SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Oleh : SUCI HARSO
Pengertian Sistem Hukum(legal
system):adalah satu kesatuan hukum yang
tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur;
(2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M.
Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York:
Russell Sage Foundation, 1975).
Struktur adalah keseluruhan institusi
penegakan hukum, beserta aparatnya.
Jadi mencakupi: kepolisian dengan para
polisinya; kejaksaan dengan para
jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan
para pengacaranya, dan pengadilan
dengan para hakimnya.
Substansi adalah keseluruhan asas-
hukum, norma hukum dan aturan
hukum, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, termasuk putusan
pengadilan.
Kultur hukum adalah kebiasaan-
kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan
cara bertindak, baik dari para penegak
hukum maupun dari warga masyarakat.
 Secara normatif, dapat ditegaskan menerapkan hukum Islam
adalah wajib dan sebaliknya menerapkan hukum-hukum yang
bukan hukum Islam adalah haram. Sistem hukum Indonesia
kini hakikatnya adalah sistem warisan penjajah yang kafir.
Meski hukum Islam menjadi bagian dari sistem itu, tapi itu
hanya sebagian kecil saja. Yang dominan adalah hukum
warisan penjajah (hukum Belanda). KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) misalnya, adalah warisan penjajah
yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht. Menerapkan
KUHP haram hukumnya, sebab KUHP bukan hukum Islam.
Allah SWT berfirman : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada
hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
(Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang
mereka perselisihkan,c (Qs. An-Nisâ [4]: 65).
 Secara empiris, sistem hukum yang ada
merupakan sistem yang bobrok dan telah gagal
total dalam penegakan hukum. Indikasinya banyak
sekali. Kasus yang kontemporer sekarang
(Nopember 2009), yakni perseteruan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) melawan Kepolisian
adalah contoh yang nyata. Kebobrokan sistem
hukum yang ada dapat dilihat dari adanya
rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK (Bibit Samad
Riyanto dan Chandra M. Hamzah) oleh kepolisian.
Belum lagi meajalelanya markus (makelar kasus)
dalam lembaga-lembaga penegak hukum seperti
kepolisian dan kejaksaan yang sudah gila-gilaan
dan hampir mustahil untuk diberantas.
Melihat kebobrokan sekaligus kegagalan
sistem hukum dalam penegakan hukum di
Indonesia itu, sebagian pihak menawarkan
reformasi sistem hukum yang ada. Yang
menjadi pertanyaan adalah, apakah yang
dibutuhkan adalah reformasi sistem
hukum? Ataukah justru penggantian
sistem hukum secara total?
Reformasi sistem hukum, entah itu
reformasi pada struktur, substansi, atau
kultur hukum, sebenarnya hanya
memperbaiki apa yang ada. Bukan
mengganti. Dalam pandangan
Islam, upaya perbaikan itu tidaklah
mencukupi. Dalam perspektif
Islam, khususnya perspektif konsep
perubahan Islam, sistem hukum yang ada
sekarang haruslah diganti total dengan
sistem hukum Islam.
Taghyir adalah perubahan yang bersifat
total yang diawali dari asas (ide
dasar/aqidah).
Contoh:memperbaiki perilaku orang kafir (non-
muslim) yang tidak shalat, maka perubahan
yang dilakukan haruslah dia diajak secara baik
(bukan dipaksa) untuk memeluk Aqidah
Islamiyah lebih dahulu.
 Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial asas yang ada masih
selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing.Yang
mengalami kerusakan bukan pada asasnya, tetapi cabang-
cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek
cabang, bukan aspek asas.

