annualreporttrbp-2012.pdf

DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
2
Latar Belakang
Dasar Hukum Penyusunan
Laporan
Tujuan Penyusunan Laporan
Sistematika Penulisan
4
5
6
6
PENDAHULUAN
4
Internalisasi Nilai-nilai
Kementerian Keuangan
7
PROGRAM
MANAJEMEN PERUBAHAN
7
PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9
Penataan Organisasi
Kantor Pelayanan Percontohan
(KPPc)
Analisis Beban Kerja
Aplikasi Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Sekretariat Jenderal
11
13
14
16
PROGRAM PENATAAN &
PENGUATAN ORGANISASI
11
Pelaksanaan Evaluasi atas Ketaatan
terhadap Grand Design IT
Pengembangan SOP
17
19
PROGRAM PENATAAN
TATA LAKSANA
17
Kajian Fringe Benefit untuk Jabatan
Fungsional
Analisis dan Evaluasi Jabatan
Assessment Center
Penyempurnaan SIMPEG
Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat
Kompetensi Khas
Penataan Pegawai
Manajemen Talenta
Pembangunan Aplikasi Pengelolaan
Kinerja Pegawai
20
21
22
23
24
26
27
28
PROGRAM PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR
20
Proses Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran sesuai dengan
Ketentuan yang Berlaku
Proses Penyusunan Laporan
Keuangan sesuai Ketentuan
Peningkatan Pelaksanaan Anggaran
sesuai Rencana
E-Procurement
Penerapan Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan
31
33
34
36
37
PENGUATAN PENGAWASAN
31
Evaluasi Kontrak Kinerja (KK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip)
38
40
PROGRAM PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA
38
Penyusunan Standar Layanan
Unggulan (Quick Wins) di
Survei Opini Kepuasan Pelanggan
Kementerian Keuangan 2012
41
43
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
41
Quality Assurance
Monev IKU
Perkembangan Koordinasi Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di lingkungan
44
45
46
PROGRAM MONITORING &
EVALUASI
44
LAMPIRAN
48

Program
Manajemen Perubahan
PERUBAHAN NYATA
YANG BERKELANJUTAN
Berawal dari cita-cita untuk menjadi
institusi yang lebih melayani, akuntabel,
dan transparan, Kementeriaan Keuangan
memberanikan diri untuk melaksanakan
sebuah reformasi birokrasi. Perubahan
ini merupakan sebuah komitmen nyata
dari Kementerian Keuangan demi
mencapai keberhasilan yang dapat
memberikan pencerahan bagi bangsa
Indonesia.
PERUBAHAN NYATA YANG BERKELANJUTAN
Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 • TRBTKP Kementerian Keuangan
1

2
TRBTKP Kementerian Keuangan
Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012
Perubahan Nyata Yang Berkelanjutan
Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus
bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang
lebih melayani, akuntabel, dan transparan, perjalanan
Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah
memasuki usia setengah dekade. Awal tahun 2012
menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan
disahkannya KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan
Tahun 2010-2014. Pengesahan keputusan menteri ini
merupakan komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk
terus melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi.
Selain itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi
merupakan amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang
disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi
pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh K/L dan
Pemda di Indonesia.
Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu
pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi
birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun terakhir
berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut
merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan
oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun
2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Sembilan program tersebut terdiri atas (1) Manajemen
Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan,
(3) Penataan Penguatan Organisasi, (4) Penataan
Tatalaksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik, dan (9) Monitoring dan Evaluasi.
Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi
birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak
dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian
Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam
peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang
saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara
di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu.
Berbagai kantor layanan telah dimodernkan dan proses
pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari
sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga
menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan
BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya
permintaan studi banding maupun sharing knowledge
tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak
tersebut.
Sesuai dengan Roadmap RB Kemenkeu, pada tahun
2012 Kemenkeu melaksanakan program-program yang
telah direncanakan. Pada tahun ini ada dua kegiatan yang
merupakan kegiatan baru dan belum pernah dilaksanakan
pada tahun sebelumnya yaitu Survei Kepuasan Pegawai
serta Penyusunan Job Family dan Job Competency.
Sedangkan 16 kegiatan lainnya merupakan lanjutan dan
pengembangan dari kegiatan-kegiatan yang juga telah
dilaksanakan di tahun 2011.
Program Manajemen Perubahan terdiri atas Internalisasi
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Survei Kepuasan
Pegawai. Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan
merupakan upaya Kemenkeu untuk menanamkan sikap
dan budaya kerja yang baik kepada seluruh pejabat
dan pegawai. Selain kegiatan sosialisasi nilai-nilai, juga
diadakan training of trainer dan pelatihan change agent.
Guna mendukung perubahan ke arah yang lebih baik pula,
RB Kemenkeu melakukan survei kepada seluruh pejabat
dan pegawai Kemenkeu secara online untuk pengetahui
tingkat kepuasan pegawai. Dari survei ini, RB Kemenkeu
dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk
meningkatkan kepuasan pegawai. Kepuasan pegawai
perlu diukur mengingat teori bahwa semakin tinggi tingkat
kepuasan pegawai maka semakin baik kinerja pegawai
tersebut.
Program kedua adalah Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk
memastikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang
disahkan oleh Kemenkeu terdokumentasi dengan baik,
harmonis, dan dilaksanakan dengan baik. Pada tahun
2012, Menteri Keuangan telah mengesahkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
PMK ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkeu
untuk melakukan penataan terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang disahkan. Selain itu, guna
memudahkan proses monitoring peraturan perundang-
undangan, Kemenkeu juga membangun aplikasi Sistem
Informasi dan Monitoring Peraturan Perundang-undangan.
Program ketiga adalah Program Penataan dan Penguatan
Organisasi. Sebagai bagian dari proses perubahan,
organisasi merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan.
Untuk itu, seiring dengan tuntutan tugas dan fungsi
Kemenkeu, RB Kemenkeu melaksanakan kegiatan-
EXECUTIVE
SUMARY

3
Executive
Summary
kegiatan penataan dan penguatan organisasi. Kegiatan-
kegiatan ini teridiri atas (1) Penataan Organisasi, (2)
Kantor Pelayanan Percontohan, dan (3) Analisis Beban
Kerja. Kegiatan penataan organisasi merupakan kegiatan
yang memfasilitasi perbaikan struktur organisasi sesuai
tuntutan kinerja, diantaranya penetapan Kantor Modern di
seluruh Eselon I Vertikal, penggabungan atau pemisahan
eselon, pembangunan Unit Layanan Pengadaan dan
pengembangan jabatan fungsional. Kantor Pelayanan
Percontohan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk
memilih Kantor Pelayanan terbaik pada masing-masing
Eselon I yang memiliki kantor pelayanan. Pemilihan ini
didasarkan pada Kinerja Pelayanan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat. Kegiatan terakhir dalam program ini, yaitu
Analisis Beban Kerja merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk menghitung efektivitas kerja dan beban kerja
Kementerian Keuangan.
Program keempat adalah Penataan Tatalaksana. Program
ini terdiri atas kegiatan-kegiatan guna memastikan
kelancaran dan efektivitas tata laksana di Kementerian
Keuangan. Program ini mencakup kegiatan terkait
penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas keseharian
dan pengembangan SOP. Penggunaan IT di Kemenkeu
dipastikan melalui kegiatan evaluasi atas ketaatan terhadap
grand design IT, pembangunan data center, pengesahan
12 kebijakan TIK, pembangunan power house dan
capacity building SDM yang mengelola IT. Sedangkan
pengembangan SOP diaplikasikan dalam kegiatan
pengesahan, inventarisasi dan monitoring SOP di seluruh
Kemenkeu.
Program kelima adalah Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu
kajian fringe benefit untuk jabatan fungsional, analisis
dan evaluasi jabatan, assessment center, penyempurnaan
SIMPEG, Diklat Berbasis Kompetensi, penataan
pegawai, manajemen talenta, dan pembangunan aplikasi
Pengelolaan Kinerja Pegawai. Tahun ini beberapa kegiatan
terkait manajemen SDM termasuk kegiatan baru di
antaranya adalah, Kemenkeu mulai melaksanakan penilaian
Kinerja Individu dan penilaian perilaku secara online, kajian
fringe benefit untuk jabatan fungsional dan penyusunan job
family dan job competency untuk memudahkan penataan
pegawai dan penentuan karir di masa datang.
Program keenam adalah Penguatan Pengawasan.
Pencapaian terbaik Kemenkeu pada program ini adalah
ditetapkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas
Laporan Keuangan Kemenkeu oleh BPK. Hal tersebut
didukung dengan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran serta pengembangan proses e-procurement.
Pada tahun 2012 Kemenkeu telah melakukan
pembangunan aplikasi Vendor Management System, yaitu
aplikasi yang dapat membantu Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan untuk melakukan pengukuran
kinerja penyedia barang/jasa dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain
itu, guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan
intern, Kemenkeu menerapkan pengendalian intern di
lingkungan Kemenkeu sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 152/KMK.09/2011 (KMK-152) tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
Program ketujuh adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Pada tahun 2012, program ini terdiri atas review terhadap
Kontrak Kinerja (KK) guna mendapatkan gambaran
mengenai kualitas KK, mulai dari Kemenkeu Wide hingga
Kemenkeu Two, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkeu.
Program kedelapan adalah Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk memastikan
kepuasan publik terhadap kinerja Kemenkeu, oleh
karena itu, program ini terdiri atas kegiatan Penyusunan
Standar Layanan Unggulan (Quick Wins) di Lingkungan
Kementerian Keuangan dan Survei Opini Kepuasan
Pelanggan Kementerian Keuangan 2012. Berdasarkan
survei tersebut, masyarakat menyatakan kepuasan yang
meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan
Pelanggan naik sebanyak 0,04 poin dari tahun sebelumnya
menjadi 3.9 (skala 5).
Program terakhir RB Kemenkeu adalah program yang
tidak diamanahkan secara tersurat oleh Kemenpan dan RB
sebagai bagian dari area perubahan namun dirasa perlu
untuk dilaksanakan, yaitu Monitoring dan Evaluasi Program
RB. Pada tahun 2012, program ini mencakup kegiatan
Quality Assurance Pelaksanaan RB Seluruh Eselon I
di Lingkungan Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal,
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Seluruh
Eselon I, dan koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan
secara online oleh Kemenpan dan RB.
Berdasarkan program-program yang telah kami laksanakan
selama tahun 2012, di tahun-tahun mendatang kami
bercita-cita terus berkomitmen untuk melaksanakan
reformasi birokrasi demi kemajuan dan kredibiltas
Kemenkeu. Diantaranya melalui program Transformasi
Kelembagaan, manajemen SDM berbasis kompetensi
(aplikasi manajemen talenta, pengembangan carrier
path, aplikasi mekanisme pensiun dini), penyempurnaan
SIMPEG, penggunaan IT secara optimal serta
pengembangan proses Reformasi Birokrasi dengan
benchmark dari institusi nasional dan internasional.
Demikian sekilas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemenkeu pada tahun 2012. Semoga pelaksanaan
Reformasi Birokrasi ini mampu mendukung terwujudnya
harapan dan cita-cita Kemenkeu untuk “Menjadi Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya
dan Akuntabel dan Terbaik di Tingkat Regional untuk
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan
Berkeadilan”.

