4. be gg, ari satria saputra, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, environmental ethics, universitas mercu buana, 2019

1. Nama : Ari Satria Saputra
NIM : 55118110159
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Tema : Environmental Ethics
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM.
EXECUTIVE SUMMARY
• Environmental philosophy,
• Role of stakeholders,
• Partnerships.
1. Environmental Philosophy
Filsafat tradisional dibagi antara konsekuensial (atau teleologis) teori seperti
utilitarianisme dan non-konsekuensial (atau deontologis) teori seperti berbasis hak
filosofi. Dengan demikian, kita dapat membagi filosofi lingkungan antara antroposentris
(berpusat pada manusia) dan ecocentric (bumi berpusat) sudut pandang, yang
umumnya dipandang sebagai dapat dibandingkan.
Pandangan ini diberi label dan digambarkan sebagai berikut :
- Kapitalis murni - pandangan dominan dalam akuntansi dan keuangan di mana satu-
satunya tanggung jawab korporasi adalah untuk membuat uang untuk pemegang
saham.
- Expedients - orang-orang dengan pandangan jangka panjang yang menyadari bahwa
kesejahteraan ekonomi dan stabilitas hanya dapat dicapai dengan penerimaan
tanggung jawab sosial tertentu.
- Pendukung kontrak sosial - suatu sikap yang perusahaan dan organisasi lain yang
ada di akan masyarakat dan karena itu bertanggung jawab untuk menghormati dan
menanggapi masyarakat .
- Ekologi sosial - mereka yang peduli terhadap lingkungan sosial dan merasa bahwa
karena organisasi besar telah berpengaruh dalam menciptakan sosial dan lingkungan
masalah yang mereka juga harus berpengaruh dalam membantu memberantas
masalah ini.
- Sosialis - yang merasa bahwa harus ada penyesuaian yang signifikan dalam
kepemilikan dan penataan masyarakat;
- Feminis radikal - mereka yang merasa bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya salah
dengan konstruksi maskulin agresif yang memandu sistem sosial kita dan bahwa ada
kebutuhan untuk nilai-nilai yang lebih feminin seperti cinta, kasih sayang dan kerja
sama.
- Ekologi yang mendalam - yang memegang bahwa manusia memiliki hak yang lebih
besar untuk eksistensi daripada bentuk lain dari kehidupan.

2. Clark (1998, p. 345) menjelaskan bahwa ekologi berbeda dari environmentalisme di
bahwa dibutuhkan lebih pandangan holistik yang melibatkan re-berpikir tempat manusia
di alam. ekologi sosial dan sosialis gerakan berusaha untuk menempatkan manusia
dalam konteks alam dan menawarkan kritik dari segala bentuk dominasi, tetapi
khususnya dari negara bangsa, kekuasaan terkonsentrasi ekonomi, otoritarianisme,
ideologi represif dan "luas eco teknologi mesin. Wawasan dasar ekofeminisme adalah
bahwa masalahnya tidak benar-benar manusia berpusat, tapi androsentrisme, konsepsi
tertentu tentang kelelakian. Hal ini tidak mengatakan bahwa masalahnya adalah
manusia laki-laki, tapi itu masalah adalah cara berpikir yang meremehkan baik
perempuan dan alam.
Laporan lingkungan adalah artefak yang relatif baru komunikasi perusahaan dengan
produksi menjadi terlihat pada awal 1990-an. laporan lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan ini tetap sukarela di alam. Namun, persiapan laporan
harus memulai jalur untuk memungkinkan standardisasi melalui standar sukarela
internasional, Global Reporting Initiative (GRI), didirikan pada tahun 2002. laporan
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya melayani peran
komunikatif, mereka juga simbolis dan berfungsi sebagai perangkat utama di pasar
untuk gambar hijau dan legitimasi lingkungan. sejauh mana laporan ini mungkin atau
mungkin tidak mewakili "kebenaran". Sebaliknya, fokus kami adalah pada pilihan pesan
dan bagaimana pesan yang dibentuk oleh dan membentuk organisasi.
Fischer & Hajer (1999) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan telah dibingkai
sebagai penyesuaian praktek kelembagaan dasar daripada perubahan sosial yang
mendasar. Pendekatan ini adalah satu di mana kita relatif sensitif terhadap penggunaan
bahasa dalam konteks tetapi juga salah satu yang kita cari pola yang lebih luas dan
melampaui rincian teks.
Dalam rangka menciptakan struktur untuk analisis wacana dan dapat mengidentifikasi
filsafat lingkungan digunakan, kami memilih untuk mempekerjakan tiga perangkat
framing kognitif digariskan oleh Eder (1996): tanggung jawab moral, objektivitas empiris
dan penilaian estetika. sepakat pada apa yang penafsiran yang paling masuk akal
untuk apa retorika itu digunakan untuk dan apa itu mengungkapkan wacana lingkungan
secara keseluruhan di mana itu terletak. Dengan demikian, kita merasa bahwa kita
mencapai "kesehatan" dari analisis (yaitu, kehandalan) yang harus ditiru dalam
semacam broadbased dari jalan. proses berulang ini khas dalam analisis wacana
(Hardy, 2001).
2. Role of Stakeholders
Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau
organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah
organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi,
tujuan, dan kebijakan. Meskipun para pelaku biasanya melegitimasi dirinya sebagai
stakeholder, tetapi semua pemangku kepentingan tidak sama dan memiliki kedudukan
yang berbeda.
Misalnya, pelanggan perusahaan berhak untuk praktek perdagangan yang adil tetapi
mereka tidak berhak untuk mendapat pertimbangan yang sama sebagai karyawan

