SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU
(SMART) ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L)
(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011)
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 7 Desember 2015
I. Latar Belakang
I.1. Landasan Hukum
Penyusunan RKA-K/L
1.2. Kondisi Umum Anggaran
Belanja K/L
II. “SMART” Atas Pelaksanaan
RKA-K/L
III. Hal-hal Yang Perlu Mendapat
Perhatian
OUTLINE
I. LATAR BELAKANG
3
S
UU NO 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP 90 /2010 tentang Tata Cara
Penyusunan RKA-K/L, mengamanatkan bahwa:
1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran (PA):
 wajib menyusun RKAKL dan harus menggunakan penganggaran berbasis
kinerja (PBK).
 Melakukan pengukuan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Kementerian Keuangan:
 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan RKAKL diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan *).
 Dalam rangka penyusunan RKAKL, menetapkan pagu anggaran K/L dengan
berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja KL dan
memperhatikan hasil evaluasi Kinera K/L.
3. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi
pencapaian kinerja K/L
*) landasan hukum terbitnya PMK 249/2011 tentang Tata Cara Monev Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L
I.1. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKA-K/L
I.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(1/3)
ANGGARAN BELANJA NEGARA TA 2009-2015
Pembiayaan Anggaran 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Dalam Negeri 128.1 96.1 148.7 198.6 241.1 254.9 242.5
II. Luar Negeri (neto) (15.5) (4.6) (17.8) (23.5) (16.9) (13.4) (20.0)
Sumber : Buku Saku Pengelolaan Keuangan Negara .data diolah
Triliun
1.58%
0.73%
1.14%
1.86%
2.24% 2.30%
2.40%
2.14% 2.09%
2.23%
2.38% 2.40%
1.90%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015
Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara LKPP Defisit thd PDB (%) APBNP Defisit thd PDB (%)
Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, pada umumnya dipengaruhi 2 tantangan: (i) tekanan fiskal dan (ii)
tuntutan transparansi.
I.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(2/3)
S
Triliun
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah BA K/L 73 76 79 86 86 86 86
Jumlah Program 626 639 422 426 424 423 421
Sumber : Monev kinerja pengangaran.data diolah
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L TA 2009-2015
371
474
555
648 640
825
333
419
493
574 574
455
89.99% 88.34% 88.86% 88.58% 89.69%
55.08%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pagu Realisasi Harian % Realisasi
Keadaan s/d 27 November 2015
S
I.2. PAGU DAN REALISASI DEKONSENTRASI TA 2009-2015
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150824125057-78-
74060/jokowi-instruksikan-gubernur-percepat-penyerapan-anggaran/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819143121-78-
73132/penyerapan-anggaran-rendah-jokowi-berang-di-sidang-kabinet/
http://news.detik.com/berita/2999977/ini-5-arahan-jokowi-untuk-
percepat-penyerapan-anggaran
http://nasional.kompas.com/read/2015/08/20/15390881/Awal.Sept
ember.Jokowi.Beri.Arahan.Kepala.Daerah.soal.Penyerapan.Anggaran
http://nasional.inilah.com/read/detail/2232579/penyerapan-
anggaran-rendah-jokowi-buat-inpres
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/663010-
jokowi--penyerapan-anggaran-masih-rendah
http://bisnis.liputan6.com/read/2296985/jokowi-geram-
serapan-anggaran-baru-20-hingga-agustus
1.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(3/3)
Sumber : TEPRA, Liaison Officer Meeting, 19 Oktober 2015
PRESIDEN JOKOWI SANGAT PERHATIAN TERHADAP
REALISASI ANGGARAN
II. SISTEM MONEV KINERJA TERPADU
(SMART) ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L
8
Aspek Implementasi *)
(Mengevaluasi pelaksanaan
program)
Indikator: Penyerapan, capaian
keluaran, konsistensi & tingkat
Efisiensi
Aspek Manfaat: *)
(Mengevaluasi hasil
pelaksanaan program )
Indikator: Pencapaian Hasil
Aspek Konteks:
(Mengevaluasi relevansi
program dengan need/problem
sesuai dengan dinamika sosial
dan ekonomi)
Dalam rangka memperkuat penerapan PBK sekaligus memenuhi amanat undang-undang dan
harapan para pengambil kebijakan dibidang anggaran, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No.
249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L
Akuntabilitas: Kinerja (to improve) dan Keuangan (to prove)
Kedudukan Evaluasi kinerja, merupakan instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang
bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengeluaran pemerintah :
 di tahun berjalan ,sebagai “early warning” untuk meningkatkan capaian kinerja lebih baik. dan
 pada anggaran ditahun mendatang untuk feedback, bahwa rencana anggaran yg diajukan dikaji
berdasarkan evaluasi kinerja.
II.1 SISTEM MONEV KINERJA TERPADU “SMART”
 *) Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat
 Untuk memudahkan K/L melaksanaan Monev Kinerja secara mandiri, didukung oleh aplikasi Sistem
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu “SMART” berbasis web d/a. monev.anggaran.depkeu.go.id
S
Aplikasi “SMART” terdiri atas:
• 3 (tiga) layer user K/L yaitu (i) layer Satker (pelaksana program), (ii) Layer
Unit Eselon I (Penanggungjawab program), (iii) layer Menteri/Pimpinan
Lembaga (Pengguna Anggaran), dan
• 1 (satu) layer user Kementerian Keuangan Cq Ditjen Anggaran (monev
kinerja seluruh K/L)
• Data untuk keperluan pengukuran dan evaluasi kinerja , meliputi antara
lain data program dan kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, dan target
output sudah tersedia dalam aplikasi monev anggaran.
