PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

1. MANAJEMEN
PERKOTAAN
Albertina V. Ratu Taga
13.24.126

3. PENDAHULUAN
• Manajemen Perkotaan (Urban Management) merupakan
pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis
permasalahan perkotaan.
• Fungsi-fungsi manajemen perkotaan:
– Fungsi Pemasaran, adalah fungsi manajemen yang umumnya dilakukan
oleh perusahaan swasta yang bersifat profit oriented.
– Fungsi manajemen operasional, menyangkut kegiatan sehari-hari
pemerintah kota seperti pelayanan air minum, penanganan sampah
kota, dan pemeliharaan fasilitas sosial.
– Fungsi manajemen informasi, mencakup pemberian atau pertukaran
informasi, baik dalam bentuk olahan komputer, tulisan, gambar, atau
peta.
– Fungsi manajemen keuangan, mencakup perencanaan keuangan,
penggalian sumber-sumber pendapatan baru, dan pengawasan
keuangan.
– Fungsi pengembangan organisasi, adalah fungsi yang fundamental
dalam pengelolaan kota.

4. Pendekatan dalam Manajemen Perkotaan
Dari aspek perencanaan kota, manajemen perkotaan dilihat sebagai proses linier dari
sejumlah aktivitas manajemen pemerintah kota, yang terdiri dari langkah-langkah
sebagai berikut:
• Survei dan Analisis
– Estimasi kebutuhan sekarang dan
yang akan datang
– Survei situasi sekarang
– Analisis potensi-potensi ekonomi
dan pembangunan
– Identifikasi sumber daya yang ada
(keuangan, tanah, sumber daya,
manusia, dan sebagainya)
– Evaluasi dan intervensi-intervensi
yang lalu
– Respon dari masyarakat
• Pengembangan Strategi dan
Kebijakan
– Klasifikasi tujuan dan objek
kebijakan
– Identifikasi isu-isu dan masalah
kunci
– Identifikasi alternatif strategi dan
kebijakan
– Analisis biaya dan keuntungan
dari alternatif
– Identifikasi konsekuensi dan
tindakan yang diambil
– Prioritas alternatif
– Seleksi alternatif yang mencapai
keseimbangan optimal antara
tujuan dan penggunaan sumber
daya

5. Pendekatan dalam Manajemen Perkotaan
• Implementasi
– Identifikasi instansi-instansi
pelaksana
– Mobilisasi sumber daya yang
diperlukan
– Spesifikasi efektivitas koordinasi
– Spesifikasi program dan proyek
– Persiapan anggaran program
– Sprsifikasi tahapan-tahapan
pelaksanaan
– Spesifikasi ukuran dna target
kinerja
– Supervisi operasi rutin dan fungsi
pemeliharaan
• Monitoring dan Evaluasi
– Monitoring teratur pada kinerja
dibandingkan dengan target
– Evaluasi akhir pada kinerja dan
dampak
– Umpan balik dari hasil ke dalam
langkah awal melalui sitem
infomasi efektif

6. Pendekatan dalam Manajemen Perkotaan

7. • Manajemen lahan perkotaan merupakan sektor
manajemen perkotaan yang sangat rumit dan kompleks,
terutama di negara-negara dengan sistem ekonomi
campuran (mixed-economy countries) seperti Indonesia.
• Batasan manajemen tanah perkotaan adalah pengelolaan
tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam
perencanaan, jaringan infrastruktur, dan fungsi
pengaturan untuk perluasan kota dengan tujuan
terciptanya kerangka fisik dan hukum bagi proyek
pembangunan dan pembebasan tanah yang dilakukan
oleh pihak swasta atau pemilik tanah melalui mekanisme
pasar.
KASUS MANAJEMEN TANAH PERKOTAAN

8. UUNomor5Tahun1960tentang
Pokok-pokokAgraria,penggunaan
hakatastanahmeliputi
Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Sewa
Hak Membuka Hutan
Hak Memungut Hasil
Hutan
Hak-hak lain yang tidak
termasuk hal-hal di atas
KASUS
MANAJEMEN
TANAH
PERKOTAAN

9. Ciri Tanah
Kota atau
Di Daerah
Perkotaan
1
• Lokasi
• Transportasi
2
• Fungsi tanah perkotaan
3
• Jaringan infrastruktur
4
• Sebagai barang ekonomi
5
• Sebagai sasaran spekulasi

10. • Penatagunaan tanah/lahan merupakan kegiatan
merencanakan dan melaksanakan penataan penggunaan
tanah serta mengendalikan penggunaan tanah yang
mengacu pada dasar-dasar dan kebijaksanaan
pengelolaan tata guna dalam rangka mewujudkan rencana
tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam
pemerintah.
• Adapun langkah-langkah yang dimaksud (UU Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah sebagai
berikut:
– Kegiatan pendataan penatagunaan tanah
– Kegiatan merencanakan penatagunaan tanah
– Kegiatan menyelenggarakan penatagunaan tanah
– Kegiatan mengendalikan penatagunaan tanah
Kegiatan Penatagunaan Lahan di Indonesia

11. • Menurut Nurmandi, 2006 dan Prouds Homme, 1996 serta Thames dan Hudson,
2010. Pemerintahan kota memiliki sifat khusus dimana dalam pemerintahan kota
terdapat kompleksitas permasalahan dan banyaknya sejumlah organisasi atau unit
pemerintah yang terlibat.
• Menurut Rhodes, 1997. Pemerintahan terdiri dari berbagai pendekatan, yang
meliputi: pemerintahan sebagai batas terkecil, pemerintah sebagai pemerintah yang
bekerja sama, pemerintah sebagai pengelolah publik, pemerintah sebagai cyber
sosial, pemerintah sebagai jaringan organisasi.
• Menurut Pastly Healey, 2004. Pemerintahan dan kreativitas tidak menentang tapi
merupakan fenomena interwined.
• Menurut Jon Pierre, 1999. Menggunakan teori kelembagaan, menjelaskan praktik di
Eropa dan Amerika yang menciptakan pemerintahan kota berbeda yang didasarkan
pada empat model yang meliputi: pemerintahan manajerial, instrumental,
korporitas, kesejahteraan, dan pemerintahan yang mendukung pertumbuhan.
TEORI PEMERINTAHAN KOTA YANG TEPAT
DAN EFEKTIF

12. Faktor Kunci
Level
Rendah/Buruk/Tidak
Bersih
Tengah
Tinggi/Baik/Sangat
Bersih
Peran Pemerintah Pusat Indonesia, Laos, Philipina China, Malaysia
Batas Geografi Thailand Indonesia, Laos Malaysia
Mekanisme Koordinasi
Indonesia, Laos, Philipina,
Srilanka, Thailand
China Malaysia
Hubungan Keuangan Srilanka Indonesia, China, Thailand Malaysia, Philipina
Capital Requirement
Kamboja, Laos, Pakistan,
Philipina, Srilanka
Indonesia, Thailand China, Malaysia
Kepemimpinan Kamboja, Vietnam
Indonesia, Pakistan, China,
Malaysia, Philipina,
Thailand
Pembagian Fungsi
Pemerintahan
Laos, Pakistan, Ohilipina,
Srilanka
Indonesia, China, Kamboja Malaysia
Sumber Daya Manusia
Kamboja, Bangladesh,
Vietnam, Laos
Indonesia, Pakistan,
Philipina
China, Malaysia
Ringkasan Praktek Pemerintah Kota