Tugas Sistem Informasi Manajemen_Pertemuan 4

1. TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KARYAWAN
(Disusun oleh: Siti Nur Azizah Putri Hermawan – 43219010007)
Dosen Pengampu: Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si
ABSTRAK
Sistem informasi merupakan hubungan komponen-komponen yang saling bekerja sama dalam
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung
pembuatan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Etika ini
sendiri merupakan pelengkap dari tiga prinsip yang harus ditegakkan dalam implementasi dunia
komputer agar tidak mengganggu tatanan sosial dan kemasyarakatan, yaitu: etika, moral, dan hukum.
Etika juga merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang
menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara individu maupaun
kelompok, sedangkan moralitas adalah sistem nilai yang terwujud dalam suatu tradisi kepercayaan
tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik berdasarkan budaya.
Kata kunci: Etika, Moral, Hukum, Implikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi.
ABSTRACT
Information systems are the relationships of components that work together in collecting, processing,
storing, and distributing information to support decision making, coordination, control, analysis, and
visualization in organizations. Ethics itself is a complement to the three principles that must be upheld
in the implementation of the computer world so as not to interfere with social and social order,
namely: ethics, morals, and law.
Ethics is also a critical and rational reflection on moral values and norms that determine and manifest
in the attitudes and behavior patterns of human life both individually and in groups, while morality is
a value system that is manifested in a tradition of beliefs about how humans should live well based on
culture.
Keywords: Ethics, Morals, Law, Implications, Utilization Of Information Technology.

2. 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Saat ini munculnya fenomena globalisasi dunia dipicu oleh begitu cepatnya
perkembangan dan perubahan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi
informasi telah menjadikan informasi menjadi sesuatu yang bernilai, terutama dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, organisasi harus mampu menguasai dan
memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.
Berdasarkan atas fakta di lapangan bahwa operasionalisasi teknologi informasi
menyangkut aspek manusia sekaligus dampak perubahan yang disebabkannya, sehingga
teknologi informasi perlu memperhatikan secara mendalam mengenai dampak etis
pemanfaatan di berbagai bidang kehidupan terutama di bidang bisnis. Komputer merupakan
alat sosial, teknologi komputer dipergunakan secara intensif pada berbagai institusi,
organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu
komputer diperlukan. Untuk menjaga itu semua diperlukanlah sebuah aturan atau undang-
undang yang mengatur mengenai itu.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Moral, Etika dan Hukum?
2. Bagaimana kaitan Moral dan Teknologi Informasi?
3. Bagaimana kaitan Etika dan Teknologi Informasi?
4. Bagaimana kaitan Hukum Dan Teknologi Informasi?
5. Apa yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi?
6. Bagaimana implikasi pemanfaatan teknologi informasi pada karyawan yang terjadi dalam
dunia bisnis?
7. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Memahami Moral, Etika dan Hukum.
2. Mengetahui Moral dan Teknologi Informasi.
3. Memahami Etika dan Teknologi Informasi.
4. Mengetahui Hukum dan Teknologi Informasi.
5. Memahami Kode Etik Profesi.
6. Memahami Praktik Implikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Karyawan yang
terjadi dalam Dunia Bisnis.
7. Memahami Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi.

