SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Natura dan/atau Kenikmatan
Sesuai PP 55 2022
Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan…termasuk:
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan”
Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP
“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, termasuk:
…
n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan”
2
Perlakuan Pajak atas
Natura/Kenikmatan
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022
PP-63/1992
Regulasi Terkait Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan Sebelum UU
HPP
UU Nomor 7
Tahun 1983
UU Nomor 10
Tahun 1994
UU Nomor 7
Tahun 1991
KMK-633/1994
UU Nomor 36
Tahun 2008
KMK-466/2000
UU Nomor 17
Tahun 2000
KEP-213/PJ/2001
PMK-83/2009 PER-51/PJ/2009
PMK-167/2018
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 3
Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan di Beberapa
Negara
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 4
Negara Ketentuan Perpajakan Natura & Kenikmatan (Fringe Benefit)
Australia Fringe Benefit Tax (FBT) dikenakan pada benefit tertentu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada
karyawan atas dasar hubungan pekerjaan. FBT ditanggung oleh pemberi kerja dan pada prinsipnya
dapat menjadi biaya dalam penghitungan PPh-nya
Contohnya: Car Fringe Benefit, Car Parking Fringe Benefit, Entertainment and Fringe Benefits
Jepang Fringe benefit diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya, dimasukkan dalam satu kesatuan
penghitungan penghasilan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun ada beberapa
pengecualian seperti seragam dan sejenisnya yang bersifat wajib sehubungan dengan pekerjaan.
Tiongkok Fringe benefit dikenakan pajak final sebesar 32% dengan sistem withholding tax yang dibayar dan
dilaporkan oleh pemberi kerja
Kamboja Fringe benefit yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, seperti transportasi, makanan,
akomodasi, pengeluaran listrik dan air, dan dana pensiun yang melebihi 10% dari gaji perbulan karyawan
akan dikenakan pajak. Pemberi kerja bertanggung jawab sebagai pemotong pajak kemudian wajib
melaporkannya kepada departemen perpajakan Kamboja.
Sumber: Naskah Akademik RUU HPP
Natur
a
Natura adalah imbalan dalam bentuk barang
selain uang. Natura dialihkan dari pemberi
kepada penerima sebagai bentuk dari
penggantian atau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa.
Cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo
dompet digital termasuk dalam pengertian
uang, sehingga bukan merupakan natura.
Pasal 23 ayat (1) PP-55/2022
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 5
Kenikmata
n
Kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak
atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau
pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang
diberikan pemberi kepada penerima dapat
bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak
ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 6
Perlakuan Pajak atas
Natura/Kenikmatan
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 7
Regulasi Ketentuan bagi Penerima Natura Ketentuan bagi Pemberi Natura
UU 36 Tahun 2008 Non-taxable* Non-deductible**
UU 7 Tahun 2021 Taxable*** Deductible****
*Taxable jika diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dan Wajib Pajak yang dikenai PPh
berdasarkan deemed profit (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d))
**Deductible untuk jenis natura tertentu
***Non taxable untuk jenis natura tertentu
****Sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
UU 36 Tahun 2008 UU 7 Tahun 2021 Perlakuan bagi Penerima/Pemberi
Penyediaan makanan/minuman
bagi seluruh pegawai
Penyediaan makanan/minuman
bagi seluruh pegawai
Non-taxable/Deductible
Natura/kenikmatan di daerah
tertentu
Natura/kenikmatan di daerah
tertentu
Natura/kenikmatan berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan
Natura/kenikmatan berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan
Natura/kenikmatan yang
bersumber dari
APBN/APBD/APB Desa
Natura/kenikmatan dengan jenis
dan batasan tertentu
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 8
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai
Natura/kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini adalah:
● Makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja
● Kupon
● Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai
tertentu
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 9
Ketentuan sebelumnya:
Pada PMK-167/2020, bahan makanan/minuman tidak termasuk ke dalam kelompok natura yang
dikecualikan dari objek PPh.
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu
Natura/kenikmatan yang dimaksud berupa sarana/prasarana/fasilitas untuk pegawai dan keluarga
berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan pendidikan, peribadatan,
pengangkutan olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau
olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu
dari Dirjen Pajak.
Fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan
penugasan.
Ketentuan sebelumnya:
“sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus
menyediakannya sendiri.”
Fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan
yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasan.
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 10
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura dan/atau Kenikmatan yang Bersumber dari APBN, APBD,
dan/atau APB Desa
Sepanjang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau APB Desa, natura dan/atau kenikmatan yang
diterima oleh pegawai dikecualikan dari pengenaan PPh.
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 11
Ketentuan sebelumnya:
Belum diatur.
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Natura/kenikmatan sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan kerja yang
