Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tugas asp 4 c akt (1)
Similar to Tugas asp 4 c akt (1) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Tugas asp 4 c akt (1)
- 1. ANALISIS PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTANIAN DI BOGOR Disusun oleh : Rizkya Rahmah 022118189 Ayu Cahya Ningsih 022118192 Gaby Angelina Gultom 022118199 Dede Sintia Azahra 022118267 Nurlisa Haniffah 022118227 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN AKADEMIK 2020
- 2. KATA PENGANTAR Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat diberikan kesempatan untuk membuat Tugas Akuntansi Sektor Publik mengenai “analisis penerapan SAP berbasis akrual pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertanian di Bogor”. Dan berterima kasih kepada Dosen yang bersangkutan yang telah mendidik dan memberikan tugas pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik guna untuk dapat memahami dan mempelajari tentang Akuntansi Sektor Publik. Penulis berharap tugas ini dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi mahasiswa/i lain untuk terus memahami dan mengetahui tentang mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan- perbaikan ke depan. Amin Yaa Rabbal ‘Alamiin Bogor, 17 Maret 2020 penulis
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang....................................................................................................... Tujuan.................................................................................................................... BAB II PEMBAHASAN SAP berbasis akrual.......................................................................................................... Hubungan Komitmen Organisasi dengan tercapainya Penerapan SAP Berbasis Akrual....................................................................................... Hubungan SDM dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual............................... Hubungan Komunikasi dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual.................... Hubungan Perangkat Pendukung dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual........................................................................................................ Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel...................................................................... BAB III PENUTUP Kesimpulan....................................................................................................................... Saran.................................................................................................................................. DAFTAR PUSTAKA
- 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan tekhnologi dan ekonomi, di setiap negara pasti membutuhkan Good Government (pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih). Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Penerapan prinsip-prinsip Good Government and Clean Government dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi laporan keuangan negara, karena aspek laporan keuangan negara berada dalam tingkat yang sangat strategis dalam suatu proses pembangunan bangsa dan negara, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa dan negara. Dalam suatu pemerintahan, laporan keuangan instansi pemerintah merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabka n keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang selanjutnya dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami). Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan “akuntansi berbasis akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.” Faktor komitmen dari aparatur pemerintah. Komitmen dalam implementasi SAP merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Budiarto, 2011). Menurut Robbins (2003:92), komitmen pada organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Faktor lain yang juga diduga medukung tercapainya penerapan SAP berbasis akrual adalah ketersediaan sarana pendukung. Kompleksitas dari sistem pencatatan Akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010) dan tingginya volume transaksi ekonomi di daerah maka sangat diperlukan ketersediaan sarana pendukung yang memadai, baik itu berupa hardware maupun software dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya (Azhar, 2007 dan Budiarto, 2011). Faktor terakhir adalah diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan baik.
- 5. Ardiansyah (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 1.2 Tujuan Berdasarkan uraian diatas tersebut terlihat bahwa betapa pentingnya kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor telah disusun menggunakan kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor telah disusun dan disajikan secara wajar.
- 6. BAB II PEMBAHASAN Penentuan format dan substansi laporan keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, kemudian ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai kebijakan akuntansi yang diterapkan. Merujuk pada ketiga peraturan pemerintah tersebut, maka laporan keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor tahun 2012, terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012; 2. Neraca Komparatif per 31 Desember 2012; 3. Catatan Atas Laporan Keuangan. Basis akuntansi yang mendasari dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor adalah : 1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, dan Belanja; 2. Basis Akrual untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana; 3. Asas Akuntansi untuk penyusunan neraca adalah kas yang dimodifikasi/akrual yang dimodifikasi (modified cash basis/modified accrual basis) atau disebut dengan basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Dalam menerapkan kebijakan akuntansi dalam prakteknya Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu. a. Pendapatan, Pengakuan pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. b. Belanja, semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 2. Neraca Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas dana pada periode tertentu. a. Aset Lancar 1) Kas di Bendahara Pengeluaran, Disajikan menurut nilai nominal, jumlah ini adalah merupakan saldo kas atas UP yang belum di pertanggungg-jawabkan secara definitive. 2) Kas di Bendahara Penerimaan, Merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Umum Negara, dijelaskan asal/sumber dana.
