Penegakan Hukum di Indonesia

86,988 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
15 Likes
Statistics
Notes
  • saya dilibatkan dalam kasus pidana 480 …saya diharuskan untuk berkata apa yang saya tidak lakukan menjadi saya lakukan oleh pihak yang berwajib.. dimata kepolisian saya ini salah .. Padahal saya tidak pernah melakukanyA… Kenapa sy harus salah pdahal kenyataanya saya benar …. tolong solusinya
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
86,988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
983
Comments
1
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penegakan Hukum di Indonesia

  1. 1. 1BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGHukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaankelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi danmasyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungansosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Hukum di Indonesia merupakan campuran darisistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baikperdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspeksejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda(Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganutIslam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan,kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yangdiserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dariaturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.Namun, apakah hukum di Indonesia berjalan sesuai alurnya? Jawabannya iya, namun taksedikit yang tidak berjalan sesuai alur.Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menerangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya,Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi(hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dan perwujudan hukumtersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan di bawahnya. Tetapi kenapasistem hukum di negeri ini selalu menjadi topik yang tak bosan-bosannya diperbincangkandan selalu membuat masalah. Apakah sistem yang berlaku tidak sesuai dengan karakterbangsa Indonesia? Apakah para pelaku hukum yang tidak mengetahui ganjaran setiaptindakan penyelewengan yang mereka lakukan? Atau apakah ganjaran dari sistem hukumtersebut yang kurang tegas untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tindak pidana?Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yangcarut marut, mengapa? Karena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana ditelevisi, surat kabar, dan media elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwahukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari
  2. 2. 2tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat. Sebenarnyapermasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitusistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensikekuasaan, maupun perlindungan hukum.Hukum Negara ialah aturan bagi Negara itu sendiri, bagaimana suatu Negaramenciptakan keadaan yang relevan, keadaan yang menentramkan kehidupan sosialmasyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namuntidak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sungguhtragis. Bahkan dari Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkanbahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia,hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Sebuahfenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik.Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai hukum,penegakannya, aspek-aspek yang menjadi subjek dan objeknya, serta penerapannya di tengahmasyarakat yang tidak puas dengan keadaan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini.B. RUMUSAN MASALAHAdapun rumusan masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut.1. Definisi Negara Indonesia sebagai Negara hukum.2. Sistem dan penegakan hukum di Indonesia.3. Penegakan hukum dan dampak yang timbul dari penegakan hukum di Indonesia.4. Penegakan hukum dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penerapannya.5. Solusi dan cara menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia.C. TUJUANTujuan dalam pembahasan ini adalah interpretasi terhadap rumusan permasalahan ini,yaitu.1. Untuk mengetahui defenisi Negara sebagai Negara hukum.2. Untuk mengetahui sistem penegakan hukum di Indonesia.3. Untuk mengetahui penegakan hukum dan dampak yang timbul dari penegakanhukum di Indonesia.4. Untuk mengetahui penegakan hukum dan ketidakpuasan masyarakat terhadappenerapannya.
  3. 3. 35. Untuk mengetahui solusi dan cara menghadapai permasalahan dalam penegakanhukum di Indonesia.D. MANFAATAdapun manfaat yang diharapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.1. Dapat mengetahui dasar-dasar dalam pembentukan hukum Negara Indonesia.2. Dapat mengetahui sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.3. Dapat mengetahui dampak dalam penegakan hukum di Indonesia.4. Dapat mengetahui kenapa masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum diIndonesia.5. Dapat mengetahui dan menilai bagaimana solusi dalam pemecahan permasalahanhukum di Indonesia.6. Khusus bagi pemerintahan, memberikan gambaran mengenai sistem penegakanhukum yang berlaku dalam masyarakat, serta diharapkan dapat menilai, menelaahdan membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah penegakan hukumtersebut.
