Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk awal munculnya korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi masalah sosial serius di Indonesia yang berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, namun masyarakat cenderung apatis terhadap korupsi. Dokumen juga mengidentifikasi fak
2. 01
02
03
04
Awal mula munculnya korupsi
Persepsi masyarakat tentang korupsi
Fenomena korupsi di Indonesia
Peran serta dan upaya dalam pemberantasan korupsi
K O R U P S I
Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial
yang sangat berbahaya yang mengancam semua
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Namun, pada saat ini ada indikasi terjadinya sikap
apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi.
Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan
kasus-kasus korupsi yang mencuat ke permukaan.
3. Awal Mula Munculnya Korupsi
Abad-20
1945
Orde Lama
Orde Baru
Hingga Kini…
VOC Bangkrut
VOC bangkrut pada awal
abad 20 akibat korupsi
yang merajalela di
tubuhnya.
Proklamasi Kemerdekaan
Setelah proklamasi, banyak petinggi Belanda yang
kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka
kemudian diisi oleh kaum pribumi pegawai
pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh dan
berkembang di lingkungan koruptor.
Kultur Korupsi
Kultur korupsi tersebut
berlanjut hingga masa
pemerintah Orde Lama.
Presiden Soeharto
Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto
melakukan berbagai upaya untuk memberantas
korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden
Soeharto tumbang karena isu korupsi.
4. • Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan
korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering
diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.
Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak
tegas kepada para koruptor.
• Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun
1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan
koruptif para pejabat.
• Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha
rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan
secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan
kesejahteraan yang merata.
Persepsi Masyarakat tentang Korupsi
5. Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di
negara berkembang contohnya Indonesia ialah:
• Proses modernisasi belum ditunjang oleh
kemampuan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga politik yang ada.
• Selalu muncul kelompok sosial baru yang
ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di
antara mereka yang tidak mampu.
• Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan
kepentingan pribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”.
Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa
sebagai berikut:
• Partai politik sering inkonsisten, artinya
pendirian dan ideologinya sering beru-bah-ubah
sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
• Muncul pemimpin yang mengedepankan
kepentingan pribadi daripada kepenting-an
umum.
• Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan
kelompoknya berlomba-lomba mencari
keuntungan materil dengan mengabaikan
kebutuhan rakyat.
• Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai
terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil
yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan
tetap ada pada kelompok masyarakat besar
(rakyat).
6. Budaya memberi upeti,
imbalan jasa dan hadiah
Konsekuensi bila ditangkap
lebih rendah daripada
keuntungan korupsi
Gagalnya
pendidikan
agama dan etika
Rendahnya pndapatan
penyelenggaraan
negara
Penegakan
hukum tidak
konsisten
Penyalahgunaan
kekukasaan dan
wewenang
Kemiskinan
dan
keserakahan
Langkahnya
lingkungan yang
antikorup
Budaya
permisif/serba
membolehkan
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
7. Peran Serta Pemerintah & Masyarakat
Memberantas Korupsi
Membangun kultur
yang mendukung
pemberantasan
korupsi
Mewujudkan
keberhasilan
penindakan terhadap
pelaku korupsi besar
Mendorong pemerintah
melakukan reformasi
publicsector dengan
mewujudkan
goodgovernance
Memacu aparat
hukum lain untuk
memberantas korupsi
Membangun
kepercayaan
masyarakat
Peran serta mayarakat dalam
pemberantasan tindak
pidana korupsi menurut UU
No. 31 tahun 1999
8. Upaya Pemberantasan Korupsi
Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
dengan diarahkan pada hal-hal yang
menjadi penyebab timbulnya korupsi.
Setiap penyebab yang terindikasi harus
dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat
meminimalkan penyebab korupsi.
Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
terutama dengan diarahkan untuk
memberikan sanksi hukum yang setimpal
secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak
yang terlibat dalam korupsi.
Strategi Deduktif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
terutama dengan diarahkan agar apabila
suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi,
maka perbuatan tersebut akan dapat
diketahui dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan seakurat-akuratnya,
sehingga dapat ditindaklanjuti dengan
tepat