Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan RuangDan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang  ...
RANGKUMAN                         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA                              NOMOR 26 TAHUN 2007       ...
BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANGKlasifikasi penataan ruang yaitu :1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sist...
Adapun Pasal 20 menjelaskan tentang1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:   a. tujuan, kebijakan, dan strategi pen...
c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan       budidaya yang memiliki nilai strate...
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan       umum peraturan zonasi, ketentuan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

23,707 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
23,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,094
Actions
Shares
0
Downloads
441
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

  1. 1. Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan RuangDan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Tugas Mata Kuliah Pemetaan Tata Ruang) Dosen Pengampu: Dra. Bitta Pigawati Dipl. GEO, M.T. Dikerjakan Oleh Nur Hilaliyah 21040111060045 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012
  2. 2. RANGKUMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANGPENGERTIANPengaturan penataan ruang adalah pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melaluipelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatanruang.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapatdiwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Sedangkan dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang agar upayauntuk mewujudkan tertib tata ruang.BAB II ASAS DAN TUJUAN 1. keterpaduan; 2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 3. keberlanjutan; 4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. keterbukaan; 6. kebersamaan dan kemitraan; 7. pelindungan kepentingan umum; 8. kepastian hukum dan keadilan; dan 9. akuntabilitas.
  3. 3. BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANGKlasifikasi penataan ruang yaitu :1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Bab VI Pelaksanaan PenataanRuang bagian kesatu perencanaan tata ruang paragraf 1 pasal 14 berisi tentang:1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. Rencana umum tata ruang; dan b. Rencana rinci tata ruang.2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
  4. 4. Adapun Pasal 20 menjelaskan tentang1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional; b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama; c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional; d. penetapan kawasan strategis nasional; e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Untuk jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Skala Peta tata ruang wilayah nasional menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 13 (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah nasional digambarkan dengan menggunakan: sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Peta Dasar Skala Minimal 1:1.000.000; Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.Berikut Pasal 23 menjelaskan tentang1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
  5. 5. c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. penetapan kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Skala Peta tata ruang wilayah provinsi menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 14 (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan: sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Peta Dasar Skala Minimal 1:250.000; Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.Pasal 261) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  6. 6. f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Skala Peta tata ruang wilayah kabupaten menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 15 Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan: sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000; Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten; dan Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.Paragraf 5Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1)ditambahkan: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Untuk jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah 20 (dua puluh) tahun. SkalaPeta tata ruang wilayah kabupaten menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 17 (1) Peta RencanaTata Ruang Wilayah kota digambarkan dengan menggunakan: sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Peta Dasar Skala Minimal 1:25.000; Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kota; dan Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.Sumber:Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013

×