  4. 4. 4BAB IIPEMBAHASAANA. DEFINISI NEGARA INDONEISA SEBAGAI NEGARA HUKUMa. NegaraSebelum menelaah lebih jauh mengenai definisi Negara sebagai Negara hukum, perludiketahui terlebih dahulu istilah-istilah Negara serta aspek yang terdapat di dalamnya. IstilahNegara terjemahan dari de staat (bahasa Belanda), the state (bahasa Inggris), L’etat (bahasaPerancis), statum (bahasa Latin), lo stato (bahasa Italia), dan der staat (dalam bahasa Jerman).Dari sekian banyak istilah yang digunakan untuk Negara, istilah Negara mengandung banyakarti dari beberapa ahli, yakni sebagai berikut.Prof. NasroenNegara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu harusjuga ditinjausecara sosiologis agar dapati dijelaskan dan dipahami.AristotelesNegara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupanyang sebaik-baiknya.Hans KalsenNegara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.SoenarkoNegara ialah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, tempatkekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan).G. Pringgodigdo, S. HNegara ialah suatu organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yanghidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
  5. 5. 5M. Solly Lubis, S. HNegara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia secara komunitas. Negara itumempunyai syarat-syarat tertentu , yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu, danmempunyai pemerintahan.Fr. OppenheimerBila di suatu masyarakat tertentu terdapat suatu diferensiasi politik (antara pihak yangmemerintah dan pihak yang diperintah) dan seterusnya, maka terdapatlah suatu Negara.Kesimpulannya, Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan pergaulan(karena adanya perbedaan) tertentu dimana terdapat sistem yang mengaturnya (bersifatmemaksa) dengan unsur-unsur yang di dalamnya untuk mencapai tingkat kehidupan sebaik-baiknya.Unsur-unsur terjadinya Negara menurut Oppenheim-Lauterpacht ada tiga unsurpokok Negara, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah atau daerah tertentu, dan pemerintah yangberdaulat. Unsur ini disebut sebagai unsur konstitutif, artinya jika salah satu unsur tersebuttidak ada, maka Negara pun tidak ada. Kemudian ada unsur deklaratif (bukan merupakanunsur yang mutlak) yaitu pengakuan dari Negara lain, artinya jika ada pengakuan dariNegara-negara lain, menyatakan bahwa Negara baru tersebut diterima sebagai anggota barudalam pergaulan antarnegara.Secara umum suatu organisasi dapat disebut sebaagi Negara apabila memenuhi syaratatau unsur mutlak dan unsur yang tidak mutlak sebagai pelengkap adanya Negara tersebut.Tetapi dalam perkembangan sejarah, jelas terlihat ada semacam bentuk kenegaraan yangmengikatkan diri dengan Negara lain karena alasan tertentu, bahkan ada daerah yangberpemerintahan sendiri. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara bentuk Negara dan bentukkenegaraan. Adapun bentuk Negara yang banyak dianut di dunia adalah Negara kesatuan(unitaris), yaitu Negara yang bersusun tunggal, Negara yang hanya terdiri atas satu Negara,satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembagalegistalif untuk seluruh wilayah negaanya, contohnya Indonesia. Bentuk Negara yang keduaadalah Negara serikat (federasi), yaitu Negara yang terdiri atas gabungan beberapa Negarayang semula berdiri sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu Negara serikat, sehinggamenjadi Negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada Negara serikat,contoh Negara Amerika Serikat.
