SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
KELOMPOK 8:
BETCEHEBA KOEHUAN
LIDWINA ARIESTY T. KELEN
VALENTINUS RATU TAGA
01
02
03
04
Awal mula munculnya korupsi
Persepsi masyarakat tentang korupsi
Fenomena korupsi di Indonesia
Peran serta dan upaya dalam pemberantasan korupsi
K O R U P S I
Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial
yang sangat berbahaya yang mengancam semua
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Namun, pada saat ini ada indikasi terjadinya sikap
apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi.
Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan
kasus-kasus korupsi yang mencuat ke permukaan.
Awal Mula Munculnya Korupsi
Abad-20
1945
Orde Lama
Orde Baru
Hingga Kini…
VOC Bangkrut
VOC bangkrut pada awal
abad 20 akibat korupsi
yang merajalela di
tubuhnya.
Proklamasi Kemerdekaan
Setelah proklamasi, banyak petinggi Belanda yang
kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka
kemudian diisi oleh kaum pribumi pegawai
pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh dan
berkembang di lingkungan koruptor.
Kultur Korupsi
Kultur korupsi tersebut
berlanjut hingga masa
pemerintah Orde Lama.
Presiden Soeharto
Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto
melakukan berbagai upaya untuk memberantas
korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden
Soeharto tumbang karena isu korupsi.
• Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan
korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering
diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.
Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak
tegas kepada para koruptor.
• Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun
1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan
koruptif para pejabat.
• Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha
rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan
secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan
kesejahteraan yang merata.
Persepsi Masyarakat tentang Korupsi
Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di
negara berkembang contohnya Indonesia ialah:
• Proses modernisasi belum ditunjang oleh
kemampuan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga politik yang ada.
• Selalu muncul kelompok sosial baru yang
ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di
antara mereka yang tidak mampu.
• Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan
kepentingan pribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”.
Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa
sebagai berikut:
• Partai politik sering inkonsisten, artinya
pendirian dan ideologinya sering beru-bah-ubah
sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
• Muncul pemimpin yang mengedepankan
kepentingan pribadi daripada kepenting-an
umum.
• Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan
kelompoknya berlomba-lomba mencari
keuntungan materil dengan mengabaikan
kebutuhan rakyat.
• Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai
terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil
yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan
tetap ada pada kelompok masyarakat besar
(rakyat).
Budaya memberi upeti,
imbalan jasa dan hadiah
Konsekuensi bila ditangkap
lebih rendah daripada
keuntungan korupsi
Gagalnya
pendidikan
agama dan etika
Rendahnya pndapatan
penyelenggaraan
negara
Penegakan
hukum tidak
konsisten
Penyalahgunaan
kekukasaan dan
wewenang
Kemiskinan
dan
keserakahan
Langkahnya
lingkungan yang
antikorup
Budaya
permisif/serba
membolehkan
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
Peran Serta Pemerintah & Masyarakat
Memberantas Korupsi
Membangun kultur
yang mendukung
pemberantasan
korupsi
Mewujudkan
keberhasilan
penindakan terhadap
pelaku korupsi besar
Mendorong pemerintah
melakukan reformasi
publicsector dengan
mewujudkan
goodgovernance
Memacu aparat
hukum lain untuk
memberantas korupsi
Membangun
kepercayaan
masyarakat
Peran serta mayarakat dalam
pemberantasan tindak
pidana korupsi menurut UU
No. 31 tahun 1999
Upaya Pemberantasan Korupsi
Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
dengan diarahkan pada hal-hal yang
menjadi penyebab timbulnya korupsi.
Setiap penyebab yang terindikasi harus
dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat
meminimalkan penyebab korupsi.
Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
terutama dengan diarahkan untuk
memberikan sanksi hukum yang setimpal
secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak
yang terlibat dalam korupsi.
Strategi Deduktif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan
terutama dengan diarahkan agar apabila
suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi,
maka perbuatan tersebut akan dapat
diketahui dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan seakurat-akuratnya,
sehingga dapat ditindaklanjuti dengan
tepat
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

