Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013

5,355 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
197
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Yang KamihormatiBapakKetua, Ibu/BapakWakilKetua, Ibu/BapakAnggotaKomisi XI DPR RI.Yang kamihormatiWakilMenteriKeuangandanhadirinsekalian.AssalamulaikumWr. Wb, Selamat Siang, salamsejahterabagikitasemua.Pertama –tama kamimengucapkanterimakasihataskesempatan yang diberikankepadakamiuntukhadirdalam forum yang terhormatini, perkenankandalamkesempataninikamimenyampaikandua agenda tentangRENCANA KERJA/RKA TAHUN 2013DAN USULAN REVISI ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN TahunAnggaran 2012
  • Adapuntataurutanpaparankamiadalah:Diawali dengan pendahuluan, yang mencakup: penjelasan VisidanMisi, Organisasidan SDM, StrategidanArahKebijakan serta Balanced Scorecard TA 2012. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan paguanggaran 2013 meliputi Program/KegiatanPrioritas TA 2013AnggaranKemenkeu TA 2013Selanjutnya kami sampaikan usulan realokasianggaranTA 2012.
  • VisiKementerianKeuangansebagaimanatertuangdalamRencanaStrategisKementerianKeuanganadalah:“MenjadiPengelolaKeuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya,Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat RegionaluntukMewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, yang dijabarkandalam 4 misi, yaitumisifiskal, misikekayaan negara, misi pasar modal dan misipenguatankelembagaan.
  • Dalammelaksanakan tugas kami selaku Menteri Keuangan,kami didukung oleh:- 2 WakilMenteri- SekretariatJenderal- InspektoratJenderal7 (tujuh) DirektoratJenderal3 (tiga) Badan(pada 1 Januari 2013, dalam rangka menjalankan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bapepam-LK akan melebur ke OJK)
  • Pada tahun 2012, KementerianKeuanganmempunyai1.069kantor/satuankerjayaitu32satkerKantorPusat dan 1.037satkerKantorDaerah. Dalam rangka pelaksanaan unified budget diatur bahwa, satker mempunyai satu DIPA sehingga Kementerian Keuangan memiliki 1.070 DIPA. Adapunsatuankerjatersebutadalah :1. SETJEN, mempunyai 10 satkerdikantorpusatdan 19Satker GedungKeuangan Negara (GKN) di beberapakota;2. DITJEN PAJAK,mempunyai 2 satkerdikantorpusatdan570 Satkervertikaldidaerah, yaitu : - 31 Kantor Wilayah, - 539KantorPelayanan Pajak serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.3. DITJEN BEA DAN CUKAIselaindikantorpusat, mempunyai 142Satker vertikal, yaitu : - 16 Kantor Wilayah dan 2 Kantor Pelayanan Utama (KPU) - 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, - 3 Balai PengujiandanIdentifikasiBarang (BPIB), - 4PangkalanSaranadanOperasi (Pangsarop), - 4 Perwakilan Luar Negeri (Brusels, Hongkong, Tokyo, dan Singapura)4. DITJEN PERBENDAHARAANmempunyai 4 satkerdikantorpusatdan207Satker vertikaldidaerah,yaitu : - 30 KanwilPerbendaharaan, - 177 Kantor PelayananPerbendaharaan Negara. 5. DITJEN KEKAYAAN NEGARAmempunyai 87 Satker selain kantor pusat, yaitu : - 17 Kantor Wilayah, - 70 Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang. 6. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANmempunyai 8 Satker Pusat yang terdiri dari : - 1 Kantor Pusat BPPK - 1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara . - 6 Pusdiklat serta mempunyai 12 Satker Daerah yaitu Balai Diklat Keuanganpadabeberapakota.
  • Jumlahpegawai KementerianKeuanganposisi per 31 Agustus 2012 adalah 61.639pegawai, dengan komposisi berdasarkan pendidikan sebagaimana dalam tayangan.Jumlah kelompok berdasarkan pendidikan yang terbanyak adalah berijazah D4/S1 disusul dengan pegawai berpendidikan D1/D2/D3. Adapun pegawai terbanyak bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai Catatan:Sebagian dari pegawai Bapepam-LK pada 1 Januari 2013 akan bekerja di OJK.
  • Berdasarkan eselon/jabatan komposisi pegawai Kementerian Keuangan terdistribusi sebagaimana dalam tayangan.
  • SesuaidenganRencanaStrategis (Renstra) 2010-2014, KementerianKeuanganmempunyai 6 strategiyaitu :Penyeimbanganantarapeningkatanalokasianggarandenganupayauntukmemantapkankesinambunganfiskal;Peningkatanpenerimaannegara;Peningkatanefektivitasdanefisiensipengeluarannegara;Peningkatanpengelolaanpinjamanpemerintah;Percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat, termasuk peningkatan akses lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat miskin;Peningkatanketahanansektorkeuangan.
  • Pada Tahun 2012, Kementerian Keuangan melaksanakan 12 Program dan 119KEGIATAN, dimanasetiapEselon I bertanggung jawab terhadap Program danEselon II serta Instansi Vertikal bertanggung jawab terhadap Kegiatan. Namun demikian pada tahun 2013, dengan beroperasinya OJK sesuai dengan UU no. 21 Tahun 2011, Kementerian Keuangan akan melaksanakan 11 Program dan 106 Kegiatan (Bapepam LK melebur ke OJK).Rincianlengkap Program, Kegiatan, IndikatorKinerja yang akandilaksanakanpadatahun 2013 kamisampaikanpadaLampiran
  • DalamrangkamewujudkanVisidanMisisertamanajemenkinerja, KementerianKeuanganmenyusunsuatuPeta Strategibesertaindikatorkinerjautamanya (sebagaimanaterdapatpada slide 15 s.d. 17) denganmenggunakanmetodeBalanced Score Card yang telahditerapkansejaktahun 2008. PetaStrategiiniterdiridari 4 Perspektif, 16 SasaranStrategis, dan 38 IndikatorKinerjaUtama, yaitu:Adapun rincian lengkap target kinerja 2012 kami tuangkan dalam komitmen kinerja 2012 yang terdapat dalam lampiran I.Sedangkan capaian kinerja berdasarkan komitmen kinerja 2011 terdapat dalam lampiran II.Untuk komitmen kinerja TA 2013 akan disusun dan diselesaikan setelah memperoleh alokasi anggaran.
  • Pada TA 2012, Kementerian Keuangan mempunyai 38 IKU. Adapun pada tahun 2011 Kementerian Keuangan memiliki 36 IKU dengan nilai kinerja unit 105,64%
  • Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA 2013, tema pembangunan nasional adalah “memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat” yang terdiri dari unsur-unsur:Daya saing;Daya tahan ekonomi;Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat;Stabilitas sosial dan politik.
  • Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan berperan dalam mendukung 3 prioritas nasional yaitu:Prioritas pertama, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;Prioritas kedua, Ketahanan Pangan; danPrioritas ketiga, turut serta mendukung Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
  • PRIORITAS 1Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang antara lain meliputi:Penataan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, dan Percepatan harmonisasi regulasi untuk mendukung keselarasan pembangunan nasional.
  • Untuk mendukung ketahanan pangan, Kementerian Keuangan berperan dalam mendorong investasi dan pembiayaan serta menyediakan subsidi untuk industri pangan.
  • Dalam mendukung prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha, Kementerian Keuangan mendukung penerapan sistem logistik nasional, National Single Window (NSW), Customs Advanced Trade System (CATS), serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.
  • PimpinandanparaAnggotaKomisi XI DPR-RI yang sayahormati,Selainkegiatanprioritasyang tercantum dalam RKP TA 2013, KementerianKeuanganjugamemiliki program unggulan yang dilaksanakandibeberapa Unit Eselon I sebagaiberikut:Pembangunan Sistem TIK yang terintegrasi (Setjen);Peningkatan Penerimaan Pajak (DJP);PeningkatanPenerimaanKepabeanan & Cukai(DJBC);Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (DJPB);Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Negara (DJKN).
  • LatarBelakangpembangunan TIK terintegrasiyaitu:Pengelolaan TIK yang masihdilakukansendiri-sendiriolehmasing-masing Unit Eselon I;Sebagianbesarsisteminformasidibangun“in-house” danmemilikiketerbatasanberkaitandengana.l. skalabilitas, realibilitas;Tata kelolasertainfrastruktur TIK belummemenuhibest practiceMakaKementerianKeuanganmelakukanIntegrasi seluruh sisteminformasidanteknologiinformasimenjadi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara
  • Berikut Roadmap pengembangan dan integrasi IT pada Kementerian Keuangan menuju penerapan Integrated Financial Management Information System yang memenuhi International Best Practices dengan kebutuhan biaya untuk TA 2013 sebesar Rp325,76 M.
  • Dalam rangka peningkatan penerimaan perpajakan, Ditjen Pajak melakukan transformasi DJP melalui kegiatan peningkatan potensi, kepatuhan, penerimaan dan ekstensifikasi perpajakan serta pengembangan aplikasi perpajakan modern. Yang didukung dengan Revitalisasi Pusat penanganan krisis DJP dan peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM.
  • Dapat kami sajikan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2012.Untuk tahun 2013 penerimaan pajak ditargetkan meningkat menjadi sebesar Rp 1.031 Trilyun.
  • Dalam rangka peningkatan penerimaan bea dan cukai, Ditjen Bea dan Cukai melakukan transformasi di bidang kepabeanan antara lain melalui pengembangan sistem otomasi kepabeanan, pengembangan kawasan berikat, penanggulangan penyelundupan, dan penanggulangan pelanggaran kepabeanan.Kegiatan ini juga didukung melalui peningkatan SDM dan kelembagaan DJBC dengan melakukan evaluasi dan konsep reorganisasi kantor pelayanan modern
  • Dapat kami sajikan peningkatan penerimaan bea dan cukai dari tahun 2007 sampai dengan 2012.Untuk tahun 2013 penerimaan pajak ditargetkan meningkat menjadi hampir mencapai sebesar Rp150 Trilyun.
  • Pimpinan dan anggota Komisi XI yang kami hormati.Dapat kami sampaikan, pada saat ini Kementerian Keuangan memiliki tiga Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi pemerinta dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di Sekretariat Jenderal dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di BPPK
  • Untuk menjadi lembaga investasi pemerintah kelas dunia yang mengedepankan kepentingan nasional, Pusat Investasi Pemerintah menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.
  • Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2013.
  • Pagu Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari sebesar Rp17.368,70 M pada tahun 2012, menjadi Rp18.242,99 M dalam Pagu Anggaran Tahun 2013 setelah penyesuaian belanja pegawai.
  • Apabila dirinci per unit Eselon I, Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2013 dapat kami sajikan sebagaimana dalam tayangan berikut dengan porsi terbesar pada Sekretariat Jenderal karena menampung anggaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
  • BerkenaandenganPeningkatanPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) BLU LPDP, padatahun 2013 diperkirakanmemperolehpendapatansebesar Rp1.208,92 Miliar.Dari PNBP tersebutdirencanakanuntukbeasiswa, rehabilitasifasilitaspendidikan, danoperasionalLPDP sebesar Rp904,98 Miliar.Dari rencanapenggunaan PNBP Rp904,98 Miliar, dalamPaguAnggaran TA 2013 barutersediasebesar Rp31,14 Miliar.Berkenaandenganhaltersebut, kamimengusulkanpenambahanpaguanggaran LPDP sebesar Rp873,84 Miliar yang bersumberdari PNBP LPDP, sehinggapaguanggaran LPDP menjadi Rp904,98 Miliar.
  • AnggotaDewan Yang Terhormat,Apabila Ibu Bapak berkenan menyetujui usulan kenaikan anggaran yang bersumber dari PNBP LPDP sebesar Rp873,84 M, maka anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp19.117,83 M dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tayangan berikut.
  • Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,Berikut kami sampaikan Kegiatan-kegiatan Unggulan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.
  • PimpinandanparaAnggotaDewan yang kamihormati,Dapat kami jelaskan kronologi pagu Kementerian Keuangan pada TA 2012 sampai dengan APBN-P sebagai berikut: Alokasi awal anggaran Kementerian Keuangan TA 2012 adalah sebesar Rp17.779,98M, namun dalam perkembangannya, anggaran tersebut mengalami perubahan yang disebabkan beberapa hal seperti:1. adanya drop loan sebesar Rp204,98M,2. luncuran hibah sebesar Rp29,03M,3. penghematan sebesar Rp925,34M,4. penambahan penggunaan PNBP BLU sebesar Rp251,28M,5. penambahan dari pergeseran Bagian Anggaran BUNsebesar Rp378,45M, serta6. penambahan dari penghargaan (reward) TA 2011 sebesar Rp39,69M,sehingga alokasi anggaran tersebut pada APBN-P TA 2012 menjadi sebesar Rp17.348,12M.Lebih lanjut, setelah APBN-P masih terdapat perubahan anggaran dari pergeseran Bagian Anggaran BUN sebesar Rp24,74M serta adanya drop loan sebesar Rp4,15M sehingga alokasi anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Agustus 2012 menjadi sebesar Rp17.368,71M.
  • PimpinandanparaAnggotaDewan yang kamihormati,Pada APBN-P TA 2012 KementerianKeuangantidakmengajukantambahanPaguAnggaran, akantetapikamimengajukanusulanrevisiAntar Program danAntarKegiatan yang manakiranyarevisimemerlukanpersetujuandari DPR RI,sehinggaanggaranKementerianKeuangan tetapsebesarRp 17.348,11. Setelahditetapkannya UU APBN-P terdapatrealokasianggaran SABA dari BA 999 sebesar Rp24,74M yangdigunakanuntukpenangananbiayaperkaraatasgugatanArbitrase ICSID dan OKI pada unit SekretariatJenderal, danBadanKebijakanFiskaluntukPembayaranKontribusipadaAsean+3 Macro Economics and Reaserch Office (AMRO) Tahun 2012 sebesarRp 2,41M.danadanyapengurangananggaran PHLN (drop loan )sebesarRp 4,15M pada unit SekretariatJenderaluntukkegiatanCase Management and Court Administration System (CMCAS).
  • PimpinandanparaAnggotaKomisi XI DPR-RI yang terhormat,Berikut kami sampaikan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.RealisasiPenyerapanAnggaran TA 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012adalahsebesar52,75% yaiturealisasiBelanjaPegawaisebesar70,66%, BelanjaBarangsebesar42,27% danBelanjaModalsebesar17,37%.
  • Pimpinan Komisi XI DPR RI yang kami hormati,Capaian Indikator Kinerja Utama secara umum telah melebihi target di atas 100% sebagaimana dalam tayangan berikut.Akan tetapi realisasi belanja barang dan belanja modal di beberapa Kementerian/Lembaga masih di bawah 40%, karena proses pengadaan barang dan jasa masih banyak yang belum dilaksanakan dan banyak tagihan yang belum diajukan pihak ketiga meskipun pekerjaan/ termin telah selesai.
  • Untuk sasaran strategis pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, secara umum terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga.Posisi laporan keuangan periode TA 2011 (audit 2012) dari 87 Bagian Anggaran, 67 mendapat opini WTP, 18 mendapat opini WDP, dan 2 mendapat opini TMP.Salah satu agenda reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah penyempurnaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara. Kualitas LKKL dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tercermin dari semakin banyaknya LKKL yang memperoleh opini WTP dari BPK.
  • PimpinandanparaAnggotaDewan yang kamihormati,Dalam pelaksanaan anggaran TA 2012 Kementerian Keuangan berupaya untuk menggunakan pagu yang tersedia secara optimal. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan berbagai upaya untuk percepatan atau pencapaian target kinerja terus dilaksanakan. Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran kinerja utama TA 2012, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran serta capaian kinerja Semester I TA 2012, kami memandang perlu untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran TA 2012.Padakesempatan ini,perkenankankamimengajukanusulan realokasiAntar Program sebesar Rp74,47 MdanRevisi AntarKegiatansebesar Rp10,36 M yang merupakan kewenangan DPR RI.
  • AnggotaDewan Yang Terhormat,Usulan realokasi antar program meliputi pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal kepada Ditjen Perbendaharaan yang digunakan untuk persiapan implementasi SPAN dan pembukaan kantor baru sebesar Rp70,62 M serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai Ditjen Anggaran sebesar Rp3,85 M.
  • AnggotaDewan Yang Terhormat,BerikutadalahpaguKementerian Keuangan TA 2012 setelah adanya realokasi Antar Program padamasing-masingEselon I LingkupKementerianKeuangan.
  • Selain realokasi antar Program, perkenankan kami untuk mengajukan usulan revisi antar kegiatan untukSekretariat Jenderaluntuk penyempurnaan integrasi IT Kementerian Keuanganserta pengadaan perangkat TIK untuk Disaster Recovery Center (DRC). Mengingatrevisi anggarandilakukanantarkegiatan,makapadakesempataninikamimohonkanpersetujuan DPR-RI.
  • AnggotaDewan yang terhormatdemikian paparanRENCANA KERJA/RKA TAHUN 2013DAN USULAN REVISI ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGANkamisampaikan. Besarharapankamibahwabaikrencanakerjadanusulanrevisi antar kegiatan dan antar program sebagaimanakamisampaikansebelumnyamendapatkanpersetujuan. Namundemikiankamiterbukaapabiladiperlukanpendalamandandiskusilebihlanjut.AtasperhatianAnggotaDewan yang terhormatkamisampaikanterimakasihdanWassalamualaikumWr. Wb.
  • Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013

    1. 1. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaIntegritas ● Proferionalisme ● Sinergi ● Pelayanan ● Kesempurnaan
    2. 2. ALUR PEMBAHASANA. PENDAHULUAN 1. Visi dan Misi 2. Organisasi dan SDM 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Balanced Scorecard TA 2012B. PAGU ANGGARAN 2013 1. Program/Kegiatan Prioritas TA 2013 2. Anggaran Kemenkeu TA 2013C. REALOKASI ANGGARAN 2012 1. Penyerapan Anggaran TA 2012 (per 31 Agustus) 2. Realokasi dan Refocusing Anggaran TA 2012 2
    3. 3. VISI & MISI KEMENTERIAN KEUANGAN VISI MISI FISKAL MISI KEKAYAAN MISI PASAR MODAL MISI PENGUATAN NEGARA DAN LEMBAGA KELEMBAGAAN KEUANGANMengembangkan Mewujudkan Mewujudkan industri • Membangun dan MengembangkanKebijakan Fiskal yang : pengelolaan pasar modal dan Organisasi Berlandaskan Administrasi kekayaan negara lembaga keuangan non Publik Sesuai dengan Tuntutan• Sehat, yang optimal sesuai bank sebagai Masyarakat;• Berkelanjutan, dengan azas penggerak dan penguat • Membangun dan Mengembangkan SDM• Hati-hati fungsional, kepastian perekonomian nasional yang Amanah, Profesional, Berintegritas (Prudent), dan hukum, transparan, e yang tangguh dan Tinggi dan Bertanggung Jawab;• Bertanggungjawab fisien, dan berdaya saing global. • Membangun dan Mengembangkan bertanggungjawab. Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. 3
    4. 4. ORGANISASI DAN SDM
    5. 5. STRUKTUR ORGANISASI 5
    6. 6. UNIT ORGANISASI DAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Satker SatkerNo Unit Total Satker Kantor Pusat Kantor Daerah1. SETJEN 10 19 292. ITJEN 1 - 13. DJA 1 - 14. DJP 2 570 5725. DJBC 1 142 1436. DJPK 1 - 17. DJPU 1 - 18. DJPB 4 207 2119. DJKN 1 87 8810. BAPEPAM - LK 1 -- 111. BPPK 8 12 2012. BKF 1 - 1 JUMLAH 32 1.037 1.069 6
    7. 7. JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGANNO UNIT SD SMP SMA D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 JUMLAH1 SETJEN 27 32 438 848 1.135 268 12 2.7602 ITJEN 2 4 65 183 219 103 0 5763 DJA 1 3 65 185 376 163 1 7944 DJP 23 44 4.411 10.222 11.916 4.594 43 31.2535 DJBC 73 370 3.055 3.757 2.263 650 8 10.1766 DJPK 2 2 26 114 188 108 3 4437 DJPU 1 1 9 60 170 82 2 3258 DJPB 101 281 3.324 2.518 2.570 270 2 9.0669 DJKN 19 40 817 1.147 1.351 166 3 3.54310 BAPEPAM-LK 8 9 125 157 580 157 0 1.03611 BPPK 11 34 176 445 397 144 10 1.21712 BKF 3 5 36 96 168 133 9 450 JUMLAH 271 825 12.547 19.732 21.333 6.838 93 61.639 7
    8. 8. JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN WAKIL ESELON ESELON ESELON ESELON ESELON FUNGSIONALNO UNIT JUMLAH MENTERI I II III IV V / PELAKSANA1 SETJEN 2 6 16 94 273 0 2.369 2.7602 ITJEN 0 1 8 5 28 0 534 5763 DJA 0 1 9 42 161 0 581 7944 DJP 0 1 47 552 4.013 0 26.640 31.2535 DJBC 0 1 28 196 1.037 794 8.120 10.1766 DJPK 0 1 5 25 97 0 315 4437 DJPU 0 0 5 23 89 0 208 3258 DJPB 0 1 34 322 1.368 0 7.341 9.0669 DJKN 0 1 27 186 786 0 2.543 3.543 BAPEPAM-10 0 1 16 53 149 0 817 1.036 LK11 BPPK 0 1 8 42 74 0 1.092 1.21712 BKF 0 1 7 29 107 0 306 450 JUMLAH 2 16 210 1.569 8.182 794 50.866 61.639 8
    9. 9. STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN
    10. 10. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014) Penyeimbangan antara • Penerimaan negara yang meningkat dan belanja negara yang efisien dengan tetap peningkatan alokasi mengupayakan pemberian stimulus fiskal1 anggaran dengan secara terbatas upaya untuk • Pembiayaan defisit anggaran yang tidak memantapkan menyebabkan berkurangnya pembiayaan kesinambungan fiskal sektor swasta (crowding out effect) • Reformasi kebijakan dan administrasi Peningkatan perpajakan dan kepabeanan,2 penerimaan negara • PNBP yang terkelola secara optimal baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya 10
    11. 11. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014) • Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat dipisahkan secara jelas yang Peningkatan efektivitas diikuti dengan pendanaannya3 dan efisiensi • Realokasi belanja negara agar lebih terarah pengeluaran negara dan tepat sasaran • Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik Stok pinjaman luar negeri yang menurun, baik4 Peningkatan relatif terhadap PDB maupun absolut. Untuk pengelolaan pinjaman pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya pemerintah ruang gerak yang cukup pada sektor swasta 11
    12. 12. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014) Percepatan fungsi intermediasi dan • Perbankan dan pasar modal syariah yang penyaluran dana berkembang masyarakat, termasuk • Diversifikasi sumber pendanaan melalui LKBB5 peningkatan akses • Perluasan cakupan pelayanan lembaga jasa lembaga jasa keuangan keuangan terutama untuk sektor UMKM (LJK) kepada • Pengembangan infrastruktur pendukung LJK masyarakat miskin • Risiko sistemik di sektor keuangan dapat dicegah melalui: (1) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, (2) implementasi konsep Jaring Pengaman Sistem Keuangan6 Peningkatan ketahanan • kinerja dan stabilitas industri LJK yang mantap sektor keuangan melalui: (1) Penerapan standar internasional terutama untuk pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa keuangan, (2) Perkuatan kualitas manajemen dan operasional LJK, (3) Perkuatan perlindungan bagi konsumen LJK 12
    13. 13. DAFTAR 12 PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT PROGRAM KEGIATAN Pembinaan, Koordinasi Dan Dukungan Manajerial Serta Pelaksanaan SETJEN 17 Tugas Lainnya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ITJEN 4 Keuangan DJA Pengelolaan Anggaran Negara 7 DJP Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 16 Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan dan DJBC 16 Cukai Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah DJPK 5 Pusat dan Pemerintahan Daerah DJPU Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 6 DJPB Pengelolaan Perbendaharaan Negara 10 Pengelolaan Kekayaan Negara , Penyelesaian Pengurusan Piutang DJKN 10 Negara dan Pelayanan Lelang Pengaturan , Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan LembagaBAPEPAM-LK 13 Keuangan Non Bank BPPK Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 9 BKF Perumusan Kebijakan Fiskal 6 13
    14. 14. BALANCED SCORECARDTA 2012
    15. 15. Balanced Scorecard TA 2012 VISI Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilanStakeholderPerspective KK-3 KK-7 KK-2 Pembiayaan dalam KK-5 KK-6 Industri KK-1 KK-4 Perencanaan dan jumlah yang Perimbangan Pengelolaan pasar modal dan Pendapatan Utilisasi pelaksanaan cukup, aman, dan keuangan yang keuangan jasa keuangan negara yang kekayaan negara belanja negara efisien bagi adil dan negara yang non bank yang optimal yang optimal yang optimal kesinambungan transparan akuntabel stabil, tahan uji fiskal dan likuidPerspective Customer KK-8 Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi Perumusan Pengelolaan dan Pengembangan Pengawasan danPerspective Penegakan Hukum Internal Process KK-10 KK-9 KK-11 Pelaksanaan pengelolaan KK-12 Kajian dan rumusan Peningkatan edukasi keuangan dan kekayaan Pengawasan dan kebijakan yang masyarakat dan negara yang efektif dan penegakan hukum yang berkualitas pelaku ekonomi efisien efektifand GrowthPerspective SDM Organisasi TIK Anggaran Learning KK-16 KK-14 KK-15 KK-13 Pembentukan SDM yang ` Penataan Perwujudan TIK Pelaksanaan anggaran yang organisasi yang yang terintegrasi berkompetensi tinggi optimal adaptif dan andal 15
    16. 16. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu Stakeholder Perspective KK-3 Pembiayaan dalam KK-2 KK-4 KK-1 jumlah yang Perencanaan dan Utilisasi Pendapatan negara cukup, aman, dan pelaksanaan kekayaan yang optimal efisien bagi belanja negara yang negara yang kesinambungan fiskal optimal optimalKK-1.1 Jumlah pendapatan KK-2.1 Persentase dana blokir KK- 3.1 Persentase pemenuhan KK-4.1 Nilai kekayaannegara (tanda bintang) (DJA) target pembiayaan melalui utang negara yang diutilisasiKK-1.1.1 Jumlah penerimaan KK-2.2 Persentase yang cukup (DJPU) (DJKN)pajak (DJP) penyerapan belanja negara KK-3.2 Persentase pencapaianKK-1.1.2 Jumlah Penerimaan dalam DIPA K/L target effective costBea dan Cukai (DJBC) (DJPB) (DJPU)KK-1.1.3 Jumlah PNBPnasional (DJA) KK-7 KK-5 KK-6 Industri Perimbangan Pengelolaan pasar modal dan jasa keuangan yang adil keuangan negara keuangan non bank yang dan transparan yang akuntabel stabil, tahan uji dan likuid KK-5.1 Indeks pemerataan KK-6.1 Indeks jumlah LK K/L KK-7.1 Rata-rata tingkat kesehatan perusahaan keuangan antar-daerah dan LK BUN yang andal efek, asuransi, dan pembiayaan (Bapepam-LK) (DJPK) dengan opini audit yang baik KK-7.2 Persentase nilai transaksi perusahaan efek KK-5.2 Persentase ketepatan (DJPB) yang tidak memenuhi persyaratan minimum jumlah penyaluran dana KK-6.2 Rata-rata indeks opini MKBD yang berpotensi mengganggu transfer ke daerah(DJPK) BPK RI atas LK BA 15, LK perdagangan saham di Bursa (Bapepam-LK) KK-5.3 Persentase Perda BUN, dan LK BA 999 (ITJEN) PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (DJPK) 16