diwajibkan kementerian di bidang kesehatan dan kementerian di bidang ketenagakerjaan, meliputi
● seragam dan peralatan keselamatan kerja
● sarana antar jemput pegawai
● penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya
● natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun
bencana nasional
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 12
Ketentuan sebelumnya:
Terdapat klausul “kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan
atau pekerjaannya”.
Kewajiban yang dimaksud terbatas pada kewajiban yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja
yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Contoh penyediaan natura yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan/
Ketenagakerjaan
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 13
Kementerian
Pengusaha wajib menyediakan APD seperti pelindung kepala, mata, tangan, dan kaki di tempat kerja
dimana digunakannya mesin dan peralatan berbahaya, dilakukannya kegiatan konstruksi, kegiatan
penambangan, dan tempat kerja lainnya.
(Permenakertrans RI Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri)
Rumah sakit wajib menyediakan APD, bodywash, dan eyewash dalam pengelolaan bahan berbahaya
dan beracun.
(Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit)
Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek
PPh
Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis/Batasan Tertentu
Natura/kenikmatan jenis dan batasan tertentu dapat dikecualikan dari pengenaan PPh yang akan diatur
melalui peraturan menteri keuangan. Contoh: bingkisan hari raya dan fasilitas peribadatan di lokasi kerja
yang dimanfaatkan oleh pegawai (penjelasan Pasal 28 PP 55 2022).
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 14
Ketentuan sebelumnya:
Belum diatur.
“Rencana natura/kenikmatan yang akan dikecualikan antara lain, bingkisan dengan batasan tertentu,
peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop dan ponsel, fasilitas kendaraan yang diterima oleh
selain pegawai jabatan manajerial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain.”
Dikutip dari Siaran Pers DJP Nomor SP-2/2022
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 15
Penilaian dan Penghitungan
Natura/Kenikmatan
Jenis Penghasilan Dasar Nilai
Natura Nilai Pasar
Kenikmatan
Seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi
(actual cost)
Ketentuan sebelumnya:
Merujuk PER-16/PJ/2016, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa
penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atau nilai
wajar.
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 16
Penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
akan diatur dalam PMK.
Penilaian dan Penghitungan
Natura/Kenikmatan
Bagaimana penilaian terkait natura/kenikmatan
yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun?
Berapa besaran jumlah yang harus dibebankan?
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 17
Ketentuan sebelumnya:
Pada PMK-167/2018, natura/kenikmatan yang
memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun
dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan
Pasal 11 UU PPh. Di sisi lian, jika masa
manfaatnya kurang dari 1 tahun, natura/ kenikmatan
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
Khusus kendaraan, biaya perolehan dan perawatan
hanya dapat dibebankan sebesar 50%.
Pemotongan PPh atas
Natura/Kenikmatan
Pemotongan PPh mulai dilakukan oleh
pemberi imbalan sejak 1 Januari 2023.
Natura/kenikmatan yang diterima sejak 1 Januari
2022/awal tahun buku 2022 yang belum dipotong
PPh, pajaknya dihitung sendiri dan wajib
dilaporkan oleh penerima pada SPT Tahunan
PPh 2022
Periode Pemberian Ketentuan Bagi Pemberi Ketentuan Bagi Pemberi
Sebelum 1 Januari 2022 Tidak dapat dibebankan Bukan objek PPh
Mulai 1 Januari 2022 Dapat dibebankan Objek PPh
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 18
Jika Wajib Pajak memulai tahun buku 2022 sebelum 1 Januari 2022, perlakuan natura/kenikmatan
adalah sebagai berikut:
Jika Wajib Pajak memulai tahun buku 2022 setelah 1 Januari 2022, perlakuan natura/kenikmatan
tersebut baru berlaku atas natura/kenikmatan yang diberikan sejak dimulainya tahun buku 2022.
Gaji Sebulan Rp 5.000.000
Beras 50 x Rp15.000 Rp 750.000
Gula 10 x Rp12.000 Rp 120.000
Penghasilan Bruto Sebulan Rp 5.870.000
Pengurang:
Biaya Jabatan
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP setahun (K/1)
Penghasilan Kena Pajak
5% x
Rp5.870.000
Rp 293.500
12 x Rp5.567.500
Rp 5.567.500
Rp 66.918.000
Rp 63.000.000
Rp 3.918.000
PPh 21 setahun
PPh 21 sebulan
5% x
Rp3.918.000
Rp195.900 : 12
R
p
R
p
195.900
16.325
Contoh Penghitungan PPh 21
Natura/Kenikmatan
Sandi Sandara adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan
norma penghitungan khusus (deemed profit), pada bulan Agustus 2022 memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan beserta
beras 50 kg dan gula 10 kg. Maydina Aprilianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung
berdasarkan harga pasar. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut.
Sumber: Lampiran PER-16/PJ/2016
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 19
Bukti Potong
A1
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 20
● Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
pemotongan pajak
mengatakan,
penghasilan atas natura dan/atau
kenikmatan yang diterima wajib pajak baru
akan mulai berlaku pada awal Semester
II-2023. Hal ini dilakukan lantaran pihaknya
mensosialisasikan
dan wajib pajak
kepada
terkait
masih perlu
masyarakat
pemotongan
kenikmatan.
PPh atas natura dan/atau
● "Kira-kira April sampai semester I-2023
transisi untuk kami selesaikan
detailnya…”
Sumber: nasional.kontan.co.id
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 21
Pelaporan Natura/Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi
Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 22