PENDAHULUAN

Program
Manajemen Perubahan
LANGKAH PROGRESIF MENGATASI TANTANGAN
Laporan Tahunan 2012 • PT Indika Energy Tbk.
5
Program
Manajemen Perubahan

6
Dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Republik
Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Kementerian Keuangan diamanahi tugas sebagai
pengelola keuangan dan kekayaan negara. Untuk itu,
sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan memberanikan
diri melaksanakan suatu reformasi birokrasi. Reformasi
birokrasi ini diharapkan mampu membawa Kementerian
Keuangan menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel,
dan transparan.
Perjalanan Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan
telah memasuki usia setengah dekade. Disahkannya
KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-
2014 di awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam
sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB
Kemenkeu). Pengesahan keputusan menteri ini merupakan
komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk terus
melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi. Selain
itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi merupakan
amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang disusun
oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi
pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh K/L
dan Pemda di Indonesia.
Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu
pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi
birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun terakhir
berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut
merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan
oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun
2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Sembilan program tersebut terdiri atas (1) Manajemen
Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan,
(3) Penataan Penguatan Organisasi, (4) Penataan
Tatalaksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik, dan (9) Monitoring dan Evaluasi.
Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi
birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak
dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian
Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam
peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang
saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara
di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu.
Berbagai kantor layanan telah melakukan modernisasi dan
proses pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari
sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga
menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN LAPORAN
BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya
permintaan studi banding maupun sharing knowledge
tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak
tersebut.
Sesuai dengan Roadmap RB Kemenkeu, pada tahun
2012 Kemenkeu melaksanakan program-program yang
telah direncanakan. Pada tahun ini ada dua kegiatan yang
merupakan kegiatan baru dan belum pernah dilaksanakan
pada tahun sebelumnya yaitu Survey Kepuasan Pegawai
serta Penyusunan Job Family dan Job Competency.
Sedangkan 16 kegiatan lainnya merupakan lanjutan dan
pengembangan dari kegiatan-kegiatan yang juga telah
dilaksanakan di tahun 2011.
Dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan
Nomor KMK 56/KMK.01/2012 tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012,
mengamanatkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan Pusat untuk menyusun
Laporan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan.

7
Pendahuluan
TUJUAN
PENYUSUNAN LAPORAN
SISTEMATIKA
PENULISAN
Laporan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Pusat yang disampaikan secara berkala
bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
dalam rangka pelaksanaan good governance. Dengan
adanya laporan tersebut diharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Keuangan dapat memiliki informasi yang
akurat dan komprehensif, yang menjadi salah satu faktor
dalam mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
Laporan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Tahun Anggaran 2012 disusun dengan
sistematika sebagai berikut.
Bab I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan
laporan, tujuan penyusunan laporan, dan sistematika
penulisan laporan.
Latar belakang berisi penjelasan singkat proses perjalanan
reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
Bab II memuat pelaksanaan program manajemen
perubahan melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian
Keuangan yang mencakup kegiatan: Workshop Pelatihan
Change Leader, Training of Trainers (TOT), Monitoring,
Chane Agent Sharing Session, Survei Kepuasan Pegawai,
dan Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi.
Bab III memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di
bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Bab IV memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Penataan dan Penguatan Organisasi yang
mencakup: Penataan Organisasi, Kantor Pelayanan
Percontohan, dan Analisis Beban Kerja.
Bab V memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Penataan Tatalaksana yang mencakup kegiatan:
Pelaksanaan Evaluasi atas Ketaatan terhadap Grand
Design IT dan Pembangunan SOP.
Bab VI memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur yang mencakup kegiatan: Kajian Fringe
Benefit untuk Jabatan Fungsional, Analisi dan Evaluasi
Jabatan, Assessment Center, Penyempurnaan SIMPEG,
Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas,
Penataan Pegawai, Manajemen Talenta, dan Pembangunan
Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pegawai.
Bab VII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Penguatan Pengawasan yang mencakup
kegiatan: Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Proses penyusunan
laporan keuangan sesuai ketentuan, Peningkatan
pelaksanaan anggaran sesuai rencana, E-Procurement,
dan Penerapan pengendalian intern di lingkungan
Bab VIII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup
kegiatan: Review Kontrak Kinerja, Penyempurnaan Peta
Strategi Kemenkeu-Wide 2012, dan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Pemerintah Kementerian Keuangan.
Bab IX memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi
di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang
mencakup kegiatan: Penyusunan Standard Layangan
Unggulan dan Survei Opini Kepuasan Pelanggan.
Bab X memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di
bidang Monitoring dan Evaluasi yang mencakup kegiatan:
Quality Assurance serta Monitoring dan Evaluasi IKU.

8
PROGRAM
MANAJEMEN PERUBAHAN
BAB 1

9
Program
Manajemen Perubahan
LANGKAH PROGRESIF MENGATASI TANTANGAN
Laporan Tahunan 2012 • PT Indika Energy Tbk.
9
Program
Manajemen Perubahan

10
Perubahan merupakan keniscayaan bagi sebuah
organisasi yang sedang melaksanakan reformasi
birokrasi. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka
mentransformasi keadaan organisasi saat ini menjadi
keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan
tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir dan
budaya kerja. Pelaksanakan perubahan ini tidak mudah
mengingat perubahan seringkali sulit diterima oleh individu
di dalam organisasi. Diperlukan komunikasi, tranparansi
dan keterlibatan semua pihak untuk dapat mengurangi
resistensi tersebut dan memunculkan dukungan dalam
proses perubahan.
Dalam mengelola perubahan di Kementerian Keuangan,
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk
mempersiapkan sarana dan SDM untuk mendukung setiap
perbaikan yang dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi.
Dalam rangka memperbaiki budaya kerja dan mind-set
pegawai, Kementerian Keuangan melakukan internalisasi
nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada pejabat dan
pegawai.
Program internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan
terdiri atas Workshop Change Leader untuk pejabat eselon
II, Training for Trainer Change Agent untuk pelaksana, dan
Sharing Session Change Agent. Keseluruhan kegiatan ini
dievaluasi melakukan kegiatan monitoring internalisasi nilai-
nilai Kementerian Keuangan.
Nilai-nilai adalah serangkaian prinsip yang diyakini
sebagai panduan moral dalam berperilaku, bertindak dan
mengambil keputusan. Nilai-nilai inilah yang akan memandu
kita dalam menentukan baik/buruk dan benar/salahnya
suatu tindakan. Sebagai panduan moral, nilai-nilai ini
telah didefinisikan secara jelas supaya dapat memberikan
petunjuk yang nyata dalam kehidupan setiap Pegawai baik
individu maupun organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/
KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
tanggal 12 September 2011 telah ditetapkan 5 Nilai,
perilaku utama, dan contoh-contoh perilaku yang sesuai
dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.
Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan internalisasi
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tahun 2011
berupa perumusan, peluncuran, dan Kick Off Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan, pada tahun 2012 telah
dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai proses
internalisasi lanjutan yang antara lain bertujuan untuk:
INTERNALISASI NILAI-NILAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Memahami pentingnya transformasi budaya
Kementerian Keuangan;
2. Memahami makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama
3. Memberi pemahaman peran jajaran pimpinan sebagai
Change Leader/Change Champion;
4. Menggalang komitmen bersama untuk mendukung
keberhasilan transformasi budaya Kementerian
Keuangan; dan
5. Merumuskan usulan program Budaya Kementerian
Keuangan.
Kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
pada tahun 2012 meliputi:
1. Workshop Pelatihan Change Leader
Workshop dilaksanakan dengan metode kombinasi
sejumlah pendekatan yang terdiri dari pemaparan
materi oleh narasumber, diskusi kelompok, presentasi
kelompok, dan tayangan film pendek serta simulasi
(games). Pembahasan mencakup materi pentingnya
transformasi budaya Kementerian Keuangan,
makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian
Keuangan, peran jajaran pimpinan sebagai Change
Leader/Change Champion, dan komitmen bersama
untuk mendukung keberhasilan transformasi
budaya Kementerian Keuangan serta tugas Change
Leader/Change Champion untuk menetapkan
arahan strategis, memutuskan Nilai-Nilai Budaya
Kerja dan Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan, menyetujui program transformasi budaya,
menyelesaikan isu-isu strategis; dan menjadi figur
panutan.
Workshop diikuti oleh 91 Pejabat Eselon II seluruh
unit di lingkungan Kementerian Keuangan baik kantor
pusat maupun kantor vertikal dengan didampingi
oleh narasumber pada tanggal 10 sampai dengan 12
April 2012, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta.
Workshop menghasilkan Perilaku-perilaku yang
harus segera dihentikan (stop) karena tidak selaras
dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; Perilaku-
perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan
ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara
merata oleh Pegawai pada umumnya; dan Perilaku-
perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan
(continue) (Lampiran I).

