Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara akuntabel, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
1

2. UUD 1945UUD 1945
RAKYATRAKYAT
DPR/DPD/DPR/DPD/
DPRDDPRD
KEUANGANKEUANGAN
NEGARANEGARA
PEMERINTAHPEMERINTAH
BPKBPK
AUDITOR INDEPENDENAUDITOR INDEPENDEN
PENGELOLAANPENGELOLAAN
PERTANGGUNG JAWABANPERTANGGUNG JAWABAN
LHPLHPLHPLHP
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
APHAPH
2
APIPAPIP

3. Pemeriksa, Terperiksa, dan Stakeholders
Pemeriksa
Penugasan Fungsi Audit
St. HolderAuditee
Fungsi Pertanggungjawaban

4. 4
DEFINISI
PEMERIKSAAN
Pemeriksaan adalah:
proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional
berdasarkan standar pemeriksaan,
untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
(UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara)

5. Pemeriksa Eksternal vs InternalPemeriksa Eksternal vs Internal
EKSTERNAL AUDITOREKSTERNAL AUDITOR
BPK-RIBPK-RI
INTERNAL AUDITORINTERNAL AUDITOR
BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOTBPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT
1. BERADA DI LUAR
ORGANISASI YANG DI AUDIT
(INDEPENDEN)
1. BERADA DALAM ORGANISASI
YANG DI AUDIT
2. BERTUGAS MELAKUKAN
AUDIT PERTANGGUNG
JAWABAN DAN MEMBERIKAN
OPINI
4. HASIL AUDIT LEBIH
OBJEKTIF
5. HASIL AUDIT LAYAK UNTUK
PUBLIK
3. TUJUAN AUDIT UNTUK
PENILAIAN/OPINI
2. BERTUGAS MEMBANTU
MANAJEMEN MENYUSUN
PERTANGGUNG-JAWABAN
KEUANGAN YANG BAIK
4. HASIL AUDITNYA TIDAK
SEPENUHNYA OBJEKTIF
5. HASIL AUDIT TIDAK/KURANG
UNTUK PUBLIK
3. TUJUAN AUDIT UNTUK
MELAKUKAN PERBAIKAN

6. Maksud PemeriksaanMaksud Pemeriksaan
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah &
mewujudkan aparatur yang profesional, bersih &
bertanggung jawab
Memberantas penyalahgunaan wewenang &
praktek KKN
Menegakkan peraturan yang berlaku
Mengamankan keuangan negara
6

7. Lingkup Pemeriksaan BPKLingkup Pemeriksaan BPK
o APBN/APBD
o Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri
(termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
BUMN/BUMD)
o Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan &/ kepentingan umum
o Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
fasilitas yang diberikan pemerintah
(yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain
yang menerima bantuan keuangan pemerintah)
7

8. Jenis Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan
Keuangan
Pemeriksaan
Dengan Tujuan
Tertentu
Pemeriksaan
Kinerja
• Pemeriksaan atas laporan keuangan
• Bertujuan memberikan opini
• Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja
• Misalnya investigasi
Pemeriksaan atas :
• Economy (Spending Less)
• Efficiency (Spending Well)
• Effectiveness (Spending Wisely)
8

9. Memberikan pendapat/opini atas kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam
LKPP dengan mendasarkan pada:
1.Kesesuaian dengan SAP
2.Kecukupan pengungkapan
3.Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan
4.Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan LK – Tujuan
Senin, 05 Oktober 2009
9
www.bpk.go.id

10. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan &
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan
informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan &
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,
kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang
dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak
dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat
diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak
dapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material)
Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar
dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan
dalam LK tidak dapat diandalkan
10

11. 11
Peran Aktif BPK
Sesuai dengan pasal 8 UU No. 15/2006 ayat 5, BPK
memantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya.
Hasil pemantauannya disampaikan kepada lembaga
perwakilan.
Apabila dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukan
unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada
pihak yang berwenang.

12. 12
Apa hasilnya?
Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan
Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas
LK,
Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan
memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP),
Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut
oleh aparat yang berwenang terkait korupsi,
Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol
masyarakat.

13. Perkembangan Opini K/L
 Perkembangan opini BPK terhadap K/L atau Bagian
Anggaran (BA) dari TA 2006 sd TA 2009 menunjukkan
adanya perbaikan yang signifikan:
13
OpiniBPK TA2006 TA2007 TA2008 TA2009
WajarTanpaPengecualian 7 16 35 45
WajarDenganPengecualian 37 31 30 26
TidakMemberikanPendapat 36 33 18 8
TidakWajar 1
TotalBA(K/L) 80 81 83 79

14. 14
Perkembangan Opini LKPD 2006-2009
OPINI 2006 2007 2008 2009
WTP 3 1% 4 1% 12 3% 14 4%
WDP 326 70% 283 61% 307 71% 259 74%
TW 28 6% 58 12% 28 6% 30 9%
TMP 106 23% 122 26% 87 20% 45 13%
JUMLAH 463 100% 467 100% 434 100% 348 100%

15. Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk
melakukan alternatif pilihan masa depan
Mendalami kebijakan dan masalah publik
Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi
peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan
pemerintah serta ketaatan thd aturan lingkungan hidup
dan pembangunan berkelanjutan
Membantu Pemerintah merubah struktur
BUMN/BUMN/BLU
Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket
tiga UU KN
Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan dugaan
tindakan kriminal kepada penegak hukum 15
Arah Peran BPK

16. AKUNTABILITAS PUBLIK
PUBLIC
FUNDS
PUBLIC
SERVICE
PUBLIC
GOODS
PERS
DPR/DPD/DPRD
LSM
PLANNING, EXECUTING CONTROLLING
16

17. AKUNTABILITAS PUBLIK
PEMBUKUAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
DAN
KINERJA
OPINI WAJAR
EFEKTIF
EFISIEN
EKONOMIS
ACCOUNTABLE
17

18. AKUNTABILITAS PUBLIK
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
DAN
KINERJA
OPINI SELAIN WTP
TIDAK EFEKTIF
TIDAK EFISIEN
TIDAK EKONOMIS
TINDAK
LANJUT
TIDAK
AKUNTABEL
18

19. AKUNTABILITAS BPK RI
 Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan
tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk
DPR atas usul BPK & Menkeu
 Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD
dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan
LKPP/LKPD
 Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai
dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah
oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK
sedunia
 BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah
mendapat pertimbangan DPR.

20. Terima kasih
Nama : Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak.
Jabatan : Kepala Pusdiklat BPK RI
Tmp/Tgl Lahir: Banyumas/24 Juni 1969
Pendidikan:
Program Doktor Ilmu Administrasi Unibraw Malang (2007-2009)
MM UGM Jogjakarta & Erasmus Universiteit Rotterdam Belanda (1998-
2000)
FE UI Jakarta (1993-1996) dan STAN Jakarta (1988-1991)
Dosen: STAN, Maksi UI, Maksi Unpad, dan Maksi Unand
Organisasi:
Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 2010-2014
HP: 0812 7897808, PIN BB 256fc06b, E-mail: cris.kuntadi@bpk.go.id
20