More Related Content

What's hot

Akuntansi murabahah
Akuntansi murabahahAkuntansi murabahah
Akuntansi murabahah
madureh
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabah
citra Joni
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Adi Jauhari
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
natal kristiono
 
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
Sri Apriyanti Husain
 

What's hot (20)

Akuntansi murabahah
Akuntansi murabahahAkuntansi murabahah
Akuntansi murabahah
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabah
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiBahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
 
aset & kewajiban
aset & kewajibanaset & kewajiban
aset & kewajiban
 
AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN EKUITAS DAN HUTANG
AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN EKUITAS DAN HUTANGAUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN EKUITAS DAN HUTANG
AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN EKUITAS DAN HUTANG
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
 
Psak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti InvestasiPsak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti Investasi
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
Psak 24-imbalan-kerja-revisi-2013-12092014
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
Pembentukan persekutuan AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 1
Pembentukan persekutuan AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 1Pembentukan persekutuan AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 1
Pembentukan persekutuan AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 1
 
Psak 22 (revisi 2010) - bab 3 goodwill
Psak 22 (revisi 2010) - bab 3 goodwillPsak 22 (revisi 2010) - bab 3 goodwill
Psak 22 (revisi 2010) - bab 3 goodwill
 
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
 
AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT
AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IMBTAKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT
AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT
 

Similar to Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx

Slide PMK Natura Rev.2.pdf
Slide PMK Natura Rev.2.pdfSlide PMK Natura Rev.2.pdf
Slide PMK Natura Rev.2.pdf
HRDMedicalTMMIN
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
HandiPurnomo8
 
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporanP ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
Agus Melas Agues
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Myla Rezietha
 
Slide-ACC-411-Slide-7.pptx
Slide-ACC-411-Slide-7.pptxSlide-ACC-411-Slide-7.pptx
Slide-ACC-411-Slide-7.pptx
IrwanMusic
 
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
IraSinaga7
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Baru
nekzho
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
Asep suryadi
 

Similar to Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx (20)

slide PMK 66 (1).pdf
slide PMK 66 (1).pdfslide PMK 66 (1).pdf
slide PMK 66 (1).pdf
 
Slide PMK Natura Rev.2.pdf
Slide PMK Natura Rev.2.pdfSlide PMK Natura Rev.2.pdf
Slide PMK Natura Rev.2.pdf
 
EnforceA Dampak Pajak Natura dan Kenikmatan Terhadap PPh Badan, PPh PotPut, d...
EnforceA Dampak Pajak Natura dan Kenikmatan Terhadap PPh Badan, PPh PotPut, d...EnforceA Dampak Pajak Natura dan Kenikmatan Terhadap PPh Badan, PPh PotPut, d...
EnforceA Dampak Pajak Natura dan Kenikmatan Terhadap PPh Badan, PPh PotPut, d...
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganPPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
 
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporanP ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
P ph 21-per-31-tahun-2012-pedoman-teknis-pemotongan-penyetoran-pelaporan
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
 
kelompok 3.pptx
kelompok 3.pptxkelompok 3.pptx
kelompok 3.pptx
 
kelompok 3.pptx
kelompok 3.pptxkelompok 3.pptx
kelompok 3.pptx
 
Slide-ACC-411-Slide-7.pptx
Slide-ACC-411-Slide-7.pptxSlide-ACC-411-Slide-7.pptx
Slide-ACC-411-Slide-7.pptx
 