11
Program
Manajemen Perubahan
3. Monitoring
Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Internalisasi
dan Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2012, perlu
dilakukan kegiatan Monitoring penerapan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan pada beberapa unit kerja
Eselon II yang dipilih secara random.
Kegiatan kunjungan monitoring dilaksanakan pada
tanggal 19 sampai dengan 22 November 2012
oleh Pejabat dan Pegawai pada Biro Sumber Daya
Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
dengan didampingi oleh Narasumber ke 15 (lima
belas) unit kerja yang berada di beberapa kantor
pusat maupun vertikal di Jakarta yang ditentukan
berdasarkan lokasi maupun wilayah kerja Change
Agent yang telah mengikuti Training Of Trainer (TOT)
Change Agent padba bulan Mei 2012 yang meliputi:
Unit Eselon I
No Unit Eselon II
19 Nov 2012
20 Nov 2012
20 Nov 2012
20 Nov 2012
20 Nov 2012
21 Nov 2012
21 Nov 2012
21 Nov 2012
21 Nov 2012
21 Nov 2012
22 Nov 2012
22 Nov 2012
22 Nov 2012
22 Nov 2012
22 Nov 2012
DJP
SEKJEN
DJKN
DJPU
BKF
DJA
DJPK
IRJEN
SEKJEN
DJP
DJPBN
DJBC
DJBC
DJKN
BPPK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sekretariat Ditjen Pajak
Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara
Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang
Sekretariat BKF
Sekretariat Ditjen Anggaran
Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan
Inspektur Bidang Investigasi – Bag Kepegawaian
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
Kanwil DJP Jakarta Wajib Pajak Besar
Kanwil DJPBN Jakarta
Kantor Wilayah DJBC Banten
Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai
Kanwil VII DJKN Jakarta
Sekretariat BPPK
Tanggal
Kunjungan
2. Training of Trainers (TOT)
Setelah membentuk Pejabat Eselon II sebagai Change
Leader di lingkungan Kementerian Keuangan, langkah
selanjutnya adalah membentuk Change Agent di
lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari
Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang bertugas secara
aktif mensosialisasikan, mempengaruhi lingkungan
kerjanya untuk berperilaku sebagaimana diharapkan,
secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan
isu-isu implementasi, menjadi figur panutan (role
model). Para Change Agent dibekali sebagai Trainer
untuk dapat mempersiapkan Change Agent-
Change Agent yang baru di berbagai unit organisasi
sehingga mempercepat proses internalisasi Nilai-Nilai
Training Of Trainer (TOT) Change Agent
diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 31
Mei 2012 dengan dihadiri oleh 142 peserta yang
terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV terpilih
yang dibagi menjadi 6 Batch. Salah satu tujuan
Pelaksanaan Training Of Trainer adalah melakukan
cascading terhadap Perilaku-perilaku yang harus
segera dihentikan (stop) karena tidak selaras dengan
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; Perilaku-perilaku
yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan
ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara
merata oleh Pegawai pada umumnya; dan Perilaku-
perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan
(continue) yang telah dirumuskan sebelumnya dalam
Workshop Change Leader (Lampiran II).

12
Metode monitoring menggunakan kombinasi sejumlah
pendekatan yaitu:
1. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)
bersama Jajaran Pimpinan dan Change Agent
dari direktorat terkait;
2. membagikan angket/kuesioner secara sampling
(10 – 20 pegawai per unit Kerja) dan melakukan
wawancara/FGD dengan pegawai (jumlah total
pegawai yang mengisi angket/kuesioner: 331 dari
15 unit kerja); dan
3. melakukan pengamatan langsung di lapangan/
kunjungan keliling di unit kerja.
Berdasarkan kunjungan monitoring dapat diketahui
bahwa hampir seluruh Change Agent telah melakukan
sosialisasi melalui metode dan intensitas yang
berbeda-beda antara lain yaitu:
1. secara informal;
2. secara intensif menggunakan berbagai
pendekatan/media;
3. menerapkan program-program budaya untuk
mengakselerasi proses internalisasi;
4. melibatkan pegawai sebagai tim monitoring
implementasi program budaya; dan
5. Pimpinan secara khusus meminta sosialisasi
dilakukan dalam setiap sesi pelatihan yang
diselenggarakan oleh Direktorat
Hasil monitoring terhadap pengetahuan Nilai-Nilai
dan Perilaku Utama serta pemahaman makna Nilai
Pegawai Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut:
4. Change Agent Sharing Session
Untuk memberikan wadah kepada para Change
Agent di lingkungan Kementerian Keuangan dalam
berbagi pengalaman dan saling memotivasi antara
yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat lebih
bersemangat dalam melakukan Internalisasi dan
Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta
untuk saling membantu memecahkan permasalahan
yang terjadi dalam menerapkan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing
telah dilaksanakan kegiatan Change Agent Sharing
Session.
Kegiatan Change Agent Sharing Session dilaksanakan
pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 yang
dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan dihadiri
oleh para Wakil Menteri Keuangan, para Pejabat
Eselon I, sejumlah Pejabat Eselon II (Change Leader),
142 Pejabat Eselon III dan IV yang telah mengikuti
TOT Change Agent 2012, dan sejumlah pejabat di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mengikuti
Executive Training pada tahun 2011 dan 2012.
PENGETAHUAN NILAI-NILAI
DAN PERILAKU UTAMA
PEMAHAMAN MAKNA NILAI
Tahu
51%
82% 18%
49%
Paham
Belum Tahu
Belum Paham

13
Program
Manajemen Perubahan
5. Survei Kepuasan Pegawai Di Lingkungan
Kementerian Keuangan Tahun 2012
Survei kepuasan pegawai Kementerian Keuangan
dimaksudkan untuk mengukur persepsi kepuasan dan
ekspektasi pegawai Kementerian Keuangan terhadap
kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian
Keuangan saat ini. Pelaksanaan survei tidak hanya
dilakukan pada pegawai di lingkungan kantor pusat
saja, akan tetapi juga meliputi pegawai pada kantor
vertikal. Hasil survei kepuasan pegawai ini dapat
digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan
suatu organisasi dalam memberdayakan pegawainya
untuk menghasilkan kerja yang optimal secara efektif
dan efisien.
Tujuan dilakukan survei ini adalah:
a. Mengetahui tingkat kepuasan pegawai
Kementerian Keuangan terhadap kondisi
tata kelola SDM dan organisasi Kementerian
Keuangan saat ini;
b. Mengetahui ekspektasi pegawai atas kondisi
tata kelola SDM dan organisasi Kementerian
Keuangan saat ini;
c. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat
kepuasan pegawai pada semua unsur/faktor yang
mempengaruhi kepuasan;
d. Merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola
SDM dan organisasi Kementerian Keuangan.
Dasar hukum atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi, dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025;
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010 – 2014;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran
Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2012 pada Kriteria 7 yaitu Hasil Sumber Daya
Manusia Aparatur.
Indikator terpenting kualitas pelayanan stakeholders
internal adalah tingkat kepuasan pegawai. Tingkat
kepuasan pegawai memiliki pengaruh yang kuat
atas pelayanan dan kinerja pegawai. Apabila tingkat
kepuasan pegawai rendah maka akan berpengaruh
terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan.
Mengingat pentingnya hal ini, maka merupakan
tantangan berat yang harus dihadapai dalam proses
reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Untuk
mewujudkan tujuan kepuasan tersebut, telah dilakukan
upaya perbaikan dan/atau penyempurnaan, yang
meliputi lingkungan kerja, fasilitas, penghasilan,
pengembangan kompetensi, kebijakan pola mutasi
dan promosi pegawai.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Wide
Kementerian Keuangan tahun 2012, diberikan target
pencapaian Indeks Kepuasan Pegawai adalah 3,04
yang merupakan rata-rata dari target unit eselon I.
Target 11 unit eselon I adalah 3, sedangkan target
untuk Badan Kebijakan Fiskal adalah 3,5.
Survei Kepuasan Pegawai (SKP) Kementerian
Keuangan mengukur persepsi kepuasan dan
ekspektasi pegawai Kementerian Keuangan terhadap
kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian
Keuangan saat ini. Unit yang terkait dengan tata
kelola SDM adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sedangkan yang
terkait dengan organisasi adalah Sekretariat Jenderal.
Pelaksanaan survei tidak hanya dilakukan pada
pegawai di lingkungan kantor pusat saja, akan tetapi
juga meliputi pegawai pada kantor vertikal termasuk
kantor layanan. Hasil survei kepuasan pegawai
ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator
keberhasilan suatu organisasi dalam memberdayakan
pegawainya untuk menghasilkan kerja yang optimal
secara efektif dan efisien.

14
a. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pengisian survei secara online
diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober
sampai dengan 9 November 2012. Responden
yang mengikuti Survei Kepuasan Pegawai
adalah seluruh pegawai Kementerian Keuangan;
sedangkan untuk in-depth interview dipilih secara
random 10 orang responden dari 5 kota besar,
yaitu Medan, Balikpapan, Makassar, Surabaya,
dan Batam. Kuesioner diberikan kepada
responden secara online, melalui alamat website
www.surveiku.depkeu.go.id, sedangkan untuk
in-depth interview, data dikumpulkan melalui
wawancara langsung kepada responden terpilih.
b. Jumlah Responden
Jumlah responden pada pelaksanaan Survei
Kepuasan Pegawai (SKP) Kementerian
Keuangan sebanyak 38.894 responden, dengan
pengelompokan sebagai berikut:
1. Untuk pengelompokan responden
berdasarkan jenis kelamin, dapat diperoleh
data responden didominasi oleh pegawai
dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah
28.866 pegawai (74,22%), sedangkan
responden pegawai dengan jenis kelamin
perempuan sejumlah 10.028 pegawai
(25,78%).
berdasarkan usia, dapat diperoleh informasi
bahwa tingkat partisipasi survei pada
umumnya diikuti oleh pegawai lingkup
Kementerian Keuangan secara hampir
merata, dengan jumlah responden 12.255
pegawai untuk usia kurang dari 30 tahun
(31,51%), responden sejumlah 10.942
pegawai untuk usia 31 – 40 tahun (28,13%),
responden sejumlah 8.966 pegawai untuk
usia 41 – 50 tahun (23,05%), dan responden
sejumlah 6.731 pegawai untuk usia di atas
50 tahun (17,31%).
berdasarkan masa kerja, dapat diperoleh
informasi bahwa responden yang mengisi
survei kepuasan pegawai, secara umum
didominasi oleh pegawai dengan masa kerja
di atas 10 tahun dengan rincian pegawai
dengan masa kerja 11 s.d. 20 tahun
sebanyak 12.000 responden (30,85%) dan
pegawai dengan masa kerja di atas 20 tahun
sebanyak 11.716 pegawai (30,12%).
4. Berdasarkan tingkat pendidikan formal,
dapat diperoleh data responden bahwa
responden didominasi oleh pegawai dengan
tingkat pendidikan sarjana (S1) atau Diploma
IV sebesar 38,14%, selanjutnya tingkat
pendidikan di bawah Diploma III sebesar
31,31%. Responden pegawai dengan
tingkat pendidikan S2/S3 (5.085 pegawai)
hampir sama tingkat partisipasinya dibanding
pegawai dengan latar belakang pendidikan
formal Diploma III (6.796 pegawai).
berdasarkan golongan pegawai, dapat
diperoleh informasi dari 38.894 responden,
terdapat 23.179 pegawai (59,60%) mayoritas
yang berasal dari pegawai dengan ruang
golongan III sedangkan minoritas responden
berasal dari golongan I sebanyak 20 pegawai
(0.05%).
berdasarkan jabatan pegawai, dapat
diperoleh informasi bahwa jumlah responden
secara proporsional didominasi oleh
pelaksana sejumlah 31.296 pegawai
(80,46%) dan terus berkurang proporsinya
sesuai dengan kapasitas jabatan yang
tersedia di Kementerian Keuangan.
berdasarkan unit kerja pegawai yang
bersangkutan, dapat diperoleh informasi
bahwa dari total responden seluruh
Kementerian Keuangan sejumlah 38.894
pegawai, responden didominasi oleh
pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak
sejumlah 17.128 pegawai (44,04%).
Selanjutnya berturut-turut Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sejumlah 7.637 pegawai
(19,64%) dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sejumlah 7.265 pegawai (18,68%).
Kepuasan pegawai merupakan salah satu indikator
dari terpenuhinya harapan dan kebutuhan pegawai.
Kepuasan pegawai merupakan suatu keadaan dimana
keinginan harapan dan kebutuhan pegawai dapat
dipenuhi dengan baik, sementara ketidakpuasan
pegawai merupakan gambaran bahwa apa yang
diinginkan pegawai tidak tersedia dalam pekerjaan
atau lingkungan kerja. Dengan diketahui tingkat
kepuasan pegawai, maka hal tersebut dapat
dijadikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan untuk
merumuskan kebijakan dalam lingkup Kementerian
Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perbaikan
kinerja pegawai secara terus menerus ke arah yang
lebih baik (continuous improvement).
c. Sesuai Target Indikator Kinerja Utama
Pada tahun 2012, target pencapaian Indikator
Kinerja Utama Kementerian Keuangan untuk
Indeks Kepuasan Pegawai diberikan target
minimal pada angka indeks 3, 04.
Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor
tingkat kepuasan untuk keseluruhan Kementerian
Keuangan adalah 3,39 Sementara itu, untuk
masing-masing unit layanan eselon I, berkisar
antara 3,13 di Direktorat Jenderal Anggaran
sampai dengan 3,53 di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai
merasa puas atas terpenuhinya kebutuhan serta
harapannya, namun demikian kualitas pelayanan
tersebut masih perlu ditingkatkan.