  6. 6. 6b. HukumHukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaankelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi danmasyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungansosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yangberupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakankerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluaskekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang,antara lain hukum pidana/hukum publik, hukumperdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tatanegara, hukum administrasi negara/hukum tata usahanegara, hukum internasional, hukum adat, hukumislam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukumlingkungan.Hukum PidanaHukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yangmengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dandilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupapemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.Hukum PerdataSalah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individudalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atauhukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah ataukendaraan.Hukum AcaraUntuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebuthukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapayang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukummateriil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenangmenegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untukmenegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum
  7. 7. 7materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usahanegara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasaiterutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.Sistem hukum yang terdapat di dunia antara lain, Sistem hukum Eropa Kontinental,Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negarapersemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya AmerikaSerikat), sistem hukum adat/kebiasaan, sistem hukum agama.c. Indoneisa sebagai Negara HukumLandasan Yuridis Negara Hukum Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan(machstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme(kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945perubahan ketiga yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagaikonsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tigaprinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraandihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan denagnhukum.Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945 serta peraturanperundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat.Negara hukum Indonesia menganut konsep Negara hukum materiil (welfare state), artinyaNegara yang pemerintahannya memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusanwarga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.Negara hukum berkaitan dengan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, salahsatu ciri dari Negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Oleh karena itu, Negarahukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama,dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasispada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yangmerupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukumagama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukumatau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-
  8. 8. 8undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat darimasyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.Hukum Pidana IndonesiaHukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadidua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiilmengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). DiIndonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukumpidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).Hukum Perdata IndonesiaHukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukumpublik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentinganumum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari(hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdatamengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnyakedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatanusaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnyahukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata(dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepatdari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dandiberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukanmulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku diPerancis dengan beberapa penyesuaian.Buku I tentang Orang: mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum.Buku II tentang Kebendaan: mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yangmengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda,antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.Buku III tentang Perikatan: mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebutjuga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu
  9. 9. 9hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan,antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari(ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syaratdan tata cara pembuatan suatu perjanjian.Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian: mengatur hak dan kewajiban subyekhukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalamhukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.Hukum Tata NegaraHukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara laindasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubunganhukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tatanegara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatukeadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negaratertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam artiyang abstrak.Hukum Tata Usaha (Administrasi) NegaraHukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatanadministrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalammenjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tatanegara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaanhukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan olehsuatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negaradimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebutHTN dalam arti sempit.Hukum Acara Pidana IndonesiaHukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata caraberacara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidanadi Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.Hukum Acara Perdata IndonesiaHukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata caraberacara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara
  10. 10. 10perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu (misalnya; Het HerzieneInlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).Hukum antar Tata HukumHukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golonganatau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.Hukum Adat di IndonesiaHukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.Hukum Islam di IndonesiaHukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belumadanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melaluipemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten.Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melaluiPengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe AcehDarrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjangkewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilankhusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkutkewenangan peradilan umum.B. SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIAa. SistemKata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunankesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentukkesatuan secara keseluruhan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yangkait-mengait satu sama lain.Menurut Prof. Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila salah satubagian rusak atau tidak dapatmenjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Unsur-unsur dalam sistemmencakup antara lain:1. Seperangkat komponen, elemen, dan bagian2. Saling berkaitan dan bergantung
