1. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Otorisasi
Nama Pekerjaan
MASTER PLAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BLITAR
Pemberi Tugas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Blitar
1.2. Latar Belakang
Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan
lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi
menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik
kota besar maupun kota kecil, tidak memiliki sistem penanganan sampah yang
baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama,
yaitu dengan metode kumpul – angkut - buang. Sebuah metode manajemen
persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan
sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang
sudah ditentukan.
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin bertambahnya
tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya. Hal ini tentunya akan
berdampak pada terjadinya pertambahan volume buangan/sampah yang
dihasilkan. Meski setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, namun
manusia pula yang paling menghindari sampah. Orang kebanyakan hanya
bisa membuangnya, namun kurang peduli bagaimana barang sisa itu
seharusnya diperlakukan. Tidaklah heran, akibat kelalaian dan kekurang
pedulian terhadap sampah, kita pula yang menuai bencana yang ditimbulkan
oleh sampah yang akhimya menjadi permasalahan lingkungan serius yang harus
ditangani.
Dapat difahami bahwa kondisi pengelolaan persampahan dalam
dekade terakhir ini semakin memburuk, hal tersebut dikarenakan
Laporan Akhir I-1

2. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
kemampuan pendanaan dan manajemen Pemerintah daerah (Pemda) di masa
krisis ekonomi dan masa transisi manajemen kepemerintahan ke otonomi
daerah untuk pengelolaan persampahan menurun. Era otonomi daerah
menciptakan iklim kemandirian di pemerintah daerah, sedemikian rupa pola
manajemen daerah harus lebih efisien namun tidak mengalahkan kaidah-
kaidah non ekonomi seperti halnya aspek sosial, budaya ataupun
pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan latar belakang kondisi yang ada,
diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan
persampahan yang ideal, melalui pengelolaan secara terpadu, dan adanya
koordinasi seluruh pihak dalam satu sistem. Diperlukan peningkatan kualitas
dan kinerja dan pengelolaan di daerah, serta kerjasama antar lembaga
Pemerintah yang terkait. Untuk itu Pemerintah kota Blitar melalui Satker
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), menyelenggarakan
kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam
membuat rencana penanganan persampahan suatu kota adalah :
a. Aspek fisik suatu kota yang meliputi kondisi fisik kota, data letak dan
keadaan geografi, topografi, hidrologi dan geologi.
b. Aspek kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang meliputi kondisi
sosekbud, pemerintahan, demografi, distribusi kegiatan kota,
pendidikan, sarana dan prasarana umum, industri, anggaran
pemerintah daerah, dan pendapatan per kapita.
c. Kondisi penyehatan lingkungan pemukiman yang berupa kondisi
sistem pengelolaan air buangan, kondisi drainase, penyediaan air
bersih dan program perbaikan kampung.
d. Rencana pengembangan kota (RTRW), merupakan proyeksi
perkembangan kota dimasa mendatang, untuk pedoman dalam
rangka perencanaan sistem pengelolaan sampah yang meliputi
perkembangan penduduk, perkantoran, pengembangan kebutuhan
fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa
pengembangan industri.
Laporan Akhir I-2

3. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Pekerjaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Mengkaji permasalahan yang timbul dari cara atau sistem pengelolaan
sampah kota Blitar yang berlaku hingga saat ini melalui kajian aspek
tekniks operasional, aspek ekonomis (pembiayaan), aspek
kelembagaan, pengaturan/hukum, dan aspek peran serta masyarakat.
2. Menyajikan alternatif solusi berupa suatu kerangka kerja
penyelenggaraan pengelolaan sistem persampahan yang lebih baik
dan terpadu dalam kaitannya dengan perencanaan, penyiapan
program, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan untuk instansi
terkait.
3. Mengarahkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta
dalam kaitannya dengan pengelolaan persampahan.
Sasaran produk yang diharapkan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :
a. Tersedianya rencana peningkatan sistem pengelolaan persampahan
secara terperinci, baik aspek tekniks operasional, aspek ekonomis
(pembiayaan), aspek kelembagaan, pengaturan/hukum, dan aspek
peran serta masyarakat, sehingga sistem tersebut dapat
dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan
siap untuk diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan Pemda.
b. Tersedianya acuan bagi para pengambil keputusan berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta
pengelolaan prasarana dan sarana persampahan serta
meningkatkan kemampuan instansi pengelola dalam melaksanakan
kegiatan operasi dan pemeliharaan.
1.4. Lingkup dan Lokasi Kegiatan
Ruang Iingkup pekerjaan adalah menyusun Master Plan Pengelolaan
Sampah, yang meliputi :
1. Melakukan pengumpulan data lapangan (primer) mengenai densitas
Laporan Akhir I-3

4. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
sampah dan jumlah timbulan. Pengambilan data lapangan berupa
survey dan pengambilan foto tentang wadah sampah, gerobak
sampah, kontainer, transfer depo, TPA, truk sampah (sarana dan
prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah), dan wilayah-
wilayah program persampahan.
2. Pengumpulan data sekunder tentang :
a. Kondisi fisik kota Blitar (data letak dan keadaan geografi,
topografi, hidrologi dan geologi).
b. Perkembangan jumlah penduduk, perkantoran, pengembangan
kebutuhan fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan,
perdagangan dan jasa pengembangan industri dan perdapatan
perkapita.
c. Peta administratif kota Blitar, peta tata guna lahan, peta kelerengan
(kontur), peta kepadatan penduduk, dan peta Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) kota Blitar.
d. Peraturan kota Blitar dalam bidang pengelolaan persampahan.
e. Kelembagaan, pembagian tanggung jawab, struktur organisasi dan
pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah kota Blitar
(data-data aspek kelembagaan).
f. Jumlah, tahun pengadaan, kondisi fasilitas (sarana dan prasarana)
yang digunakan dalam pengelolaan sampah.
g. Prosedur pemungutan, pendapatan, target retribusi dan investasi
dalam bidang persampahan.
h. Biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
digunakan dalam pengelolaan persampahan kota Blitar.
i. Daerah pelayanan, target daerah dan daftar pelayanan kebersihan.
j. Materi, metode, rencana, hasil program-program persampahan dan
wilayah-wilayah yang menjadi contoh program pengelolaan
sampah.
k. Studi-studi dan rencana-rencana strategis dalam bidang
persampahan.
Laporan Akhir I-4

5. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
l. Studi literatur tentang teori-teori dalam bidang perencanaan
pengelolaan persampahan kota dalam berbagai tiap tahap kegiatan
pengelolaan sampah.
3. Melakukan analisa dan evaluasi profil prasarana dan sarana
persampahan dan model pengelolaan sampah yang didasarkan pada
aspek :
a. Aspek Teknik Operasional
Aspek teknik operasional mencakup hal-hal tingkat pelayanan,
daerah pelayanan, sub-sub sistem pewadahan dan pengumpulan,
sub-sub sistem pemindahan, sub-sub sistem pengangkutan, dan
sub-sub sistem pembuangan akhir.
b. Aspek Organisasi
Aspek organisasi mencakup hal-hal bentuk organisasi, struktur
organisasi, personalia, tata laksana kerja.
c. Aspek Pembiayaan dan Retribusi
Aspek ini mencakup hal-hal sumber pendanaan, struktur
pembiayaan, meliputi dana operasional dan pemeliharaan, dana
investasi pembangunan, kemampuan masyarakat dan Pemerintah
dalam membiayai sistem, serta pola dan prosedur penarikan
retribusi.
d. Aspek Hukum/Pengaturan
Meliputi analisa terhadap peraturan daerah, kelengkapan dan
kemampuan dalam pelaksanaan Perda, Perda pembentukan
organisasi, Perda ketertiban umum di bidang kebersihan
lingkungan, Perda pembentukan struktur tarif retribusi.
e. Aspek Peran Serta Masyarakat
Meliputi analisa bentuk partisipasi masyarakat, materi dan metode
pembinaan masyarakat di bidang kebersihan dan pelaksanaan
program penyuluhan.
Laporan Akhir I-5

6. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2008
5. Memberikan usulan alternatif sistem pengelolaan persampahan
dengan pola Reduce, Recycling dan Reuse (3R) yang nantinya dapat
dilaksanakan serta dapat direplikasi pada lokasi lain.
6. Konsultan diminta untuk mengusulkan jenjang tahapan peningkatan
kinerja pengelolaan persampahan dengan menyusun daftar skala
prioritas program peningkatan berdasarkan sasaran sehingga
tercapainya kondisi pengelolaan yang baik bagi segi kuantitas maupun
kualitas sistem kinerja pengelolaan. Jenjang pengelolaan meliputi
program :
1. Tahapan Mendesak (1-2 tahun)
2. Tahap Menengah (5 tahun) dan usulan tindak lanjut
kegiatan yang diperlukan
3. Arahan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk rencana
jangka panjang (10 tahun).
Lokasi kegiatan dilakukan di kota Blitar.
1.5. Referensi Perundang-undangan dan Standar Acuan
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang
Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Persampahan
(KSNP-SPP).
Laporan Akhir I-6