3. 2
LITERATUR TEORI
A. MORAL, ETIKA DAN HUKUM
- Nagajaran dalam Indrajit: Etika sebagai suatu set kepercayaan, standar, atau pemikiran
yang dimiliki oleh suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Etika dapat diartikan
sebagai nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok
dalam mengatur tingkah laku. (Sukoharsono, 2008).
- Beauchamp et.al dalam Indrajit: Moral sebagai suatu prinsip perilaku benar dan salah.
Moral adalah nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok
dalam mengatur tingkah laku. (Sukaoharsono, 2008)
- Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi: Hukum sebagai peraturan perilaku formal yang
dipaksakan oleh ototritas berdaulat, seperti pemerintah, pada rakyat atau warga
negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal
ini karena komputer merupakan penemuan baru, dan teknologinya berubah sangat cepat
selama periode tersebut. Sistem hukum sulit mengikutinya. (Putra, 2018)
B. MORAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Persoalan etika yang dihadapi oleh profesional di bidang sistem informasi manajemen
tidak jauh berbeda dengan profesional di bidang bisnis yang lain. Persoalan etika tersebut
antara lain meliputi: konflik kepentingan, pencurian, peluang yang sama, dan dampak
lingkungan dari perkembangan global.
Terdapat lima dimensi moral yang melingkupi sistem informasi (Alter dalam
Sukoharsono, 2008) di antaranya adalah Privacy, Accuracy, Property, dan Accessibility yang
disingkat dengan istilah PAPA. Sedangkan Laudon & Laudon (1996) juga mengungkapkan lima
dimensi moral yang melingkupi perkembangan sistem informasi yaitu Information and
obligation, Property rights, Accountability and control, System quality, Quality of live.
C. ETIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
James H. Moor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan
dampak sosial teknologi kompter, serta formulasi dan justrifikasi kebijakan dalam
menggunakan teknologi tersebut secara etis (Slater and Lacayo, dalam Indrajit).
Etika komputer merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi
komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut
secara etis. Manajemen puncak merupakan penanggung jawab dari etika komputer.
Khusus untuk pembuatan perangkat lunak yang didasari pada teknik-teknik
pemrograman terstruktur dan logika, James Moor memperkenalkan tiga alasan utama

4. 3
mengapa etika diperlukan: Logical Malleability (Kelenturan Logika), Transformation Factor
(Faktor Transformasi), dan Invisibility Factor (Faktor Tak Kasat Mata).
D. HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Yahfizham (2012) menyebutkan, hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga
negaranya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer,
spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah
untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat,
dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer
yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan (Yahfizham, 2012). Indonesia
sebagai suatu negara hukum, juga memiliki perangkat hukum dan perundang-undangan yang
secara khusus membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang tertuang didalam
UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
E. KODE ETIK
Sebagai langkah antisipasi dan solusi atas kompleksnya persoalan etika yang ada,
sebagai konsekuensi dari sedemikian pesatnya perkembangan teknologi, informasi, perlu
diadakan suatu aturan main dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Itu disebabkan
bahwa para profesional di bidang sistem informasi manajemen merasa mempunyai banyak
kesempatan untuk terlibat dalam perilaku tidak etis. Aturan ini diadakan dalam bentuk norma
hukum yang mengikat seluruh warga masyarakat, maupun norma dalam suatu profesi yang
disebut dengan kode etik (etical codes) yang hanya mengikat anggota dalam suatu profesi
(Sukoharsono, 2008).
Di Indonesia kode etik atau kode perilaku untuk profesional di bidang sistem informasi
manajemen selama ini belum diketahui, tetapi untuk norma hukumnya sudah tercakup dalam
kitab undang–undang yang ada dan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat empat jenis
kewajiban yang seharusnya tercakup dalam suatu kode etik yaitu:
1. kewajiban kepada masyarakat;
2. kewajiban kepada karyawan;
3. kewajiban kepada klien;
4. kewajiban kepada kolega dan kepada organisasi profesi.
Namun demikian pada kenyataannya hanya ada tiga peringkat kewajiban yang dapat
diwujudkan dalam suatu kode etik perilaku suatu profesi, yaitu:
1. kewajiban kepada kolega,

5. 4
2. kewajiban kepada organisasi,
3. kewajiban kepada profesi (Oz, 1993).
Pembagian tersebut di atas didasarkan pada studi yang dilakukannya terhadap kode etik dan
kode perilaku dari empat organisasi di bidang sistem informasi manajemen, yaitu: Data
Processing Management Association (DPMA), The Institute for Certification of Computer
Professional (ICCP), The Association for Computing Machinery (ACM) dan The Information
Technology Association of America (ITAA).

6. 5
PEMBAHASAN
A. MORAL, ETIKA DAN HUKUM
1) Moral
Moral adalah institusi social dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Walau
berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama, terdapat keseragaman
kuat yang mendasar. Peraturan-peraturan tingkah laku adalah moral. Meskipun
masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama, terdapat keseragaman kuat yang
mendasar. Melakukan yang benar secara moral merupakan landasan perilaku sosial.
2) Etika
Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu
individu, kelompok atau masyarakat. Etika sangat berbeda dari satu masyarakat ke
masyarakat lain. Perbedaan ini di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan
– perangkat lunak yang digandakan secara illegal lalu di gunakan atau dijual.
3) Hukum
Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang
berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya.
Saat ini telah lahir hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum
telematika. Hukum siber (cyber law) secara internasional digunakan untuk istilah hukum
yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula,
dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum
telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Dasar hukum yang mengatur
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ialah Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. MORAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Terdapat lima dimensi moral yang melingkupi sistem informasi (Alter, dalam Sukoharsono,
2008) di antaranya adalah Privacy, Accuracy, Property, dan Accessibility yang disingkat dengan
istilah PAPA.
1) Privacy, merupakan persoalan sensitif dan kontroversional, yang dikarenakan adanya
persepsi dan interpretasi yang berbeda mengenai arti atau obyek dari sesuatu yang
dianggap privacy tersebut.
2) Accuracy, menjadi persoalan etika dalam teknologi informasi karena berkaitan dengan
adanya anggapan bahwa teknologi informasi merupakan piranti unggul yang menutupi
beberepa kelemahan manusia.

7. 6
3) Property, merupakan salah satu persoalan kompleks di bidang sistem informasi,
terutama dikaitkan dengan persoalan intelectual property right atau kepemilikkan.
4) Accessibility, bahwa setiap manusia dalam masyarakat informasi, setidaknya
memerlukan informasi tiga hal yaitu keahlian, intelektual untuk berhubungan dengan
informasi, dan akses kepada teknologi informasi serta akses kepada informasi itu sendiri.
Pemakaian komputer pada sistem informasi organisasi mempengaruhi mutu hidup di luar
organisasi dan karena itu mempunyai dampak pada masyarakat umum. Beberapa
pertimbangan utama meliputi: pola pekerja yang berubah, manajemen yang dipacu mesin,
pengurangan kerahasiaan pribadi.
Pemakaian komputer telah menggantikan beberapa pekerjaan yang membutuhkan
tenaga manusia sehingga angka pekerja telah menurun. Tetapi industri komputer
menciptakan lapangan kerja baru, yakni analisis sistem, pembuatan program, operator, dan
sebagainya. Karena komputer memperluas pekerjaan, jumlah kesempatan kerja tidak
mengalami perubahan drastis.
C. ETIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
James H. Moor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai dampak dan
dampak sosial teknologi komputer,serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk
menggunakan teknologi tersebut secara etis. Karna itu terdapat manajer yang paling bertangg
ung jawab atas aktivitas tersebut adalah CIO. Namun bukan hanya CIO sendiri yang
bertanggung jawab atas etika komputer melainkan user computing saat ini (Putra, 2018).
1) Kelenturan logika (Logical Malleability) adalah kemampuan memprogram komputer
untuk melakukan apa pun yang kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang
diinstruksikan oleh programernya.
2) Faktor Transformasi (Transformation Factor) adalah alasan kepedulian pada etika
komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara
kita melakukan sesuatu.
3) Faktor Tak Kasat Mata (Invisibility Factor) adalah karena komputer dipandang sebagai
suatu kotak hitam. Semau operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan.
Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada
Nilai-Nilai Pemograman yang Tidak Terlihat, Perhitungan Rumit yang Tidak Terlihat dan
Penyalahgunaan yang Tidak Terlihat.

8. 7
- Nilai-Nilai Pemograman yang Tidak Terlihat adalah perintah-perintah yang programmer
kodekan menjadi program yang mungkin dapat atau tidak menghasilkan pemrosesan
yang diinginkan pemakai.
- Perhitungan Rumit yang Tidak Terlihat berbentuk program-program yang demikian rumit
sehingga tidak dimengerti oleh pemakai. Program- program ini umumnya model
matematika kompleks atau penerapan kecerdasan buatan.
- Penyalahgunaan yang Tidak Terlihat meliputi tindakan yang sengaja melanggar hukum
dan etika.
D. KODE ETIK HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Yahfizham (2012) menyebutkan, hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga
negaranya.
Saat ini telah lahir hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum
telematika. Hukum siber (cyber law) secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang
terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, dengan
hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi,
hukum media, dan hukum informatika.
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komnikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal
yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem
elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang mencakup piranti lunak, piranti keras,
jaringan telekomunikasi.
Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi
etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota
masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak
diperhatikan.
Indonesia sebagai suatu negara hukum, juga memiliki perangkat hukum dan
perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai informasi dan transaksi
elektronik, yang tertuang di dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dasar dari undang-undang
adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Berikut ini akan diberikan pertimbangan menyangkut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
tersebut.
1) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus
senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