Contoh : jika kita melihat orang Islam yang malas mengerjakan
shalat, maka perubahan yang ada adalah ishlah, bukan taghyir.
Sebab asas (aqidah) yang dimilikinya masih selamat. Hanya saja
dalam hal ini ada penyimpangan pada aspek cabang (pelaksanaan
shalat). Untuk muslim yang tidak taat ini, cukup kita ingatkan dia
akan aqidah Islam yang diyakininya, memberinya nasihat dan
dakwah, agar ketakwaannya subur kembali sehingga dia mau
shalat. Jadi, kepada orang muslim ini tidak tepat kita lakukan tahgyir
dengan mengubah aqidahnya, sebab aqidahnya sudah benar. Yang
diubah atau diperbaiki cukuplah pada aspek cabangnya.
Perhatikanlah sabda Rasulullah Saw kepada Muadz
bin Jabal yang beliau utus ke Yaman:
Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab.
Maka ajaklah mereka bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan
selain Allah. Kalau mereka memenuhi seruan itu, maka
beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada
mereka melakukan shalat lima kali sehari-semalam. Kalau
mereka memenuhi seruan itu, beritahukanlah kepada
mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta
mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara
mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara
merekac [HR. Bukhari, hadits no. 686 dan no. 721. HR.
Muslim, hadits no. 501].
Metode perubahan pada individu tersebut juga
berlaku untuk perubahan pada negara. Sebab
sebuah negara pada dasarnya juga didasarkan
pada suatu asas, sebagaimana halnya individu.
Negara diatur oleh berbagai peraturan yang
berpangkal pada konstitusi (UUD). Konsitusi ini
lahir dari sumber-sumber hukum (mashadir al-
ahkam), dan pada akhirnya sumber-sumber
hukum ini berasal dari sebuah asas (ide
dasar/aqidah).
Kesimpulan
Atas dasar seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa sistem hukum yang ada wajib diganti secara
total dengan sistem hukum Islam. Dengan kata lain, solusi Islam terhadap sistem hukum
Indonesia yang nyata-nyata tidak Islami dan gagal dalam penegakan hukum, adalah
melakukan perubahan dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah
(perbaikan, perubahan parsial).
Memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang tidaklah cukup, tetapi harus
diganti secara total dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan mulai
dari asasnya. Sebab asas itulah yang melahirkan sumber-sumber
hukum, yang selanjutnya akan melahirkan undang-undang dasar dan
segala macam perundang-undangan lainnya untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Perubahan total sistem hukum ini akan berjalan seiring dengan perubahan
sistem-sistem sosial lainnya yang juga berubah menjadi sistem yang
Islami, seperti lahirnya sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem
pendidikan Islam. Untuk mengawali perubahan total ini, harus ada upaya
untuk memantapkan asas kehidupan Islam, yaitu Aqidah Islamiyah, seraya
membersihkan benak umat dari ide asing yang mengaburkan Aqidah
Islamiyah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)
Sistem Hukum Baru

More Related Content

What's hot

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumAndrie Irawan
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyabetriscan
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumBonadea Visakha
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalPKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalAbyan Juang
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2ade_sobara
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukumernyoctaa
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangandarmanbewok
 

What's hot (20)

Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 
Pkn penggolongan hukum
Pkn   penggolongan hukumPkn   penggolongan hukum
Pkn penggolongan hukum
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
 
Rule Of law
Rule Of lawRule Of law
Rule Of law
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalPKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 

Similar to Sistem Hukum Baru

Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Ltfltf
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumMISMAN SAFI
 
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMUnivers
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxtegarizzulhaq
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxdonihasmanto
 
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaMungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaEka Yuda MP
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumaziz paloh
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaRizqi Maulana
 

Similar to Sistem Hukum Baru (20)

Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukum
 
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
 
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesiaMungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
Mungkinkah hukum islam dilaksanakan indonesia
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Karakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islamKarakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islam
 

More from Satrio Adi

Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...Satrio Adi
 
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]Satrio Adi
 
Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...Satrio Adi
 
Pilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islamPilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islamSatrio Adi
 
Kemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwahKemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwahSatrio Adi
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Satrio Adi
 
Prosedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranSatrio Adi
 
Dasar dasar k3 (1)
Dasar  dasar k3 (1)Dasar  dasar k3 (1)
Dasar dasar k3 (1)Satrio Adi
 
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin  zionisme dan ideologi pancasilaDoktrin  zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin zionisme dan ideologi pancasilaSatrio Adi
 
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiKerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiSatrio Adi
 
Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.Satrio Adi
 
Ummat yang terbaik
Ummat yang terbaikUmmat yang terbaik
Ummat yang terbaikSatrio Adi
 
Seputar pemilu
Seputar pemiluSeputar pemilu
Seputar pemiluSatrio Adi
 

More from Satrio Adi (16)

Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
 
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
 
Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...
 
Pilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islamPilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islam
 
Kemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwahKemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwah
 
,Hidrant.
,Hidrant.,Hidrant.
,Hidrant.
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3
 
Prosedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaran
 
Dasar dasar k3 (1)
Dasar  dasar k3 (1)Dasar  dasar k3 (1)
Dasar dasar k3 (1)
 
Membaca zaman
Membaca zamanMembaca zaman
Membaca zaman
 
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin  zionisme dan ideologi pancasilaDoktrin  zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
 
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiKerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
 
Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.
 
