2. Tujuan Pembelajaran Umum
Mampu memahami peran
mahasiswa dalam pemberantasan
korupsi.
“ “
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
3. Tujuan Pembelajaran Khusus
Mampu memahami :
1. Menjelaskan peran mahasiswa
dalam pemberantasan korupsi
2. Menjelaskan keterlibatan
mahasiswa dalam
pemberantasan korupsi.
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
4. Gerakan antikorupsi :
Upaya perbaikan perilaku Individu & Sistem
Mencegah perilaku
koruptif
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
9. Keterlibatan di Keluarga
- Penerapan nilai-nilai religius
- Bantuan tanpa pamrih
- Belajar mengakui kesalahan
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
10. Keterlibatan di Kampus
- Lingkungan kampus bebas korupsi
- Pendidikan kepada masyarakat (KKN)
- Pengontrol kebijakan pemerintah
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
16. • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara
aturan dan pelaksanaan kerja
• Semua lembaga mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai aturan main baik dalam
bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi
(de jure), baik pada level budaya (individu
dengan individu) maupun pada level lembaga.
Akuntabilitas
17. 1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme
pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan semua kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan manfaat yang
diperoleh masyarakat baik secara langsung
maupun manfaat jangka panjang dari sebuah
kegiatan.
Bagaimana mengukur Akuntabilitas ?
18. Transparansi merupakan prinsip yang
mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga segala
bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh
publik.
Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus
kontrol bagi seluruh proses dinamika
struktural kelembagaan.
Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada keterbukaan dan
kejujuran untuk saling menjunjung tinggi
kepercayaan (trust).
Transparansi
19. Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan,
implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi)
terhadap kinerja anggaran.
Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait
pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan
(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang
berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme
pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,
pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan
yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi
adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara
terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi
juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam
proses transparansi:
20. Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)
22. 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan
keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip
pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan
efektifitas.
3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas
value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran
berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari
adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan
pembangunan.
4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis
maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip
fairness.
5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur
dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses
pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari
kejujuran.
lima langkah penegakan prinsip fairness
23. • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak
terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
• Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kebijakan Anti-Korupsi
25. Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung
unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas
pembuatnya.
Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-
aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap,
persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-
undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan
tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4 Aspek Kebijakan ….
26. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-betul
efektif dan mengeliminasi semua bentuk
korupsi.
Kontrol Kebijakan
28. Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan
ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.
Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang
dianggap tidak sesuai.
3 Model Kontrol Kebijakan
29. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan
tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam
sistem demokrasi yang sudah mapan
(established), kontrol kebijakan tersebut dapat
dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.
