Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia mulai dari masa prakemerdekaan hingga masa reformasi, dengan membagi ke dalam beberapa periode yaitu masa prakemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Pada setiap masa dijelaskan sistem perekonomian dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah pada waktu itu beserta dampaknya.

1.  NAMA : ISWAHYUNI
 KELAS : 5X-MA
NIM : 11141051
MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

2. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat
strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua
samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur
pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal
sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang
melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India,
Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi,
demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat
(Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan
tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik,
dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya
di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke
Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan
para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan
pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka
justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.

3. Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4
masa, yaitu:
 1. Masa Sebelum Kemerdekaan
 Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah
membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk
menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang
pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda,
Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak
banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah
tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai
Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan
berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda
memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan
menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.

4. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak
Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia
Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara
telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi
ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya
kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit

5. Sitem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan
kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga
pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agrarian
yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak
swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang tanah yang boleh
disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya
meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir
dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak
tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki
uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar
untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran
produk dari negara penjajah.

6. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan
oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi
oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah
menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :

7. • Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman
nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC)
berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang
mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut
Belanda.
• Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan
hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan
administrasi perkebunan asing.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran
memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-
hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan
mengadakan transmigrasi.
• Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional,
mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi
pada awal kemerdekaan.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
• Sistem Ekonomi Ali-Baba

8. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal
pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan
pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk
kondisi perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara
lain:
•Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
•Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan
wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional
•Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda

9. Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun
1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai
komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat
menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa pribumi. Sistem ini
merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan
penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan
menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-
gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan
dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik
Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan
tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan
cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi
yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras
keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih
diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata
cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang
memicu meningkatnya taraf hidup

10. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
 Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi
sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
•Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di
bank diatas 25.000 dibekukan
•Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin
•Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter

11. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi
prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi,
penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi
liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha
nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes
tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang,
tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan
kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan
berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan,
dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan
yang disebut Pelita.

12. Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras,
penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat
seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi,
dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat
KB.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar
daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat
terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu,
pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,
kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya,
ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia
merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan
berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

13. Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden
BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang
cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-
persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde
baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara
mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa
kepemimipinan presiden Abdurrahman Wahit, Megawati
Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah
yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat
diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih
adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah
polemik bagi perekonomian Indonesia.