Dokumen tersebut membahas sejarah perekonomian Indonesia mulai dari zaman kerajaan hingga reformasi. Mencakup periode sebelum kemerdekaan seperti zaman kerajaan Hindu-Buddha, Islam, kolonial, Jepang, serta Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi setelah kemerdekaan."

1. SEJARAH
PEREKONOMIAN
INDONESIA
Presented by :
Yusinadia Sekar Sari
11140023

2. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang
sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa)
serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis
dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu
mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jalur dari Tiongkok dan
Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut
antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama
sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-
daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-
kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar.
Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia
Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-
raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai
upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena
mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah
mereka.

3. • Zaman
Kerajaan
130-1904
• Zaman
Kolonial
1512-1942
• Zaman
Jepang
1942-1945
• Orde Lama
1950-1966
• Orde Baru
1966-1998
• Reformasi
1998-now

4. Masa Sebelum Kemerdekaan
Zaman
Kerajaan
Hindu - Budha
Zaman
Kerajaan
Islam
Zaman Kerajaan

5. Zaman Kerajaan Hindu - Budha
 Bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar, seperti
Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit, mulailah dikenal teknologi
pembuatan kapal-kapal yang lebih besar dan pelayaran yang dilakukan
dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Bangsa Indonesia jadi dapat
berperan lebih aktif dalam perdagangan internasional dengan berlayar
sendiri ke negara-negara yang biasanya berdagang dengan Indonesia.
 Sistem pajak
Pengembangan dan jaminan kelangsungan suatu kerajaan tentu
memerlukan biaya. Biaya ini diambil dari hasil perdagangan, pertanian,
dan pungutan pajak kepada rakyat. Pajak dipungut oleh pejabat di
tingkat daerah dari desa-desa yang ada di wilayahnya. Setiap habis
panen, pajak tersebut wajib diserahkan pada kerajaan. Di tingkat pusat,
ada petugas khusus yang bertugas mencatat luas tanah di wilayah
kerajaan untuk dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak yang wajib
dipungut. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu.

6. Kerajaan Sriwijaya
• Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur
perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan
atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa
Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu,
cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat raja
Sriwijaya sekaya raja-raja di India.
• Ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang.
Adapun impornya adalah sutra, permadani, dan porselin.
• Dalam masa ini Sriwijaya mengenal sistem mata uang berupa koin
emas dan perak.
Kerajaan Majapahit
• Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak
dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian
mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang
menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak.
• Menurut catatan Wang Ta-Yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa
pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan
komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan
barang dari besi.
• Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam,
dan tembaga.

7. Zaman Kerajaan Islam
Pedagang-pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan
India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan
yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara,
pada abad ke-7 sampai abad ke-16.
Kerajaan Samudera Pasai 1267–1521
 Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya,
dalam catatan Ma Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil.
 Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat
transaksi pada masyarakatnya, mata uang ini disebut Deureuham (dirham) yang
dibuat 70% emas murni dengan berat 0.60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat.
 Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen
2 kali setahun, serta memilki sapi perah untuk menghasilkan keju.
Kesultanan Banten 1527–1813
 Dalam meletakan dasar pembangunan ekonomi Banten, selain di
bidang perdagangan untuk daerah pesisir, pada kawasan pedalaman
pembukaan sawah mulai diperkenalkan.
 Mata uang Belanda di Banten ditemukan lebih bervariasi jenisnya (8 jenis) yang
dapat dibedakan dari tahun terbitnya yang terletak di bawah monogram.

8. Zaman Kolonial
 Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami
perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya
oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat
diberlakukan kebijakan.
 Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai
perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur
Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda,
sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
 Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi
kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara
lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
 Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif
Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar
dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa
pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan
penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman
komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian
dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

9.  Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya
desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan
nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong
pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur
tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun
dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak
boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan
kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama
bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
 Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir
dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent
(pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi
akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan
tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya,
tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

10. Zaman Penjajahan Jepang
 Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak
maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi
perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi
masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi
bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan
makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi
minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama.

11. Orde Lama
1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober
1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan
luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
 Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
 Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
 Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil
mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan
rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
 Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi
pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan
asing.
 Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit
dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
 Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan
mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
 Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
 Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
 Sistem Ekonomi Ali-Baba

12. 2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha
pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada
akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
 Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar agar tingkat harga turun
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi
agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan
sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada
sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
 Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas
25.000 dibekukan
 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi
sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
 Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter

13. Orde Baru
Warisan Orde sebelumnya :
 Orde Baru mewarisi hutang Orla sebesar US$ 530 juta (padahal
pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US$ 430
juta)
 Inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%.
 Tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama: turunkan defisit
anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah.
 Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –
terutama IMF dan Bank Dunia
Kebijakan Moneter Awal Orba:
 Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang
pembiayaan dari hutang kepada masyarakat
 Memakai bantuan LN untuk menutup defisit anggaran
 Penerapan kebijakan uang ketat –untuk menurunkan inflasi

14. Kebijakan Sektor Riil Awal Orba
 Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu
bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing
pada tahun 1967)
 Fokus pembangunan pada sektor pertanian
 Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan
eksplorasinya
Keberhasilan Orba
 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun
 Pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500
(tahun 1980).
 Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan
FAO tahun 1986
 Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi
27,2 juta jiwa (15,08%) tahun 1990

15. Reformasi
Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi lahir
gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi
terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain
sbb:
1.Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
2.Penghapusan dwifungsi ABRI;
3.Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia
(HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
melalui penyelenggaraan otonomi daerah;
5.Mewujudkan kebebasan pers;
6.Mewujudkan kehidupan demokrasi.

16. PEMBANGUNAN
 Upaya perwujudan tujuan bernegara yang tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan melalui pembangunan, yang
sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan.
Departemen Sosial merupakan salah satu leading sector dalam
penanggulangan kemiskinan
–yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir
miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial,
dan finansial untuk mengatasi semua problematika
pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para
stakeholders lainnya yaitu swasta (perbankan, perusahaan),
masyarakat (organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat) dan
perguruan tinggi untuk bersamasama menanggulangi kemiskinan.

17. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk
mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
 a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada
pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang
luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
 b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil
menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun
kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di
privatisasikan dijual pada perusahaan asing.

18. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula
kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung
tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai
ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan
jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan
bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada
IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negeri.

19. DAFTAR PUSTAKA
 https://prezi.com/qrtcr9fppfe_/perekonomian-indonesia-ketika-
pendudukan-jepang-1942-1945/ diakses tanggal 27 Spetember
2016 pukul 19.20 WIB
 http://krisbandi.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-perekonomian-
indonesia-1-masa.html diakses tanggal 26 September 2016
pukul 18.45
 http://www.sejarawan.com/160-sejarah-masuknya-belanda-di-
indonesia.html diakses tanggal 27 September 2017 pukul 20.33
WIB
 http://www.bimbie.com/sejarah-perkembangan-perekonomian-
indonesia.htm diakses tanggal 27 September 2017 pukul 20.45
WIB