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
19-12-2021_1. Slide PPh Ps 21- aturan baru.pptx
 
Hitung pph
Hitung pphHitung pph
Hitung pph
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Baru
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26
 

Recently uploaded

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 

Recently uploaded (20)

Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 

Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx

  • 2. Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan…termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan” Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: … n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan” 2 Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022
  • 3. PP-63/1992 Regulasi Terkait Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan Sebelum UU HPP UU Nomor 7 Tahun 1983 UU Nomor 10 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 1991 KMK-633/1994 UU Nomor 36 Tahun 2008 KMK-466/2000 UU Nomor 17 Tahun 2000 KEP-213/PJ/2001 PMK-83/2009 PER-51/PJ/2009 PMK-167/2018 Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 3
  • 4. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan di Beberapa Negara Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 4 Negara Ketentuan Perpajakan Natura & Kenikmatan (Fringe Benefit) Australia Fringe Benefit Tax (FBT) dikenakan pada benefit tertentu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan atas dasar hubungan pekerjaan. FBT ditanggung oleh pemberi kerja dan pada prinsipnya dapat menjadi biaya dalam penghitungan PPh-nya Contohnya: Car Fringe Benefit, Car Parking Fringe Benefit, Entertainment and Fringe Benefits Jepang Fringe benefit diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya, dimasukkan dalam satu kesatuan penghitungan penghasilan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun ada beberapa pengecualian seperti seragam dan sejenisnya yang bersifat wajib sehubungan dengan pekerjaan. Tiongkok Fringe benefit dikenakan pajak final sebesar 32% dengan sistem withholding tax yang dibayar dan dilaporkan oleh pemberi kerja Kamboja Fringe benefit yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, seperti transportasi, makanan, akomodasi, pengeluaran listrik dan air, dan dana pensiun yang melebihi 10% dari gaji perbulan karyawan akan dikenakan pajak. Pemberi kerja bertanggung jawab sebagai pemotong pajak kemudian wajib melaporkannya kepada departemen perpajakan Kamboja. Sumber: Naskah Akademik RUU HPP
  • 5. Natur a Natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital termasuk dalam pengertian uang, sehingga bukan merupakan natura. Pasal 23 ayat (1) PP-55/2022 Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 5
  • 6. Kenikmata n Kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi. Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 6
  • 7. Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 7 Regulasi Ketentuan bagi Penerima Natura Ketentuan bagi Pemberi Natura UU 36 Tahun 2008 Non-taxable* Non-deductible** UU 7 Tahun 2021 Taxable*** Deductible**** *Taxable jika diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dan Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan deemed profit (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d)) **Deductible untuk jenis natura tertentu ***Non taxable untuk jenis natura tertentu ****Sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  • 8. UU 36 Tahun 2008 UU 7 Tahun 2021 Perlakuan bagi Penerima/Pemberi Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai Non-taxable/Deductible Natura/kenikmatan di daerah tertentu Natura/kenikmatan di daerah tertentu Natura/kenikmatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Natura/kenikmatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Natura/kenikmatan yang bersumber dari APBN/APBD/APB Desa Natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 8 Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh
  • 9. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai Natura/kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini adalah: ● Makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja ● Kupon ● Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 9 Ketentuan sebelumnya: Pada PMK-167/2020, bahan makanan/minuman tidak termasuk ke dalam kelompok natura yang dikecualikan dari objek PPh.
  • 10. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu Natura/kenikmatan yang dimaksud berupa sarana/prasarana/fasilitas untuk pegawai dan keluarga berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan pendidikan, peribadatan, pengangkutan olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Dirjen Pajak. Fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan. Ketentuan sebelumnya: “sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.” Fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasan. Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 10
  • 11. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan yang Bersumber dari APBN, APBD, dan/atau APB Desa Sepanjang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau APB Desa, natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai dikecualikan dari pengenaan PPh. Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 11 Ketentuan sebelumnya: Belum diatur.