More Related Content

What's hot

Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
Friska Ridha
 
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Beni Desrizal
 
Masalah masalah sosial
Masalah masalah sosialMasalah masalah sosial
Masalah masalah sosial
helenapakpahan
 
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar EtikaContoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
celinatavi
 
Sistem perekonomian
Sistem perekonomianSistem perekonomian
Sistem perekonomian
inayahmadani
 

What's hot (19)

Budaya korupsi
Budaya korupsiBudaya korupsi
Budaya korupsi
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Dampak Perubahan Sosial
Dampak  Perubahan  SosialDampak  Perubahan  Sosial
Dampak Perubahan Sosial
 
Masalah masalah sosial
Masalah masalah sosialMasalah masalah sosial
Masalah masalah sosial
 
Membangun Budaya Anti Korupsi
Membangun Budaya Anti KorupsiMembangun Budaya Anti Korupsi
Membangun Budaya Anti Korupsi
 
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
 
Teori negara otoriter birokratik
Teori negara otoriter birokratik Teori negara otoriter birokratik
Teori negara otoriter birokratik
 
Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara LainPengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
 
Kriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di IndonesiaKriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di Indonesia
 
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan ElitMusni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
 
Pembangunanpolitik 130805210239-phpapp01
Pembangunanpolitik 130805210239-phpapp01Pembangunanpolitik 130805210239-phpapp01
Pembangunanpolitik 130805210239-phpapp01
 
Eko
EkoEko
Eko
 
Korupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era Reformasi
Korupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era ReformasiKorupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era Reformasi
Korupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era Reformasi
 
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar EtikaContoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
 
PPT Memberikan contoh tentang perilaku bisnis yang melanggar etika.pptx
PPT Memberikan contoh tentang perilaku bisnis yang melanggar etika.pptxPPT Memberikan contoh tentang perilaku bisnis yang melanggar etika.pptx
PPT Memberikan contoh tentang perilaku bisnis yang melanggar etika.pptx
 
Sistem perekonomian
Sistem perekonomianSistem perekonomian
Sistem perekonomian
 

Similar to PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
ARY SETIADI
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
Salma Van Licht
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
netieli
 
wawancara kewarganegaraan.pptx
wawancara kewarganegaraan.pptxwawancara kewarganegaraan.pptx
wawancara kewarganegaraan.pptx
YosSeliin1
 

Similar to PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (20)

Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
 
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
 
Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-
 
Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASIMASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
 
ppt sejarah pergerakan kel.5.pptx
ppt sejarah pergerakan kel.5.pptxppt sejarah pergerakan kel.5.pptx
ppt sejarah pergerakan kel.5.pptx
 
wawancara kewarganegaraan.pptx
wawancara kewarganegaraan.pptxwawancara kewarganegaraan.pptx
wawancara kewarganegaraan.pptx
 
Tugas kelompok ii
Tugas kelompok iiTugas kelompok ii
Tugas kelompok ii
 
Kejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam PolitikKejujuran Dalam Politik
Kejujuran Dalam Politik
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
PPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdfPPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdf
 
domokrasi_indonesia
domokrasi_indonesiadomokrasi_indonesia
domokrasi_indonesia
 

More from Vorata Alvorata

More from Vorata Alvorata (13)

PENTINGNYA MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI ORGANISASI DAN SDM
PENTINGNYA MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI ORGANISASI DAN SDMPENTINGNYA MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI ORGANISASI DAN SDM
PENTINGNYA MANAJEMEN PENGETAHUAN BAGI ORGANISASI DAN SDM
 
ANALISIS PENYEBAB PERFORMA SUPPLIER DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM
ANALISIS PENYEBAB PERFORMA SUPPLIER DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAMANALISIS PENYEBAB PERFORMA SUPPLIER DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM
ANALISIS PENYEBAB PERFORMA SUPPLIER DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM
 
LOMBA KUAT TEKAN BETON ITN MALANG
LOMBA KUAT TEKAN BETON ITN MALANGLOMBA KUAT TEKAN BETON ITN MALANG
LOMBA KUAT TEKAN BETON ITN MALANG
 