    17. 17. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu KK-8 Tingkat kepuasanPerspective pengguna layanan Customer yang tinggi KK-8.1 Indeks kepuasan pengguna layanan (SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJP U, Bapepam-LK, Koord:SETJEN) KK-10 KK-9 KK-11 KK-12 Pelaksanaan pengelolaan Kajian dan rumusan Peningkatan edukasi Pengawasan dan keuangan dan kekayaan kebijakan yang masyarakat dan penegakan hukum negara yang efektif dan berkualitas pelaku ekonomi yang efektif efisien KK-9.1 Deviasi proyeksi KK-10.1 Rata-rata persentase KK-11.1 Tingkat KK-12.1 Rata-rata persentaseInternal Process indikator ekonomi makro (BKF) realisasi janji layanan unggulan efektivitas edukasi dan kepatuhan dan penegakan Perspective KK-9.2 Deviasi proyeksi APBN (DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, D komunikasi (seluruh hukum (BKF) JPU, Bapepam-LK) unit eselon I, kecuali (DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPB, KK-9.3 Deviasi proyeksi exercise KK-10.2 Persentase tingkat akurasi Setjen, Itjen dan BPPK) Bapepam-LK) I-account (DJA) perencanaan kas (DJPB) KK-12.2 Indeks ketepatan KK-9.4 Deviasi penetapan dana KK-10.3 Persentase pemenuhan waktu penyelesaian tindak transfer ke daerah (DJPK) target risiko portofolio utang (DJPU) lanjut Instruksi Presiden KK-9.5 Jumlah kebijakan dalam KK-10.4 Penyelesaian LKPP dan (Seluruh Unit Eselon I, koord: rangka peningkatan penerimaan Rancangan UU PPAPBN secara tepat Itjen) negara waktu (DJPB) KK-12.3 Persentase ketepatan (BKF dan DJA) KK-10.5 Persentase penyelesaian pola penarikan dana DIPA K/L BMN Kemenkeu yang bermasalah (DJPB) dengan kategori rusak berat (DJKN) 17
    18. 18. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu Learning and Growth Perspective KK-13 KK-16 KK-14 KK-15 Pembentukan SDM Pelaksanaan Penataan Perwujudan TIK yang anggaran yang organisasi yang yang terintegrasi berkompetensi optimal adaptif dan andal tinggiKK-13.1 Persentase pejabat KK-14.1 Persentase KK-15.1 Persentase KK-16.1 Persentaseyang telah memenuhi standar mitigasi risiko yang selesai integrasi TIK Penyerapan DIPAkompetensi jabatannya dijalankan. Kemenkeu (Setjen)(Setjen) (seluruh unit eselon I) (Setjen)KK-13.2 Persentase diklat yang KK-14.2 Indeks reformasi KK-15.2 Persentaseberkontribusi terhadap birokrasi (seluruh unit akurasi data SIMPEGpeningkatan kompetensi eselon I, koord: Itjen) (seluruh unit eselon(BPPK) KK- 14.3 Indeks kepuasan I, Koord. Setjen)KK-13.3 Rasio jam pelatihan pegawai (seluruh unitpegawai dibandingkan jam eselon I)kerja (BPPK) KK-14.4 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Seluruh unit eselon I, Koord: Itjen) 18
    19. 19. Prioritas NasionalKementerian KeuanganSesuai RKP 2013
    20. 20. 1 TEMA PEMBANGUNAN DALAM RKP 2013 “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”
    21. 21. 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan PanganPrioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 1 Bidang Politik, Hukum, KeamananPrioritas Lainnya 2 Bidang Perekonomian 3 Kesejahteraan Rakyat 21
    22. 22. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan padaSubstansi Inti: • Otonomi Daerah Penataaan otonomi daerah melalui: Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; • Regulasi Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah. 22
    23. 23. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan padaSubstansi Inti: Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. 23
    24. 24. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan padaSubstansi Inti: • Logistik Nasional Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi; • Sistim Informasi Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian Bea Cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Customs Advanced Trade System (CATS) di Dry Port Cikarang; • Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan KEK di lima lokasi melalui skema Public – Private Partnership sebelum 2012. 24
    25. 25. 2 PROGRAM UNGGULAN
    26. 26. 2 PROGRAM UNGGULAN2.1 PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI
    27. 27. PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI• Pengelolaan TIK dilakukan sendiri-sendiri oleh unit eselon-I• Sebagian besar sistem informasi dibangun “in-house” dan memiliki keterbatasan berkaitan dengan a.l. skalabilitas, realibilitas• Tata kelola & infrastruktur TIK belum memenuhi best practise SISTEM INFORMASI CORE DJA DJPB DJPK DJPU DJKN DJP DJBC BAPEPAM-LK Budgeting Spending Authority Monitoring Debt Fixed Asset SIDJP SKP Impor SI PasarModal & LK Virement Virement Report Bond Claim SKP Ekspor SIPMOD MonEv Payment Auction SISMIOP SKP Manifest Receipt AproWeb BC2.3 Non-Tax Cash SKP Cukai BA999.07/08 BA999.04/99 BA999.05 BA999.01/02 BA999..03 INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRASTRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR 27
    28. 28. ROADMAP TIK Integrasi Sistem IFMIS* Konsolidasi < 2014 ~ 2015 > Penyiapan Resource DC - DRC Integration 2014 < 2012 ~ 2013 > • Integrasi Sistem Informasi Integrated D/C Tahap II relocation 2012 • Migrasi DC < 2011 > • Penyiapan Gedung DC & DRC • Konsolidasi Infrastruktur 2015 2011• Pembangunan DC • Operasional DC-DRC • Operasional DC Gedung Syafrudin P. • Penyiapan Perangkat Integrasi • Operasional IFMIS• BIA Tahap II Rp355,99 M• Pembangunan DRC 2013 *IFMIS : Integrated • Integrasi Sistem Informasi Financial Surabaya Management• Penyiapan Perangkat Tahap I Information Integrasi Tahap I • Pembangunan Gedung DC System Rp328,84 M • Operasional DRC Balikpapan Rp325,76 M 28
    29. 29. 2 PROGRAM UNGGULAN2.2 PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
    30. 30. TRANSFORMASI DJP  Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Penggalian Potensi, Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan hasil tindak lanjut Kegiatan Potensi, Sensus pada sektor : Kepatuhan, • Sektor Pertambangan • Sektor Perkebunan Penerimaan dan • Sektor Real Estate / Properti Ekstensifikasi • Sektor Otomotif Perpajakan • Sektor Asuransi • Sektor Bendaharawan • WP Orang Pribadi Berbasis Profesi  Kebijakan Peningkatan Ekstensifikasi SebagaiBidang Penunjang Penerimaan Pajak yang OptimalPenunjang Rp 8,51 MiliarPenerimaan Pengembangan  Pengembangan Aplikasi berbasis Web (Approweb) Aplikasi Pengembangan Aplikasi BenchmarkPerpajakan Perpajakan   Pengembangan Aplikasi Profil Instansi Vertikal (Pro-IV) Modern  Pengembangan Aplikasi eTax Invoice  Otomasi Mapping Potensi Pajak Nasional  Sinkronisasi e-KTP (NIK) dan NPWP  Sinkronisasi Sistem Kliring Nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan Modul Penerimaan Negara (MPN)  Pembenahan Sistem Administrasi PPN pada: • Program dan Kegiatan Pengukuhan PKP • Program dan Kegiatan Pengawasan Penerbitan Faktur Pajak • Program dan Kegiatan Pengawasan Pengkreditan dan Pelaporan Faktur Pajak  Sarana dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi 30 Rp 249,80 Miliar
    31. 31. TRANSFORMASI DJP  Menggerakkan seluruh element masyarakat untuk mendukung kebijakan Direktur Jenderal Revitalisasi PajakBidang Pusat  Meningkatkan kegiatan Media Management Penanganan dalam berbagai bentuk untuk mendukungKehumasan Krisis DJP kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak  Optimalisasi fungsi Situs Pajak untuk mendukung kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak  Mengintensifkan Komunikasi Internal terkait pemberian informasi kepada pegawai melalui media internal Rp 85,03 Miliar Peningkatan,Bidang Pembinaan  Mengoptimalkan Whistle Blower SystemSDM dan  Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi dan InternalKelembagaan Pengawasan  Internisalisasi Kepatuhan SDM  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan  Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Rp 13,75 Miliar 31 31
