ppt Hak asasi manusia dalam prespektif pancasila

1. HAK ASASI
MANUSIA DALAM
PRESPEKTIF
PANCASILA

2. Nama Anggota Kelompok :
• Algy Christy
• Angelitha
• Jane Kendenan
• Kusrianto Kurniawan
• Wiyulyanto
• Rastym Agung

3. Pengertian HAM

4. • Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar
yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai
anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.
Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatannya, serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. • Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB),
dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana
dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah
hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
• John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai
hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
• Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”

6. Ciri-ciri HAM
• Hakiki (ada pada setiap diri manusia
sebagai makhluk Tuhan).
• Universal, artinya hak itu berlaku untuk
semua orang.
• Permanen dan tidak dapat dicabut.
• Tak dapat dibagi, artinya semua orang
berhak mendapatkan semua hak.

7. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan dari Ciri-ciri HAM di
atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai
ciri- ciri pokok HAM yaitu:
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang
jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik
atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun
mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak
orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun
sebuah Negara membuat hukum yang tidak
melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih,
2003).

8. Pengelompokkan HAM
• Hak asasi pribadi (personal rights)
• Hak asasi di bidang politik (politic rights)
• Hak asasi di bidang ekonomi (economic and
property rights)
• Hak asasi di bidang sosial budaya (social and
cultural rights)
• Hak untuk memajukan ilmu dan teknologi
• Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan (procedural rights)
• Hak asasi di bidang HANKAM (defense and
security rights)

9. Perjuangan Penegakan HAM
• Magna Charta (1215)
lahirnya magna Charta yang antara lain
memuat pandangan bahwa raja yang tadinya
memiliki kekuasaan absolute (raja yang
menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak
terikat dengan hukum yang dibuatnya),
menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai
dapat diminta pertanggung jawabannya
dimuka hukum ( Mansyur Effendi, 1994 ).

10. • Declaration of Independence of The United
States (1776)
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai
dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari
paham Rousseau dan Montesquuieu.
Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah
merdeka sejak di dalam perut ibunya,
sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia
harus dibelenggu.

11. • Declaration des Droits de Il ‘Homme et du Ctoyen (1789)
ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The
Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan
tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of
innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan
dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia
bersalah.
• Atlantic Charter (1941)
Pada Atlantic Charter terdapat empat hak kebebasan utama yang
harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, yang disebut The Four
Freedom, yaitu :
a. Hak untuk memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat,
b. Hak untuk memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai
dengan ajaran agama yang diperlukannya,
c. Hak untuk memiliki kebebasan dari kemiskinan, yang dapat
diartikan bahwa setiap bangsa berhak untuk berusaha mencapai
tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya,
d. Hak untuk memiliki kebebasan dari ketakutan, yang meliputi
usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa
berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan
terhadap negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

12. • Universal Declaration of Human Rights
(1948)
Merupakan deklarasi yang diumumkan
oleh PBB, mengenai hak – hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia. Deklarasi ini
terdiri dari 30 pasal yang mengatur
mengenai hak – hak tersebut.

13. Dasar Hukum Penegakan HAM
di-Indonesia

14. • UUD 1945 (alinea 1 dan 4)
• Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28
A – 28 J.
• Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia. Didalam Tap
MPR tersebut terdapat Piagam Hak Asasi
Manusia Indonesia.

15. • Ketentuan dalam Undang-undang organik berikut.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya.
• Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

16. • Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Berat.
• Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan untuk Berorganisasi.
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan
Pengadilan Negeri Makassar.
4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan
Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan
Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

17. Lembaga Peradilan HAM di-
Indonesia
• Untuk menjaga penegakkan HAM, maka
dibutuhkan suatu lembaga yang
memantau proses penegakkan HAM. Di
dalam PBB sendiri terdapat beberapa
badan yang mengatur tentang
penegakkan HAM secara internasional.
Hal ini membuat Indonesia membangun
suatu mekanisme penegakkan HAM untuk
mengawasi proses penegakkan HAM di
Indonesia.

18. • Berikut ini adalah lembaga – lembaga (
internasional dan nasional ) yang
mengawasi proses penegakkan HAM di
dunia internasional :
Mahkamah Konstitusi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadilan HAM Ad Hoc
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Nasional Perempuan
Komisi Ombudsman Nasional

19. • Dalam lingkup Internasional juga terdapat beberapa
lembaga yang mengawasi proses penegakkan HAM,
diantaranya :
• Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights
Agen PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan
melindungi hak asasi manusia yang dijamin di bawah
hukum internasional dan ditetapkan dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia 1948
• United Nations Security Council
Salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
bertugas memelihara perdamaian dan keamanan
internasional. Kekuasaannya, yang diatur dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk pembentukan
operasi penjaga perdamaian , pembentukan sanksi
internasional, dan memiliki otorisasi tindakan militer.
Kekuasaan tersebut telah ditinjau melalui Resolusi Dewan
Keamanan PBB Resolusi.

20. • United Nations Human Rights Council
Badan antar-pemerintah dalam Sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bertindak
sebagai penghubung ke Komisi PBB tentang
Hak Asasi Manusia dan sebagai bagian dari
Majelis Umum PBB. Dalam menjalankan
pekerjaannya badan ini bekerja sama dengan
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia
dan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa

21. Kasus pelanggaran HAM di-
Indonesia

22. • Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin
Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun,
meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier
Café,Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang
berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica
Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian,
ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan
adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa
lambung.
Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal
dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh
Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna.
Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi
menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka.
Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan
berencana.

23. THANK YOU