15
Program
Manajemen Perubahan
Pada tahun 2012, target pencapaian Indikator Kinerja
Utama Kementerian Keuangan untuk Indeks Kepuasan
Pegawai diberikan target minimal pada angka indeks
3, 04.
Kepuasan pegawai juga dilihat berdasarkan variabel
dan indikatornya. Variabel yang diteliti dalam penelitian
ini meliputi (1) Pandangan terhadap Penugasan/
Pekerjaan, (2) Imbalan, (3) Pengembangan
Kompetensi/Skill Pegawai, (4) Mutasi/Rotasi Pegawai,
(5) Supervisi, dan (6) Rekan Kerja.
Gambar 2 memperlihatkan bahwa skor kepuasan
untuk semua variabel lebih tinggi dari 2,50. Variabel
yang dinilai responden mempunyai nilai tertinggi adalah
Rekan kerja, dengan skor rata-rata 3.66. Setelah
itu disusul oleh Supervisi, dengan skor 3.56 dan
RATA-RATA SKOR PER ESELON I
2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60
Kemenkeu 3.39
Setjen 3.18
DJA 3.13
DJP 3.32
DJBC 3.53
DJPB 3.42
DJKN 3.52
DJPK 3.25
DJPU 3.19
ITJEN 3.38
BAPEPAM LK 3.44
BKF 3.21
BPPK 3.33
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Pekerjaan, dengan skor 3.88. Sementara variabel yang
mendapatkan penilaian skor terendah adalah Mutasi/
Rotasi Pegawai, dengan skor 2,88, dan kemudian
disusul dengan unsur imbalan, dengan skor 3.12. Hal
ini menunjukkan bahwa 2 (dua) variabel yaitu “Mutasi/
Rotasi Pegawai” yang meliputi memadainya kebijakan
pola mutasi/rotasi jabatan, konsistensi penerapan pola
mutasi/rotasi sesuai ketentuan, pengetahuan pegawai
pengelola kepegawaian tentang pola mutasi/rotasi
jabatan, dinilai pegawai relatif lebih rendah dibanding
variabel lainnya.
Gambar 1: Rata-Rata Skor Tingkat Kepuasan

16
RATA-RATA SKOR PER VARIABEL
2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80
Pekerjaan 3.44
imbalan 3.12
Pengembangan Kompetensi/
Skill Pegawai
Kepuasan Pegawai
Secara Keseluruhan
Bekerja di Kementerian
Keuangan
Puas Tidak Puas Cukup Puas
Kesesuaian Bidang
Tugas/Pekerjaan dengan
Keahlian atau Minat
Pegawai
Kesesuaian Jabatan
Saat ini dengan Keahlian,
Pendidikan dan Masa
Kerja yang Dilalui
Kesesuaian Tempat
Penugasan/Kerja
dengan Harapan
Pegawai
3.19
Mutasi/Rotasi Pegawai 2.88
Supervisi 3.56
Rekan kerja 3.66
d. Analisis Data
1. Analisis Statistika Deskriptif
Berdasarkan Gambar 3, 55,55% menyatakan
puas, 23,10% menyatakan cukup puas
dan 12,35% menyatakan tidak puas. Hasil
ini menunjukan bahwa sebagian besar
pegawai sudah puas dengan statusnya
sebagai pegawai Kementerian Keuangan.
Sedangkan tingkat ketidak-kepuasan
pegawai pada indikator “Kesesuaian bidang
tugas/pekerjaan dengan keahlian atau
minat pegawai”, “Kesesuaian jabatan saat
ini dengan keahlian, pendidikan dan masa
kerja yang dilalui”, “Kesesuaian tempat
penugasan/kerja dengan harapan pegawai”
menunjukkan peningkatan pernyataan “tidak
puas” yang signifikan, yakni berturut-turut
sebesar 21,41%, 22,29% dan 20,51%.
32.10%
55.55%
12.35%
30.96%
46.75%
22.29%
27.01%
51.58%
21.41%
30.45%
49.04%
20.51%
Gambar 2 : Skor Variabel Kepuasan Pegawai Kementerian Keuangan RI Tahun 2012
Gambar 3 : Kepuasan Atas Pandangan Terhadap Penugasan atau Pekerjaan Saat Ini

17
Program
Manajemen Perubahan
Terkait ketidakpuasan pegawai pada mutasi/
rotasi, beberapa responden menyebutkan
bahwa tidak berjalannya pola mutasi dapat
menyebabkan efek negatif ketika seorang
pejabat menduduki suatu posisi terlalu lama.
Mutasi hendaknya mempertimbangkan
pengembangan kompetensi pegawai
sehingga dapat mencegah demotivasi
pegawai. Selain itu rotasi antar bagian
juga diperlukan oleh para pegawai untuk
mendapatkan pemahaman secara
menyeluruh terhadap tugas dan fungsi unit
kerja.
Beberapa pegawai juga mengeluhkan
asuransi yang dimiliki pegawai Kementerian
Keuangan. Sampai saat ini asuransi pegawai
ditanggung oleh Askes. Namun demikian
pelayanan yang diberikan oleh Askes dirasa
masih sangat kurang. Rumitnya prosedur
untuk meminta rujukan dari puskesmas
sebelum diterima di rumah sakit membuat
pegawai urung menggunakan fasilitas
Askes. Selain itu, kurang lengkapnya fasilitas
yang bisa ditanggung oleh Askes membuat
para responden beranggapan bahwa
fasilitas Askes tidak banyak membantu.
Beberapa responden menyarankan untuk
menambahkan jumlah premi dari penghasilan
pribadi sehingga fasilitas yang didapat dari
Askes lebih maksimal.
Seperti halnya dalam pandangan pegawai
Kementerian Keuangan secara umum,
indikator tingkat kepuasan pegawai pada
variabel “Kesesuaian bidang tugas/pekerjaan
dengan keahlian atau minat pegawai”,
“Kesesuaian jabatan saat ini dengan keahlian,
pendidikan dan masa kerja yang dilalui”,
“Kesesuaian tempat penugasan/kerja dengan
harapan pegawai”menunjukkan pernyataan
“tidak puas” yang cukup signifikan. Hal ini
salah satunya dipengaruhi oleh rasa tidak
puas pada pola mutasi dan promosi dimana
dirasakan bahwa penerapan pola mutasi
dan promosi yang tidak jelas menyebabkan
cukup banyak posisi yang dinilai tidak sesuai/
tidak memenuhi harapan pegawai.
2. Analisa Biplot
XDJBC
BKF
DJP
DJPB
DJBC
DJKN
Itjen
BPPK
BapepamLK
Pandangan terhadap Penugasan / Pekerjaan Saat ini
Semakin Baik
Pekerjaan
Imbalan
Pengembangan Kompetensi / Skill Pegawai
Mutasi / Rotasi Pegawai
Supervisi
Rekan kerja
0.8
0.3
0.7 0.2
0.2
0.7
0.3 0.8
DJPK
Setjen
DJA DJPU
X34
X32
X35
X31
X2
X36
X33
Gambar 4 : Biplot antar Unit Eselon I dengan Variabel Kepuasan
X33
X34
X32
X36
X2
X35
X31

