Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void

3,654 views

Published on

Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void

Published in: Government & Nonprofit

Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void

  1. 1. TOPIK STRATEGIS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Subdit Rekening Kas Negara Direktorat PKN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 28Mei2015
  2. 2. IMPLEMENTASI SPAN = SP2D VOID IMPLEMENTASI SPAN = SP2D REJECT PENYELESAIAN RETUR SP2D SEBELUM IMPLEMENTASI SPAN outline: II IIIIII 2 IIII
  3. 3. Data transaksi unreconciled SEBAB : Kekurangpatuhan para pihak yaitu dari Satuan Kerja maupun KPPN dalam penyelesaian transaksi melalui SPAN AKIBAT : Seluruh data transaksi unreconciled atas transaksi pengeluaran SP2D menjadi tidak tercatat sebagai realisasi anggaran 16 II
  4. 4. NO PENYEBAB UNRECONCILED DATA SOLUSI 1. KESALAHAN PEMILIHAN PAYGROUP - DIBUATKAN TABEL PEMILIHAN PAYGROUP SEBAGAI PEDOMAN YANG DITEMPEL DI DEKAT PETUGAS PEMILIH PAYGROUP 2. KESALAHAN PEMBERIAN TANGGAL SP2D - MEMPERHATIKAN BATAS WAKTU APPROVAL PADA PK.13.30 WIB UNTUK PEMBERIAN TANGGAL HARI BERKENAAN - LEWAT DARI BATAS WAKTU TERSEBUT DIBERI TANGGAL HARI BERIKUTNYA 3. PENERBITAN 2 SP2D UNTUK PEMBAYARAN 1 TAGIHAN YANG SAMA MEMBUAT PENGAWASAN TAGIHAN RUTIN BULANAN 4. KESALAHAN SATKER MENGINPUT JENIS SPM MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA SATKER ATAS KETEPATAN INPUT SPM DAN KETELITIAN PETUGAS KPPN DALAM MEMVERIFIKASI 5. SP2D DENGAN REKENING TERLAMPIR TERSALUR PADA 2 TANGGAL YANG BERBEDA KOORDINASI ANTAR SEKSI DALAM MEMPROSES SPM DENGAN REKENING TERLAMPIR DILAKUKAN PADA PAGI HARI ATAU SORE HARI SETELAH BATAS WAKTU APPROVAL ( 13.30 WIB) 18
  5. 5. 1. Meminta kepada satker untuk mengajukan SPM dengan penerima terlampir dalam jumlah banyak sebelum pukul 09.00 atau setelah pukul 12.00 WIB. 2. Percepatan scheduler penyaluran dana SP2D oleh BO I Pusat (dari per satu jam menjadi per 30 menit) 3. Perpanjangan cut off time RTGS-BI menjadi pukul 18.00 WIB. 19 Mengurangi terjadinya data UNRECONCILED akibat adanya perbedaan jumlah digit dalam validasi B/S
  6. 6.  SEBAB :  Penyediaan dana kurang  Cut off time BI-RTGS pk. 16.30  Gangguan Sistem pada BO I Pusat/SPAN 16 II
  7. 7. SP2DREJECT TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL JANUARI 5 82.424.222.564 18 4.570.134.121 3 602.535.000 6 1.207.632.578 FEBRUARI 9.282 132.000.704.433 162 49.683.340.878 36 3.174.924.499 44 388.840.874 MARET 1.619 643.927.340.617 5.038 245.151.633.422 34 1.030.796.548 1.054 5.980.111.361.093 APRIL 4.702 46.154.684.158 141 3.228.334.316 122 21.935.921.728 243 69.452.583.400 MEI 2.554 25.021.332.278 8 199.288.151 263 11.657.766.485 1 2.286.250 TOTAL 18.162 929.528.284.050 5.367 302.832.730.888 458 38.401.944.260 1.348 6.051.162.704.195 BRI MANDIRI BNI BTN BULAN
  8. 8. DROPPINGTAMBAHANSORE TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL JANUARI 0 0 2 198.209.697 5 12.206.740.229 2 13.718.928.401 FEBRUARI 0 0 3 2.979.640.577 42 4.576.135.478 1 357.087.797 MARET 2 36.436.174.961 4 15.749.738.432 18 63.839.689.522 4 29.358.296.929 APRIL 0 0 2 2.333.031.405 6 19.484.733.935 2 2.403.028.234.154 MEI 0 0 2 15.479.477.416 2 10.009.998.183 1 3.614.014.352 TOTAL 2 36.436.174.961 13 36.740.097.527 73 110.117.297.347 10 2.450.076.561.633 BULAN BRI MANDIRI BNI BTN