- 7. 3) PIutang Bukan Pajak, Semua klaim yang dapat dijadikan kas dan dirinci menurut jenis piutang yang dimiliki. 4) Persediaan, Merupakan supplies, barang dalam proses produksi (setengah jadi), dan barang yang tersedia dalam rangka dijual. b. Aset Tetap Aset Tetap yang ada dalam Kantor Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi Bogor antara lain adalah sebagai berikut : Tanah dicatat sebesar biaya perolehan, biaya lain seperti biaya pengurugan dan biaya sertifikat dimasukkan kedalam harga tanah, serta peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan (KDP). c. Aset Lainnya Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap misalnya : Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), dirinci dan juga dibuat reklasifikasinya, Tuntutan Ganti Rugi, dirinci dan dibuat reklasifikasinya, Kemitraan. dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain- lain, dirinci berdasarkan jenisnya. d. Kewajiban Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaianya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. e. Ekuitas Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dalam Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor antara lain Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangan Pendek, Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima, Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan, Diinvestasikan Dalam Aset Tetap, Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor memposisikan laporan keuanganya dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan dijelaskan di dalamnya. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Instansi Pemerintah khususnya Instansi yang berada dibawah kementerian pertanian. Inspektorat Jenderal memberikan opini Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar atas laporan keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor Tahun 2012. Dalam Berita Acara Kesepakatan Inspektorat Jenderal Nomor BAR-10/02/W-LK.SM II/2013 tanggal 24 Januari 2013, Inspektorat Jenderal menyatakan pendapat, kecuali dalam format CALK, Laporan Keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor per 31 Desember 2012, realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8. SAP Berbasis Akrual SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah. Hal ini juga membantu mempermudah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Contoh sederhana adalah dalam hal pajak. Jika perusahaan mampu mengelola keuangan dan membayar pajak dengan tepat waktu, maka pemerintahpun melihat bahwa perusahaan Anda memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga memudahkan Anda untuk bekerja salam dengan perusahaan lain. Sebaliknya, ketika perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan keuangan yang buruk dan terlambat membayar pajak, maka pemerintah pun akan melabeli perusahaan Anda sebagai perusahaan dengan kredibilitas yang kurang baik sehingga Anda mungkin kesulitan bekerja sama dengan rekan bisnis lain. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan ketersediaan sistem akuntansi yang mudah dan praktis, sepeti Jurnal yang bisa digunakan kapan pun dan di mana pun secara realtime. Jurnal adalah sebuah software akuntansi online yang bisa memenuhi apapun kebutuhan akuntansi sebuah bisnis maupun organisasi secara praktis dan efisien. Dengan Jurnal informasi keuangan akan memiliki kerahasiaan yang aman dengan perlindungan data yang dapat diandalkan. Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) adalah: 1. Meningkatkan kualitas dan realibilitas laporan akuntansi dan keuanganorganisasi sector publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. 2. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. 3. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. 4. Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Penerapan SAKSP akan menghasilkan system akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai
- 9. informasi yang lebih baik. Sementara itu, peramalan serta penganggaran menjadi lebih terpercaya, sama baiknya dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban. faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah : Komitmen Pimpinan Instansi Dalam teori total quality management, keberhasilan kepemimpinan ditunjukkan dengan adanya interaksi positif antara pimpinan puncak, manager divisi dan karyawan. Interaksi menunjukkan kerjasama satu sama lainnya dalam menangani masalah organisasi. Para manager divisi berperan penting mengkomunikasikan aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan kepada sesama manager dan kepada bawahan. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability (kemampuan). Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap dan perilaku (behavioral and attitude), yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Mustopadidjaja, 2002). Penggunaan Aplikasi Akuntansi Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspons oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi SKPD/SKPKD jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Konsep variabel penggunaan aplikasi akuntansi, diambil dari berbagai teori teknologi informasi. Faktor-faktor yangdapat dipertimbangkan dalam menentukan sistem informasi akuntansi menurut Laudon (Husein dan Wibowo, 2000, h.317) adalah ketelitian dan keamanan. Diklat/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan (Hasibuan, 2003). Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan fokus kepada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan/instansi pemerintah saat ini dan masa yang akan datang. Pengembangan karyawan sangatlah penting sebagai tuntutan dari pekerjaan atau jabatan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan "akuntansi berbasis akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan
- 10. atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten." Hubungan Komitmen Organisasi dengan tercapainya Penerapan SAP Berbasis Akrual Akuntansi yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban telah mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan basis akrual yang merupakan adopsi dari sektor swasta menggantikan basis kas. Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual merupakan salah satu ciri adopsi NPM oleh sektor publik. Mahmudi (2003) mengungkapkan Konsep New Publik Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor public, konsep ini sejalan dengan studi literatur yang dilakukan oleh Wardhaningrum, et.al (2014) Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik diperlukan faktor- faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerjasama dari berbagai pihak. Damuharti (2011) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh banyak variabel atau faktor. Komitmen dalam implementasi SAP merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Budiarto, 2011). Menurut Robbins (2003:92), komitmen pada organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Hasil penelitian Aritonang (2009) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Hasil penelitian Budiarto (2011) juga menemukan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : H1: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual Hubungan SDM dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Upping dan Oliver (2008) mengungkapkan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya NPM, dimana akuntansi berbasis akrual merupakan konsep turunan dari NPM karena akuntansi berbasis akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor swasta yang diadopsi sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja. Sumber daya manusia (SDM) menduduki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan akuntansi berbasis akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas asset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas Dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013), menemukan bahwa terdapat hubungan antara kualitas sumberdaya manusia dengan kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil yang
- 11. sama juga ditemukan oleh Budiarto (2011). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah : H2 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap tercapainya penerapan SAP berbasis akrual Hubungan Komunikasi dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah provinsi NTB sebagai salah satu organisasi publik akan menghadapi kebutuhan untuk menerapkan perubahan, baik strategi, struktur, proses, dan budaya. Perubahan membutuhkan kesiapan, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan dipengaruhi dan didukung oleh berbagai faktor. Hal tersebut dikarenakan pentingnya keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, maka diperlukan pengidentifikasian faktor- faktor yang dapat mendukung kesiapan penerapan SAP berbasis akrual tersebut. Komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Sebagaimana layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan baik. Barnard (1938) dalam Ardiansyah (2013) meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi. Barnard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Warsino (2009). Ia berhasil membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Penelitian Ardiansyah (2013) menemukan hubungan antara komunikasi dengan kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah : H3 : Komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual Hubungan Perangkat Pendukung dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer (hardware), software dan lain-lain. Menurut Kenneth dan Jane (2005) dalam Budiarto (2011) ”perangkat keras adalah perlengkapan untuk aktivitas input, proses dan output dalam sebuah sistem akuntansi”. Sedangkan perangkat lunak menurut Kenneth dan Jane adalah sekumpulan rincian instruksi praprogram yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perangkat keras komponen di dalam sebuah sistem informasi. Peran faktor perangkat pendukung dalam menunjang kesiapan penerapan SAP berbasis akrual berupa
