1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Ringkasan Lampiran Juknis
DAK Fisik Subbidang PAUD
T.A 2024
DRAFT
3. METODE PELAKSANAAN
DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
REHABILITASI
DAN
PEMBANGUNAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA
ATAU SWAKELOLA
PERALATAN
PENDIDIKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA
Khusus di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pelaksanaan
berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
4. DEFINISI
SWAKELOLA
Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
TIPE
SWAKELOLA
TIM PERSIAPAN TIM PENGAWAS TIM PELAKSANA
TipeI Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran
TipeII Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab
Anggaran
Ditetapkan
oleh
Pimpinan
K/L/PD
TipeIII Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab
Anggaran
Ditetapkan oleh
Penanggung Jawab
Ormas
TipeIV Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat
5. TIPE SWAKELOLA
direncanakan,
dilaksanakan,
dan diawasi oleh
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah
penanggung
jawab anggaran
direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh K/L/PD lain
pelaksana
Swakelola
direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh Ormas
pelaksana
Swakelola
direncanakan oleh K/L/PD
penanggung jawab
anggaran dan/atau
berdasarkan usulan
Kelompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta
diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana
Swakelola
Pelaksana: K/L/PD lain,
PTN K/L Lain, BLU atau
BLUD K/L/PD Lain, atau
UKPBJ K/L/Pemda lain
sebagai agen Pengadaan
PTN, BLU atau BLUD OMS, PTS atau
Asosiasi Profesi
7. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah
dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya
Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya
MENU KEGIATAN
DAK FISIK SUB BIDANG PENDIDIKAN PAUD TAHUN 2024
PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN
Direktorat PAUD, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta
perabotnya
Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta
sanitasinya
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya
Pembangunan ruang guru dan atau kepala sekolah
beserta perabotnya
Pembangunan area bermain beserta APE luar
ruang
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD
8. Pengadaan Alat Permainan
Edukatif (APE) dan alat
pembelajaran
MENU KEGIATAN
DAK FISIK SUB BIDANG PENDIDIKAN PAUD TAHUN 2024
PENINGKATAN SARANA PENDIDIKAN
Direktorat PAUD, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen
9. STANDAR REHABILITASI
REHABILITASI PRASARANA BELAJAR PAUD
(Rehab Ruang Kelas, Rehab Toilet (Jamban) dan Rehab Ruang Guru dan Kepala Sekolah).
perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pembangunan bangunan gedung negara.
Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana
lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang
disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rehabilitasi dengan ketentuan minimal tingkat kerusakan sedang
(tingkat kerusakan lebih besar dari 30%).
10. Luas bangunan ruang kelas baru berikut selasar =
56 m2, lebar minimum ruang kelas adalah 5 m
Contoh:
STANDAR PEMBANGUNAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya
Pembangunan ruang kelas baru hanya
dilakukan satu lantai, tidak boleh dibangun
bertingkat (vertikal)
lahan siap bangun minimal luas 64 m2 dengan tidak mengurangi
luas minimal tempat bermain atau berolahraga (150 m2)
11. Tersedia perabot ruang kelas yang terdiri atas:
1. meja dan kursi minimal untuk 15 orang peserta didik atau sesuai jumlah siswa;
2. 1 lemari penyimpanan;
3. loker minimal untuk 15 orang peserta didik atau sesuai jumlah siswa; dan
4. tempat penyimpanan hasil karya.
Seluruh perlengkapan perabot ruang kelas harus kuat, stabil, dan aman.