3. perusahaan. Pemangku kepentingan kunci lain dalam organisasi bisnis diantaranya
kreditor, pelanggan, direksi, karyawan, pemerintah (dan badan-badannya), pemilik
(pemegang saham), pemasok, serikat pekerja, dan masyarakat dari mana bisnis
menarik sumber daya yang dimiliki.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah
seluruh pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian
atau perhatian. Misalnya terkait isu perikanan, maka makna pemangku kepentingan
sebagai parapihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat
pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya
ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya.
Seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang
dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau
proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok kepentingan, dan
mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik.
Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk mengidentifikasi dan
menganalisis kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan, terutama jika
proyek diracang bertujuan mempengaruhi kebijakan (Start & Hovland dalam
http://www.smeru.or.id/)
Peran Pemangku Kepentingan Korporasi dihadapkan pada persaingan yang kompetitif,
keterbatasan sumberdaya, dan perolehan laba untuk meningkatkan kemakmuran
pemegang saham.Oleh sebab itu korporasi melakukan berbagai upaya yang tidak
jarang memiliki dampak negative kepada pihak lain, termasuk lingkungan. Tidak sedikit
aktivitas korporasi menimbulkan kerusakan terhadap alam.
Kerusakan alam tersebut pada akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan
dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia. Tindakan korporasi seperti ini pada
akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup alam, manusia, dan perusahaan itu
sendiri. Oleh sebab itu diperlukan prinsip dan upaya yang mendorong peran korporasi
dalam mencegah hal tersebut. Korporasi justru harus berperan aktif dalam melestarikan
lingkungan.
3. Partnership
Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam
jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling
membutuhkan dan saling membesarkan.
Kemitraan adalah suatu rangkaian proses yg dimulai dengan mengenal calon mitranya,
mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun
strategi, melaksanakan dan terus menerus memonitor dan mengevaluasi sampai target
sasaran tercapai. Sehingga yang menjadi titik tolak kemitraan adalah memiliki dasar
ETIKA BISNIS yang dipahami bersama.
a. Proses Pengembangan Kemitraan
- Memulai membangun hubungan dengan calon mitra = memilih mitra yg tepat

4. - Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra (kemampuan manajemen, penguasaan
pasar, teknologi, permodalan, SDM) = memudahkan penyusunan langkah/strategi
- Mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis (strategi pesaran, strategi dsitribusi,
operasional, informasi)
- Mengembangkan program = rencana taktis dan strategi yang akan dilakukan dengan
mengkomunikasikan dengan orang yang terlibat
- Memulai pelaksanaan = memulai pelaksanaan kemitraan berdasarkan ketentuan yg
disepakai
- Memonitor dan mengevaluasi
- Memonitor : agar terget yg ingin dicapai menjadi kenyataan
- Mengevaluasi : untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya
b. Prinsip dalam membangun hubungan
Membangun citra lembaga yg baik, diantaranya :
- Fokuskan kepada kualifikasi lembaga dan bukan hanya nama lembaga
- Berkaitan dengan apa yang kita tawarkan dan bukan apa yg kita dapatkan
- Mengembangkan kemampuan "mendengar"
- Mengembangkan kemampuan "bertanya"
- Menepati janji, bukan mengobral janji
c. Prinsip Merawat Hubungan/Kemitraan :
- Menciptakan semangat saling memberi dan membagi informasi
- Setiap pihak membutuhkan layanan khusus
- Menangkap pesan implisit
- Melestarikan kontak
- Membuat sistem jaringan
- Lembaga harus ditampilkan dan dikenalkan
- Pihak lain akan melihat apa yang bisa kita berikan dan tawarkan dan bukannya apa
yang bisa kita dapatkan
- Menampilkan saat moment yang tepat
- Berusaha untuk hadir pada kegiatan jaringan
- Lembaga diperankan aktif
Keberhasilan Kemitraan, sangat ditentukan oleh : 1. adanya kepatuhan, 2.
kepercayaan, 3. kebersamaan, 4. komitmen dan 5. kejujuran

5. DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.

6. Jawaban Forum Minggu 4
Kebijakan bukanlah hal yang asing kita dengar terutama dalam kegiatan
ketatanegaraan ataupun berbagai komponen lain dalam kehidupan kita. Singkatnya,
dalam bentuk apapun (baik norma, nilai, peraturan, atau yang lain) pasti ada elemen
kebijakan yang dibuat dan dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu. Fungsinya
untuk mengatur agar setiap elemen yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu
ruang dapat diintegrasikan dan tidak saling bertolak belakang ataupun sampai saling
merugikan.
Begitu juga hubungan manusia dengan alam, harus ada aturan baku yang tertata untuk
mempermudah kegiatan manusia dan keseimbangan kerja alam itu sendiri. Bumi
bekerja dalam suatu sistem dan sistem itu hidup, bahkan tanpa manusia ikut campur,
siklus yang ada di bumi bisa berjalan sesuai kinerja alam.
Bumi (biosfer) merupakan tempat makhluk hidup dan komponen mati menetap dan
saling memengaruhi satu sama lain. Manusia butuh makhluk hidup lain, manusia butuh
elemen mati pun juga untuk hidupnya. Demikian juga makhluk hidup lain, hidup saling
berdampingan dan saling bersimbiosis.
Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan berpendapat, termasuk dalam tatanan
kehidupannya yang berkaitan dengan alam. Timbul suatu kata yang disebut dengan
etika. Etika merupakan suatu refleksi kritis tentang norma ataupun nilai, terutama
kaitannya dengan lingkungan, yang dapat mengatur cara pandang manusia dengan
sesamanya; manusia dengan alam; maupun perilaku manusia itu sendiri yang akan
bersumber dari cara pandang hasil refleksi tersebut (Keraf, 2002).
Cara tindak manusia pada sekitarnya, termasuk juga pada bumi dan isinya,
terpengaruh dari etika lingkungan. Ada tiga teori tentang etika lingkungan menurut
Keraf (2002), yaitu Antroposentrisme, Biosentrisme, dan terakhir Ekosentrisme.
1. Antroposentrisme
Teori ini menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan alam, manusia menjadikan
dirinya sebagai pusat dari sistem alam semesta. Hal ini berarti, dalam segala tatanan
kehidupan, manusialah yang menjadi puncak tertinggi dalam mengambil keputusan dan
hanya manusia yang memiliki kepentingan/hak atas semesta alam (Keraf, 2002).
Kepentingannya lebih tinggi dari apapun, termasuk dari nilai yang dimiliki oleh alam dan
makhluk hidup lainnya. Sifat antroposentris inilah yang sering kita temukan dalam
tatanan hidup manusia. Manusia serakah, bahkan dalam hubungan dengan sesama,
tak lagi memedulikan kebutuhan dan kesejahteraan sesamanya, apalagi terhadap alam.
Baginya, selama semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, itu sudah cukup.
Padahal, sesamanya dan bahkan alam serta makhluk hidup lainnya memiliki batas dan
kapasitas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya tidak dapat