18
Dalam penelitian ini dua variabel yang
digambarkan keterkaitannya adalah skor
kepuasan pegawai berdasarkan variabel
kepuasan untuk menilai keberhasilan
organisasi dalam memenuhi harapan
pegawainya dan antar unit eselon I yang
disurvei. Keterkaitan antar variabel ini
menunjukkan hubungan positif antar unit
eselon I dan nilai skor kepuasan. Artinya,
semakin dekat posisi dalam gambar atau
semakin kecil sudut diantaranya, maka
unit eselon I tersebut dicirikan dengan skor
yang tinggi dari variabel kepuasan, demikian
sebaliknya.
Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa
semua variabel kepuasan (7 variabel) yaitu
variabel Pandangan terhadap penugasan/
pekerjaan saat ini, variabel Pekerjaan,
variabel Imbalan, variabel Pengembangan
Kompetensi/Skill Pegawai, variabel Mutasi/
Rotasi Pegawai, variabel Supervisi dan
variabel Rekan Kerja mengarah pada satu
arah. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan
yang erat antara variabel kepuasan yang
satu dengan lainnya, contoh seperti indikator
X33 dan X34. Untuk indikator X32, X33, dan
X34 menunjukkan bahwa responden yang
menjawab kelompok sangat puas dan puas
dengan sangat tidak puas dan tidak puas
range-nya besar.
Diperoleh deskripsi bahwa variabel kepuasan
yang paling erat (berdekatan sumbu birunya
antar variabel dalam gambar biplot) adalah
X2, X31 dan X35 yaitu variabel pandangan
terhadap penugasan/pekerjaan saat ini,
variabel pekerjaan dan variabel supervisi.
Meskipun variabel kepuasan lainnya
sebenarnya memiliki korelasi positif dengan
tingkat kepuasan pegawai terhadap kondisi
kerja dan layanan kepegawaian serta
organisasi Kementerian Keuangan RI secara
umum.
3. Analisis Importance Performance Analysis
(IPA)
Diagram IPA
Kepentingan
Kepuasan
4.30
4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
2.6 2.8
x324
x341
x325
x322
x321
x331
x319
x314
x3110
x315 x362
x352
x355 x356 x317
x3111
x312
x354
x353
x361 x363
x323
x351
x313
x311
xxx
x342
x343
3.0 3.2 3.4
3.35
3.6 3.8
Gambar 5 : Importance Performance Analysis – Variabel Kepuasan

19
Program
Manajemen Perubahan
Berdasarkan Diagram IPA diatas, rata-rata
jawaban untuk tingkat “Kepentingan” adalah
4,14. Sedangkan rata-rata jawaban untuk
tingkat “Kepuasan” adalah 3,35, sehingga
dapat dikatakan rata-rata jawaban responden
terhadap tingkat kepentingan lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat kepuasan.
Range nilai untuk tingkat kepuasan
responden pada masing-masing pernyataan
lebih bervariasi dibandingkan dengan range
nilai untuk tingkat kepentingan.
Seperti terlihat dalam diagram, sebagian
besar pernyataan berada pada kuadran
II dan III dan hanya sedikit yang berada di
kuadran I dan IV. Pernyataan-pernyataan
yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan
perbaikan dalam rangka peningkatan
kepuasan pegawai (Kuadran I) adalah
sebagai berikut:
c. Hasil In-depth Interview
Berdasarkan hasil In-depth interview yang
dilakukan sebagai bahan penunjang hasil
survei, secara umum responden menyatakan
kepuasannya terhadap penghasilan yang
diterima. Namun demikian beberapa responden
yang diinterview menyatakan bahwa beban
kerja di Kementerian Keuangan merata. Selain
itu perhitungan beban kerja sebagai indikator
kinerja kurang ideal karena hanya menghitung
berdasarkan lama pekerjaan. Beberapa
responden merasa keahlian atau latar pendidikan
(X321)
(X322)
1
2
Kesesuaian besaran TKPKN dengan kompetensi,
proses dan hasil kerja/output;
Pemenuhan asas keadilan penetapan grading (TKPKN)
antar jabatan yang setara.
mereka tidak sesuai dengan bidang tugas yang
diberikan.
Berdasarkan hasil in-depth interview yang
dilaksanakan oleh tim riset pada lima kota
besar, didapatkan beberapa masukan. Masukan
terbanyak adalah mengenai kejelasan pola mutasi
pegawai. Selama ini pola mutasi dinilai masih
berada dalam area abu-abu, tidak bisa ditebak.
Selain itu, mutasi sebaiknya juga memperhatikan
kalender akademik pelajar, sehingga bagi pegawai
yang memiliki anak usia sekolah tidak terlalu repot
dalam memindahkan sekolah anaknya. Dengan
adanya mutasi yang benar-benar tersistem,
diharapkan pegawai dapat lebih mempersiapkan
segala sesuatunya lebih matang, terutama perihal
tempat tinggal dan pendidikan anak-anak mereka.
Berikutnya, terdapat masukan untuk dilakukan
kenaikan tunjangan, mengingat tunjangan yang
diberikan dirasa belum disesuaikan dengan
tingkat inflasi yang terjadi, terlebih lagi bagi
mereka yang ditempatkan di kota dengan life
cost cukup tinggi. Indikator yang disoroti dalam
variabel imbalan lainnya adalah tentang kebijakan
cuti pegawai. Masukan yang disampaikan, yaitu
untuk cuti bersama sebaiknya tidak dimasukkan
dalam hitungan cuti tahunan. Ini dirasa
memberatkan bagi mereka yang berada jauh dari
home base.
Terkait pengembangan kompetensi/skill pegawai,
salah satu responden yang berlokasi di Batam
mengharapkan adanya percepatan proses
penyebaran informasi karena seringkali informasi
mengenai beasiswa dirasakan lambat.
Pending matters yang masih akan diselesaikan
lebih lanjut dalam kegiatan ini adalah penyusunan
matriks tindak lanjut.
Program
No
Kinerja
%
Survei Kepuasan Pegawai
1
Target Capaian
• Tingkat Kepuasan Pegawai
di Lingkungan Kementerian
Keuangan rata-rata 3,04,
• Tingkat Kepuasan Pegawai
masing-masing unit eselon
I adalah 3,00 kecuali untuk
BKF 3,50
• Tingkat Kepuasan Pegawai di
adalah 3,39
• Tingkat Kepuasan Pegawai masing-
masing unit eselon I adalah:
DJP : 3,32
DJBC: 3,53
DJPB: 3,42
DJKN: 3,52
DJPU: 3,19
DJPK: 3,25
DJA: 3,13
ITJEN: 3,38
SETJEN : 3,18
Bapepam LK : 3,44
BKF : 3,21
BPPK : 3,33
• Waktu pelaksanaan survei terbatas
untuk jumlah pegawai Kementerian
Keuangan yang sangat banyak
• Kendala sistem IT yang sempat
down ketika diakses oleh banyak
pengguna (users)
111,5 %
110,6%
117,6%
114%
117,33%
106,33%
108,33%
104,33%
112,67%
106%
114,67%
91,71%
111%
Hambatan
Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat

20
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN
BAB 2

21
Program Penataan Peraturan
Perundang undangan
Pada tahun 2012, telah dilaksanakan kegiatan penataan
peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan
agar proses penyusunan peraturan perudang-undangan/
kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Kemenkeu di unit-unit eselon I sedari awal telah melibatkan
Biro Hukum, baik pada tahap perencanaan, pembahasan,
pemrosesan, penetapan, pemublikasian hingga verifikasi
atas peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka identifikasi, review, dan verifikasi peraturan
perundang-undangan pada tahun 2012, Biro Hukum telah
melaksanakan langkah-langkah berikut:
1. Melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor: S-2881/
SJ/2012 tanggal 26 Desember 2012, telah dimintakan
kepada seluruh pimpinan unit eselon I untuk membuat
dan menyampaikan daftar rencana penyusunan
peraturan-perundang-undangan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun kepada Menteri Keuangan melalui
Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro
Hukum. Penyusunan rencana tersebut, kemudian
dibakukan dalam Pasal 41
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian
Keuangan (“PMK 123/2012”), yang ditetapkan pada
tanggal 19 Juli 2012.
2. Biro Hukum juga telah membangun dan mengelola
aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Peraturan
Perundang-undangan (“Simponi”) yang digunakan
dalam rangka monitoring proses penyelesaian
peraturan perundang-undangan di lingkungan
Kemenkeu.
Dalam Aplikasi Simponi tersebut dicantumkan
keterangan menyangkut:
a. Nama peraturan;
b. Dasar hukum;
c. Target penyelesaian,
d. Unit yang bertanggung jawab; dan
e. Status/tindak lanjut.
Adapun Matriks Program Perencanaan Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan (Rancangan
Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,
dan/atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan)
selama tahun 2012 yang terdapat dalam aplikasi
Simponi adalah sebagaimana terlampir.
Mengenai penyusunan peta peraturan perundang-
undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron pada
tahun 2012. Peta peraturan perundang-undangan
pada prinsipnya termuat dalam aplikasi Simponi
yang diantaranya mencantumkan status/tindak lanjut
peraturan perundang-undangan. Bagian status
tersebut berisi penjelasan dan kronologis penyusunan
masing-masing peraturan perundang-undangan
sejak mulai perencanaan hingga penetapan. Dengan
demikian, dari Simponi tersebut dapat diidentifikasi
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis
dan perlu dilakukan pembahasan dengan unit terkait.
Mengenai pelaksanaan regulasi dan deregulasi
peraturan perundang-undangan pada tahun 2012,
Sesuai ketentuan Pasal 632
PMK 184/2010, Biro
Hukum melakukan pengelolaan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (“SJDIH”) melalui
website www.sjdih.depkeu.go.id. Situs tersebut
mempublikasikan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan tugas Kemenkeu.
Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dilihat dari website tersebut
sebagaimana data hardcopy pada matriks terlampir.
Dalam melaksanakan proses kegiatan Penataan Peraturan
Perundangan-undangan, dapat diidentifikasi beberapa
kendala, yaitu:
a. kendala dalam mendapatkan hard copy/soft copy
Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang sudah
ditetapkan dari unit terkait, antara lain karena dianggap
bersifat rahasia;
b. belum sempurnanya aplikasi Simponi, mengingat
aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba dan
masih perlu penyempurnaan lebih lanjut;
c. terbatasnya Sumber Daya Manusia Biro Hukum,
khususnya untuk mengelola bidang IT;
d. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
yang penyusunannya tidak melibatkan Biro Hukum,
sehingga tidak dapat secara cepat teridentifikasi oleh
Biro Hukum.