PENGARUH PEMANFAATAN FLY ASH PADA BETON
PENGARUH PEMANFAATAN FLY ASH PADA BETONPENGARUH PEMANFAATAN FLY ASH PADA BETON
PENGARUH PEMANFAATAN FLY ASH PADA BETON
 
ORTHOPHOTO PEMOTRETAN UDARA MENGGUNAKAN UAV
ORTHOPHOTO PEMOTRETAN UDARA MENGGUNAKAN UAV ORTHOPHOTO PEMOTRETAN UDARA MENGGUNAKAN UAV
ORTHOPHOTO PEMOTRETAN UDARA MENGGUNAKAN UAV
 
PENGEMBANGAN KOMODITI KAKAO
PENGEMBANGAN KOMODITI KAKAOPENGEMBANGAN KOMODITI KAKAO
PENGEMBANGAN KOMODITI KAKAO
 
INDERAJA SENSOR AKTIF
INDERAJA SENSOR AKTIFINDERAJA SENSOR AKTIF
INDERAJA SENSOR AKTIF
 
Penyusunan KSCT Kabupaten Pamekasan
Penyusunan KSCT Kabupaten PamekasanPenyusunan KSCT Kabupaten Pamekasan
Penyusunan KSCT Kabupaten Pamekasan
 
PERENCANAAN KAWASAN PURA LUHUR GIRI ARJUNO
PERENCANAAN KAWASAN PURA LUHUR GIRI ARJUNOPERENCANAAN KAWASAN PURA LUHUR GIRI ARJUNO
PERENCANAAN KAWASAN PURA LUHUR GIRI ARJUNO
 
PENENTUAN LOKASI RUSUNAWA
PENENTUAN LOKASI RUSUNAWAPENENTUAN LOKASI RUSUNAWA
PENENTUAN LOKASI RUSUNAWA
 
PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK
PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIKPERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK
PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK
 
PROYEKSI PENDUDUK
PROYEKSI PENDUDUKPROYEKSI PENDUDUK
PROYEKSI PENDUDUK
 
MANAJEMEN PERKOTAAN
MANAJEMEN PERKOTAANMANAJEMEN PERKOTAAN
MANAJEMEN PERKOTAAN
 

Recently uploaded

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

  • 1. KELOMPOK 8: BETCEHEBA KOEHUAN LIDWINA ARIESTY T. KELEN VALENTINUS RATU TAGA
  • 2. 01 02 03 04 Awal mula munculnya korupsi Persepsi masyarakat tentang korupsi Fenomena korupsi di Indonesia Peran serta dan upaya dalam pemberantasan korupsi K O R U P S I Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, pada saat ini ada indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang mencuat ke permukaan.
  • 3. Awal Mula Munculnya Korupsi Abad-20 1945 Orde Lama Orde Baru Hingga Kini… VOC Bangkrut VOC bangkrut pada awal abad 20 akibat korupsi yang merajalela di tubuhnya. Proklamasi Kemerdekaan Setelah proklamasi, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka kemudian diisi oleh kaum pribumi pegawai pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh dan berkembang di lingkungan koruptor. Kultur Korupsi Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintah Orde Lama. Presiden Soeharto Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi.
  • 4. • Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. • Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. • Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata. Persepsi Masyarakat tentang Korupsi
  • 5. Fenomena Korupsi di Indonesia Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah: • Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. • Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. • Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut: • Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-bah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. • Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-an umum. • Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. • Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat).
  • 6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi Gagalnya pendidikan agama dan etika Rendahnya pndapatan penyelenggaraan negara Penegakan hukum tidak konsisten Penyalahgunaan kekukasaan dan wewenang Kemiskinan dan keserakahan Langkahnya lingkungan yang antikorup Budaya permisif/serba membolehkan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
  • 7. Peran Serta Pemerintah & Masyarakat Memberantas Korupsi Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar Mendorong pemerintah melakukan reformasi publicsector dengan mewujudkan goodgovernance Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi Membangun kepercayaan masyarakat Peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999
  • 8. Upaya Pemberantasan Korupsi Strategi Preventif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Strategi Represif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat- singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat