1. PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA (SECARA KHUSUS
DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA)
KARTIKA CANDRASARI, S.H., M.H
2. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia
(officium nobile). Disebutnya advokat sebagai profesi
yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta
kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan
bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri.
Advokat adalah salah satu penegak hukum yang
termasuk dalam catur wangsa penegak hukum selain
Polisi, Jaksa dan Hakim.
Peran Advokat Dalam Penegakkan Hukum di
Indonesia
3. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi
bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Ini. Advokat juga turut serta
dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa
imbalan maupun dengan imbalan. Advokat
mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat
dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada
keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi
manusia.
4. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat
pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap
terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya
advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.
Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh
merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban
memberikan bantuan hukum, berupa jasa hukum yang berupa
menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa
hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi
mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu
perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata,
maupun tata usaha negara.
5. Juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran
dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia
serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan
mandiri. Dan dibalik pekerjaan profesionalnya yang
menerima profit atau lawyer fee, tidak melupakan asas
kemanusiaan yang mulia yaitu pro-bono atau bantuan
hukum Cuma-Cuma. Sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
6. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN)
• Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata
usaha negara.
• Adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Kemudian, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha
negara ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
7. Tugas dan Fungsi Peradilan
Tata Usaha Negara
• Tugas Pokok (Bidang Yustisial)
1. Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha.
2. Meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke PTUN dan PTTUN yang
berwenang.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim pada PTUN, seiring peningkatan
integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia guna
tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta
memenuhi harapan pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna
meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga
peradilan.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja
kepaniteraan pengadilan tata usaha negara.
6. Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan
administrasi PTUN agar menjadi hakim yang profesional.
8. • Fungsi Peradilan Tata Usaha
Negara
1.Melakukan pembinaan pejabat
struktural dan fungsional serta
pegawai lainnya, baik perihal
administrasi, teknis, yustisial,
maupun administrasi umum.
2.Melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah
laku hakim dan pegawai lainnya.
3.Menyelenggarakan sebagian
kekuasaan negara di bidang
kehakiman.
9. Siapa Saja Subjek di PTUN?
• Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 51/2009,
disebutkan bawah tergugat adalah badan atau pejabat
tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau
badan hukum perdata.
• Pasal 53 ayat (1)UU 9/2004 menambahkan seseorang
atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.
10. PMH oleh Penguasa/Pemerintah
(Onrechtmatige Overheidsdaad)
PMH Oleh Penguasa menjadi Kompetensi Absolute dari
Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2
ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata
usaha negara”
11. Tentang E-Court
• Sebuah instrumen Pengadilan sebagai
bentuk pelayanan terhadap masyarakat
dalam hal Pendaftaran perkara secara
online, Pembayaran Panjar Biaya secara
online, Pemanggilan secara online dan
Persidangan secara online mengirim
dokumen persidangan (Replik, Duplik,
Kesimpulan, Jawaban).
12. Dasar Hukum E-Court
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
SK KMA : 129/KMA/SK/VIII/2019
Tentang PetunjukTeknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