    32. 32. PENERIMAAN PAJAK Triliun Rupiah 1031,7 T1,100.0 885,1 T1,000.0 Rp33,7 T 900.0 Rp35,3 T 800.0 Rp423,7 T 700.0 425,3 T Rp336,1 T 600.0 500.0 Rp32,4 T 400.0 Rp154,5 T 300.0 Rp513,7 T Rp574,3 T 200.0 Rp238,4 T 100.0 0.0 2007 2012 APBN-P 2013 RAPBN PPh PPN & PPnBM PBB & Pajak Lainnya 32
    33. 33. 2 PROGRAM UNGGULAN2.3 PENINGKATAN PENERIMAAN KEPABEANAN & CUKAI PENINGKATAN FUNGSI FASILITASI & REGULASI
    34. 34. TRANSFORMASI DJBC  Pemberian Jalur Prioritas Trade  Pengembangan Sistim Otomasi Kepabeanan*) Facilitator  Sistim Pembayaran Elektronik/ Online  Penyempurnaan Website DJBC Industrial  Kawasan Berikat, Gudang Berikat, KPPT  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Assistance  Fasilitas impor Mesin, Barang Modal,Bahan BakuBidang  Fasilitas Pembebasan BM Industri TertentuKepabeanan Revenue  Optimalisasi Penerimaan Negara Collector  Optimalisasi Penagihan Tunggakan  Penyempurnaan Administrasi Penerimaan Community  Penanggulangan Penyelundupan Protector - Rehabilitasi & Reposisi Kapal Patroli - Pengawasan Penyelundupan. Modus Antar Pulau - Koordinasi dengan Instansi lain - Operasi/ Patroli bersama  Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan - Registrasi Importir - Risk Management & Selectivity - Pengembangan Database Harga - Database Intelijen dan CIS - Optimalisasi Post Clearance Audit - Penyempurnaan Sistim Verifikasi Dokumen - Optimalisasi Penggunaan Hi-Co Scan X-Ray 34
    35. 35. TRANSFORMASI DJBC  Optimalisasi Penerimaan Cukai Penerimaan  Penyempurnaan Administrasi PenerimaanBidangCukai  Peningkatan Pelayanan Permintaan Pita Cukai  Pemberian Ijin NPPBKC Pelayanan  Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai  Program Otomasi Pelayanan Cukai  Pengawasan Peredaran BKC tanpa Pita Cukai Pengawasan  Pengawasan Peredaran BKC dengan Pita Cukai Palsu  Program peningkatan integritas pegawai  Program peningkatan kemampuan teknisBidang SDM  Penyempurnaan Kode Etik dan Perilaku  Pembentukan Komite Kode EtikSDM dan  Diklat berbasis kinerjaKelembagaan  Pembentukan Unit Kepatuhan Internal  Penetapan SOP Layanan Unggulan Kelembagaan  Evaluasi dan konsep Reorganisasi DJBC (Kantor Modern; 2012-2014 76 Kantor)  Office-automation & sistim administrasi  Penyediaan Saluran Pengaduan 35
    36. 36. ALOKASI PAGU TRANSFORMASI DJBC Dalam miliar rupiahTrade Pengembangan Sistim OtomasiFacilitator Kepabeanan dan Cukai 133,49CommunityProtector  Penanggulangan Penyelundupan 237,67  Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai 36
    37. 37. PENERIMAAN KEPABEAN DAN CUKAITriliun Rupiah 147,2 T 150.0 131,2 T Rp31,7 T 120.0 Rp23,2 T Rp26,5 T Rp24,7 T 90.0 65,6 T Rp4,2 T 60.0 Rp16,7 T Rp83,3 T Rp89,0 T 30.0 Rp44,7 T 0.0 2007 2012 APBN-P 2013 RAPBN Cukai Bea Masuk Bea Keluar 37
    38. 38. 2 PROGRAM UNGGULAN2.4 SPAN (SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA)
    39. 39. Upaya Peningkatan Kualitas Penganggaran dan PerbendaharaanMemperbaiki kualitas kebijakan pengelolaan anggaran& belanja negara;Memperbaiki tata kelola perencanaan & penyusunananggaran;Meningkatkan akuntabilitas dan transparansipengelolaan belanja negara;Modernisasi sistem pengelolaan anggaran dan belanjanegara. 39
    40. 40. SASARAN STRATEGIS HIERARKI PENGELOLAAN KRITERIA LEVEL 1MANAJEMEN FRAME WORK LEVEL 2 MANAJEMEN LEVEL 3 MANAJEMEN PEMAKAIAN SUMBER DAYA TRANSPARAN AKUNTABEL SASARAN ALOKASI OPERASIONAL FISKAL YG OPTIMAL SUMBER DAYA (EFISIENSI)MANAJEMEN FISKAL BUDGET GOALS BUDGET REALISM ANGGARAN YG KOMPREHENSIF INFORMASI KONTROL TRANSPARANSI & AKUNTBILITAS BUDGET CONTROL Semua kegiatan sejak proses PENYUSUNAN PENYUSUNAN pengadaan ANGGARAN YANG ANGGARAN YANG sampai BIAYA PER BIAYA PER PEMAKAIAN PEMAKAIAN DISIPLIN DAN DISIPLIN DAN dengan INFORMASI INFORMASI TRANSAKSI TRANSAKSI SISTEM SISTEM SPAN MEMUNGKINKAN MEMUNGKINKAN MUTAKHIR MUTAKHIR YANG TER- YANG TER- YANG TER- YANG TER- berakhirnya manfaat SIMULASI SIMULASI KENDALI KENDALI OTOMASI OTOMASI aset harus REALISASINYA DGN REALISASINYA DGN dimasukkan BERBAGAI ASUMSI BERBAGAI ASUMSI dalam SPAN 40
    41. 41. TAHAPAN IMPLEMENTASI 2011 2012 2013SPAN Pengembangan Transisional OperasionalLEGACY Operasional TransisionalALOKASI Rp98,97 M Rp113,84 M Rp89,3 M PAGU Secara bertahap, sistem aplikasi legacy akan dimigrasikan ke SPAN 41
    42. 42. 2 PROGRAM UNGGULAN2.5 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
    43. 43. PROGRAM UNGGULAN DJKNDukungan Sertifikasi BMN berupa tanahPercepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara 43
    44. 44. BADAN LAYANAN UMUM1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)
    45. 45. 1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) • Pengembangan Informasi dan Kerja Sama Luar Negeri PAGU • Investasi PinjamanBELANJA PIP • Investasi Penyertaan Modal (termasuk Pembelian Inalum) • Investasi PPP dan Penugasan Khusus • Fasilitas Dana Geothermal Pagu Belanja non-investasi Rp 115,94 Miliar 45
    46. 46. 1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) (2) RENCANA INVESTASI PIP TA 2013 (dalam milyar Rupiah) URAIAN PROYEKSI RBA 2013A. INVESTASI REGULER 611,68 Pinjaman Non Mandatori : 611,68 -Cluster A (Public Private Partnership /PPP) 100,00 -Cluster B (Infrastruktur BUMN dan Swasta) 311,68 a. Pinjaman Sektor Swasta 211,68 b. Pinjaman BUMN 100,00 -Cluster C (Infrastruktur Daerah) 200,00 Penyertaan Modal - Surat Berharga -B. INVESTASI MANDATORY 7.430,00 -Pengambilalihan Inalum 5.000,00 -Fasilitas Dana Geothermal 2.430,00 Total Portofolio Investasi (A+B) 8.041,68 46
    47. 47. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) Alokasi Pagu : Rp 904,98 Miliar1 • Menyiapkan pemimpin dan profesional Indonesia kelas dunia; Program Beasiswa • Memperluas akses kepada pendidikan tinggi; Dalam dan Luar • Diutamakan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan prioritas Negeri MP3EI.2 • Memberikan insentif bagi penelitian termasuk karya Program Beasiswa Jurnal, buku, riset dan paten; Penelitian • Mendorong semangat inovasi di kalangan intelektual dan peneliti.3 Program Rehabilitasi • Melaksanakan penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan Fasilitas Pendidikan akibat bencana alam,. 47
    48. 48. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) Dalam Miliar Rp TAHUN INDIKATOR 2012 20131 RENCANA PENYALURAN 239.47 884.31 Jumlah dana : - beasiswa untuk 3.346 orang 172.42 - beasiswa untuk 13.934 orang 728.59 - rehab fasilitas 5 unit 67.05 - rehab fasilitas 95 unit 155.722 BIAYA OPERASIONAL 11.82 20.673 RENCANA PENGGUNAAN 251.29 904.984 TARGET PNBP 525.46 1,208.92 - Saldo penggunaan tahun lalu 75.16 274.17 - tahun berjalan 450.30 934.755 RENCANA KEBUTUHAN DPPN 10,617.70 15,617.70 - tahun lalu 3,617.70 10,617.70 - tahun berjalan 7,000.00 5,000.00 48
    49. 49. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)Dana yang diperlukan untuk TA 2013 Rp904,98 MPagu Anggaran TA 2013 yang tersedia Rp31,14 MUsulan tambahan dari PNBP TA 2013 Rp873,84 M 49
    50. 50. 3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN) • Prodip Keuangan RegulerPenyelenggaraan Pendidikan • Prodip Keuangan KerjasamaProdip Keuangan • Prodip Keuangan Tugas Belajar (DIII Khusus dan DIV) Rp 84,22 Miliar 50
    51. 51. ANGGARAN KEMENKEU TA 2013- Pagu Indikatif 2013- Pagu Anggaran 2013
    52. 52. PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan PAGU ANGGARAN 2013 PER SUMBER DANA (dalam miliar rupiah) Unit Anggaran Pagu Indikatif Pagu Anggaran No. Eselon I TA 2012 * TA 2013 TA 2013 1 Rupiah Murni 16.761,09 17.631,10 17.781,55 2 PNBP/BLU 297,54 46,25 160,77 3 PHLN/PDN 310,07 302,58 300,68 TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99*Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012 52
    53. 53. PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan PAGU ANGGARAN 2013 PER UNIT ESELON I (dalam miliar rupiah) Unit Anggaran Pagu Indikatif Pagu AnggaranNo. Eselon I TA 2012 * TA 2013 TA 2013 1 SETJEN 6.810,45 7.195,46 6.854,77 2 ITJEN 94,74 98,70 110,85 3 DJA 124,39 130,73 157,10 4 DJP 5.122,32 5.202,68 5.655,17 5 DJBC 2.034,34 2.097,38 2.310,50 6 DJPK 117,46 140,00 129,29 7 DJPU 70,75 79,96 84,32 8 DJPB 1.467,02 1.545,81 1.596,79 9 DJKN 601,26 677,66 686,77 10 BAPEPAM-LK 361,10 196,11 - 11 BPPK 418,88 443,17 484,13 12 BKF 145,99 172,26 173,30 TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99* Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012 53
