1. MUNGKINKAH HUKUM ISLAM
DILAKSANAKAN INDONESIA
Bissmillahirrahmaanirrahim
Assalamu’ alikum Warahmatullahi
Wabarrokatuh
Para Pembaca yang budiman yang
senantiasa dirahmati Allah SWT. Berbicara
mengenai hukum yang berlaku di Negara
Indonesia ini tentunya tidak cukup
dibicarakan dalam waktu yang sebentar
apalagi dalam Bulletin yang singkat ini.
Namun sebagai sumbangan pemikiran
mudah-mudahan apa yang diuraikan secara
singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan
wawasan yang luas guna meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah
SWT agar kita selamat baik di dunia maupun
di akhirat kelak.
Bahwa terdapat kenyataan di negara
kita ini terdapat bermacam-macam hukum,
yang secara garis besar dapat disebutkan
yaitu ada hukum negara, ada bermacam
hukum agama dan ada bermacam hukum adat
dengan kata lain Bhineka Tunggal Ika.
Orang menyebutnya hukum negara
adalah hukum positip atau hukum yang
berlaku sekarang. Penyebutan demikian
menurut Penulis adalah kurang tepat.
Kenapa?. Karena kalau kita berpendirian
hukum yang berlaku sekarang hanya hukum
negara, lalu apakah hukum agama Islam bagi
orang Islam menjadi tidak berlaku? Tentunya
tidak demikian.
Bahwa Hukum Islam bagi orang
Islam adalah berlaku sebagai hukum positip
atau hukum yang berlaku sekarang dan harus
dilaksanakan serta ditaati, karena kalau tidak
dilaksanakan tentunya akan berdosa. Sebagai
contoh tentang sholat lima waktu, hukum
zakat, puasa, hukum pernikahan dan lain-lain
itu berlaku bagi kita sejak lama bahkan jauh
hari sebelum negara Indonesia berdiri kapan
pun dan dimanapun orang Islam itu berada
hukum Islam adalah berlaku dan bersifat
mengikat kalau tidak dilaksanakan maka
sanksinya adalah berdosa.
Bahwa dengan demikian terdapat
kenyataan terhadap Warga Negara Indonesia
yang beragama Islam berlaku dua sistem
hukum yang berbeda yaitu sistem hukum
negara dan sistem hukum Islam. Keadaan
demikian diibaratkan kita berdiri pada dua
perahu yang berbeda, disatu sisi kita harus
melaksanakan hukum Islam dan disisi lain
kita juga harus melaksanakan hukum negara.
Bahwa sepanjang dua sistem hukum itu
masih searah dan sejalan tentunya tidak akan
menimbulkan masalah. Namun akan timbul
permasalahan jika diantara keduanya telah
saling berbeda bahkan bertolak belakang satu
sama lainnya. Dalam hal ini akan terjadi
kekacauan dan benturan dalam masyarakat dan
suasana akan menjadi tidak kondusif.
Memang idealnya antara hukum negara
dengan hukum Islam adalah harus sejalan atau
bahkan mungkin satu sistem hukum yaitu hukum
Islam sehingga dapat mengantarkan masyarakat
Indonesia kearah kebahagian dunia dan akhirat.
Petanyaannya mungkinkaah hukum Islam
dilaksanakan di Nusantara ini ?.
Menurut hemat penulis jawabannya adalah
sangat memungkinkan sekali.
Petanyaan selanjutnya adalah dengan cara
bagaimana ?
Para pembaca yang budiman, kita
seharusnya memiliki perasaan optimis akan hal itu
bisa terlaksana suatu hari dan tentunya dengan ijin
Allah SWT juga.
Kalau kita jujur, Hukum Islam seharusnya
diakui sebagai salah satu kekayaan bangsa dan
negara Indonesia yang akan mengantarkan rakyat
Indonesia kepada kebahagian dan kesejahteraan
dunia dan akhirat kelak.
Dalam sistem perudang-undangan negara
kita dalam hal-hal tertentu ternyata telah berlaku
hukum Islam secara nasional dan negara
mengakuinya misalnya dalam hal hukum
perkawinan, hukum waris, hibah bagi orang Islam
berlaku hukum Islam.
Menjawab pertanyaan bagaimana cara
memberlakukan terhadap hukum-hukum yang
lainnya misal hukum pidana.
Dalam ilmu hukum kita mengenal adanya
istilah “Pilihan Hukum” atau Choice of law, guna
memenuhi keingin umat Islam agar diberlakukan
hukum Islam di Indonesia secara utuh atau Khafah
dalam segala segi kehidupannya tanpa merusak
keutuhan bangsa Indonesia tampaknya istilah
pilihan hukum tersebut bisa diterapkan.
Semisal seseorang ketika seseorang
ketahuan dan ketangkap tangan mencuri pada saat
akan diperiksan oleh pihak Penyidik si Tersangka
ini diberikan pilihan hukuman apakah ingin
diterapkan hukum Islam atau hukum Pidana biasa.
Kalau seseorang memilih hukum Islam
sudah barang tentu nanti diakhirat kelak
hukumannya akan dikurangi karena telah dihukum
akan tetapi jika dia memilih hukum pidana biasa
tentunya tidak ada jaminan hukumannya kelak
akan dikurangi.
Semua hal tersebut akan terlaksana jika ada
kemauan politik dari para pemimipin Negara ini
yang nota bene mayoritas beragama Islam, baik itu
yang duduk di DPR, DPRD, DPD,MPR atau
lembaga yudikatif lainnnya, dan didukung oleh
segenap profesi polisi, jaksa, hakim, pengacara dan
masyarakat luas lainnya yang kebanyakan kaum
muslimin dan muslimat.
Kenapa mereka lebih senang dan enjoy
dengan memakai hukum-hukum yang lain bukan
hukum Islam, ada kesalahan dimana umat ini?
Tentunya perlu kita pikirkan. Tugas kita semua
bersama ulama-ulama yang mengerti dan faham
