Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
1. • Anita Lestari
• Aulia Riski
• Firda Rizky
• Iqbal Muhamad
• Irfan Nur Fajri
• Kresna Bayu
• Muhammad Faris
• Nabilla Asri
• Nabilla Kartika
• Risa Nabila
KEBIJAKAN PADA MASA
PEMERINTAHAN MEGAWATI
2. Megawati menjadi presiden setelah MPR
mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.
Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang
membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar.
Megawati dilantik pada 23 Iuli 2001, sebelumnya dari
tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah
Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai
dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di
Indonesia, diadakannya pemilihan umum presiden
secara langsung dan secara umum dianggap
merupakan salah satu keberhasilan proses
demokratisasi di Indonesia.
LATAR BELAKANG
3. • Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
• Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional
melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia.
• Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan
perekonomian rakyat.
• Melaksanakan penehakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram
dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara
serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan
investor terhadap pemerintah.
• Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan
langsung.
PROGRAM KERJA
4. A. KEBIJAKAN BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
1. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah
perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih
langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004.
2. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan
DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan
penegasan wewenang BPK.
3. Upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai
kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih
guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
5. 1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong
Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun
2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR
karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai.
2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena
Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap
koruptor dinilai tidak mampu, namun Jaksa dan POLRI sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK.
KEBIJAKAN POLITIK
6. 3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua
periode ;
a. Periode pertama untuk memilih anggota legislative secara langsung. Periode kedua untuk memilih
presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang
dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
b. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru
pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh
rakyat.
7. 1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun
1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan
perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita
Indonesia tinggal US$465. Melalui kebijakan
pemulihan keamanan situasi Indonesia menjadi
tenang. Presiden Megawati berhasil menaikan
pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar
US$930.
2. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar, tak
sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp8500
per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan menekan nilai infiasi, presiden
Megawati menempuh langkah yang sangat
kontroversi, yaitu melakukan privatisasi
terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat
pada tahun 2003
4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun
2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar
dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada
tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka
US$61,02 miliar dan import meningkat
keangka US$32,39 miliar.
KEBIJAKAN EKONOMI
8. KELEBIHAN MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI
• Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan
ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.
• Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me-
nusakambang- kandan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob
Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin
Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.
• Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi
1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai
melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional
menjadi relative sehat
• Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia
sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang
lebih mandiri.
9. KEKURANGAN MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI
• Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan
yang diambil tidak berpihak kepada rakyat
• Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang
pemerintahannya.
• Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu
mengatasi krisis bangsa
10. AKHIR MASA
PEMERINTAHAN
Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan
Ketetapan MPR No.III/MPR/2001 yang menggantikan Gus Dur.
Masa jabatan Mega adalah terhitung sejak pengucapan sumpah
dan janji hingga habis sisa masa jabatan yakni pada 2004. Pada
akhir masa jabatannya Mega wajib memberi
pertanggungjawaban kinerja pemerintahannya kepada MPR.