    54. 54. USULAN PENAMBAHAN PAGU AKIBAT PENAMBAHAN PNBP• Berkenaan dengan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU LPDP, pada tahun 2013 diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.208,92 Miliar;• Dari PNBP tersebut direncanakan untuk beasiswa, rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan operasional LPDP sebesar Rp904,98 Miliar;• Dari rencana penggunaan PNBP Rp904,98 Miliar, dalam Pagu Anggaran TA 2013 baru tersedia sebesar Rp31,14 Miliar;• Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan penambahan pagu anggaran LPDP sebesar Rp873,84 Miliar yang bersumber dari PNBP LPDP, sehingga pagu anggaran LPDP menjadi Rp904,98 Miliar. 54
    55. 55. PAGU ANGGARAN KEMENKEU TA 2013 SETELAH TAMBAHAN PNBP LPDP (dalam miliar rupiah) Usulan Pagu Anggaran Unit Pagu AnggaranNo. Penambahan Pagu TA 2013 Setelah Eselon I TA 2013 PNBP LPDP Tambahan PNBP1 SETJEN 6.854,77 873,84 7.728,612 ITJEN 110,85 - 110,853 DJA 157,10 - 157,104 DJP 5.655,17 - 5.655,175 DJBC 2.310,50 - 2.310,506 DJPK 129,29 - 129,297 DJPU 84,32 - 84,328 DJPB 1.596,79 - 1.596,799 DJKN 686,77 - 686,7710 BAPEPAM-LK - - -11 BPPK 484,13 - 484,1312 BKF 173,30 - 173,30 TOTAL 18.242,99 873,84 19.117,83 55 55 55
    56. 56. Kegiatan UnggulanKementerian Keuanganper Unit Eselon ITA 2013
    57. 57. Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal (1/2) Alokasi Pagu : Rp 7.728,61 Miliar1 - Penyiapan Gedung Baru untuk keperluan Data Center/ Disaster Pengintegrasian IT Recovery Center; - Melaksanakan Konsolidasi Infrastruktur IT Kemenkeu dan dukungan operasional DC-DRC; - Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap II. Rp 325,76 Miliar2 Reformasi Birokrasi - Penyusunan Blue Print transformasi kelembagaan Kemenkeu dan Transformasi - Internalisasi nilai-nilai Kemenkeu; Kelembagaan - Pemanfaatan Assesment Centre untuk pengembangan SDM; Kemenkeu - Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta. Rp 93,30 Miliar 57
    58. 58. Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal3 Pembinaan dan koordinasi Pembinaan dan pemberian bantuan hukum: eks Badan Penyehatan pemberian bantuan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, Sengketa Internasional, hukum Arbitrase, pemulihan aset negara Rp 7,77 Miliar4 Pembentukan Unit Layanan Penyelenggaraan eProcurement dan Pembentukan ULP Kemenkeu di Pengadaan ibukota provinsi. Rp 6,33 Miliar 58
    59. 59. Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (1/2) Alokasi Pagu : Rp 110,85 Miliar1 - Implementasi Sistem Whistleblowing Kemenkeu Pelaksanaan - Surveilance Audit Investigasi dan - Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Edukasi Anti - Audit Investigasi KKN - Examinasi LP2P dan DHK/LHKPN - Kerja sama dengan institusi penegak hukum Rp 3,63 Miliar2 Perumusan - Penjagaan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan. kebijakan dan - Audit Kinerja, Audit Tematik, dan Audit Compliance pelaksanaan - Penguatan Peran Unit Kepatuhan Internal (UKI). pengawasan serta peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan Rp 25,57 Miliar 59
    60. 60. Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (2/2)3 Pelaksanaan - Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Program - Pelaksanaan Pengawasan yang memberi nilai tambah Transformasi Pengawasan melalui antara lain Audit Kinerja, Audit Tematik, Audit Compliance, Kajian, Monitoring, dan Evaluasi yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi Rp 3,31 Miliar4 - Pengembangan e-LP2P Dukungan - Pelaksanaan koordinasi Aparat Pengawasan Internal manajemen dan Pemerintah (APIP) dukungan teknis - Persiapan pembentukan unit IT Audit lainnya - Pengembangan audit teknologi informasi Inspektorat Jenderal Rp 78,34 Miliar 60
    61. 61. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (1/4) Alokasi Pagu : Rp 157,10 Miliar 1 Kegiatan Pengelolaan – Exercise dan Penyusunan SEB Pagu Indikatif Anggaran – Exercise dan Penyusunan KMK Pagu Anggaran Belanja – Penyusunan SE Alokasi Anggaran Pemerintah – Penyusunan RPMK Pengelolaan BA BUN Pusat Rp 7,00 Miliar2 Kegiatan – Penyusunan Laporan Keuangan BSBL Penyusunan dan – Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BSBL Penyampaian – Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bendahara Laporan Keuangan Belanja Subsidi Umum Negara (SA BUN) dan Belanja Lainnya (BSBL) Rp 2,20 Miliar 61
    62. 62. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (2/4)3 - Koordinasi Perumusan NK dan RAPBN beserta RUU APBN. - Penyusunan NK dan RUU APBNP Penyusunan - Penyusunan Model Pendapatan Negara Rancangan - Koordinasi Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat untuk APBN Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional - Penyusunan Kajian Kebijakan Subsidi - Pengkajian dan Pengembangan Analisis Dampak Pembiayaan APBN terhadap Perekonomian Indonesia Rp 3,90 Miliar4 - Penyusunan peraturan yang terkait dengan kegiatan Kegiatan usaha hulu migas. Pengelolaan - Penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBP K/L PNBP - Penyusunan RUU tentang Revisi UU No. 20 Tahun 1997 dan Subsidi tentang PNBP Rp 5,10 Miliar 62
    63. 63. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (3/4)5 - Pengembangan dan Pemeliharaan Basis Data Pengembangan Penganggaran Sistem - Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Penganggaran - Optimalisasi Infrastruktur TI DJA Rp 12,91 Miliar6 Dukungan - Penyelenggaraan Training/Diklat : soft & hard competency Manajemen dan Dukungan - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capacity Teknis Lainnya Building - Penataan ruang kerja DJA Rp 121,99 Miliar 63
    64. 64. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (4/4)7 - Kajian/Harmonisasi/Evaluasi/Peraturan/Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Harmonisasi - Rekomendasi Penganggaran Remunerasi Peraturan Penganggaran - Rekomendasi Kebijakan PNBP - Rekomendasi Kebijakan Peraturan Penganggaran Rp 4,00 Miliar 64
    65. 65. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (1/5) Alokasi Pagu : Rp 5.655,17 Miliar1 - Pengembangan Kapasitas Infrastruktur DC dan DRC, Pembangunan/ Pengembangan - Pengadaan Infrastruktur Aplikasi Pendukung, Infrastuktur TIK - Pengembangan Aplikasi Modernisasi Perpajakan (Aplikasi ApproWeb, Aplikasi Benchmark, Aplikasi Instansi Vertikal), - Sinkronisasi e-KTP dan e-NPWP Rp 249,80 Miliar2 Peningkatan -Peningkatan Media Management, Pelayanan -International Partnership, Penyuluhan dan -Peningkatan Fungsi Situs Pajak untuk Mendukung Kegiatan Kehumasan Kehumasan Rp 85,03 Miliar 65
    66. 66. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (2/5)3 -Memperkuat Panduan Umum dan Aturan Khusus terkait : Perumusan -Transfer Pricing, Kebijakan KUP, -Mutual Agreement Procedure (MAP), PPh, PPN, PPSP, -Advance Pricing Agreement (APA), dan Bea Meterai -Exchange of Information (EIO), - Memperkuat Aspek Perpajakan Internasional Rp 7,82 Miliar4 Dukungan - Perluasan dan Pemutahiran Basis Pengenaan Pajak (Taxbase) Pelayanan - Registrasi Ulang Bagi PKP dengan Melakukan Monitoring PPN Pelaksanaan - Melakukan Sistem Invoice dan Sistem Barcode Sebagai Tugas Kantor- Identitas Transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) kantor Vertikal di - Memperkuat Basis Data Sektor Pertambangan dan Migas Daerah Melalui Jasa Surveyor Independent Rp 3.083,57 Miliar 66
    67. 67. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (3/5)5 Pengelolaan Perbaikan Database Perpajakan Data dan Dokumen Rp 56,85 Miliar Perpajakan Kegiatan6 Pemeriksaan, - Peningkatan Kegiatan Intelijen Penagihan, - Peningkatan Efektivitas Analis Informasi, Data, Laporan dan Intelijen dan Pengaduan Penyidikan - Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan Rp 16,61 Miliar 67
    68. 68. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (4/5)7 Peningkatan - Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Potensi, Kepatuhan, di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan Penerimaan dan - Peningkatan Ekstensifikasi Sebagai Penunjang Penerimaan Ekstensifikasi Perpajakan Pajak yang Optimal Rp 8,51 Miliar 8 Peningkatan, - Peningkatan Whistle Blower System Pembinaan, dan - Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi Internal Pengawasan - Internisalisasi Kepatuhan SDM, dan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Pengembangan - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Organisasi Pengawasan Rp 13,75 Miliar 68