- 12. teknologi informasi berperan dalam upaya Pemerintah untuk menyajikan Laporan Keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian Budiarto (2011) mengungkapkan bahwa faktor perangkat pendukung berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perangkat pendukung merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : H4 : Perangkat pendukung berpengaruh terhadap tercapainya penerapan SAP berbasis akrual Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mampunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Bogor. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (Tabel 1) 1. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 2. Pejabat yang terlibat langsung dalam menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor, yaitu Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Sub Bagian Akuntansi I, Kepala Sub Bagian Akuntansi II, dan Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah. Pegawai/staf yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Tabel 1. Sampel Penelitian N o Keterangan Jumlah (Orang) 1 1 Pegawai Pengelola Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bogor- BPKAD dan Dispenda Kota Bogor @ 20 orang x 2 40 2 Ada 36 SKPD @ 3 SDM yang terkait dengan pengelolaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Satker/Dinas 108 Sampel/Responden 148 Pada tabel 1 terlihat bahwa populasi penelitian adalah semua SDM Pemerintahan Kota Bogor yang terkait dengan pengelolaan keuangan sebanyak 1200 orang. Lalu dikeluarkan SDM keuangan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas akuntansi dan penyusunan laporan
- 13. keuangan sebanyak 1097 orang, sehingga jumlah responden penelitian adalah sebanyak 117 responden. Dari jumlah sampel sebanyak 117 kuesioner, hanya 57 kuesioner yang kembali, sehingga tingkat pengembalian kuesioner (response rate) adalah sebesar 49% (57/117 x 100%). Definisi Operasional Variabel Variabel-variabel yang telah diklasifikasikan perlu diberikan definisi secara operasional untuk menjelaskan arah penelitian : 1. Komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Robbins, 2009:92). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah keinginan dari setiap satuan kerja dan pegawai yang bertugas sebagai staf yang menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan pada setiap satuan kerja dan unit pelayanan untuk melakukan perubahan sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah. 2. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya yang dimiliki organisasi yaitu pegawai yang melaksanakan tugas fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, indikator kualitas yang digunakan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten yang dilihat dari latar belakang pendidikan, pemahaman pekerjaan, penerimaan perubahan, dan pemahaman terhadap peraturan (Ardiansyah, 2013). 3. Komunikasi didefinisikan sebagai proses yang di dalamnya terdapat perpindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus (Herbert, 1981 dalam Warisno, 2009). Variabel dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor jawaban 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dimana skor 1 menunjukkan kriteria sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan kriteria sangat setuju. Instrumen dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2008) dan Wahyuni (2014). 4. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksannya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer baik hardware maupun software dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya menurut persepsi pengelola keuangan yang memanfaatkan perangkat pendukung tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan. Instrumen dalam variabel ini diadopsi dari penelitian Azhar (2007) dan Budiarto (2011) dan Wahyuni (2014). Tercapainya penerapan SAP berbasis akrual ditinjau dari persepsi responden tentang kesiapan responden dan instansi tempat responden bekerja dalam menerapkan SAP berbasis akrual, visi dan misi dari instansi dalam melakukan penerapan SAP berbasis akrual dan bagaimana perubahan itu dapat tercapai, serta dukungan yang diberikan oleh instansi. Instrumen dalam variabel ini diadopsi pertanyaan penelitian Asriani (2009) dalam Wahyuni (2014) yang menganalisis kesiapan pegawai menerima perubahan untuk penerapan Balance Scorecard di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai persepsi pegawai
- 14. tentang kesiapan dan dukungan pihak organisasi dalam mengelola perubahan dan disesuaikan dengan objek penelitian.
- 15. BAB III PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis dalam Bab sebelumnya, maka pada Bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan hal-hal yang telah dibahas sebagai berikut : 1. Berdasarkan analisis kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi pada Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor dengan standar akuntansi pemerintahan, bahwa laporan keuangan pada Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor mengenai Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang dianut sudah mengacu dan disusun dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Berdasarkan analisis kewajaran laporan keuangan Kantor Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor tahun anggaran 2012 bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Secara bersama-sama Faktor Komitmen, Komunikasi dan Sarana Pendukung dan Sarana Pendukung mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual di Pemerintahan Kota Bogor. Saran Komunikasi yang berkesimnsmbungan dari pemerintah pustat maupun daerah sangat di perlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sebagimana layaknya suatau peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya bisa jadi ada pihak yang sudah terbisa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan untuk itu perlu di susun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan baik.