan yang signifikan:13OpiniBPK TA2006 TA2007 TA2008 TA2009WajarTanpaPengecualian 7 16 35 45WajarDenganPengecualian 37 31 30 26TidakMemberikanPendapat 36 33 18 8TidakWajar 1TotalBA(K/L) 80 81 83 79
  14. 14. 14Perkembangan Opini LKPD 2006-2009OPINI 2006 2007 2008 2009WTP 3 1% 4 1% 12 3% 14 4%WDP 326 70% 283 61% 307 71% 259 74%TW 28 6% 58 12% 28 6% 30 9%TMP 106 23% 122 26% 87 20% 45 13%JUMLAH 463 100% 467 100% 434 100% 348 100%
  15. 15. Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untukmelakukan alternatif pilihan masa depanMendalami kebijakan dan masalah publikMengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagipeningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakanpemerintah serta ketaatan thd aturan lingkungan hidupdan pembangunan berkelanjutanMembantu Pemerintah merubah strukturBUMN/BUMN/BLUMembantu Pemerintah untuk mengimplementasikan pakettiga UU KNUpaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan dugaantindakan kriminal kepada penegak hukum 15Arah Peran BPK
  16. 16. AKUNTABILITAS PUBLIKPUBLICFUNDSPUBLICSERVICEPUBLICGOODSPERSDPR/DPD/DPRDLSMPLANNING, EXECUTING CONTROLLING16
  17. 17. AKUNTABILITAS PUBLIKPEMBUKUANPEMERIKSAANKEUANGANDANKINERJAOPINI WAJAREFEKTIFEFISIENEKONOMISACCOUNTABLE17
  18. 18. AKUNTABILITAS PUBLIKPEMERIKSAANKEUANGANDANKINERJAOPINI SELAIN WTPTIDAK EFEKTIFTIDAK EFISIENTIDAK EKONOMISTINDAKLANJUTTIDAKAKUNTABEL18
  19. 19. AKUNTABILITAS BPK RI Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangantahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjukDPR atas usul BPK & Menkeu Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRDdengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunanLKPP/LKPD Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuaidengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaaholeh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPKsedunia BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelahmendapat pertimbangan DPR.
  20. 20. Terima kasihNama : Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak.Jabatan : Kepala Pusdiklat BPK RITmp/Tgl Lahir: Banyumas/24 Juni 1969Pendidikan:Program Doktor Ilmu Administrasi Unibraw Malang (2007-2009)MM UGM Jogjakarta & Erasmus Universiteit Rotterdam Belanda (1998-2000)FE UI Jakarta (1993-1996) dan STAN Jakarta (1988-1991)Dosen: STAN, Maksi UI, Maksi Unpad, dan Maksi UnandOrganisasi:Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 2010-2014HP: 0812 7897808, PIN BB 256fc06b, E-mail: cris.kuntadi@bpk.go.id20

×