9. 8
2) Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga
pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
3) Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang
secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru;
4) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan
untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
5) Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6) Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui
infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan
nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
E. KODE ETIK
Sebagai langkah antisipasi dan solusi atas kompleksnya persoalan etika yang ada,
sebagai konsekuensi dari sedemikian pesatnya perkembangan teknologi, informasi, perlu
diadakan suatu aturan main dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Itu disebabkan
bahwa para profesional di bidang sistem informasi manajemen merasa mempunyai banyak
kesempatan untuk terlibat dalam perilaku tidak etis.
Aturan ini diadakan dalam bentuk norma hukum yang mengikat seluruh warga
masyarakat, maupun norma dalam suatu profesi yang disebut dengan kode etik (etical codes)
yang hanya mengikat anggota dalam suatu profesi (Sukoharsono, 2008).
Studi yang dilakukannya terhadap kode etik dan kode perilaku dari empat organisasi di
bidang sistem informasi manajemen, yaitu: Data Processing Management Association
(DPMA), The Institute for Certification of Computer Professional (ICCP), The Association for
Computing Machinery (ACM) dan The Information Technology Association of America (ITAA).
1) The Association for Computing Machinery ACM
ACM dibentuk pada 1947 dan sekarang merupakan perkumpulan profesional komputer
AS tertua. Dan memiliki 80.000 anggota di seluruh dunia. Kode prilaku profesional terdiri
dari lima canon;

10. 9
- Seorang anggota ACM selalu bertindak dengan integritas.
- Seorang anggota ACM harus berusaha meningkatkan kemampuannya serta
kemampuan dan prestiseprofesi.
- Seorang anggota ACM bertanggung jawab atas pekerjaannya.
- Seorang anggota ACM bertindak dengan tanggung jawab dan profesional.
- Seorang anggota ACM harus menggunakan pengetahuannya dan keahlian khususnya
untuk kesejahteraan umat manusia.
2) Data Processing Management Association (DPMA)
Didirikan pada tahun 1951 dan memliki sekitar 35.000 anggota di seluruh
dunia.misinya adalah menjunjung manajemen informasi yang efektif dan bertanggun
jawab untuk kebaikan para anggotanya,para bemberi kerja,dan masyarakat bisnis. Kode
etik DPMA terdiri dari Standard of Conduct (standar perilaku) yang menguraikan
kewajiban manajer pengolah data pada:
- Manajemen perusahaan,
- Rekan anggota DPMA dan profesi,
- Masyarakat,
- Pemberi kerjanya.
3) The Institute for Certification of Computer Professional (ICCP)
Didirikan tahun 1973 dengan maksud memberi sertifikat pada para profisional
komputr. Sertifikat ICCP meliputi Certified Computer Programer (CCP) dan certified in
data processing (CDP). Untuk mendapat sertifikat, pelamar harus lulus ujian dan setuju
untuk terikat pada kode etik ICCP.
Kode etik ICCP menyatakan bahwa para anggotanya bertanggung jawab pada profesi,
pemberi kerja, dan kliennya. Kode ini dimasukkan dalam code of conduct, yang bersifat
permanen, yang menangani masalah-masalah seperti tanggung jawab social dan
pertentangan kepentingan.
4) The Information Technology Association of America (ITAA)
Didirikan tahun 1961 sebagai suatu asosiasi bagi organisai-organisasi yang
memasarkan perangkat lunak dan jasa yang berkaitan dengan komputer.keanggotaanya
meliputi ratusan perusahaan seperti Microsoft dan Lotus Development Comporation.dan
terdiri atas prinsip-prinsip dasar yang mengatur penilaian,komunikasi dan kualitas jasa
dengan klien. Secara umum, kode etik yang dapat dipakai untuk menjaga konsistensi
perusahaan dalam melindungi privasi adalah bahwasannya mereka harus:
- Bertanggung jawab terhadap semua informasi perseorangan yang mereka miliki.