  • 12. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Natura/kenikmatan sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan kerja yang diwajibkan kementerian di bidang kesehatan dan kementerian di bidang ketenagakerjaan, meliputi ● seragam dan peralatan keselamatan kerja ● sarana antar jemput pegawai ● penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya ● natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 12 Ketentuan sebelumnya: Terdapat klausul “kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya”. Kewajiban yang dimaksud terbatas pada kewajiban yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
  • 13. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Contoh penyediaan natura yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan/ Ketenagakerjaan Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 13 Kementerian Pengusaha wajib menyediakan APD seperti pelindung kepala, mata, tangan, dan kaki di tempat kerja dimana digunakannya mesin dan peralatan berbahaya, dilakukannya kegiatan konstruksi, kegiatan penambangan, dan tempat kerja lainnya. (Permenakertrans RI Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri) Rumah sakit wajib menyediakan APD, bodywash, dan eyewash dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. (Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit)
  • 14. Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis/Batasan Tertentu Natura/kenikmatan jenis dan batasan tertentu dapat dikecualikan dari pengenaan PPh yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan. Contoh: bingkisan hari raya dan fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh pegawai (penjelasan Pasal 28 PP 55 2022). Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 14 Ketentuan sebelumnya: Belum diatur.
  • 15. “Rencana natura/kenikmatan yang akan dikecualikan antara lain, bingkisan dengan batasan tertentu, peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop dan ponsel, fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai jabatan manajerial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain.” Dikutip dari Siaran Pers DJP Nomor SP-2/2022 Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 15
  • 16. Penilaian dan Penghitungan Natura/Kenikmatan Jenis Penghasilan Dasar Nilai Natura Nilai Pasar Kenikmatan Seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi (actual cost) Ketentuan sebelumnya: Merujuk PER-16/PJ/2016, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atau nilai wajar. Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 16 Penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan akan diatur dalam PMK.
  • 17. Penilaian dan Penghitungan Natura/Kenikmatan Bagaimana penilaian terkait natura/kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun? Berapa besaran jumlah yang harus dibebankan? Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 17 Ketentuan sebelumnya: Pada PMK-167/2018, natura/kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan Pasal 11 UU PPh. Di sisi lian, jika masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, natura/ kenikmatan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Khusus kendaraan, biaya perolehan dan perawatan hanya dapat dibebankan sebesar 50%.
  • 18. Pemotongan PPh atas Natura/Kenikmatan Pemotongan PPh mulai dilakukan oleh pemberi imbalan sejak 1 Januari 2023. Natura/kenikmatan yang diterima sejak 1 Januari 2022/awal tahun buku 2022 yang belum dipotong PPh, pajaknya dihitung sendiri dan wajib dilaporkan oleh penerima pada SPT Tahunan PPh 2022 Periode Pemberian Ketentuan Bagi Pemberi Ketentuan Bagi Pemberi Sebelum 1 Januari 2022 Tidak dapat dibebankan Bukan objek PPh Mulai 1 Januari 2022 Dapat dibebankan Objek PPh Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 18 Jika Wajib Pajak memulai tahun buku 2022 sebelum 1 Januari 2022, perlakuan natura/kenikmatan adalah sebagai berikut: Jika Wajib Pajak memulai tahun buku 2022 setelah 1 Januari 2022, perlakuan natura/kenikmatan tersebut baru berlaku atas natura/kenikmatan yang diberikan sejak dimulainya tahun buku 2022.
  • 19. Gaji Sebulan Rp 5.000.000 Beras 50 x Rp15.000 Rp 750.000 Gula 10 x Rp12.000 Rp 120.000 Penghasilan Bruto Sebulan Rp 5.870.000 Pengurang: Biaya Jabatan Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun PTKP setahun (K/1) Penghasilan Kena Pajak 5% x Rp5.870.000 Rp 293.500 12 x Rp5.567.500 Rp 5.567.500 Rp 66.918.000 Rp 63.000.000 Rp 3.918.000 PPh 21 setahun PPh 21 sebulan 5% x Rp3.918.000 Rp195.900 : 12 R p R p 195.900 16.325 Contoh Penghitungan PPh 21 Natura/Kenikmatan Sandi Sandara adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), pada bulan Agustus 2022 memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Maydina Aprilianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut. Sumber: Lampiran PER-16/PJ/2016 Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 19
  • 20. Bukti Potong A1 Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 20
  • 21. ● Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pemotongan pajak mengatakan, penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang diterima wajib pajak baru akan mulai berlaku pada awal Semester II-2023. Hal ini dilakukan lantaran pihaknya mensosialisasikan dan wajib pajak kepada terkait masih perlu masyarakat pemotongan kenikmatan. PPh atas natura dan/atau ● "Kira-kira April sampai semester I-2023 transisi untuk kami selesaikan detailnya…” Sumber: nasional.kontan.co.id Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 21
  • 22. Pelaporan Natura/Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Natura dan/atau Kenikmatan Sesuai PP-55/2022 22