  11. 11. 113. Kesatuan yang terintegrasi4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu5. Interaksi antarsistem membentuk sistem lain yang lebih besar.Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu Negara tertentuyang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.b. Penegakan Hukum di IndonesiaOperasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitutsiNegara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisisebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia. Di bawah UUD1945 terdapat berbagai aturan hukum/perundang-undangan yang bersumber berdasarkan padaUUD 1945.Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yan tersusun secara tertib diIndonesia dituangkan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum danTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum adalahsumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan perundang-undangan. Sumber hukum terdiriatas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasilasebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu KetuhananYang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradil dan beradab, Persatuan Indonesia, danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batangtubuh Undang-Undang Dasar 1945.Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut.1. Undang-Undang Dasar 19452. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia3. Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang5. Peraturan Pemerintah;1. Keputusan Presiden2. Peraturan Daerah.Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanyakeprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dankemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan
  12. 12. 12mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotanyang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negri maupun luar negri.Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempatiperingkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasadibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidanghukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yangdijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanyaberbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputisemua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yangdilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiridengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidanaitulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilakuaparatnya yang jauh dari kebaikan.Corak hukum yang sebagian besar telah bobrok oleh pelaku yang hanyamementingkan pribadi atau kelompok. Walaupun ada kebaikan-kebaikan serta berjalannyahukum sesuai alur, namun itu hanya sebagian kecil dari kerusakan sistem yang berlakusekarang.Hukum di Negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, denganinkonsistensi hukum di Indonesia, seperti pemberian hukuman kepada para pejabat Negarayang menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapaoknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang,polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Inimerupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yangdapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia.Kita dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum diIndonesia Saat seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belumlama ini, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya
  13. 13. 13bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela,menikmati tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia.Karena kenyataannya memang lebih banyak benarnya, kita ambil contoh Arthalyta Suryani,dia menempati rutan dengan sarana eksklusif, bisa dikatakan eksklusif, sampai-sampai adaruang untuk berkaraoke, ini juga bisa dijadikan sebagai pembelian hukum di Indonesia.Kasus korupsi dinilai sebagai penyakit yang sangat kronis, meski Pemerintah SusiloBambang Yodhoyono-Budiono berjanji tidak pandang bulu dalam penegakan supremasihukum di Indonesia. Pada kenyataan tidak sejalan dengan harapan kita semua, banyak kasuskorupsi yang dalam pengusutannya tidak mampu menguak fakta apalagi menangkap dalangintelektualnya. Banyak oknum penegak hukum yang ikut terlibat dalam pusaran kasuskorupsi, sehingga tidak dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum.Kejadian diatas merupakan segelintir masalah penegakan hukum yang bersarang diIndonesia dan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus-kasus penegakan hukumyang semakin semrawut. Walaupun tak semua penegakan hukum di Indonesia ini semuanyaberbau negatif, namun sebagian besar semuanya mengarah kea rah sana. Tidak jujur jikasemua penegakan hukum di Indonesia baik dan tidak jujur pula bila semua penegakan hukumdi Indonesia buruk. Pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yodhoyono.C. DAMPAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIAPenyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahunhingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukumyang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkunganadalah, penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yangmelanggar tata tertib lalu lintas tidak jarangingin berdamai di tempat atau menyelewengkanhukum, kemudian seharusnya aparat yangmenegakkan hukum tersebut dapat menangisecara hukum yang berlaku di Indonesia, namuntidak jarang penegak hukum tersebut justrumengambil kesempatan yang tidak terpuji ituuntuk menambah pundi-pundi uangnya.Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukumtersebut diantaranya, yaitu:
  14. 14. 141. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukumMasyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagisoal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena merekapercaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka,fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untukpenegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secaratuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkanhukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnyakepercayaan masayarakatpun pudar.2. Penyelesaian konflik dengan kekerasanPenyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayamyang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi disekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan,seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkanwilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan.Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, denganmasalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yangtidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapatditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya,bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan PribadiDari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yangmemanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi.Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untukmeringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadipenengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebihcondong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedangterlibat dalam kasus hukum tersebut.4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses PeradilanDalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yangdiakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia,mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatankepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, ataudicabut izin memproduksinya di Indonesia.
  15. 15. 15D. KETIDAKPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DIINDONESIAKetidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakanfakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga SurveiIndonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas denganpenegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2persen tidak menjawab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesiamerata di semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggimaupun rendah, mereka yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi bawah.Namun demikian, mereka yang tinggal di desa, berasal dari ekonomi bawah, danberpendidikan rendah lebih tak puas jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kotadan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang berada di desa dankelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adiljika berhadapan dengan aparat hukum. Ketidakpuasaan responden terhadap penegakan hukumdi Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yaitu 37,4 persen (Survei LSI Januari2010), sebesar 41,2 persen (Oktober 2010), sebesar 50,3 persen (September 2011), sebesar50,3 persen (Oktober 2012), dan terakhir 56,6 persen (April 2013).Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidakmendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yangmengamatinya. Tetapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. Lembagayang seharusnya berperan dalam memulihkan sifat para warga binaan (terpidana) ternyatatidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah narapidana yang melebihi dua kalilipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidaktambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengannarapidana lainnya. Tentunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuanuntuk merehabilitasi terpidana. Bahkan fakta yang ada hari ini, beberapa narapidana denganleluasanya membuat “aturan” sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bakbintang lima.E. MENGATASI PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIAKeprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalanlambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jikadikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilanyang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibatdari pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting
  16. 16. 16the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaanhukum (misuse of the law). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidanghukum antara lain:1. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial2. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial3. Inkonsistensi dalam penegakan hukum4. Masih adanya intervensi terhadap hukum5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum7. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum8. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacupada kepentingan the powerfull daripada the needy.Konsep Reformasi Hukum Setelah melihat kondisi hukum yang terpuruk tersebutmaka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagasoleh bangsa ini. Kegiatan reformasi Hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapaisupremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan olehaparatur negara.1. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.2. Aparatur penegak hukum yang professional3. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan4. Pemajuan dan perlindungan HAM5. Partisipasi publik6. Mekanisme control yang efektif.Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yangdisampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:
  17. 17. 171. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa strukstur hukum merupakan pranatahukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum,lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.2. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukumtersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untukmenciptakan keadilan dandapat diterapkan dalam masyarakat.3. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalammenjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukumitu sendiri.Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yangharus dilakukan antara lain:1. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuksumber daya manusianya yang berkualitas2. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan3. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaranhukum4. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum5. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum,dan6. Penerapan konsep Good Governance (Pemerintahan yang baik).Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia,yaitu :1. Didalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undanganagar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasionalsehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya.2. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbangserta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsurkemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan.Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkutnilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namundemikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari danmenemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Dengan inidiharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusanyang seadil-adilnya sehigga yang terjadi pada nenek minah tidak terjadi lagi.
  18. 18. 183. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan,hitam putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanyamengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karenahukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanyaakan menghasilkan putusan-putusan yang kontoversial dan tidak memenuhi rasakeadilan yang sebenarnya.4. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undangyang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpamemperdulikan rasa keadilan. Tapi hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehinggakeputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.5. Komisi Yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakikiseharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yangmemberikan putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan, jugayang melanggar kode etik.6. Meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau ketrampilan dan ketertibanserta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dantanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum benar-benarmelaksanakan asas persamaan hak di dalam hukum bagi setiap anggotamasyarakat.7. Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaanpenegakan hukum. Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum. Sehingga tidakada hakim yang terlibat kasus korupsi.8. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informalsecara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakanhukum diIndonesiasehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yangberlaku.9. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum.Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan di semua tingkatperadilan.10. Pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidakmenjalankan tugas dengan semestinya.11. Harus ada reformasi institusional didalam tubuh lembaga penegak hukum. Bukanhanya reformasi didalam tubuh Polri dan KejaksaanRItapi juga pada lembagapenegak hukum lain Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Lembaga
  19. 19. 19Perlindungan Saksi dan korban ( LPSK ). Hal ini dikarenakan carut-marutnyahukum yang ada di Indonesiajuga disebabkan karena adanya oknum-oknum yangtidak bertanggungjawab didalam tubuh lembaga penegak hukum. Kejaksaan sudahmencanangkan adanya pembaruan didalam tubuh Kejaksaan yakni terkait tentangperekrutan jaksa, kode perilaku, standar minimum profesi, dan pengawasan sanksidisiplin. Selain itu saat Kejaksaan juga merencanakan pemangkasan tiga ribujabatan jaksa, pengektifan peran pengawasan dan pembinaan, bidang intelejenditugasi mencegah perbuatan tercela jaksa, pemberian reward and punishment.Kepolisian juga telah merencakan meminta setiap jajaran merancang target dalamwaktu tertentu, mengadakan kontrak kerja dan pakta integritas, mengevaluasisecara rutin kinerja jajaran, transparansi sistem rekrutmen anggota polisi danproses pelayanan administarasi.12. Adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikanterobosan-terobosan dalam penegakan hukum diIndonesia. Dengan adanyapenghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untukmemberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum diIndonesia.13. Perlunya Kapolri dan Jaksa Agung yang berwibawa, yang mempunyai kredibilitastinggi.Selain pencegahan, pengejaran (dalam contoh kasus) dan pengusutan kasus-kasuskorupsi, pemerintah harus terus berusaha mengejar aset dan memulihkan kerugian negara.Disamping itu, pemerintah juga harus tetap melanjutkan upaya serupa untuk mengatasi aksiterorisme dan bahaya lainnya yang dapat memecahbelah keutuhan NKRI serta mencegahberkembangnya radikalisme dan juga meningkatkan pemberantasan segala kegiatan ilegal,mulai dari penebangan liar (illegal Logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing) hinggapenambangan liar (illegal mining), baik yang lokal maupun yang transnasional. Dari semuaitu kiranya korupsi yang akan menjadi sebuah bahaya laten harus menjadi prioritas utamauntuk diberantas. Melihat kenyataan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak akanmengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi kemajuan itu akan tetap ada. Hal ini terlihatdari komitmen pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum dengan didukung olehaparat penegak hukum lainnya. Kasus mafia peradilan yang akhir-akhir ini banyak disorotmasyarakat akan menjadikan penegak hukum lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masihsangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagipenegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan
  20. 20. 20menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnyapenegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.