11. 10
- Mengetahui tujuan pengumpulan, pemrosesan informasi tersebut.
- Mengumpulkan informasi dengan pengetahuan dan ijin dari pemiliknya (kecuali
dalam kondisi tertentu yang telah disepakati).
- Membatasi kuantitas informasi sejumlah yang diperlukan dalam melaksanakan tujuan
di atas.
- Menghindari pemakaian informasi yang menyimpang dari tujuan semula.
- Menyimpan informasi dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan
mencapai tujuan.
- Memastikan informasi tersebut akurat, lengkap dan terkini.
- Menjaga atau melindungi informasi tersebut dengan sebaik-baiknya.
5) Model SRI
Idealnya,semua perlumpulan profesional bergabung membuat suatu kode etik. Kode
etik tersebut harus membahas tanggung jawab setiap orang dalam profesi dalam hal
etika penggunaan komputer. Model sri ini unik karena tidak terbatas pada profesional
komputer yang beroprasi dalam lingkungan bisnis, tetapi luas jangkkauannya.
F. IMPLIKASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT BANK BTPN
Berikut merupakan salah satu Implikasi Sistem Informasi: Studi Kasus Tinjauan Sumber Daya
Manusia (Irawan Helena & Respati , 2019).
Bank BTPN adalah bank devisa yang terbentuk dari PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Seiringan berkembanganya
teknologi, Bank BTPN memiliki inovasi untuk bersaing dengan bank lainnya. Bank BTPN
mengeluarkan 'Jenius', yang merupakan sebuah financial based on application yang dapat
memudahkan komsumen dalam melakukan transaksi online baik ke dalam bank BTPN
maupun ke luar bank BTPN. Dengan adanya hal ini, tentuk mempengaruhi perusahaan
terutama bagi internal (karyawan) Bank BTPN. Terhitung mulai Desember 2017 telah terjadi
pemangkasan sebanyak 4525 karyawan. Selain itu juga dampak lainnya terdapat kenaikan
payment points sebanyak 148 unit, hingga penambahan kantor fungsional sebanyak 127 unit.
Karena perubahan besar akibat pemanfaatan teknologi dan informasi sangat terasa bagi sisi
internal Bank BTPN, sehingga penanganan manajemen yang tepat merupakan salah satu cara
untuk menyelesaikannya. Untuk menangani masalah internal tersebut, HRD Bank BTPN
melakukan beberapa opsi tindakan kepada karyawannya.

12. 11
- Opsi pertama, Bank BTPN memberikan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan, karyawan akan dibina namun sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
- Opsi kedua, Bank BTPN akan memberikan opsi pengembangan karir di luar Bank BTPN.
Contohnya, ketika karyawan ingin berwiraswasta, pihak BTPN telah membantu dalam
pemilihan franchise yang digunakan.
- Opsi ketiga, Bank BTPN memberlakukan Program Pengakhiran Kinerja Sukarela.
Hal ini menjadi bukti bahwa dengan melakukan inovasi berbasis IT dapat dilakukan efisiensi
dari sisi sumber daya manusia, namun juga kesejahteraan karyawan juga menjadi konsen
utama.
G. TANTANGAN DAN HAMBATAN
Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional
sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para
pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku Cybercrime (Arifah, 2011).
- Cybercrime dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik
untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan
komputer yang diasosiasikan dengan hacker, biasanya menimbulkan arti yang negatif
(Arifah, 2011).
- Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau usaha
untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang
tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu
(Juditha, 2018). Tujuan hoax adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini
publik. Intinya hoax itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis
dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Hoax
paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan
hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis online, dan lain sebagainya (Juditha,
2018).
Oleh sebab itu, maka tantangan dan hambatan dalam penerapan moral, etika dan hukum
dalam pemanfaatan teknologi akan sangat berkaitan dengan cybercrime dan hoax.