    69. 69. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (5/5)9 Pelaksanaan - Pengkajian Pembenahan Proses Bisnis Reformasi Proses - Penyempurnaan SOP Bidang Penegakan Hukum Berdasarkan Bisnis Mitigasi Resiko Rp 5,73 Miliar10 Penyelesaian - Penyelesaian Sidang Banding ,Gugatan ke Pengadilan Pajak Keberatan dan - Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Banding Rp 5,50 Miliar11 - Pengembangan Kapasitas SDM dengan Diklat Patriotik Pajak - Operasional Satker-Satker di Lingkungan DJP Dukungan - Pencetakan Kertas Berharga (Benda Meterai) Sebagai Salah Manajemen dan Dukungan Satu Sumber Penerimaan Teknis Lainnya Rp 1.753,72 Miliar 69
    70. 70. Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (1/2) Alokasi Pagu : Rp 2.310,50 Miliar1 Peningkatan - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Gudang Arsip DJBC sarana dan - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Bea dan Cukai prasarana - Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor Bea dan pelayanan dan Cukai pengawasan - Lanjutan Redesign Gedung Kantor Modern Kepabeanan dan Rp 162,37 Miliar Cukai2 Pengadaan/Per- - Pengadaan Kapal Patroli baikan Sarana - Pengadaan Peralatan Pemindai Operasi - Pengadaan Narcotest Pengawasan - Pengadaan Peralatan Komunikasi untuk Mendukung - Pemeliharaan X Ray Scanner Cabin cargo/Body Scanner/Handheld Pemberantasan Penyelundupan Trace Protector/Trace Detector - Pengadaan Suku Cadang dan Jasa Overhoul Kapal Rp 233,38 Miliar 70
    71. 71. Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (2/2)4 Pita Cukai Pengadaan Pita Cukai Rp 338,80 Miliar5 Pertukaran Data Penyediaan dana langgaran Pertukaran Data Elektronik Elektronik Rp 97,99 Miliar5 Pengembangan Pelatihan untuk pegawai (Capacity Building) SDM Rp 9,85 Miliar6 Dukungan - Pengadaan BBM Kapal dan pemeliharaan peralatan & mesin Manajemen Peralatan Scanner - Biaya operasional satker Rp 1.468,06 Miliar 71
    72. 72. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (1/3) Alokasi Pagu : Rp 129,29 Miliar1 Penyempurnaan Perumusan Kebijakan Perhitungan dan dan review Bussiness Bimbingan Teknis DAU, DAK, DBH Pajak dan Process transfer CHT, serta DBH SDA ke Daerah Rp 10.98 Milyar2 Pengalihan PBB- - Sosialisasi kebijakan PBB-PP PP dari Pajak Pusat Menjadi - Penyusunan Revisi SKB Menkeu dan Mendagri Pajak Daerah tentang pengaturan tahapan persiapan pengalihan PBB-PP - Pemberian fasilitas pemungutan PBB-PP Rp 21,48 Milyar 72
    73. 73. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (2/3)4 Penyempurnaan Business Process - Rekomendasi kebijakan di bidang PDRD percepatan - Konsultasi Regional dan Teknis kepada aparat Pemda penyelesaian evaluasi RAPERDA tentang PDRD Rp 1,34 Milyar dan PERDA PDRD5 Penyempurnaan bussiness Process Penyusunan Peraturan terkait: Pengendalian - Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Pinjaman Defisit Daerah, Daerah TA 2014 Pembiayaan dan - Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2013 Kapasitas Derah dan Hibah Daerah Rp 3,93 Milyar6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Penatausahaan / Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah bagi aparat pemda Keuangan Daerah Rp 15,99 Milyar 73
    74. 74. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (3/3)7 Perumusan - Pengembangan SIKD, Pengembangan Aplikasi TI dan bussiness process peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komputer bidang - Pengembangann Komandan Versi-2, Pemeliharaan Aplikasi Pendanaan Daerah serta Daper dan Sekretariat, Pembangunan Pusat Data DJPK. Informasi Keuangan Derah Rp 9,74 Milyar8 Dukungan Operasional kantor dan Pengadaan infrastruktur Manajemen jaringan, pengadaan peralatan kantor dan renovasi gedung. Rp 65.82 Milyar 74
    75. 75. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (1/3) Alokasi Pagu : Rp 84,32 Miliar1 - Pengelolaan perjanjian pinjaman dan hibah yang bersumber dari Pengelolaan lembaga keuangan internasional, bilateral dan multilateral Pinjaman - Pengelolaan pinjaman komersial dari Kreditor Swasta Asing (KSA) melalui seleksi calon pemberi pinjaman KSA - Pengelolaan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri. Rp 6.06 Miliar2 Pengelolaan - Transaksi pengelolaan portofolio SUN Surat Utang - Layanan pengembangan pasar SUN Negara - Analisis dan pemutakhiran informasi pasar keuangan dan SUN - Penyiapan peraturan, evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan transaksi SUN. Rp 8.06 Miliar 75
    76. 76. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (2/3)3 - Pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara - Pelaksanaan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara Pengelolaan - Pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Berharga Syariah Pembiayaan Negara Syariah - Penyiapan peraturan, dokumen hukum dan evaluasi kinerja pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara. Rp 6.25 Miliar4 Pengelolaan - Penyusunan strategi pengelolaan utang Strategi dan - Penyusunan rekomendasi pengelolaan kewajiban Portofolio kontinjensi Utang - Penyusunan laporan analisis/kajian pengelolaan utang/kewajiban kontinjensi. Rp 3.28 Miliar 76
    77. 77. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (3/3)5 Pelaksanaan - Monitoring dan evaluasi pinjaman, hibah dan pembiayaan Evaluasi, Akun tansi dan syariah Setelmen - Administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Utang Negara Rp 5.11 Miliar6 Dukungan - Operasional satker dan pemeliharaan sarana perkantoran Manajemen - Pengembangan sistem teknologi informasi utang dan - Peningkatan kapasitas SDM Dukungan - Pemantauan dan evaluasi kepatuhan dan risiko operasional Teknis Lainnya Rp 55,56 Miliar 77
    78. 78. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (1/4) Alokasi Pagu : Rp 1.596,79 Miliar1 Dukungan Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan di bidang manajemen dan perbendaharaan, pembentukan Treasury Dealing Room, dukungan teknis Pembentukan Kanwil Baru, Dukungan Operasional KPPN lainnya Mobile Rp360,48 Miliar2 - Revisi PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pembinaan - Penilaian Layanan dan Kinerja Keuangan Satker BLU pengelolaan keuangan BLU Rp 6,79 Miliar 78
    79. 79. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (2/4)3 - Pengembangan Aplikasi Perbendaharaan Pembinaan sistem - Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi perbendaharaan - Pengembangan Profesi Bidang Perbendaharaan (SPAN) - Mendukung implementasi SPAN dan SAKTI Rp 128, 91 Miliar4 Penyelenggaraan - Pelaksanaan implementasi SPAN di daerah Kuasa Bendahara - Pengadaan sarana prasarana dalam rangka modernisasi Umum Negara layanan percontohan 177 Satker KPPN - Biaya operasional satker Rp620,83 Miliar5 Pembinaan - Revitalisasi peran Kanwil DJPB sebagai pengelola fiskal dan pelaksanaan BUN perbendaharaan - Operasional untuk 30 Satker Kanwil DJPB termasuk di wilayah pengadaan sarana prasarana Rp291,72 Miliar 79
    80. 80. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (3/4)7 Pembinaan - Peningkatan kualitas data DIPA dan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka dan pengesahan mendorong percepatan penyerapan anggaran. Dokumen - Pelaksanaan spending review Pelaksanaan Anggaran Rp12,67 Miliar8 - Penyempurnaan peraturan terkait sistem manajemen Manajemen investasi, penerusan pinjaman, pinjaman, kredit program Investasi dan dan pembiayaan lainnya; Penerusan - Restrukturisasi pinjaman BUMN, restrukturisasi dan Pinjaman pemberian pinjaman serta subsidi bunga kepada Pemda dan BUMD, penyusunan Skim kredit program; - Pembayaran jasa bank penata usaha penerusan pinjaman Rp78,00 Miliar 80
    81. 81. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (4/4) 9 - Pembentukan dan Operasional Treasury Dealing Room (TDR); - Pengembangan Sistem Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB) ; Peningkatan - Peningkatan kemampuan/kapasitas Bendahara Instansi untuk Pengelolaan Kas menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan APBN; Negara - Pengembangan Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara Elektronik; - Sosialisasi Undang-Undang Mata Uang dan RUU Redenominasi ; - Penyempurnaan MPN; Rp 21,69 Miliar10 - Penyusunan Peraturan dan Pedoman Sistem Akuntansi Penyelenggaraan Berbasis Akrual Pertanggungjawa - Peningkatan kualitas LKPP ban Pelaksanaan - Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Anggaran Pemerintah - Penyelenggaraan diklat PPAKP Rp75,51 Miliar 81
    82. 82. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (1/3) Alokasi Pagu : Rp 686,77 Miliar1 Percepatan - Penyusunan kebijakan dan peraturan percepatan Penyelesaian penyelesaian pengurusan piutang negara Pengurusan - Crash Program dan Restrukturisasi Piutang Negara Piutang Negara (PPN) - Intensifikasi penagihan debitur potensial (asset tracing ) Rp32 Miliar2 - Penyusunan kebijakan dan peraturan pensertifikasian BMN Inventarisasi, Monitoring, dan berupa tanah Evaluasi - Identifikasi dan Pendataan BMN berupa tanah Pelaksanaan - Pembuatan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi BMN Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) berupa Tanah - Tim koordinasi percepatan sertifikasi Rp6,4 Miliar 82
    83. 83. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (2/3)3 Penyelesaian - Pengamanan dan pemeliharaan aset ex-BPPN, ex-BDL dan Pengurusan aset eks. PT. PPA, ex-PT PPA untuk meningkatkan nilai jual BPPN, dan Aset - Identifikasi aset untuk tertib administrasi, fisik, dan Bekas Milik hukum Asing/Cina - Penjualan aset secara lelang dan non lelang (ABMA/C) Rp22 Miliar4 - Pengembangan dan pemeliharan sistem aplikasi DJKN Pembangunan Teknologi dan (modul KNL, EWS BUMN, SIMAN, SIBANKUM, Contract Sistem Informasi Centre, dsb) Manajemen Aset - Peningkatan infrastruktur TIK DJKN berikut lisensi Negara software (Paket SOA Oracle, AVAYA, DMS Filenet) Rp29,3 Miliar 83
    84. 84. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (3/3)5 Capacity Building - Peningkatan kapasitas SDM DJKN SDM DJKN - Peningkatan hardcompetency dan softcompetency - Diklat, kursus spesialisasi DJKN 17 Rp17,3 Miliar6 Pengadaan BMN - Pembangunan gedung kantor, antara lain: Kanwil DJKN (Pembangunan/ Samarinda, KPKNL Pangkal Pinang dan KPKNL Tangerang; Rehab Gedung - Rehabilitasi gedung dan sarana prasarana DJKN; DJKN, Peralatan dan Fasilitas - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; Kantor) Rp115,6 Miliar 84
    85. 85. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1/3) Alokasi Pagu : Rp 484,13 Miliar1 Penyelenggaraan  Penyelenggaraan Diklat di Bidang Keuangan Negara: Pendidikan dan Kepemimpinan, Manajerial, dan Teknis Pelatihan di Bidang  Penyelenggaraan Seminar/Workshop/Sejenisnya Keuangan Negara  Program Beasiswa Gelar dan Non-Gelar Rp 204,02 Miliar2 Penyelenggaraan  Penyelenggaraan pendidikan program diploma keuangan, Pendidikan Prodip baik reguler, kerjasama dengan instansi lain maupun Keuangan lanjutan pendidikan untuk pegawai tugas belajar. Rp 48,00 Miliar 85 85
    86. 86. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2/3)3  Training Need Analysis dan Pengembangan Program Kediklatan Pengembangan  Pengendalian Mutu Diklat Program Riset  Kegiatan Riset/Penelitian  Jurnal Ilmiah  Kajian Akademis Rp 11,72 Miliar4 Pengembangan  Pengembangan Tenaga Pendidik/Pengajar SDM  Pengembangan Tenaga Kependidikan Rp 12,90 Miliar 86 86
    87. 87. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (3/3)5 - Penguatan IT dan Pendukungnya, termasuk E-Training Penguatan - Peningkatan Infrastruktur Diklat Kelembagaan - Penguatan Organisasi dan Tata Laksana - Penyempurnaan Proses Bisnis Rp 77,99 Miliar6 Operasional Satker BPPK termasuk pusat-pusat pendidikan Dukungan pelatihan dan badan diklat keuangan di daerah Manajemen Rp 129,50 Miliar 87 87
    88. 88. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (1/3) Alokasi Pagu : Rp 173,30 Miliar1 - Harmonisasi Tarif Bea Masuk tahun 2013-2015 Penyusunan - Perumusan kebijakan pelaksanaan analisis terhadap PMK tarif usulan perubahan tarif bea masuk, tarif khusus, bea Perpajakan, Bea keluar, cukai, PPnBM Masuk, Bea - Perundingan yang terkait dengan kebijakan tarif Keluar dan Cukai berdasarkan kerjasama perdagangan internasional mewakili Kementerian Keuangan Rp10,72 Miliar2 - Working Level: Working Group Meeting, Workshop dan . Seminar Indonesia APEC - Policy Level: APEC Senior Finance Official Meeting (SFOM) Chairmanship - Deputy’s Level: APEC Finance Deputies Meeting (FDM) - Minister’s Level: APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC FMM) Rp34,34 Miliar 88
    89. 89. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (2/3)3 - Pembangunan mekanisme komunikasi dalam mencermati persoalan risiko fiskal atas berbagai program pembangunan Penyusunan dan aksi quasi-fiscal oleh lembaga di luar pemerintah yang Fiscal Risk Statement pada dapat menimbulkan kewajiban kontinjen bagi pemerintah. Nota Keuangan - Perumusan bentuk-bentuk kelembagaan yang dibutuhkan dan RAPBN untuk mewadahi perhatian stakeholder terhadap isu risiko fiskal. Rp9,67 Miliar4 - Perumusan kebijakan ekonomi makro Penyusunan - Penyelenggaraan pelatihan Vector Auto Regression (VAR), pokok pokok pelatihan Equation Model, dan pelatihan Early Warning kebijakan fiskal System & Vulnerability Indicator untuk mendukung analisis dan kerangka data primer dan sekunder indikator-indikator ekonomi ekonomi makro makro Rp11,158 Miliar 89
    90. 90. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (3/3)5 •Pengkoordinasian pertemuan bilateral diplomasi ekonomi dan keuangan, serta pertemuan lembaga keuangan G20 framework multilateral dan regional. dan mitigasi •Pemberian pedoman dan update pembahasan terkini perubahan iklim mengenai langkah-langkah penanganan krisis global •Penyediaan konsultasi dan saran kepada otoritas terkait dan swasta mengenai strategi penanganan krisis global. Rp12,37 Miliar6 Dukungan manajemen dan capacity building Badan Kebijakan Dukungan Fiskal manajemen Rp56,71 Miliar 90
    91. 91. KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 20121. Pada APBN TA 2012, Kementerian Keuangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp17.779,98M.2. Dalam perkembangannya, anggaran tersebut mengalami perubahan yang disebabkan beberapa hal seperti: a. adanya drop loan sebesar Rp204,98M, b. luncuran hibah sebesar Rp29,03M, c. penghematan sebesar Rp925,34M, d. penambahan penggunaan PNBP BLU sebesar Rp251,28M, e. penambahan dari SABA sebesar Rp378,45M, serta f. penambahan dari penghargaan (reward) TA 2011 sebesar Rp39,69M, sehingga alokasi anggaran tersebut pada APBN-P TA 2012 menjadi sebesar Rp17.348,12M.3. Setelah APBN-P terdapat perubahan anggaran dari SABA sebesar Rp24,74M serta adanya drop loan sebesar Rp4,15M sehingga alokasi anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp17.368,71M 92
    92. 92. KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012 Dalam Miliar Rupiah PENAMBAHAN DROP PAGU AKHIRNo. UNIT PAGU APBN-P SABA LOAN (per 31 Agustus 2012) 1 SETJEN 6.792,27 22,33 (4,15) 6.810,45 2 ITJEN 94,74 - - 94,74 3 DJA 124,39 - - 124,39 4 DJP 5.122,32 - - 5.122,32 5 DJBC 2.034,34 - - 2.034,34 6 DJPK 117,46 - - 117,46 7 DJPU 70,75 - - 70,75 8 DJPB 1.467,02 - - 1.467,02 9 DJKN 601,26 - - 601,26 10 BAPEPAM-LK 361,10 - - 361,10 11 BPPK 418,88 - - 418,88 12 BKF 143,58 2,41 - 145,99JUMLAH 17.348,12 24,74 (4,15) 17.368,71 93
    93. 93. Dalam Miliar Rupiah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JumlahNo Unit Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %1 SETJEN 5.265,52 3.764,10 71,49 971,92 221,33 22,77 573,01 61,33 10,70 6.810,45 4.046,76 59,422 ITJEN 28,76 18,91 65,75 60,45 27,78 45,95 5,53 4,97 90,00 94,74 51,66 54,533 DJA 43,55 29,83 68,50 62,26 26,40 42,40 18,58 9,57 51,51 124,39 65,80 52,904 DJP 1.496,91 1.041,36 69,57 3.093,77 1.381,84 44,67 531,64 45,71 8,60 5.122,32 2.468,91 48,205 DJBC 531,34 347,21 65,35 1.122,21 565,75 50,41 380,80 51,52 13,53 2.034,34 964,48 47,416 DJPK 21,99 14,66 66,69 75,76 39,32 51,90 19,71 5,12 25,97 117,46 59,11 50,32 94 94
    94. 94. Dalam Miliar Rupiah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JumlahNo Unit Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 7 DJPU 16,64 10,83 65,11 43,48 23,65 54,39 10,64 2,05 19,29 70,75 36,53 51,63 8 DJPB 498,42 360,58 72,34 697,84 362,44 51,94 270,76 90,56 33,45 1.467,02 813,58 55,46 9 DJKN 181,98 124,97 68,67 295,27 138,19 46,80 124,00 52,04 41,96 601,26 315,19 52,4210 BAPEPAM 54,10 32,72 60,49 280,58 41,59 14,82 26,42 3,30 12,51 361,10 77,62 21,49 -LK11 BPPK 62,38 40,07 64,23 307,19 152,00 49,48 49,32 14,45 29,31 418,88 206,52 49,3012 BKF 22,10 15,21 68,81 101,98 34,98 34,31 21,91 6,57 30,00 145,99 56,77 38,88JUMLAH BA 15 8.223,68 5.800,44 70,53 7.112,71 3.015,28 42,39 2.032,32 347,22 17,08 17.368,71 9.162,94 52,76 95 95
    95. 95. CAPAIAN KINERJASEMESTER 1 TA 2012

    ×