SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
MASA REFORMASI
Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu
tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai
dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak
bersih dan tidak demokratis.
REFORMASI
n
Suksesi
kepemimpinan
nasional
Enam Agenda Gerakan Reformasi 1998
Amandemen
UUD 1945
Pemberantasan
KKN
Penghapusan
dwifungsi ABRI
Penegakkan
Supremasi
Hukum
Pelaksanaan
Otonomi
Daerah
KRONOLOGI KEJADIAN
HARI KEBANGKITAN
NASIONAL
1. Masa Pemerintahan
B. J. Habibie
21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
11%
56%
33%
Menteri Negara
Menteri Koordinator
Menteri Departemen
Menteri Tugas tertentu
Beberapa hasil yang dijanjikan
pemerintah antara lain:
Terbukanya kesempatan untuk
mengamandemen UUD 1945 tanpa
melalui referendum
Pencabutan keputusan P4 sebagai
mata pelajaran wajib (Tap MPR
No.XVIII/MPR/1998)
04
02
0
1
03
Masa jabatan presiden dan wakil
presiden dibatasi hanya sampai
dua kali masa tugas, masing
masing lima tahun (Tap MPR
No.XIII/MPR/1998)
Agenda reformasi politik
meliputi pemilihan umum,
ketentuan untuk memeriksa
kekuasaan pemerintah,
pengawasan yang baik dan
berbagai perubahan terhadap
Dwifungsi ABRI
05
Tap MPR No.XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia
Beberapa hal yang telah dilakukan
B.J Habibie adalah:
Diberlakukannya Otonomi Daerah
yang lebih demokratis dan semakin
luas
Kebebasan berpolitik dilakukan
dengan pencabutan pembatasan
partai politik.
03
02
0
1
Pencabutan ketetapan untuk
meminta Surat Izin Terbit (SIT)
bagi media massa cetak
04
Seorang warga negara
Indonesia dibatasi menjadi
Presiden sebanyak dua kali
masa jabatan saja
Hasil pembagian kursi itu menunjukan
lima partai besar menduduki 417 kursi di
DPR, atau 90,26 % dari 462 kursi yang
diperebutkan.
120 Kursi153 Kursi 51 Kursi
48 Kursi 34 Kursi
2. Masa Pemerintahan
K. H Abdurahman Wahid
20 Oktober 1999– 23 Juli 2001
• Departemen Penerangan dibubarkan
• Departemen Sosial dibubarkan
• Menyetujui penggantian nama Irian Jaya
menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
• Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan
untuk beribadah dan merayakan tahun baru
imlek.
• Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet
Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
• Pencabutan peraturan mengenai larangan
terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan
Leninisme.
• Membekukan MPR dan DPR.
3. Masa Pemerintahan
Megawati Soekarnoputri
23 Juli 2001– 20 Oktober 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
04
02
01
03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintah mengeluarkan
Undang-undang:
Beberapa hukum yang dikeluarkan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002
04
02
0
1
03
05Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002
Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2002
Instruksi Presiden Nomor 2 dan
Nomor 8 Tahun 20020
6
Pemilu legislatif 2004 yang
diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004
diikuti oleh 24 partai politik.
21,58% 18,53% 10,57%
8,15% 7,45%
4. Masa Pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono
20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009
20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014
Masa Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono dibagi menjadi dua yaitu,
SBY-JK dan SBY-Boediono
Terbentuknya kemitraan-kemitraan yang
strategis
Write here your description
04
02
01
03 Write here your description
Title 03
Write here your description
Title 04
Pemilu legislatif untuk DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan
Perwakilan Daerah) yang diselenggarakan
pada tanggal 9 April 2009
20,8% 14,5% 14,0%
7,9% 6,0%
“
More about your project.
Write here a list of features
Here you can write more
Content itself is what the end-user derives value from also can refer.
Your SlideTitle
Content itself is what the end-user
derives value from also can refer to
the information provided through
the medium, the way in which
Content B
Content in two columns
Content itself is what the end-user
derives value from also can refer to
the information provided through
the medium, the way in which
Content A
Content itself is what the
end-user derives value from
also can refer to the
information provided
through the medium,
Content C
Content in three columns
Content itself is what the
end-user derives value from
also can refer to the
information provided
through the medium,
Content A
Content itself is what the
end-user derives value from
also can refer to the
information provided
through the medium,
Content B
Use Big Images
To Show Your
Ideas
Service 03Service 01 Service 02
Features with icons
A B C
Content A 100 200 400
Content B $67,000 $56,000 $78,000
Content C 4500 60000 $8,000
Tables to compare data
USA19,450000
Brasil19,450000
Europe19,450000
World Map
Write here your big numbers
Project Achievements
Revenue from sales
Users around the world
130%
56,790,500
56,790,500
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content F
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content D
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content C
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content A
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content E
Itself is what the end-user
derives value from also can
refer to the information
Content B
Features with icons
Use charts to present data
10
20
30
40
50
60
Title 01
Title 02
Title 03
Title 04
Title 05 Title 06
Itself is what the end-user derives
value from also can refer
Itself is what the end-user derives
value from also can refer.
Itself is what the end-user derives
value from also can refer.
You can find me at: @username
myemail@domain.com
Any questions?
!
Presentation template designed by powerpointify.com
Special thanks to all people who made and shared these awesome resources for free:
Credits
Photographs by unsplash.com
This presentation uses the following typographies and colors:
Colors used:
Free Fonts used:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/lora
Presentation design

More Related Content

What's hot

Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965dinda_you
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddha
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddhakerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddha
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddhafian assan
 
MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY sknramadhaniah
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoIsmi Ayu
 
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanPerkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanKhansa Hanun
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruNurul Ma'rifah
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949MagdaNae
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurMuhamad Yogi
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaDavid Adi Nugroho
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiHilya Auliya
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
 
Masa Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri
Masa Jabatan Presiden Megawati SoekarnoputriMasa Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri
Masa Jabatan Presiden Megawati SoekarnoputriGestin Damayanti
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaTriDiana4
 

What's hot (20)

Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddha
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddhakerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddha
kerajaan-kerajaan maritim masa hindu-buddha
 
MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
BUDI UTOMO
BUDI UTOMOBUDI UTOMO
BUDI UTOMO
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
 
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanPerkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ Habibi
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 
Masa Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri
Masa Jabatan Presiden Megawati SoekarnoputriMasa Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri
Masa Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesia
 

Similar to PPKN PPT Masa Reformasi

Masa reformasi (pkn)
Masa reformasi (pkn)Masa reformasi (pkn)
Masa reformasi (pkn)Siti II
 
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)Paper pkn ikmal kholis (7101413312)
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)natal kristiono
 
Dampak Reformasi
Dampak ReformasiDampak Reformasi
Dampak Reformasiwidianbaron
 
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptx
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptxDinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptx
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptxKuyungRizal1
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Rifritz Siregar
 
Contoh soal undang undang dan tap mpr ii
Contoh soal undang undang dan tap mpr iiContoh soal undang undang dan tap mpr ii
Contoh soal undang undang dan tap mpr iiumyogaprasetya
 
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptx
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptxsistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptx
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptxFebriYustina
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxYasintadevi1
 
04. konstitusi-negara-indonesia
04. konstitusi-negara-indonesia04. konstitusi-negara-indonesia
04. konstitusi-negara-indonesiamuhammad haikel
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
 
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014PA Rianto
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
 
Presentation lasanti
Presentation lasantiPresentation lasanti
Presentation lasantiakubaim1
 

Similar to PPKN PPT Masa Reformasi (20)

UUD 1945
UUD 1945UUD 1945
UUD 1945
 
Masa reformasi (pkn)
Masa reformasi (pkn)Masa reformasi (pkn)
Masa reformasi (pkn)
 
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)Paper pkn ikmal kholis (7101413312)
Paper pkn ikmal kholis (7101413312)
 
Orde reformasi
Orde reformasiOrde reformasi
Orde reformasi
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
 
Dampak Reformasi
Dampak ReformasiDampak Reformasi
Dampak Reformasi
 
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptx
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptxDinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptx
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah.pptx
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
 
Reformasi
Reformasi Reformasi
Reformasi
 
Contoh soal undang undang dan tap mpr ii
Contoh soal undang undang dan tap mpr iiContoh soal undang undang dan tap mpr ii
Contoh soal undang undang dan tap mpr ii
 
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptx
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptxsistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptx
sistemdanstrukturpolitik-ekonomiindonesiamasareformasi-180601022335 (1).pptx
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
 
04. konstitusi-negara-indonesia
04. konstitusi-negara-indonesia04. konstitusi-negara-indonesia
04. konstitusi-negara-indonesia
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
 
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-viii rpjmn tahun 2010-2014
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
KELOMPOK 10.pptx
KELOMPOK 10.pptxKELOMPOK 10.pptx
KELOMPOK 10.pptx
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
Presentation lasanti
Presentation lasantiPresentation lasanti
Presentation lasanti
 

Recently uploaded

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (6)

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

PPKN PPT Masa Reformasi

  • 2. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. REFORMASI n
  • 3. Suksesi kepemimpinan nasional Enam Agenda Gerakan Reformasi 1998 Amandemen UUD 1945 Pemberantasan KKN Penghapusan dwifungsi ABRI Penegakkan Supremasi Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
  • 5.
  • 6. 1. Masa Pemerintahan B. J. Habibie 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
  • 7. 11% 56% 33% Menteri Negara Menteri Koordinator Menteri Departemen Menteri Tugas tertentu
  • 8. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah antara lain: Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No.XVIII/MPR/1998) 04 02 0 1 03 Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas, masing masing lima tahun (Tap MPR No.XIII/MPR/1998) Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI 05 Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
  • 9. Beberapa hal yang telah dilakukan B.J Habibie adalah: Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 03 02 0 1 Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak 04 Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi Presiden sebanyak dua kali masa jabatan saja
  • 10. Hasil pembagian kursi itu menunjukan lima partai besar menduduki 417 kursi di DPR, atau 90,26 % dari 462 kursi yang diperebutkan. 120 Kursi153 Kursi 51 Kursi 48 Kursi 34 Kursi
  • 11. 2. Masa Pemerintahan K. H Abdurahman Wahid 20 Oktober 1999– 23 Juli 2001
  • 12. • Departemen Penerangan dibubarkan • Departemen Sosial dibubarkan • Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. • Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek. • Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. • Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. • Membekukan MPR dan DPR.
  • 13. 3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 23 Juli 2001– 20 Oktober 2004
  • 14.
  • 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 04 02 01 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang:
  • 16. Beberapa hukum yang dikeluarkan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 04 02 0 1 03 05Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Instruksi Presiden Nomor 2 dan Nomor 8 Tahun 20020 6
  • 17. Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. 21,58% 18,53% 10,57% 8,15% 7,45%
  • 18. 4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009 20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014
  • 19. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibagi menjadi dua yaitu, SBY-JK dan SBY-Boediono
  • 20. Terbentuknya kemitraan-kemitraan yang strategis Write here your description 04 02 01 03 Write here your description Title 03 Write here your description Title 04
  • 21.
  • 22. Pemilu legislatif untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 20,8% 14,5% 14,0% 7,9% 6,0%
  • 23.
  • 24. More about your project. Write here a list of features Here you can write more Content itself is what the end-user derives value from also can refer. Your SlideTitle
  • 25. Content itself is what the end-user derives value from also can refer to the information provided through the medium, the way in which Content B Content in two columns Content itself is what the end-user derives value from also can refer to the information provided through the medium, the way in which Content A
  • 26. Content itself is what the end-user derives value from also can refer to the information provided through the medium, Content C Content in three columns Content itself is what the end-user derives value from also can refer to the information provided through the medium, Content A Content itself is what the end-user derives value from also can refer to the information provided through the medium, Content B
  • 27. Use Big Images To Show Your Ideas
  • 28. Service 03Service 01 Service 02 Features with icons
  • 29. A B C Content A 100 200 400 Content B $67,000 $56,000 $78,000 Content C 4500 60000 $8,000 Tables to compare data
  • 31. Write here your big numbers
  • 32. Project Achievements Revenue from sales Users around the world 130% 56,790,500 56,790,500
  • 33. Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content F Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content D Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content C Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content A Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content E Itself is what the end-user derives value from also can refer to the information Content B Features with icons
  • 34. Use charts to present data 10 20 30 40 50 60 Title 01 Title 02 Title 03 Title 04 Title 05 Title 06
  • 35. Itself is what the end-user derives value from also can refer
  • 36. Itself is what the end-user derives value from also can refer.
  • 37. Itself is what the end-user derives value from also can refer.
  • 38. You can find me at: @username myemail@domain.com Any questions? !
  • 39. Presentation template designed by powerpointify.com Special thanks to all people who made and shared these awesome resources for free: Credits Photographs by unsplash.com
  • 40. This presentation uses the following typographies and colors: Colors used: Free Fonts used: https://www.fontsquirrel.com/fonts/lora Presentation design