Lihat Aplikasi e-SMART
II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”...(1/5)
S
3 Langkah Akses Aplikasi (login):
Langkah-1: Buka broser dan masukkan alamat : monev.anggaran.depkeu.go.id
Langkah-2: Pilih tahun anggaran
Langkah-3: Masukan username dan password, di isi sesuai kewenangan user:
II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(2/5)
S
Layer Satker (Pelaksana program):
a. Kewajiban Satker:
 Entri data melaporkan : (i) capaian kinerja realisasai keluaran (output) dan (ii)
memberikan penjelasan (kendala/permasalahan, rencan tindak lanjut dan
informasi penting lainnya)
 Melakukan pengiriman data capai kinerja kepada eselon I setelah tahun anggran
berjalan berakhir
b. Manfaat bagi Satker :
 Proses pelaporan sederhana, cepat dan dapat dilakukan dimana saja
 Satker akan lebih fokus dalam pelaksanaan tugas pokoknya
II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(3/5)
S
Layer Eselon I (penanggung jawab program/porto folio):
a. Kewajiban Eselon I:
 memantau capaian kinerja satker secara berkala (early warning)
 Menindaklanjuti laporan kinerja satker
 memberikan pengesahan atas laporan kinerja satker menganalisis, membuat
rekomendasi dan melaporkan capaian kinerja program yang menjadi
tanggungjawabnya.
b. Manfaat bagi Eselon I
 Memudahkan dalam memantau capaian kinerja satker setiap saat, dimana dan kapan
saja sehingga bisa dengan cepat dan tepat mengambil langkah-langkah stategis yang
diperlukan
 Hasil monev dapat menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan pada TA
berjalan dan/atau proses penganggaran TA berikutnya
II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(4/5)
S
Layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran):
a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga:
 memantau capaian kinerja seluruh eselon I secara berkala (early warning)
 Melakukan evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan program TA berjalan dan TA
sebelumntya
 memberikan pengesahan atas laporan kinerja eselon I
b. Manfaat bagi Menteri/Pimpinan Lembaga:
 Memudahkan dalam memantau capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L setiap
saat, dimana dan kapan saja sehingga bisa dengan cepat dan tepat mengambil
langkah-langkah stategis yang diperlukan
 Hasil monev dapat menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan pada TA
berjalan dan/atau proses penganggaran TA berikutnya
II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(5/5)
SM
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2010-2015
*) Untuk TA 2015. Pagu merupakan Pagu Harian dan penyerapan anggaran (realisasi harian) s/d bulan November 2015
II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA K/L
KEMENTERIAN KESEHATAN…(1/4)
Kantor Pusat (KP) Dekonsentrasi (DK)Kantor Daerah (KD) Tugas Pembantuan (TP)
25 30 32
39
50 54
22 27 31 35 48 34
91.4% 90.4%
98.1%
91.2% 94.4%
62.0%
0
10
20
30
40
50
60
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2010 2011 2012 2013 2014 Nov-15
TriliunRupiah
Pagu Realisasi Persentase
32
31
31
21
96.4%
68.6%
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2014 Nov-15
14
17
13 11
93.3%
60.6…
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2014 Nov-15
0.9 1.0
0.7 0.4
81.2%
35.9%
0
0
0
1
1
1
1
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2014 Nov-15
3.4
4.6
2.8 1.3
83.3%
27.9%
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2014 Nov-15
SM
Capaian Kinerja Anggaran Kemenkes TA 2014-2015
*) Untuk TA 2015. Pagu merupakan Pagu Harian dan penyerapan anggaran (realisasi harian) s/d 4 Desember 2015
II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA K/L
KEMENTERIAN KESEHATAN…(2/4)
100% 100%
84.07%
100%
2014 Dec-15
Konsistensi atas RPD Awal
Konsistensi atas RPD Akhir
94.91%
37.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 Dec-15
Capaian Output
S
Partisipasi Laporan Kinerja Atas Pelaksanaan RKAKL-DIPA
Satker Kemenkes TA 2015
*) Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu s.d. 4 Desember 2015
II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN
RKA-KEMENTERIAN KESEHATAN…(4/4)
III. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT
PERHATIAN
18
S
III. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Permenkeu No 249/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas
Pelaksanaan RKA-KL yang didukung dengan Aplikasi Terpadu berbasis web merupakan
sarana (tools) yang diperuntukan bagi K/L dengan tujuan antara lain:
1. memudahkan K/L dalam :
a. melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L TA berjalan
setiap saat;
b. Melaporkan kondisi/keadaan (progress/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas
pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada atasan langsungnya (kantor pusat ) secara
on line setiap saat
2. meningkatkan kinerja K/L dalam pengelola anggaran yang lebih baik, karena:
a. Monitoring Kinerja TA berjalan merupakan “ early warning” dalam upaya
meningkatkan capaian kinerja anggaran belanja K/L yg sedang dilaksanakan;
b. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K.L tahun anggaran sebelumnya
merupakan umpan balik (feedback) untuk meningkatan kualitas perencanaan
tahun anggaran yang akan datang (quality of spending) menjadi lebih baik;
3. Bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu
anggaran Kementerian/Lembaga
)
Terima Kasih
ekp@anggaran.depkeu.go.id
BIO DATA
1. Nama : Dendy Koska
2. NIP : 196109101982101001
3. Pangkat : Pembina Tk I (IV/b)
4. Jabatan : Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran
5. Intansi : Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
6. NPWP : 05 193 5542 422 000