Qodlo qodar
Qodlo qodarQodlo qodar
Qodlo qodar
 
Ummat yang terbaik
Ummat yang terbaikUmmat yang terbaik
Ummat yang terbaik
 
Seputar pemilu
Seputar pemiluSeputar pemilu
Seputar pemilu
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Sistem Hukum Baru

  • 1. Oleh : SUCI HARSO
  • 2. Pengertian Sistem Hukum(legal system):adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).
  • 3. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
  • 4. Substansi adalah keseluruhan asas- hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.
  • 5.  Secara normatif, dapat ditegaskan menerapkan hukum Islam adalah wajib dan sebaliknya menerapkan hukum-hukum yang bukan hukum Islam adalah haram. Sistem hukum Indonesia kini hakikatnya adalah sistem warisan penjajah yang kafir. Meski hukum Islam menjadi bagian dari sistem itu, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Yang dominan adalah hukum warisan penjajah (hukum Belanda). KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) misalnya, adalah warisan penjajah yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht. Menerapkan KUHP haram hukumnya, sebab KUHP bukan hukum Islam. Allah SWT berfirman : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan,c (Qs. An-Nisâ [4]: 65).
  • 6.  Secara empiris, sistem hukum yang ada merupakan sistem yang bobrok dan telah gagal total dalam penegakan hukum. Indikasinya banyak sekali. Kasus yang kontemporer sekarang (Nopember 2009), yakni perseteruan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melawan Kepolisian adalah contoh yang nyata. Kebobrokan sistem hukum yang ada dapat dilihat dari adanya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK (Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah) oleh kepolisian. Belum lagi meajalelanya markus (makelar kasus) dalam lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang sudah gila-gilaan dan hampir mustahil untuk diberantas.
  • 7. Melihat kebobrokan sekaligus kegagalan sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia itu, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dibutuhkan adalah reformasi sistem hukum? Ataukah justru penggantian sistem hukum secara total?
  • 8. Reformasi sistem hukum, entah itu reformasi pada struktur, substansi, atau kultur hukum, sebenarnya hanya memperbaiki apa yang ada. Bukan mengganti. Dalam pandangan Islam, upaya perbaikan itu tidaklah mencukupi. Dalam perspektif Islam, khususnya perspektif konsep perubahan Islam, sistem hukum yang ada sekarang haruslah diganti total dengan sistem hukum Islam.
  • 9. Taghyir adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Contoh:memperbaiki perilaku orang kafir (non- muslim) yang tidak shalat, maka perubahan yang dilakukan haruslah dia diajak secara baik (bukan dipaksa) untuk memeluk Aqidah Islamiyah lebih dahulu.
  • 10.  Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial asas yang ada masih selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing.Yang mengalami kerusakan bukan pada asasnya, tetapi cabang- cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas.  Contoh : jika kita melihat orang Islam yang malas mengerjakan shalat, maka perubahan yang ada adalah ishlah, bukan taghyir. Sebab asas (aqidah) yang dimilikinya masih selamat. Hanya saja dalam hal ini ada penyimpangan pada aspek cabang (pelaksanaan shalat). Untuk muslim yang tidak taat ini, cukup kita ingatkan dia akan aqidah Islam yang diyakininya, memberinya nasihat dan dakwah, agar ketakwaannya subur kembali sehingga dia mau shalat. Jadi, kepada orang muslim ini tidak tepat kita lakukan tahgyir dengan mengubah aqidahnya, sebab aqidahnya sudah benar. Yang diubah atau diperbaiki cukuplah pada aspek cabangnya.
  • 11. Perhatikanlah sabda Rasulullah Saw kepada Muadz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman: Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka memenuhi seruan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima kali sehari-semalam. Kalau mereka memenuhi seruan itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara merekac [HR. Bukhari, hadits no. 686 dan no. 721. HR. Muslim, hadits no. 501].
  • 12. Metode perubahan pada individu tersebut juga berlaku untuk perubahan pada negara. Sebab sebuah negara pada dasarnya juga didasarkan pada suatu asas, sebagaimana halnya individu. Negara diatur oleh berbagai peraturan yang berpangkal pada konstitusi (UUD). Konsitusi ini lahir dari sumber-sumber hukum (mashadir al- ahkam), dan pada akhirnya sumber-sumber hukum ini berasal dari sebuah asas (ide dasar/aqidah).
  • 13. Kesimpulan Atas dasar seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa sistem hukum yang ada wajib diganti secara total dengan sistem hukum Islam. Dengan kata lain, solusi Islam terhadap sistem hukum Indonesia yang nyata-nyata tidak Islami dan gagal dalam penegakan hukum, adalah melakukan perubahan dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah (perbaikan, perubahan parsial). Memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang tidaklah cukup, tetapi harus diganti secara total dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan mulai dari asasnya. Sebab asas itulah yang melahirkan sumber-sumber hukum, yang selanjutnya akan melahirkan undang-undang dasar dan segala macam perundang-undangan lainnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan total sistem hukum ini akan berjalan seiring dengan perubahan sistem-sistem sosial lainnya yang juga berubah menjadi sistem yang Islami, seperti lahirnya sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan Islam. Untuk mengawali perubahan total ini, harus ada upaya untuk memantapkan asas kehidupan Islam, yaitu Aqidah Islamiyah, seraya membersihkan benak umat dari ide asing yang mengaburkan Aqidah Islamiyah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)