22
PROGRAM PENATAAN
DAN PENGUATAN
ORGANISASI
BAB 3

23
Program Penataan dan
Penguatan Organisasi

24
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa tugas
dan fungsi Kementerian Keuangan merupakan salah satu
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Kementerian
Keuangan tidak dapat dibubarkan tanpa persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menandakan
bahwa kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Kementerian
Keuangan sangat penting dan strategis.
Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, disebutkan
bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan
kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Tugas Kementerian Keuangan sangat berat dan
mengemban banyak peraturan perundang-undangan,
antara lain Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan
Negara, Perbendaharaan Negara, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Pasar Modal, Kekayaan Negara,
Perasuransian, Dana Pensiun, Piutang Negara, Lelang,
Perimbangan Keuangan, Otonomi Daerah, Utang Negara,
SUKUK, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Menteri Keuangan.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, tugas yang dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan merupakan salah satu tugas yang
tidak diserahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah.
Tugas-tugas Kementerian Keuangan utamanya meliputi
optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi pengelolaan
pembiayaan anggaran, optimalisasi pengelolaan dan
penilaian kekayaan negara, efisiensi dan efektivitas belanja
negara, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, kesinambungan kebijakan
fiskal, sistem pelaksanaan anggaran yang baik dan
sistem penyusunan laporan keuangan yang memadai,
menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien,
sehat, kompetitif dan melindungi kepentingan rakyat, serta
mewujudkan keuangan yang mandiri. Pelaksanaan tugas-
tugas tersebut semakin hari semakin bertambah dinamis,
berat dan kompleks serta setiap kebijakan yang diambil
oleh Kementerian Keuangan akan sangat berpengaruh
terhadap perekonomian, perdagangan, dan sosial.
Tugas-tugas tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam
Strategy Map Balance Score Card, dijabarkan dalam
6 (enam) sasaran strategis yang meliputi pendapatan
negara yang optimal, pelaksanaan belanja yang optimal,
pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal, utilisasi
kekayaan negara yang optimal, pertanggungjawaban yang
transparan dan akuntabel, dan industri pasar modal dan
jasa keuangan non-bank yang stabil, tahan uji, dan likuid.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan yang berat dan kompleks tersebut, dibutuhkan
organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang efektif, efisien,
responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing,
independen, one stop service, built in control, dan/atau
check and balances, adaptif, dan mampu mendukung
dan mentrasformasikan tugas yang diembannya dan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Organisasi Kementerian Keuangan merupakan organisasi
yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi
vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada
tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, bahkan
kelurahan. Kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan
karakteristik Kementerian Keuangan tersebut menjadikan
organisasi Kementerian Keuangan sangat dinamis dan
memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap
dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik
sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.
Untuk itu, dibutuhkan organisasi dan sistem
ketatalaksanaan yang secara cepat mampu mengantisipasi
perubahan lingkungan agar dapat mendukung terwujudnya
tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang efektif,
efisien, profesional, produktif, transformatif, serta sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan
penataan organisasi secara berkesinambungan.
Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan
mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan baik pada
kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis
yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan,
akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built
in control, dan/atau check and balances, sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan
masyarakat, dan kemajuan teknologi.
Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
didasarkan pada landasan hukum diantaranya sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Departemen Keuangan;
1. PENATAAN ORGANISASI

25
5. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Prosedur, Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi
Organisasi Pemerintahan;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 108 Tahun 1995 tentang Teknik
Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi
Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009
tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan
Departemen Keuangan.
Kegiatan penataan organisasi merupakan kegiatan
strategis yang harus dilakukan secara hati-hati, konseptual,
dan komprehensif untuk kepentingan Kementerian
Keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Depertemen
Keuangan, kegiatan penataan organisasi secara garis
besar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data (termasuk usulan dari unit-unit di
lingkungan Kementerian Keuangan);
2. Analisis/telaahan;
3. Pembahasan internal Kemenkeu (dengan unit-unit
eselon I terkait) dan penyiapan naskah akademis yang
menjelaskan tentang latar belakang, kondisi yang
dihadapi, dan perbandingan antara struktur organsasi
existing dengan struktur organisasi usulan, RPMK
mengenai organisasi dan tata kerja, dan dokumen
pendukung lainnya;
4. Usulan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN dan RB);
5. Pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB
(bersama Sekretariat Kabinet apabila penataan
organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan
Peraturan Presiden);
6. Persetujuan dan Penetapan Peraturan Menteri
Keuangan berdasarkan persetujuan Menteri PAN
dan RB dan berdasarkan persetujuan Presiden/
ditetapkannya Perpres (apabila penataan organisasi
yang dilakukan berdampak pada perubahan Perpres).
Kajian yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan dalam setiap pelaksanaan program
penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang berlaku
secara akademis, universal, dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, namun demikian penataan organisasi
Kementerian Keuangan sangat ditentukan oleh kebijakan
strategis yang digariskan oleh pimpinan Kementerian
Keuangan dan kebijakan nasional yang digariskan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Program penataan/modernisasi organisasi Kementerian
Keuangan yang telah diagendakan sebelumnya dan
diproses oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pada
tahun 2012 antara lain sebagai berikut:
1. Pembentukan KPP WP Besar Pertambangan, KPP
Khusus Migas, dan KPP Badan Usaha Milik Negara
Dua.
Potensi penerimaan Negara dari sektor perpajakan
di bidang usaha pertambangan, minyak, dan gas
bumi relatif besar. Untuk itu, dipandang perlu untuk
menangani secara khusus aspek perpajakan di bidang
usaha pertambangan, minyak, dan gas bumi dengan
membentuk KPP WP Besar Pertambangan dan KPP
Khusus Migas. Selain itu pada saat ini KPP yang
mengadministrasikan WP Perusahaan Negara/BUMN
memiliki beban kerja relatif tinggi, untuk itu perlu
dilakukan pemecahan/penataan pengadministrasian
wajib pajak pada KPP Badan Usaha Milik Negara
menjadi KPP BUMN Satu dan KPP BUMN Dua.
Pembentukan KPP WP Besar Pertambangan, KPP
Khusus Migas, dan KPP Badan Usaha Milik Negara
Dua dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan pelayanan, penyuluhan,
pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak;
b. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan
penerimaan pajak;
c. meningkatkan tertib pengadministrasian Wajib
Pajak khususnya di sektor minyak dan gas bumi;
d. meningkatkan keahlian petugas pajak di sektor
pertambangan, minyak dan gas bumi; dan
e. pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi
yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi.
2. Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data dan
Dokumentasi Perpajakan (KPDDP) di Jambi.
Pembentukan KPDDP di Jambi merupakan kelanjutan
dari program modernisasi administrasi perpajakan
yang telah dikomunikasikan dan diagendakan bersama
dengan Kementerian PAN dan RB (tahun 2007 telah
dibentuk PPDDP di Jakarta dan tahun 2011 telah
dibentuk KPDDP di Makassar). Pembentukan KPDDP
Jambi ditujukan dalam rangka:
a. meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan
keamanan data dan dokumen perpajakan melalui
pemanfaatan teknologi informasi;
b. meningkatkan fungsi check and balances dan
meminimalisir penyalahgunaan wewenang; dan
c. memfokuskan kantor pelayanan pada tugas
teknis pelayanan dalam rangka meningkatkan
pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

26
3. Pembentukan UPT Kantor Layanan Informasi dan
Pengaduan (KLIP).
Pembentukan KLIP ditujukan dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan penyuluhan perpajakan
serta pemahaman peraturan dan kepatuhan Wajib
Pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan
penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain
itu pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak melalui Contact Center juga akan menjadi
masukan/umpan balik bagi pengambilan kebijakan di
lingkungan Ditjen Pajak. Unit ini berlokasi di Jakarta
dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Sejak tahun
2007 Ditjen Pajak telah melaksanakan pilot project
Unit Inbound Call Center (Kring Pajak 500200) yang
melayani permintaan informasi perpajakan dan
penanganan keluhan dan pilot project Unit Outbound
Call Center yang menangani pemberian himbauan
kepada WP sejak tahun 2009. Kedua program
tersebut menjadi dasar pembentukan KLIP dimaksud.
4. Modernisasi Seluruh Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Kepabenan dan Cukai (KPPBC) dan
Pembentukan KPPBC Tipe Pratama Nanga Badau.
Pada prinsipnya merupakan Tahapan Modernisasi
Kepabeanan dan Cukai yang telah dimulai sejak tahun
2007, antara lain ditujukan untuk:
a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna
jasa kepabeanan dan cukai dengan
mengimplementasikan cara kerja yang cepat,
efisien, transparan dan responsif;
b. mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai
fasilitator perdagangan (Trade Facilitator),
dukungan industri (Industrial Assistance),
pelindung masyarakat (Community Protector),
dan penghimpun penerimaan (Revenue Collector);
dan
c. untuk meningkatkan efektivitas dan citra
organisasi.
Pada tahun 2012 dilakukan modernisasi pada seluruh
KPPBC yang belum modern yaitu sejumlah 76 kantor
sebagai berikut:
a. KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya
Pabean B (2 kantor);
b. KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC Tipe Madya
Pabean C (23 kantor, termasuk KPPBC Manado);
dan
c. KPPBC Tipe B (kecuali KPPBC Manado)
menjadi KPPBC Tipe Pratama (51 kantor).
Sedangkan mengenai pembentukan KPPBC Tipe
Pratama Nanga Badau (semula non eselon) mengingat
pertimbangan antara lain sebagai berikut:
a. Saat ini berbentuk Pos Bantu (non eselon)
dibawah KPPBC Entikong (20 jam perjalanan
darat);
b. Lokasi berbatasan dengan Serawak, Malaysia
sebagai akses/pintu masuk perdagangan antar
negara; dan
c. Saat ini Pos Bantu Nanga Badau telah melayani
kegiatan eksport-import dan kecenderungan
terhadap kegiatan tersebut semakin meningkat.
5. Optimalisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Untuk Melaksanakan Tugas di Bidang Penganggaran
dan Perimbangan Keuangan di Daerah.
Optimalisasi Kanwil DJPB untuk melaksanakan tugas
di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan
di daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan menciptakan one stop
services layanan Kementerian Keuangan di bidang
pengelolaan keuangan kepada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah dan upaya meningkatkan
pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan serta
optimalisasi pengelolaan keuangan di daerah.
6. Perubahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Khusus Jakarta VI menjadi KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah dan Pembentukan KPPN Khusus
Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, KPPN Jakarta
VI, dan KPPN Jakarta VII.
Penataan organisasi pada KPPN dimaksud
dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan
perbendaharaan sesuai dengan karakteristik masing-
masing KPPN dan mendekatkan diri dengan Satker
dan keseimbangan beban kerja. Penataan organisasi
KPPN yang dilakukan meliputi:
a. Penggabungan Seksi Pencairan Dana I dan Seksi
Pencarian Dana II menjadi Seksi Pencairan Dana;
b. Pembentukan Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas
di bidang pembinaan dan bimbingan teknis
pengelolaan perbendaharaan, customer service,
helpdesk, kepatuhan internal, dan pengelolaan
risiko.
c. Peleburan/likuidasi 3 KPPN, yaitu KPPN Sungai
Liat dilebur ke KPPN Pangkal Pinang, KPPN
Ranai dilebur ke KPPN Tanjung Pinang, dan
KPPN Soasio dilebur ke KPPN Ternate;
d. Pembentukan 3 KPPN baru, yaitu KPPN Khusus
Penerimaan, KPPN Tipe A1 Jakarta VI (Jakarta
Barat), dan KPPN Tipe A1 Jakarta VII (Jakarta
Utara); dan
e. Penyesuaian tipologi 23 KPPN Tipe A2 menjadi
KPPN Tipe A1.
7. Penataan Organisasi Instansi Vertikal Ditjen Kekayaan
Negara.
Penataan organisasi di lingkungan instansi vertikal
Ditjen Kekayaan Negara yang dilakukan meliputi:
a. peleburan seksi pada Bidang Penilaian, Bidang
Piutang Negara, dan Bidang Lelang pada Kanwil
DJKN (mengurangi 3 Seksi pada setiap Kanwil),
yang meliputi:
1) Penggabungan Seksi Penilaian SDM, Seksi
Penilaian Properti, dan Seksi Penilaian Properti
Khusus dan Usaha menjadi Seksi Penilaian I
dan Seksi Penilaian II;
2) Penggabungan Seksi Piutang Negara I, Seksi
Piutang Negara II, dan Seksi Piutang Negara
III menjadi Seksi Piutang Negara I dan Seksi
Piutang Negara II;
3) Penggabungan Seksi Bimbingan Lelang
I, Seksi Bimbingan Lelang II, dan Seksi
Bimbingan Lelang III menjadi Seksi Bimbingan
Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II.