More Related Content

What's hot

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMaliyudhi_h
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxRikiWahyudi19
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfjane164133
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apipYoes Yudha
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
 

What's hot (20)

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Modul rba blu
Modul rba bluModul rba blu
Modul rba blu
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
 

Similar to SMART MONEV KINERJA KEMENKES

Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfahmadsyafaa
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptxssuseraff29a
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevKPDT
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09Novit Yanto
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Randy Wrihatnolo
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014KPDT
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdfCoachArbain
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021Sri Haryati
 
Alur pembentukan BLUD.pptx
Alur pembentukan BLUD.pptxAlur pembentukan BLUD.pptx
Alur pembentukan BLUD.pptxMegaFitria9
 

Similar to SMART MONEV KINERJA KEMENKES (20)

Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
 
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
Materi sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbkMateri sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbk
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021
 
Dipa 2020
Dipa 2020Dipa 2020
Dipa 2020
 
Overview sakti
Overview saktiOverview sakti
Overview sakti
 
Alur pembentukan BLUD.pptx
Alur pembentukan BLUD.pptxAlur pembentukan BLUD.pptx
Alur pembentukan BLUD.pptx
 

Recently uploaded

PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 

SMART MONEV KINERJA KEMENKES

  • 1. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011) Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 7 Desember 2015
  • 2. I. Latar Belakang I.1. Landasan Hukum Penyusunan RKA-K/L 1.2. Kondisi Umum Anggaran Belanja K/L II. “SMART” Atas Pelaksanaan RKA-K/L III. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian OUTLINE
  • 4. S UU NO 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP 90 /2010 tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L, mengamanatkan bahwa: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran (PA):  wajib menyusun RKAKL dan harus menggunakan penganggaran berbasis kinerja (PBK).  Melakukan pengukuan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. 2. Kementerian Keuangan:  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan *).  Dalam rangka penyusunan RKAKL, menetapkan pagu anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja KL dan memperhatikan hasil evaluasi Kinera K/L. 3. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja K/L *) landasan hukum terbitnya PMK 249/2011 tentang Tata Cara Monev Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L I.1. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKA-K/L
  • 5. I.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(1/3) ANGGARAN BELANJA NEGARA TA 2009-2015 Pembiayaan Anggaran 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I. Dalam Negeri 128.1 96.1 148.7 198.6 241.1 254.9 242.5 II. Luar Negeri (neto) (15.5) (4.6) (17.8) (23.5) (16.9) (13.4) (20.0) Sumber : Buku Saku Pengelolaan Keuangan Negara .data diolah Triliun 1.58% 0.73% 1.14% 1.86% 2.24% 2.30% 2.40% 2.14% 2.09% 2.23% 2.38% 2.40% 1.90% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015 Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara LKPP Defisit thd PDB (%) APBNP Defisit thd PDB (%) Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pada umumnya dipengaruhi 2 tantangan: (i) tekanan fiskal dan (ii) tuntutan transparansi.
  • 6. I.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(2/3) S Triliun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah BA K/L 73 76 79 86 86 86 86 Jumlah Program 626 639 422 426 424 423 421 Sumber : Monev kinerja pengangaran.data diolah PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L TA 2009-2015 371 474 555 648 640 825 333 419 493 574 574 455 89.99% 88.34% 88.86% 88.58% 89.69% 55.08% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pagu Realisasi Harian % Realisasi Keadaan s/d 27 November 2015