12. Luas bangunan toilet (jamban) = 24 m2
Contoh:
STANDAR PEMBANGUNAN
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya
Pembangunan toilet (jamban) hanya dilakukan
satu lantai, tidak boleh dibangun bertingkat
(vertikal)
lahan siap bangun minimal luas 24 m2 dengan
tidak mengurangi luas minimal tempat bermain
atau berolahraga (150 m2)
13. Tempat Cuci tangan
berjumlah 4 unit
Ruang kloset
berjumlah
4 unit/bilik
Dalam hal luas lahan tidak mencukupi untuk
membangun toilet seluas 24 m2, pembangunan dapat
dilakukan dengan cara memisahkan toilet (jamban) pria
dan wanita yang masing-masing luas sebesar 12 m2
Ruang mandi
berjumlah
2 unit
14. Luas bangunan ruang guru dan atau kepala
sekolah berikut selasar = 56 m2, lebar minimum
ruang adalah 5 m
Contoh:
STANDAR PEMBANGUNAN
Pembangunan ruang guru dan atau kepala sekolah beserta perabotnya
Lahan siap bangun minimal luas 64 m2
dengan tidak mengurangi luas minimal
tempat bermain atau berolahraga (150 m2)
No. Jenis Perabot
Jumlah
(buah/set)
P
(cm)
L
(cm)
T
(cm)
Ket.*)
1 Lemari 4 120 60 180
2 Meja guru 4 100 60 71-74
Sudut
tidak
lancip
3 Kursi guru 4 45 40 45
4
Papan
statistik
1 120 3 90-120
Warna
putih
5
Papan
pengumuman
1 120 3 90-120
Warna
putih
6
Kursi
tamu/sofa set
1
3 dan 2
dudukan
standar
7 Meja tamu 1 90 50 45
Tidak
ada
unsur
kaca
Jumlah dan ukuran
minimal perabot
ruang guru dan
kepala sekolah
15. Luas bangunan ruang UKS berikut selasar = 21 m2,
lebar minimum ruang UKS adalah 3 m
Contoh:
STANDAR PEMBANGUNAN
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya
Pembangunan ruang UKS hanya dilakukan satu
lantai, tidak boleh dibangun bertingkat
(vertikal)
lahan siap bangun minimal luas 24 m2 dengan tidak mengurangi
luas minimal tempat bermain atau berolahraga (150 m2)
16. Tersedia perabot ruang UKS yang terdiri atas:
1. 1 set tempat tidur;
2. 1 lemari penyimpanan;
3. 1 meja ½ biro; dan
4. 2 kursi.
Seluruh perlengkapan perabot ruang UKS harus kuat, stabil, dan aman.
17. Luas lahan untuk area bermain di luar ruang minimal adalah 150 m2
Contoh:
STANDAR PEMBANGUNAN
Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang
Penyediaan area bermain
adalah penataan kembali
area bermain yang telah
dimiliki dengan
memanfaatkan semaksimal
mungkin APE luar yang sudah
ada. Penambahan APE luar
dimungkinkan bilamana APE
tersebut benar-benar
diperlukan.
18. Standar Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran
1. Alat Permainan Edukatif adalah alat permainan yang ditempatkan di dalam ruang kelas; dan
2. Alat pembelajaran adalah buku koleksi perpustakaan untuk jenjang PAUD.
Tata cara pelaksanaan:
1. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektonik (e-
catalogue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal pelaksanaan mekanisme e-purchasing tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan
dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rincian jenis peralatan, jumlah dan rasio sarana pendidikan (Spesifikasi Sarana Alat
Permainan Edukatif (APE)) serta buku koleksi perpustakaan pengadaannya
berdasarkan analisis kebutuhan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
20. KETENTUAN UMUM
1. Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan gedung merupakan bagian dari pekerjaan
rehabilitasi dan pembangunan yang harus dilakukan.
2. Dalam melaksanakan rehabilitasi/pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan
bangunan gedung sekolah harus aman dan nyaman, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh
semua orang.
3. Kelengkapan prasana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung terdiri atas:
a. pekerjaan aksesibilitas bangunan;
b. penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah;
c. penyediaan rambu aman bencana; dan
d. penyediaan informasi ruang yang direhabilitasi/dibangun.
21. Perancangan rehabilitasi/pembangunan prasarana di
1. Untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu disediakan pada
setiap sekolah yang direhabilitasi/dibangun sesuai dengan keperluannya adalah sebagai berikut:
a. pemasangan jalur pemandu berupa ubin pengarah (guiding block) dan ubin peringatan
(warning block) pada setiap selasar/koridor ruang yang direhabilitasi/dibangun;
b. tangga landai (ramp) apabila ada perbedaan tinggi lantai pada bangunan sekolah di
lantai dasar/bawah, bagi pengguna penyandang disabilitas yang menggunakan kursi
roda; dan
c. pegangan rambat (handrail) bagi pengguna penyandang disabilitas.
2. Persyaratan teknis pekerjaan aksesibilitas untuk kemudahan pengguna penyandang
disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai persyaratan kemudahan
bangunan gedung.
A. PELAKSANAAN PEKERJAAN AKSESIBILITAS BANGUNAN
24. B. PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS KEBERSIHAN RUANGAN DI SEKOLAH
1. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah yang dimaksud dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan
ini yaitu sebagai berikut:
a. tempat cuci tangan dengan air yang mengalir beserta saluran pembuangan air kotor; dan
b. tempat sampah tertutup yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah (organik, anorganik dan
kaleng/pecah belah).
2. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masing-masing harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang direhabilitasi/dibangun;
b. penyediaan fasilitas kebersihan tidak perlu dilakukan untuk ruangan yang sudah memiliki fasilitas
kebersihan;
c. dalam hal fasilitas kebersihan yang ada pada ruangan eksisting dianggap tidak layak maka dapat
disediakan dengan fasilitas baru;
d. fasilitas kebersihan diletakkan diluar selasar dan mudah dijangkau oleh siswa; dan
e. dalam hal ruangan atau bangunan memiliki lantai dua atau lebih maka fasilitas kebersihan diletakkan
pada selasar ruangan dan mudah dijangkau oleh siswa.
25. 1. Penyediaan rambu aman bencana merupakan penyediaan tanda/simbol yang memberikan informasi terkait
dengan tanggap bencana.
2. Tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
a. tanda atau simbol petunjuk arah keluar ruangan dengan jumlah sesuai dengan ruangan yang
direhabilitasi/ dibangun;
b. tanda atau simbol yang menunjukkan jalur evakuasi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan luas
lokasi sekolah dan dapat memberikan informasi evakuasi; dan
c. tanda atau simbol tempat berkumpul dengan jumlah sesuai lokasi titik berkumpul yang ada pada
sekolah.
3. Pembiayaan penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dari salah
satu rincian menu kegiatan DAK Fisik.
4. Persyaratan teknis penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat mengenai persyaratan
kemudahan bangunan gedung.
C. PELAKSANAAN PENYEDIAAN RAMBU AMAN BENCANA
26. 1. Penyediaan Informasi Ruang yang direhabilitasi/dibangun merupakan sarana untuk menyediakan informasi
tentang bangunan yang direhabilitasi/dibangun.
2. Sarana ini bisa berupa plakat yang terbuat dari batu marmer/granit/logam/cetakan semen/kayu atau
sejenisnya. Plakat dipasang /ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang
direhabilitasi/dibangun.
3. Plakat berisi informasi sebagaimana contoh gambar dibawah ini:
D. PELAKSANAAN PENYEDIAAN INFORMASI RUANG YANG DIREHABILITASI/DIBANGUN
RUANG ………………….. INI
DIREHABILITASI MENGGUNAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 20….
30 cm
20 cm
RUANG ………………….. INI
DIBANGUN MENGGUNAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 20….
30 cm
20 cm
27. 1. Perlindungan warga sekolah
Upaya untuk memastikan perlindungan warga sekolah dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan di
lingkungan sekolah yaitu:
a. pemasangan pagar pembatas pada area kerja;
b. memastikan bahwa pekerja menjaga peralatan mereka dan bahan-bahan hanya terbatas pada area
kerja mereka termasuk barang-barang dari pemasok;
c. memastikan penggunaan material bahan bangunan yang tidak membahayakan kesehatan dan
merusak lingkungan, antara lain: penggunaan bahan yang mengandung asbes, cat yang
mengandung timbal dan lain-lain; dan
d. penggunaan listrik, air dan sanitasi pada saat pengerjaan rehabilitasi/pembangunan harus
memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
2. Perapihan kembali
Pelaksana kegiatan konstruksi harus memastikan bahwa area kerja dan lingkungan sekolah kembali dalam keadaan
rapih dan tidak meninggalkan sisa-sisa material hasil pekerjaan.
KETENTUAN LAIN YG PERLU DIPERHATIKAN
29. Desain Perencanaan untuk Kegiatan
Kontraktual.
Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual
yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana
yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi.
A
Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik per sub bidang
untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK Fisik pada tahun berkenaan,
sebagai berikut:
C
Biaya Tender
Biaya tender adalah biaya yang digunakan untuk
kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai
dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
B
Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan
Kontraktual.
Biaya yang digunakan untuk jasa konsultan pengawas
yang bertugas melakukan pengawasan selama proses
kegiatan berlangsung.
D
Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil
Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan
secara swakelola.
Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara
yaitu biaya personil yang berstatus bukan Aparatur Sipil
Negara yang membantu Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka
mendampingi/memfasilitasi penyelenggara swakelola.
30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah
Daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat
koordinasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan
dalam rangka pra perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan
pemantauan dan evaluasi.
E
Perjalanan dinas ke/dari lokasi
kegiatan dalam rangka perencanaan,
pengendalian dan pengawasan
F
Biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan
wilayah kewenangannya
31. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
TERIMA KASIH