  21. 21. 21BAB IIIPENUTUPANA. KESIMPULANMasalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius danakan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak adareformasi di bidang itu sendiri. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktorutama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. Perlu ditekankan sekalilagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidak semuanya buruk, namunkeburukan penegakan ini seakan menutupi segala keselaran hukum yang berjalan di matamasyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatifsingkat, bahkan bersamaan kejadiaannya. Perlu ada reformasi yang sebenarnya, karenapermasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu Negara, bagaimana masyarakatbisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yangsebenarnya, hukum lah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukumsebanarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang inginmengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan penggagas segalakebobrokan hukum di negeri ini.Perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutanyang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasantersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya.Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejakkecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur Negara ataupihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untukbangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterimaoleh masayarakat dan Negara.Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, harus dilaksanakan, karena sudah demikianketetapan itu berlaku. Merupakan karekteristik yang harus tertanam dalam diri pribadiataupun kelompok kepentingan. Kita harus malu dengan Undang-Undang tersebut, harusmalu dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi memperjuangkankemerdekaan Indonesia, kita harus menghargai semua perjuangan itu dengan hal yang tidakdapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. Bangsa yangbesar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya jumlahpenduduk, tetapi dengan menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu dengan
  22. 22. 22menjalankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dankesejahteraan masyarakat.B. KRITIK DAN SARANKritik dan saran sangat kami harapkan dalam makalah ini, segala kekurangan yang adadalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan kami dalam penyusunannya.Segala hal yang tidak relevan, kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidakjelasandalam makalah ini merupakan proses kami dalam memperlajari bidang studi ini dandiharapkan kami yang menulis ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari makalahini.
  23. 23. 23DAFTAR PUSTAKABudiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: ErlanggaHanafi, A. Hafizar, dkk. 1997. Tata Negara. Jakarta: YudhistiraWinarno. Pendidikan KewarganegaraanAnonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam(http://rahayusimanungkalit.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-Indonesia.-html)Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Memprihatinkan. Diakses padatanggal 19 April 2013 dalam (http://news.okezone.com/read/2013/04/10/339/789007/-penegakan-hukum-di-indonesia-sangat-memprihatinkan)Anonim. 2013. Hukum. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam (http://id.wikipedia.org/-wiki/Hukum)Anonim. 2013. Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia)Anonim. 2013. Masalah Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013dalam (http://ervinanana.blogspot.com/2012/03/masalah-penegakan-hukum-di-indone-sia.html)Anonim. 2013. Mengatasi Masalah Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19April 2013 dalam (http://justiceinmanyrooms.wordpress.com/2012/02/10/mengatasi-masalah-penegakan-hukum-di-indonesia/)Anonim. 2013. Wajah Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam(http://sindycateichal.blogspot.com/2012/05/wajah-hukum-indonesia.html)Anonim. 2013. Foto-Kegiatan/Law. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam(http://hukum.pasuruankota.go.id/wp-content/gallery/foto-kegiatan/law.jpg)

×