  • 7. S I.2. PAGU DAN REALISASI DEKONSENTRASI TA 2009-2015 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150824125057-78- 74060/jokowi-instruksikan-gubernur-percepat-penyerapan-anggaran/ http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819143121-78- 73132/penyerapan-anggaran-rendah-jokowi-berang-di-sidang-kabinet/ http://news.detik.com/berita/2999977/ini-5-arahan-jokowi-untuk- percepat-penyerapan-anggaran http://nasional.kompas.com/read/2015/08/20/15390881/Awal.Sept ember.Jokowi.Beri.Arahan.Kepala.Daerah.soal.Penyerapan.Anggaran http://nasional.inilah.com/read/detail/2232579/penyerapan- anggaran-rendah-jokowi-buat-inpres http://nasional.news.viva.co.id/news/read/663010- jokowi--penyerapan-anggaran-masih-rendah http://bisnis.liputan6.com/read/2296985/jokowi-geram- serapan-anggaran-baru-20-hingga-agustus 1.2. KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA K/L..(3/3) Sumber : TEPRA, Liaison Officer Meeting, 19 Oktober 2015 PRESIDEN JOKOWI SANGAT PERHATIAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN
  • 8. II. SISTEM MONEV KINERJA TERPADU (SMART) ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L 8
  • 9. Aspek Implementasi *) (Mengevaluasi pelaksanaan program) Indikator: Penyerapan, capaian keluaran, konsistensi & tingkat Efisiensi Aspek Manfaat: *) (Mengevaluasi hasil pelaksanaan program ) Indikator: Pencapaian Hasil Aspek Konteks: (Mengevaluasi relevansi program dengan need/problem sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi) Dalam rangka memperkuat penerapan PBK sekaligus memenuhi amanat undang-undang dan harapan para pengambil kebijakan dibidang anggaran, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L Akuntabilitas: Kinerja (to improve) dan Keuangan (to prove) Kedudukan Evaluasi kinerja, merupakan instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengeluaran pemerintah :  di tahun berjalan ,sebagai “early warning” untuk meningkatkan capaian kinerja lebih baik. dan  pada anggaran ditahun mendatang untuk feedback, bahwa rencana anggaran yg diajukan dikaji berdasarkan evaluasi kinerja. II.1 SISTEM MONEV KINERJA TERPADU “SMART”  *) Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat  Untuk memudahkan K/L melaksanaan Monev Kinerja secara mandiri, didukung oleh aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu “SMART” berbasis web d/a. monev.anggaran.depkeu.go.id
  • 10. S Aplikasi “SMART” terdiri atas: • 3 (tiga) layer user K/L yaitu (i) layer Satker (pelaksana program), (ii) Layer Unit Eselon I (Penanggungjawab program), (iii) layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran), dan • 1 (satu) layer user Kementerian Keuangan Cq Ditjen Anggaran (monev kinerja seluruh K/L) • Data untuk keperluan pengukuran dan evaluasi kinerja , meliputi antara lain data program dan kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, dan target output sudah tersedia dalam aplikasi monev anggaran. Lihat Aplikasi e-SMART II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”...(1/5)
  • 11. S 3 Langkah Akses Aplikasi (login): Langkah-1: Buka broser dan masukkan alamat : monev.anggaran.depkeu.go.id Langkah-2: Pilih tahun anggaran Langkah-3: Masukan username dan password, di isi sesuai kewenangan user: II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(2/5)
  • 12. S Layer Satker (Pelaksana program): a. Kewajiban Satker:  Entri data melaporkan : (i) capaian kinerja realisasai keluaran (output) dan (ii) memberikan penjelasan (kendala/permasalahan, rencan tindak lanjut dan informasi penting lainnya)  Melakukan pengiriman data capai kinerja kepada eselon I setelah tahun anggran berjalan berakhir b. Manfaat bagi Satker :  Proses pelaporan sederhana, cepat dan dapat dilakukan dimana saja  Satker akan lebih fokus dalam pelaksanaan tugas pokoknya II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(3/5)