13. 12
KESIMPULAN
Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk menjaga dan
mencapai keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Tapi dalam
kenyataannya, pengembangan dan pemanfaatan ini telah memicu terjadinya pergeseran nilai di suatu
masyarakat atau bangsa. Ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya teknologi informasi sangat
melekat dengan perubahan-perubahan etika dalam suatu komunitas.
Teknologi informasi menimbulkan beberapa kemungkinan munculnya perilaku yang belum
ada perundangan dan peraturannya secara hukum. Dampak atau isu-isu etika, sosial, dan politik
utama yang ditimbulkan oleh sistem informasi berpusat pada hak-hak informasi dan kewajiban, hak-
hak kepemilikan, pertanggung-jawaban dan kendali, kualitas sistem, dan kualitas hidup.
Tidak optimalnya fungsi teknologi informasi ini dapat terjadi antara lain karena lemahnya
sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia adalah faktor kunci keberhasilan perusahaan
dalam menguasai teknologi informasi yang berguna khususnya dalam persaingan di era global.
Ada empat pokok persoalan etika yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen ini,
yaitu privacy, accuracy, property, dan accessbility (PAPA). Untuk mengurangi atau mencegah
terjadinya dampak etika ini, beberapa profesi di bidang sistem informasi manajemen (terutama di
Amerika Serikat) telah mewujudkan suatu aturan berupa kode etik profesi yang setidaknya
mengandung tiga kewajiban pokok, kode etik profesi diantaranya ada: Data Processing Management
Association (DPMA), The Institute for Certification of Computer Professional (ICCP), The Association
for Computing Machinery (ACM) dan The Information Technology Association of America (ITAA).

14. 13
DAFTAR PUSTAKA
- Damayanti, K., Fardinal., (2019). The Effect of Information Technology Utilization, Management
Support, Internal Control, and User Competence on Accounting Information System Quality.
Schollars Bulletin, 5(12), 751-758.
- Hanifah, S., Sarpingah, S., & Putra, Y. M., (2020). The Effect of Level of Education, Accounting
Knowledge, and Utilization Of Information Technology Toward Quality The Quality of MSME ’ s
Financial Reports. The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences (ACEBISS)
2019, 1 (3). https://doi.org/10.4108/eai.3-2-2020.163573
- Herliansyah, Y., Nugroho, L., Ardilla, D., & Putra, Y. M., (2020). The Determinants of Micro, Small
and Medium Entrepreneur (MSME) Become Customer of Islamic Banks (Religion, Religiosity, and
Location of Islamic Banks ). The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences
(ACEBISS) 2019, 1 , (2). https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290775
- Nugroho, L., Mastur, A.A., Fardinal, F., Putra, Y.M., (2019). Hajj, Civilization and Islamic Banking
Contribution Discourses. Location of Islamic Banks ). The 1st Annual Conference Economics,
Business, and Social Sciences (ACEBISS) 2019, 1 (11), http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-3-
2019.2290773
- Putra, Y. M., (2018). Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Modul Kuliah Sistem Informasi
Manajemen. FEB-Universitas Mercu Buana: Jakarta
- Putra, Y. M., (2019). Analysis of Factors Affecting the Interests of SMEs Using Accounting
Applications. Journal of Economics and Business, 2(3), 818-826.
https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.03.129
- Zamzami, A.H., & Putra, Y. M., (2019). Intensity of Taxpayers Using E-Filing (Empirical Testing of
Taxpayers in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). EPRA International Journal of
Multidisciplinary Research (IJMR) 5(7), 154-161.
- Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi, dikutip dari : https://jurnaltik.wordpress.com/tik-kelas-
x/etika-dan-moral-dalam-menggunakan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/ (26 September
2020)
- Kompasiana – UU ITE, dikutip dari :
https://www.kompasiana.com/arifdimasyuniyanto/58355f07b593731b08bbf4ca/uu-ite-sudah-
efektifkah?page=all (26 September 2020)
- Balianzahab – Apa itu Hacking Cracking dan Defacing, dikutip dari :
https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/apa-itu-hacking-cracking-dan-defacing/ (26
September 2020)