Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik. Ia mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dokumen tersebut juga membahas ruang lingkup, sifat, karakteristik, dan perbedaan antara sektor publik dan swasta.

1. AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
UDIN SAEPUDIN SE, Msi. Ak

2. Pengertian dan ruang lingkup
Akuntansi Sektor Publik
Definisi:
 Sistem akuntansi yang dipakai oleh
lembaga-lembaga publik sebagai
salah satu alat pertanggungjawaban
kepada publik.
Ruang lingkup:
a. Organisasi nonlaba pemerintahan
b. Organisasi nonlaba
nonpemerintahan

3. Lembaga Akuntansi
Keuangan
SAK SAP
Organisasi
Bisnis
Komersial
Organisasi
Nonlaba
nonpemeri
ntahan
Organisasi
bisnis
komersial
pemerintaha
n
Organisasi
nonlaba
pemerintah
pusat dan
instansi
Organisasi
nonlaba
pemerintah
daerah

4. Sifat dan karakteristik Sektor
Publik
Sifat dan karakteristik sektor publik:
a. Tujuan = Pelayanan Masyarakat
b. Sifat = Tidak mencari laba
c. Sumber dana = Tidak berkehendak
minta kembali
Komponen yang mempengaruhi
a. Ekonomi = asumsi makro
b. Politik = ideologi negara, negara
c. Kultural = agama, pendidikan
d. Demografi = usia penduduk, tingkat
kesehatan

5. Value for Money
Konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga
elemen yaitu ekonomi, efesiensi dan
efektivitas
EKONOMI EFESIENSI EFEKTIVITAS
INPUT VALUE INPUT OUTPUT OUTCOME

6. Perbedaan Sektor Publik
Pemerintahan dengan Swasta
No Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
1 Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif
2 Sumber pendanaan Pajak, retribusi,
utang
Pembiayaan
internal, modal
laba ditahan
3 Pertanggungjawaba
n
DPR/DPRD Pemegang saham
4 Struktur Organisasi Birokrasi, kaku dan
hirarkis
Fleksibel
5 Karakteristik
anggaran
Terbuka Tertutup
6 Sistem akuntansi Basis kas Basis accrual

7. Persamaan
1. Keduanya merupakan bagian yang integral
dari sistem ekonomi negara.
2. Masalah sama kelangkaan sumber daya
sehingga harus menggunakannya secara
ekonomi, efisien dan efektif
3. Pengendalian manajemen yang sama,
perencanaan, pengendalian
pertanggungjawaban
4. Menghasilkan produk yang sama,
transportasi, kesehatan dan jenis pelayanan
lainnya.
5. Keduanya terkait peraturan perundangan-
undangan.