  9. 9. Data SP2D Reject
  10. 10. Dropping tambahan sore
  11. 11. Dropping tambahan sore
  12. 12. Menghindari Reject  Menerbitkan SP2D tepat waktu sesuai surat Dir. TP nomor : S-808/PB.8/2014: a. Semua SPPT yang di-approve Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari kerja: 1)Sebelum/sampai pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berkenaan 2)Sesudah pukul pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berikutnya
  13. 13. Menghindari Reject b. Semua SPPT yang di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari libur/diliburkan, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari berikutnya; c. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka: 1) KPPN WIB: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 13.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 07.30 WIB
  14. 14. Menghindari Reject 2) KPPN WITA: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di- approve Kepala Seksi PD setelah pk. 14.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 08.30 WITA; 3) KPPN WIT: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di- approve Kepala Seksi PD setelah pk. 15.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 09.30 WITA
  15. 15. Menghindari Reject  Kepala Seksi Bank melakukan approval PPR/Penerbitan SP2D tertanggal hari ini (H+0) paling lambat pukul 15.00 WIB/16.00 WITA/17.00 WIT
  16. 16.  SEBAB :  Backdate  Double SP2D  XML tidak terkirim ke bank  Salah pembebanan/tanggal  Kesalahan sistem 16 IIII
  17. 17. KPPN Total KPPN Total KPPN Total KPPN Total 003 5 049 17 101 3 138 4 005 6 057 2 107 1 142 6 008 5 058 5 109 1 144 13 009 1 059 2 110 2 148 1 012 4 061 88 113 51 151 2 014 1 067 24 116 3 154 2 016 6 071 9 117 1 155 5 019 19 073 1 118 7 158 3 022 65 076 4 121 17 159 4 027 1 077 5 122 4 160 1 031 20 078 4 123 6 161 5 032 2 084 1 124 6 164 1 035 2 089 2 129 2 167 1 039 1 090 3 132 24 175 12 044 2 093 26 133 1 177 1 045 39 095 9 136 2 178 2 047 10 097 8 137 1 182 33 KPPN PENYUMBANG SP2D VOID
  18. 18. PENYEBAB VOID
  19. 19. PENYUMBANG SP2D VOID
  20. 20. DATA MONITORING VOID KPPN
  21. 21. MENGHINDARI VOID Perlu kehati-hatian dalam :  pemilihan paygroup dengan dibuatkan tabel paygroup yang perlu diliat setiap kali memilih paygroup  tanggal pembayaran SP2D adalah tanggal hari ini dan tanggal yang akan datang (hindari tanggal hari sebelumnya)  penerbitan SP2D gaji induk, adalah tanggal hari kerja bulan berikutnya dan paygroup RPKBUN-P Gaji/ BO II.  Hindari pemilihan tanggal SP2D pada injury time antara jam 13.30 setempat
  22. 22. Mekanisme Void  Jika salah Paygroup/tanggal Backdate/SP2D double :  KPPN mengirimkan surat permintaan void ke Dit TP.  Dit TP melakukan konfirmasi ke Bank agar tidak memproses pembayaran SP2D tsb.  Dit TP melakukan pembatalan / void SP2D  KPPN membuat PPR ulang atau membatalkan invoice untuk kasus SP2D double.