7. dipaksakan. Hal seperti inilah akhirnya menimbulkan masalah dalam hubungan
manusia dengan alam.
2. Biosentrisme
Teori ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kehidupan di bumi, masing-masing memiiki
nilai dan sama-sama berharga. Entah makhluk ini berguna atau tidak bagi manusia,
mereka sama-sama berharga dan layak untuk diperhatikan dan diperjuangkan
keberadaannya (Keraf, 2002).
Hal ini sering menimbulkan kesan “fanatik lingkungan” atau “fanatik terhadap
konservasi”. Kenapa? Karena setiap elemen layak hidup, elemen-elemen ini akan
saling mempengaruhi bak rantai makanan dan menyokong untuk keberjalanan sistem
yang lainnya.
Ini memang benar, segala siklus yang ada di alam memang saling memberi pengaruh
antarsatu dengan lainnya, namun kita perlu melihat pada kesejahteraan dan kebutuhan
hidup manusia. Kita tidak dapat menutup mata pada perkembangan zaman dan angka
kelahiran yang semakin bertambah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Teori ini dianggap akan mengesampingkan keterpenuhan kebutuhan manusia.
3. Ekosentrisme
Ekosentrisme mengajarkan untuk mengembangkan pandangan etika pada seluruh
komunitas ekologis, entah itu biotik ataupun abiotik (Keraf, 2002).
Alam semesta tersusun atas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, kedua komponen
ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam siklus yang ada di bumi.
Pendekatan ini muncul sebagai penengah antara kebutuhan manusia dengan sumber
daya alam dan makhluk hidup lain yang juga membutuhkan kelestarian demi
tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Kesalahan manusia di masa lampau, mempengaruhi dunia hari ini dan hal ini pun
berlaku pada lingkungan hidup. Tak menutup telah terjadi kepunahan, satwa yang
masuk dalam daftar terancam punah, hingga terjadinya perubahan iklim adalah bukti
bahwa ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dari masa
ke masa.
Maka timbul pertanyaan, memangnya tidak ada suatu aturan yang dapat dijadikan
pedoman bagi manusia agar kelestarian lingkungan dan sumber daya alam tetap
terjamin? Jawabannya, ada.
Indonesia sendiri memiliki beberapa kebijakan yang mengatur hubungan antara
manusia dengan lingkungan, di antaranya:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

8. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ini baru empat contoh undang-undang yang diberlakukan untuk memberikan ketertiban,
agar kegiatan yang dilakukan manusia tidak memberikan efek negatif bagi alam.
Demikian juga, supaya manusia tetap dapat memperoleh manfaat dari alam untuk
memenuhi kehidupannya dengan meminimalkan efek negatif bagi lingkungan.
Di bawah undang-undang ini, masih terdapat beberapa turunan peraturan lainnya,
entah tertuang dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan
menteri bidang terkait.
Jika dilihat dari berbagai jenis peraturan yang ada, pemerintah terbilang serius dalam
menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian alam, cukup
sedemikian hal diperhatikan karena tahu bahwa keanekaragaman hayati perlu
dilestarikan dan manusia tetap membutuhkan alam untuk kebutuhan hidupnya.
Sebagai contoh, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang
Pedoman Zonasi Taman Nasional, tengah mengatur beberapa macam zona di
antaranya zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan atau zona lainnya.
Mengapa begitu banyak sistem zona yang digunakan? Inilah salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah agar kelestarian biodiversitas tetap terjaga (yaitu di zona inti) dan
manusia bisa memperoleh manfaat dari alam (di zona rimba secara terbatas, zona
pemanfaatan).
Tapi, Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan (peraturan perundang-
undangan) hanyalah alat untuk melindungi sumber daya alam, aktornya tetap manusia
sendiri. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetap ditemukan berbagai pelanggaran
terutama terhadap satwa liar yang dilindungi maupun hutan yang termasuk dalam
kawasan konservasi.
Hutan konservasi berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya, sehingga tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu tumbuhan
dan satwa di dalamnya (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).
Kasus pelanggaran tersebut banyak terdengar di Pulau Sumatera dan Pulau
Kalimantan. Sebagai contoh kasus pembakaran yang terjadi di Taman Nasional Teso
Nilo (TNTN), Riau. Kegiatan pembakaran ini merupakan kegiatan pembukaan lahan di
kawasan TNTN untuk perkebunan kelapa sawit (Syukur, 2016).
Contoh satwa liar yang terancam akibat habitatnya yang mulai hilang adalah Gajah
Sumatera. Salah satu talk show dalam acara 9th
IndoGreen Forestry and Environment

