Dokumen tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, termasuk pengertian pelanggaran HAM menurut UUD 1945 dan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kerusuhan Tanjung Priok dan pembunuhan Munir. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dijelaskan, seperti pembentukan Komnas HAM untuk melakukan perdamaian, rekomendasi, dan saran penyelesaian sengketa di pengadilan
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
1. BAB 1 : PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
A. Kasus Pelanggaran HAM
1. Pengertian Pelanggaran HAM
Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 : “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. “
Pasal 1 Angka 6 UUD 1945 No. Tahun 1999 tentang HAM : “ Setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku. “
Dasar pemikiran pembentukan UUD 1945 No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :
- Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta
- Manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai
kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya
- HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun
Jenis HAM yang diatur dalam pasal :
- 28A = hidup
- 28B = berkeluarga dan bertumbuhkembangnya anak
- 28C = pengembangan diri, memperoleh pendidikan, seni, dan budaya
- 28D = pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
- 28E = beragama, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan,
dan tempat tinggal
2. - 28F = berkomunikasi dan memperoleh informasi
- 28G = perlindungan diri, kehormatan, martabat, rasa aman, dan harta benda
- 28H = sejahtera lahir bathin, dapat lingkungan hidup baik, pelayanan kesehatan
- 28I = hidup, tidak disiksa, merdeka dalam berpikir, beragama
- 28J = menghormati HAM orang lain
2. Bentuk – Bentuk Pelanggaran HAM
- Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun
tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,
kelompokm golonga, gender, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- Penyiksaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa
sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk emmperoleh
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.
Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi :
- Pelanggaran HAM berat, yaitu yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia.
- Pelanggaran HAM ringan, yaitu yang tidak mengancam jiwa manusia tetapi dapat
berbahaya bila tidak segera ditanggulangi.
Pelanggaran HAM berat menurut UUD RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
dapat diklasifikasikan menjadi :
- Genosida, yaitu menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, etnis, agama, dengan cara :
Membunuh anggota kelompok
Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota – anggota
kelompok
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
Memaksakan tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok
Memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
3. - Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu bagian dari serangan yang meluas atau sistematik
yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk
sipil, berupa :
Pembunuhan
Pemusnahan
Perbudakan
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang – wenang yang
melanggar asas – asas ketentuan pokok hukum internasional
Penyiksaan
Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan, atau sterilisasi secara paksa
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan
lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional
Penghilangan orang secara paksa
Kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu
pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak – hak istimewa dari suatu rasa tau
bangsa
B. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Penyebab Pelanggaran HAM
Faktor internal :
- Sikap egois
- Rendahnya kesadaran HAM
- Sikap tidak toleran
Faktor eksternal :
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum
- Penyalahgunaan teknologi
4. - Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
2. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
- Kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984
- Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996
- Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998
- Tragedi Semanggi I ( 13 Nopember 1998 )
- Tragedi Semanggi II ( 24 September 1999 )
- Penembakan misterius ( 1982 – 1985 )
- Pembunuhan aktivis Buruh Wanita ( Marsinah ) pada tahun 1993
- Pembunuhan dukun santet pada tahun 1998
- Kekerasan anak
- Penculikan aktivis pada April 1997 – April 1999
- Meninggalnya Munir ( aktivis HAM ) pada 7 September 2004
- Pembantaian Rawa Gede, Karawang pada tahun 1947
C. Upaya Penegakan HAM
1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan
HAM sangat mempertimbangkan :
- Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial,
politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip – prinsip yang
dianut dalam Piagam PBB
- Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan – ketentuan
hukum internasional mengenai HAM
Dalam hubungannya dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan :
- Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta
5. - Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah – Nya berupa kehidupan,
kebebasan, dan harta milik
- Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban :
Berterimakasih, berbakti, dan bertaqwa kepada – Nya
Mencintai sesame manusia
Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu
Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku
a. Pembentukan Komnas HAM
Dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres No. 50 Tahun 1993
Wewenang :
- Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan
DPR untuk ditindaklanjuti
- Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di
pengadilan