27
b. likuidasi/peleburan 4 Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) yang meliputi KPKNL
Binjai dilebur ke KPKNL Medan, KPKNL Tanjung
Pinang dilebur ke KPKNL Batam, dan KPKNL
Bantul dan KPKNL Sleman dilebur ke KPKNL
Yogyakarta;
c. pembentukan 1 unit baru setingkat eselon
IV pada masing-masing KPKNL yaitu Seksi
Pengendalian Internal.
8. Pembakuan Tugas dan Fungsi di Bidang Kepatuhan
Internal, Pengelolaan Kinerja, dan Pengelolaan Risiko
Pada Seluruh Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan
internal, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan risiko
ditujukan dalam rangka menjamin quality assurance,
meminimalisir dan mengantisipasi penyimpangan,
serta meningkatkan kinerja organisasi secara
keseluruhan. Pembakuan tugas dan fungsi dimaksud
dilakukan pada seluruh Instansi Vertikal dan Unit
Pelaksana Teknis baik dengan membentuk unit
tersendiri maupun dengan melekatkan tugas tersebut
pada unit organisasi yang telah ada sesuai dengan
beban kerja, kompleksitas, dan besaran organisasi.
9. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada
Setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

Pembentukan ULP pada setiap unit eselon I
dilakukan dalam rangka optimalisasi, efisiensi,
efektifitas, dan proses pengadaan barang dan
jasa yang terpadu, serta untuk mewujudkan good
governance di lingkungan Kementerian Keuangan, dan
menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan. Pada setiap
unit eselon I tugas dan fungsi unit layanan pengadaan
dilaksanakan oleh salah satu unit pada Sekretariat unit
eselon I (Bagian Perlengkapan/Bagian Umum). ULP
pada setiap unit eselon I dapat menetapkan penyedia
barang/jasa untuk:
a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
atau
b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling
tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
Rupiah).
10. Pengaturan Mengenai Perwakilan Kementerian
Keuangan, Sekretariat Kementerian Keuangan, dan
Pengelolaan Gedung Keuangan Negara.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-
BMN) telah dibentuk lima KPTIK-BMN di Medan,
Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
KPTIK-BMN dimaksud pada awalnya diusulkan
bernama Sekretariat Perwakilan Keuangan Negara
yang merupakan pemberdayaan Kepala Rumah
Tangga Gedung Keuangan Negara yang memiliki
tugas antara lain pengelolaan GKN/asset, protokoler,
Humas, Bankum, IT, dan LPSE di daerah. Dalam PMK
Nomor 53/PMK.01/2011, tugas Kantor Pengelolaan
TIK dan BMN tidak meliputi tugas kesekretariatan dan
supporting kepada Kepala Perwakilan Kementerian,
namun demikian tugas-tugas tersebut diatur secara
khusus dalam uraian jabatan dan dalam Keputusan
Menteri Keuangan tersendiri mengenai penugasan
kepada Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN
untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dan
supporting kepada Kepala Perwakilan Kementerian
(Sekretariat Perwakilan Kementerian).
Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan bersama dengan unit-unit terkait
melakukan revisi/perubahan terhadap KMK Nomor
124/KMK.01/1983 mengenai Kepala Perwakilan
Kementerian dan Kepala Rumah Tangga Gedung
Keuangan Negara di Daerah yang saat ini dinilai
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam revisi dimaksud
diatur mengenai Sekretariat Perwakilan Kementerian
Keuangan dan penunjukan Kepala Kantor Pengelolaan
TIK dan BMN sebagai Sekretariat Perwakilan
Pada akhir tahun 2012 telah dilakukan pula
inventarisasi terhadap usulan penataan organisasi
dari beberapa unit eselon I yang akan menjadi target/
program penataan organisasi tahun 2013. Hal
ini dilakukan sedini mungkin dalam rangka untuk
mengharmonisasikan usulan penataan organisasi
dari seluruh unit eselon I agar dapat lebih konseptual,
terarah, dan komprehensif.
Hasil/output yang dihasilkan dari program penataan
organsiasi/modernisasi kantor adalah ditetapkannya
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan
organisasi/modernisasi kantor dimaksud. Adapun
PMK dibidang organisasi yang ditetapkan pada tahun
2012 antara lain meliputi:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/
PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak;
PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/
PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

28
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;
PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/
PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan;
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data Eksternal;
PMK.01/2012 Peraturan Menteri Keuangan
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan
Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal
Pajak;
PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/
KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/
KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1101/
KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan
Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan;
Pengadaan Direktorat Jenderal Anggaran
Pengadaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan;
Pengadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pengadaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pengadaan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan;
Pengadaan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang Kementerian Keuangan;
Pengadaan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan;
Pengadaan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan;
Pengadaan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan;
Pengadaan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian Keuangan;
KMK.01/2012 tentang Perwakilan Kementerian
Keuangan, Sekretariat Perwakilan Kementerian
Keuangan, dan Pengelolaan Gedung Keuangan
Negara.
Selain melakukan program penataan organisasi/
modernisasi kantor, Kementerian Keuangan juga
melakukan pengembangan jabatan fungsional yang
secara garis besar ditujukan untuk mengembangkan
profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta
meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi
pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan.
Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan
Kementerian Keuangan dilakukan melalui
pembentukan jabatan fungsional Kementerian
Keuangan, yaitu jabatan-jabatan profesional di
bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;
penyempurnaan jabatan fungsional Kementerian
Keuangan yang telah ada; dan penggunaan jabatan
fungsional K/L lain yang dibutuhkan oleh unit
organisasi Kementerian Keuangan.
Dalam rangka pengembangan jabatan fungsional di
lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan
identifikasi dan roadshow ke seluruh unit eselon I

29
untuk mendapat masukan mengenai jabatan
fungsional yang dapat dibentuk di Kementerian
Keuangan dan jabatan fungsional K/L lain yang dapat
digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana
terlampir. Selain itu untuk memberikan pemahaman
yang sama dan memberikan panduan dalam
melakukan pengembangan jabatan fungsional telah
dilakukan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Pengembangan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam melaksanakan program penataan organisasi/
modernisasi kantor dan pengembangan jabatan
fungsional ditemui beberapa tantangan dan kendala
antara lain adalah organisasi kementerian keuangan
yang relatif besar, kompleks, dan dinamis, serta
program penataan organisasi/modernisasi kantor
dan pengembangan jabatan fungsional juga sangat
tergantung pada kebijakan nasional yang digariskan
oleh Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN. Untuk itu
diperlukan kajian yang komprehensif dan koordinasi
yang intensif baik internal Kementerian Keuangan
maupun dengan instansi lain di luar Kementerian
Keuangan.
MASUKAN UNTUK BIDANG PENGUATAN PENGAWAS
Dalam rangka menjamin quality assurance, meminimalisir
dan mengantisipasi penyimpangan, serta meningkatkan
kinerja organisasi secara keseluruhan, Kementerian
Keuangan melakukan penguatan pengawasan melalui
pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di
bidang kepatuhan internal pada seluruh unit di lingkungan
Pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang
kepatuhan internal dilakukan dalam rangka pelaksanaan
lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
penerapan SPIP dilaksanakan dengan konsep 3 lines of
defense, sebagai berikut:
Pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang
kepatuhan internal tersebut merupakan kelanjutan dari
penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/
KMK.09/2011 Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern
di Lingkungan Kementerian Keuangan, dimana untuk tahun
2012 telah dilakukan pada seluruh Instansi Vertikal dan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Keuangan
baik dengan membentuk unit tersendiri maupun dengan
melekatkan tugas tersebut pada unit organisasi yang
telah ada sesuai dengan beban kerja, kompleksitas, dan
besaran organisasi. Sedangkan untuk level Kantor Pusat,
saat ini rencana pembentukan unit/pembakuan tugas dan
fungsi di bidang kepatuhan internal telah diusulkan kepada
Kementerian PAN-RB untuk mendapat persetujuan terlebih
dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
bahwa penyelenggara (institusi penyelenggara negara yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, termasuk Kementerian Keuangan)
berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan
indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.
Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat/publik merupakan salah satu tugas penting
dan strategis dari setiap instansi pemerintah. Kantor
pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
unit organisasi yang bertugas memberikan pelayanan
harus selalu berupaya melakukan perbaikan dan
PENERAPAN SPIP
Unit Operasional
MONITORING
Unit Kontrol Intern
INTERNAL AUDIT
Inspektorat Jenderal
Konsep 3 Lines of Defense:
Unit operasional (manajemen)
harus menerapkan pengendalian
intern sepanjang waktu.
Unit kontrol Intern
membantu manajemen pada
setiap level organisasi dengan
melakukan monitoring atas
penerapan pengendalian intern.
Internal audit
melakukan validasi/evaluasi
penerapan pengendalian intern
secara sampling.
2. KANTOR PELAYANAN
PERCONTOHAN (KPPc)

30
peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Program reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya
untuk memberdayakan semua Sumber Daya Manusia
(SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan dengan cara
mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-
set), dan manajemen kinerja sehingga kualitas pelayanan
publik selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan
masyarakat.
Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan
publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor
pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima
maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan
penilaian terhadap Kantor-kantor Pelayanan Percontohan
(KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan yang
diselenggarakan setiap tahun. Evaluasi kinerja dengan
cara melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran
kinerja yang obyektif dari kantor pelayanan dan pemberian
stimulus atau motivasi berupa penghargaan merupakan
salah satu langkah strategis dalam mendorong upaya
perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Maksud diadakannya kegiatan Penilaian KPPc Kementerian
Keuangan adalah:
1. membangun semangat dan mendorong
kreativitas kantor pelayanan;
2. menumbuhkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:
1. mendorong dan memotivasi kantor-kantor
pelayanan/pengawasan dalam upaya
mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
kinerja pelayanan publik;
2. menumbuhkan komitmen bagi kantor-kantor
pelayanan/pengawasan untuk secara konsisten
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja
pelayanan publik;
3. menciptakan role model (model kantor pelayanan)
yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung
jawab, serta dapat dicontoh oleh kantor
pelayanan/pengawasan lain agar berkreasi dalam
memberikan pelayanan;
4. menjadi feed back (umpan balik) dan kerangka
acuan bagi seluruh jajaran Pimpinan Kementerian
Keuangan dalam menentukan berbagai kebijakan
untuk kemajuan Kementerian Keuangan.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penilaian KPPc di
lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012 adalah:
KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian
Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 151/KMK.01/2012; dan
KM.1/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai
Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2012.
Kegiatan penilaian KPPc dilakukan oleh Tim Penilai dengan
cara:
a. melakukan observasi secara langsung dengan
mengidentifikasi semua komponen pelayanan
yang dinilai sekaligus melakukan assesment
terhadap kinerja pelayanan dengan menggunakan
instrumen formulir kinerja pelayanan publik sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
275/KMK.01/2010 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
151/KMK.01/2012;
b. melakukan wawancara mendalam dengan
pimpinan dan staf pada kantor pelayanan/
pengawasan bersangkutan dan pihak lain yang
memiliki keterkaitan;
c. mencari data/informasi sekunder baik berupa
pendapat, laporan, pengaduan, dan temuan
lainnya;
Selain itu, Tim Penilai dengan dibantu oleh Sekretariat
melakukan survei kepuasan pelayanan dengan
menyebarkan kuesioner kepada masyarakat/pihak
pengguna pelayanan yang diisi secara langsung oleh
responden (pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/
IKM).
Instrumen penilaian yang digunakan dalam kegiatan
KPPc Tahun 2012 berdasarkan pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/
KMK.01/2012, terdiri atas Formulir Kinerja Pelayanan
Publik dan Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Komponen pelayanan yang dijadikan parameter penilaian
serta pembobotannya dalam formulir kinerja pelayanan
publik meliputi: visi dan misi, motto, janji layanan, dan
nilai-nilai Kementerian Keuangan (bobot 10%), sistem dan
prosedur (bobot 35%), sumber daya manusia (bobot 35%),
serta sarana dan prasarana (bobot 20%).
Bobot keseluruhan untuk penilaian kinerja pelayanan publik
adalah 60%, sedangkan bobot untuk pengukuran IKM
adalah 40%. Adapun rumus untuk menghitung total nilai
akhir dalam penilaian KPPc ini adalah sebagai berikut:
Total nilai akhir = (60% x Jumlah Nilai Tim Kerja) + (40% x
nilai IKM)
Peserta penilaian KPPc tahun 2012 terdiri dari 12 kantor
pelayanan, dimana masing-masing unit eselon I (DJP,
DJBC, DJPB, dan DJKN) mengusulkan 3 (tiga) kantor
pelayanan, yaitu:
a. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal
Pajak
- KPP Wajib Pajak Besar Tiga
- KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
- KPP Pratama Ciamis
b. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
- KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta
- KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta
- KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak
c. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

31
Adapun Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik
Kementerian Keuangan Tahun 2012 sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
334/KMK.01/2012 adalah:
• Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga
• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta
• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pontianak
• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banda Aceh
Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian
Keuangan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan
perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat
sebagaimana disebutkan sebelumnya, perlu dilakukan
penataan organisasi yang hati-hati dan tepat sekaligus
melakukan monitoring dan evaluasi organisasi secara
intensif dan berkelanjutan. Untuk dapat melakukan
penataan organisasi yang hati-hati dan tepat tentunya
harus didukung dengan ketersediaan data mengenai
efektivitas dan efisiensi organisasi yang lengkap dan
komprehensif yang dapat diperoleh salah satunya dengan
cara melakukan analisis beban kerja (ABK) yang dilakukan
secara cermat, menyeluruh terhadap semua produk/
kegiatan, tidak ada produk/kegiatan yang dihitung dua
kali atau lebih, menggunakan waktu kerja efektif, fairness/
jujur, serta berkelanjutan untuk mendapatkan standar
norma waktu. Dengan demikian, hasil analisis beban kerja
merupakan salah satu bahan masukan dalam rangka
penataan organisasi Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan
sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1992. Pada
tahun 1995, ditetapkan pedoman mengenai pelaksanaan
ABK dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/
KMK.01/1995. Pada waktu itu analisis beban kerja yang
dilakukan masih secara parsial, sesuai dengan kebutuhan
unit organisasi tertentu dan belum dilakukan secara
komprehensif. Pengukuran beban kerja yang dilakukan
pada saat itu hanya pada 1 (satu) unit eselon I tertentu dan
selalu berganti unit eselon I pada tiap tahunnya sehingga
belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan
beban kerja Kementerian Keuangan secara menyeluruh.
Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, dilakukan
pula penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 26/KMK.01/1995 mengenai pedoman
ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/
PMK.01/2006 yang mengamanatkan setiap unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan
- KPPN Pontianak
- KPPN Sidoarjo
- KPPN Surakarta
d. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
- KPKNL Banda Aceh
- KPKNL Surabaya
- KPKNL Banjarmasin
Berdasarkan hasil penilaian dan sidang pleno tim penilai
pada tanggal 4 Oktober 2012 ditetapkan sebagai berikut:
1. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak,
yaitu:
a. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Tiga dengan nilai keseluruhan 91.21, sebagai
Peringkat Pertama
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Menteng Satu dengan nilai keseluruhan
86.23, sebagai Peringkat Kedua
c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis
dengan nilai keseluruhan 78.60, sebagai
Peringkat Ketiga
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta
Peringkat Pertama
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta dengan
nilai keseluruhan 87.27, sebagai Peringkat
Kedua
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak
Peringkat Ketiga
3. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pontianak dengan nilai keseluruhan 91.04,
sebagai Peringkat Pertama
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Sidoarjo dengan nilai keseluruhan 88.78,
sebagai Peringkat Kedua
c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Surakarta dengan nilai keseluruhan 84.89,
sebagai Peringkat Ketiga
4. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Banda Aceh dengan nilai keseluruhan
90.21, sebagai Peringkat Pertama
b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Surabaya dengan nilai keseluruhan
88.11, sebagai Peringkat Kedua
c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Banjarmasin dengan nilai keseluruhan
84.44, sebagai Peringkat Ketiga
3. ANALISIS BEBAN KERJA

32
ABK secara terus menerus dan berkesinambungan.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 55/KMK.01/2012 tentang Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2012, salah satu kegiatan dalam Program
Reformasi Birokrasi Tahun 2012 adalah analisis beban kerja
yang melaksanakan pengukuran beban kerja Kementerian
Keuangan. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan
kepada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Pusat pada akhir tahun.
Suatu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan
analisis beban kerja adalah adanya standar norma waktu,
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis pelaksanaan
ABK dengan data series minimal tiga tahun secara
berturut-turut. Kegiatan ABK yang telah dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan selama 5 (lima) tahun secara terus
menerus, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun
2012, telah dilakukan analisis lanjutan dan pembahasan
yang intensif sehingga menghasilkan draft standar norma
waktu.
Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah
untuk memperoleh informasi tentang jumlah beban
kerja organisasi, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah
kelebihan/kekurangan pegawai, efisiensi dan prestasi
kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan, serta
pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas
aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja
meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh
unit organisasi eselon I. Selain itu, dari hasil analisis beban
kerja dapat diketahui tugas dan fungsi apa yang sudah
optimal dilaksanakan oleh suatu organisasi serta tugas dan
fungsi apa yang belum optimal sehingga dapat ditingkatkan
pada waktu yang akan datang.
Hasil Analisis Beban Kerja dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Bahan masukan penataan/penyempurnaan
struktur organisasi.
2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja
unit.
3. Bahan masukan penyempurnaan sistem dan
prosedur kerja.
4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.
5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil
sesuai dengan beban kerja organisasi.
6. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan
ke unit yang kekurangan.
7. Program promosi pegawai.
8. Bahan masukan penyempurnaan program diklat.
Selain itu, mulai tahun 2011 Kementerian PAN dan RB
membuat kebijakan bahwa salah satu persyaratan untuk
dikecualikan dari moratorium pengangkatan CPNS adalah
bahwa usulan formasi pegawai pada setiap Kementerian/
Lembaga Pemerintah harus berdasarkan hasil perhitungan
analisis beban kerja.
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ABK meliputi seluruh unit eselon I,
kantor pusat maupun instansi vertikal serta Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses
kegiatan Analisis Beban Kerja dimulai dari:
a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis
dengan seluruh unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang dilakukan pada
bulan Januari;
b. pengumpulan data dan uji petik pada beberapa
Kantor Vertikal, dilaksanakan pada bulan Februari
dan Maret;
c. pengolahan data, dilaksanakan pada bulan Maret
dan April;
d. presentasi, dilaksanakan pada bulan Mei;
e. penyusunan standar norma waktu, dilaksanakan
pada bulan Juni – September;
f. pemberian rekomendasi dan penetapan standar
norma waktu, dilaksanakan pada bulan Oktober –
Desember;
g. penyusunan laporan ABK, dilaksanakan pada
bulan November - Desember.
Pelaksanaan ABK tahun anggaran 2012 merupakan tahun
kelima pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan
dimana kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh pada:
a. dua belas kantor pusat unit organisasi Eselon I;
b. seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; serta
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Output
a. Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Analisis Beban Kerja
menghasilkan suatu laporan Analisis Beban Kerja
Kementerian Keuangan yang berisi capaian kegiatan
pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada 12 (dua
belas) unit eselon I Kantor Pusat dan seluruh unit
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara. Hasil analisis beban kerja
Kementerian Keuangan ini menunjukkan bahwa
Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak
89.341.710,59 orang jam dengan rincian seperti pada
tabel pada halaman berikut:

annualreporttrbp-2012.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to annualreporttrbp-2012.pdf

Similar to annualreporttrbp-2012.pdf (20)

annualreporttrbp-2012.pdf