9. Expo yang saya ikuti bulan April 2017 ini dikatakan bahwa populasi Gajah Sumatera
yang hidup diluar penangkaran, khususnya di wilayah Tangkahan (Sumatera Utara) dan
Gunung Leuser, sekitar 1000 ekor dan salah satu penyebab keterancaman kelestarian
satwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa
dirugikan oleh kehadirannya. Gajah kerap ditemukan tewas di wilayah perkebunan
kelapa sawit.
Dua contoh ini memberikan gambaran pada kita bahwa perlindungan terhadap alam
dan satwa belum dilaksanakan oleh seluruh elemen yang terhubung dengannya,
terutama oleh masyarakat sekitar hutan.
Lantas kenapa hal fatal seperti itu terus terjadi?
Peraturan tentunya begitu banyak dan cukup jelas disertai dengan berbagai sanksi
yang dikenakan bila dilakukan pelanggaran. Hal ini nyatanya belum disadari
manfaatnya oleh manusia, entah masyarakat sekitar yang berinteraksi langsung
dengan sumber daya alam, maupun pemangku kepentingan lain yang memiliki hak
untuk memanfaatkan alam.
Etika lingkungan yang dijelaskan di awal memengaruhi pihak-pihak terkait dalam
memperlakukan alam. Ternyata masih banyak penganut teori antroposentris yang
menyebabkan manusia melakukan eksploitasi terhadap alam tanpa mempertimbangkan
akibat setelahnya terlepas alasannya adalah kebutuhan ekonomi, sosial, atau yang
lain.
Apakah tidak ada harapan untuk menghentikan itu semua?
Jelas masih dapat dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan seluruh tindak
kejahatan ini dan memulihkan kembali ekosistem yang rusak. Satwa yang punah jelas
tidak bisa dikembalikan, namun kita masih bisa mencegah kepunahan bagi jenis yang
masih ada. Tentunya diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah(baik pusat
maupun daerah), LSM, masyarakat, pihak swasta/perusahaan terkait, hingga penegak
hukum agar terwujud kelestarian ekosistem dalam kegiatan pembangunan nasional.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan mediasi dengan
perusahaan swasta yang mendapatkan lahan konsesi agar menyediakan kawasan
konservasi dalam area konsesinya. Salah satu manfaatnya adalah menjadi bagian
habitat satwa yang dilindungi.
Upaya yang kedua adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang
bersentuhan langsung dengan sumber daya alam agar dapat menjaga kelestarian
alam, penyadartahuan tentang kebijakan yang mengatur kegiatan manusia dan
kawasan hutan, dan memberikan didikan/pelatihan khusus pada masyarakat agar
kegiatan pemanfaatan mereka tidak mengganggu siklus alam, termasuk satwa yang
hidup disekitarnya.

10. Perlu dibuat kelompok-kelompok tani atau penjaga hutan di kalangan masyarakat
sebagai bentuk kerjasama dan kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat sekitar
hutan. Acara IndoGreen Expo memberikan salah satu solusi yang menarik yaitu
mempertimbangkan kawasan konservasi dalam pembuatan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) khususnya ditingkat provinsi. Adanya pertimbangan ini diharapkan
memperkecil tingkat kematian satwa liar serta untuk mencegah tumpang tindih dalam
pemanfaatan kawasan.
Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan di kawasan hutan,
terutama terhadap satwa atau tumbuhan yang dilindungi. Hukum yang dilakukan bagi
pelaku pelanggaran juga perlu dipertegas. Oknum-oknum yang melakukan kejahatan
bukan semata-mata tidak tahu akan peraturan yang berlaku, namun berani berbuat
karena tahu hukum di Indonesia masih lemah.
Kita harus berani bersikap atas alam Indonesia. Apakah mau terus menjadi penganut
antroposentris atau beralih menjadi penganut ekosentris? Kita tidak dapat hidup tanpa
alam, alam pun butuh manusia untuk menjaga dan melestarikannya bagi kehidupan
generasi-generasi selanjutnya.