  • 13. S Layer Eselon I (penanggung jawab program/porto folio): a. Kewajiban Eselon I:  memantau capaian kinerja satker secara berkala (early warning)  Menindaklanjuti laporan kinerja satker  memberikan pengesahan atas laporan kinerja satker menganalisis, membuat rekomendasi dan melaporkan capaian kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya. b. Manfaat bagi Eselon I  Memudahkan dalam memantau capaian kinerja satker setiap saat, dimana dan kapan saja sehingga bisa dengan cepat dan tepat mengambil langkah-langkah stategis yang diperlukan  Hasil monev dapat menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan pada TA berjalan dan/atau proses penganggaran TA berikutnya II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(4/5)
  • 14. S Layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran): a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga:  memantau capaian kinerja seluruh eselon I secara berkala (early warning)  Melakukan evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan program TA berjalan dan TA sebelumntya  memberikan pengesahan atas laporan kinerja eselon I b. Manfaat bagi Menteri/Pimpinan Lembaga:  Memudahkan dalam memantau capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L setiap saat, dimana dan kapan saja sehingga bisa dengan cepat dan tepat mengambil langkah-langkah stategis yang diperlukan  Hasil monev dapat menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan pada TA berjalan dan/atau proses penganggaran TA berikutnya II.2. PANDUAN RINGKAS PENGGUNAAN APLIKASI “SMART”…(5/5)
  • 15. SM Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2010-2015 *) Untuk TA 2015. Pagu merupakan Pagu Harian dan penyerapan anggaran (realisasi harian) s/d bulan November 2015 II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA K/L KEMENTERIAN KESEHATAN…(1/4) Kantor Pusat (KP) Dekonsentrasi (DK)Kantor Daerah (KD) Tugas Pembantuan (TP) 25 30 32 39 50 54 22 27 31 35 48 34 91.4% 90.4% 98.1% 91.2% 94.4% 62.0% 0 10 20 30 40 50 60 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 2010 2011 2012 2013 2014 Nov-15 TriliunRupiah Pagu Realisasi Persentase 32 31 31 21 96.4% 68.6% 0 5 10 15 20 25 30 35 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2014 Nov-15 14 17 13 11 93.3% 60.6… 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2014 Nov-15 0.9 1.0 0.7 0.4 81.2% 35.9% 0 0 0 1 1 1 1 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2014 Nov-15 3.4 4.6 2.8 1.3 83.3% 27.9% 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2014 Nov-15
  • 16. SM Capaian Kinerja Anggaran Kemenkes TA 2014-2015 *) Untuk TA 2015. Pagu merupakan Pagu Harian dan penyerapan anggaran (realisasi harian) s/d 4 Desember 2015 II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA K/L KEMENTERIAN KESEHATAN…(2/4) 100% 100% 84.07% 100% 2014 Dec-15 Konsistensi atas RPD Awal Konsistensi atas RPD Akhir 94.91% 37.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 Dec-15 Capaian Output
  • 17. S Partisipasi Laporan Kinerja Atas Pelaksanaan RKAKL-DIPA Satker Kemenkes TA 2015 *) Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu s.d. 4 Desember 2015 II.3. EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-KEMENTERIAN KESEHATAN…(4/4)
  • 18. III. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 18
  • 19. S III. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Permenkeu No 249/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-KL yang didukung dengan Aplikasi Terpadu berbasis web merupakan sarana (tools) yang diperuntukan bagi K/L dengan tujuan antara lain: 1. memudahkan K/L dalam : a. melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L TA berjalan setiap saat; b. Melaporkan kondisi/keadaan (progress/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada atasan langsungnya (kantor pusat ) secara on line setiap saat 2. meningkatkan kinerja K/L dalam pengelola anggaran yang lebih baik, karena: a. Monitoring Kinerja TA berjalan merupakan “ early warning” dalam upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran belanja K/L yg sedang dilaksanakan; b. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K.L tahun anggaran sebelumnya merupakan umpan balik (feedback) untuk meningkatan kualitas perencanaan tahun anggaran yang akan datang (quality of spending) menjadi lebih baik; 3. Bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga )
  • 21. BIO DATA 1. Nama : Dendy Koska 2. NIP : 196109101982101001 3. Pangkat : Pembina Tk I (IV/b) 4. Jabatan : Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran 5. Intansi : Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 6. NPWP : 05 193 5542 422 000