  23. 23.  Retur SP2D yang diterbitkan KPPN selalu bertambah setiap tahun  Permasalahan Retur SP2D selalu menjadi catatan pada LKPP  Dalam hasil pemeriksaan BPK, masalah retur menjadi temuan karena adanya selisih saldo dan data yang tidak lengkap  Retur yang sudah disetor ke Kas Negara masih tercatat di neraca dan tidak ada data pendukung  Belum ada pengaturan yang efektif menyelesaikan permasalahan retur SP2D Latar Belakang IIIIII
  24. 24. Melakukan pengaturan lebih lanjut tentang kebijakan penatausahaan retur dengan implementasi SPAN meliputi: Retur yang telah disetor ke Kas Negara namun masih tercatat dalam neraca KPPN Retur yang belum mendapat tindak lanjut dari satuan kerja Rencana Aksi Hasil Temuan BPK
  25. 25. Retur Yang Belum Diselesaikan Data penerima sudah diidentifikasi / lengkap Data tidak teridentifikasi / tidak lengkap Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima lengkap Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima tidak ada/lengkap Sudah disetor ke Kas Negara atas permohonan KPA namun masih tercatat pada Neraca KPPN
  26. 26. Permasalahan Penyelesaian Retur Data tidak lengkap/tidak ada Satker/KPA tidak merasa berkewajiban menyelesaikan retur karena tidak tercatat pada Laporan Keuangannya sehingga tidak segera melakukan ralat/perbaikan SPM/SP2D Belum ada pengaturan kadaluwarsa atas hak tagih retur kepada pemerintah
  27. 27. Rekonsiliasi Retur KPPN mengadakan rekonsiliasi data retur SP2D dengan satker mitra kerjanya Retur yang diakui satker akan dicatat/dibukukan pada laporan keuangan satker Retur yang tidak diakui satker akan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan hasil rekapitulasi final atas rekonsiliasi data retur dengan satuan kerja
  28. 28. Usulan Penyelesaian Retur  Menyusun pengaturan terkait masa kadaluwarsa penagihan atas retur SP2D  Rekonsiliasi data retur SP2D antara KPPN/DJPB dengan Satker/Kementerian/Lembaga  Mewajibkan Kementerian / Lembaga untuk membukukan dan menyajikan data retur pada instansinya dalam Laporan Keuangan  Melakukan reklasifikasi atas retur yang telah disetor ke kas negara dan masih tercatat di neraca dalam rangka pemutihan retur
  29. 29.  IDENTIFIKASI RETUR  Contoh 1  Contoh 2  Contoh 3
  30. 30. Bank Operasional II Penyaluran Gaji pada Bank Umum di luar Bank yang terkoneksi dengan SPAN
  31. 31. KEMITRAAN KEMENKEU C.Q. DJPB DENGAN BANK UMUM Bank Umum Pusat Cabang/Capem Bank di Daerah Dapat menjadi BO II Mitra Kuasa BUN Daerah /KPPN DJPB Surat Perjanjian Kerjasama
  32. 32. PERMOHONAN SEBAGAI BO II MITRA KPPN Verifikasi persyaratan di KPPN Penelitian kelengkapan persyaratan di Kanwil DJPB Perm ohonan Penerusan Permohonan Surat Persetujuan Penerusan Persetujuan Cabang Bank di Daerah Rek. BO II rr BO II Satker Pembukaan Rek. Gaji PNS
  33. 33. PENELITIAN PERSYARATAN BO II YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB  Kantor Pusat Bank Umum telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan.  Tidak terdapat kantor cabang/cabang pembantu bank yang sama, yang menjadi mitra kerja KPPN terkait.  Rekam Jejak Cabang/Capem Bank Pemohon, antara lain:  Kepatuhan melakukan pelimpahan dan penihilan tepat waktu  Kinerja penyaluran dana SP2D kepada penerima  Kepatuhan menyampaikan laporan tepat waktu  Kepatuhan memberikan remunerasi
  34. 34. Terima Kasih

×