SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
 Pancasila merupakan sumber hukum
  yang ada di Indonesia
 Undang-undang Dasar 1945 merupakan
  konstitusi dasar NKRI
Materiil
Pidana
         Formil
   Hukum tata negara adalah hukum yang
    mengatur tentang negara, yaitu antara
    lain dasar pendirian, struktur
    kelembagaan, pembentukan lembaga-
    lembaga negara, hubungan hukum (hak
    dan kewajiban) antar lembaga negara,
    wilayah dan warga negara.
Berdasarkan KUHP dan UU No 18 Tahun
2003 tentang Advokat yang menjadi Alat
Penegak Hukum di Indonesia:
 Polisi
 Jaksa
 Hakim
 Advokat
 Polisi adalah suatu pranata umum sipil
  yang mengatur tata tertib (orde) dan
  hukum.
 Kepolisian atau polisi berperan untuk
  menerima, menyelidiki, menyidik suatu
  tindak pidana yang terjadi dalam ruang
  lingkup wilayahnya
 pegawai pemerintah
  dalam bidang hukum
  yang bertugas
  menyampaikan
  dakwaan atau tuduhan
  di dalam proses
  pengadilan terhadap
  orang yang diduga
  telah melanggar hukum.
 Kejaksaan akan
  menjalankan fungsi
  pengecekan BAP dan
  analisis bukti-bukti serta
  saksi untuk diajukan ke
  pengadilan
   Sebutan bagi seseorang yang berprofesi
    memberikan bantuan hukum secara
    swasta - yang semula terdiri dari
    berbagai sebutan, seperti advokat,
    pengacara, konsultan hukum, penasihat
    hukum
 pejabat yang memimpin persidangan
 Dibagi menjadi 3 : Hakim Karier, Hakim
  Non Karier, Hakim Ad Hoc
 lembaga pemerintah yang dibentuk
  untuk memerangi korupsi
 Lembaga ini masih dibilang lembaga
  Adhoc karena belum memiliki penyidik
  sendiri.
   Forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik
    ditetapkan oleh otoritas ukum untuk menyelesaikan
    perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil,
    buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
   Peradilan di Indonesia meliputi :
   MA
   MK
   KY
   Peradilan Umum
   Peradilan Agama
   Peradilan Tata Usaha Negara
   Peradilan Pajak
   Mahkamah Agung atau Supreme Court
    adalah pengadilan tertinggi di suatu negara
   Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi
    negara dalam sistem ketatanegaraan
    Indonesia yg merupakan pemegang
    kekuasaan kehakiman bersama dengan MA
   Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang
    dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004
    yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan
    mengusulkan nama calon hakim agung
 Peradilan Militer adalah lingkungan
  peradilan di bawah Mahkamah Agung
  yang melaksanakan kekuasaan
  kehakiman mengenai kejahatan-
  kejahatan yang berkaitan dengan
  tindak pidana militer
 Dibagi menjadi 3:
 Pengadilan Militer
 Pengadilan Militer Tinggi
 Pengadilan Militer Utama
 Peradilan Tata Usaha Negara adalah
  lingkungan peradilan di bawah
  Mahkamah Agung yang melaksanakan
  kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang
  mencari kekuasaan kehakiman
  terhadap sengketa Tata Usaha Negara
 Dibagi menjadi 3 :
 Pengadilan Tata Usaha Negara
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak
Hukum di indonesia

More Related Content

What's hot

Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
Ir. Zakaria, M.M
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
Nuelnuel11
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Aulia Ulil Fadhilah
 

What's hot (20)

Sumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiSumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasi
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
 
Ilmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias PolitikaIlmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias Politika
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 
(1) awal perkuliahan (negara hukum)
(1) awal perkuliahan (negara hukum)(1) awal perkuliahan (negara hukum)
(1) awal perkuliahan (negara hukum)
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han
 
sistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiasistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesia
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraBuku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negara
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARANEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 

Similar to Hukum di indonesia

LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
Shauqina Saraya
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
RoyyanFirdausAlpha
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
Riya Zayn
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
dimahana
 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
DataWaruwu
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
adeasuharja
 

Similar to Hukum di indonesia (20)

Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Presentasi pkn Kel. Fadia
Presentasi  pkn Kel. FadiaPresentasi  pkn Kel. Fadia
Presentasi pkn Kel. Fadia
 
PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik IndonesiaPPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
 
MATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptxMATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptx
 
Hukum bab 5 kelas x
Hukum bab 5 kelas xHukum bab 5 kelas x
Hukum bab 5 kelas x
 
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptxperan-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
PKN.pptx
PKN.pptxPKN.pptx
PKN.pptx
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 

More from University of Padjajaran

CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
University of Padjajaran
 
Indonesian people in pre historic and historic times
Indonesian people in pre historic and historic timesIndonesian people in pre historic and historic times
Indonesian people in pre historic and historic times
University of Padjajaran
 

More from University of Padjajaran (20)

EyD : Pemakaian Huruf
EyD : Pemakaian HurufEyD : Pemakaian Huruf
EyD : Pemakaian Huruf
 
Materi ppt titanic
Materi ppt titanicMateri ppt titanic
Materi ppt titanic
 
Persebaran fauna di ASIA
Persebaran fauna di ASIAPersebaran fauna di ASIA
Persebaran fauna di ASIA
 
Daftar perusahaan pertambangan di pulau jawa
Daftar perusahaan pertambangan di pulau jawaDaftar perusahaan pertambangan di pulau jawa
Daftar perusahaan pertambangan di pulau jawa
 
Seni Tari Modern
Seni Tari ModernSeni Tari Modern
Seni Tari Modern
 
Membangun Jaringan Koneksi Internet pada LAN
Membangun Jaringan Koneksi Internet pada LANMembangun Jaringan Koneksi Internet pada LAN
Membangun Jaringan Koneksi Internet pada LAN
 
Ketertiban kota karawang
Ketertiban kota karawangKetertiban kota karawang
Ketertiban kota karawang
 
Stratifikasi masyarakat indonesia
Stratifikasi masyarakat indonesiaStratifikasi masyarakat indonesia
Stratifikasi masyarakat indonesia
 
Possessivpronomen
Possessivpronomen Possessivpronomen
Possessivpronomen
 
Jangan menangis mama
Jangan menangis mamaJangan menangis mama
Jangan menangis mama
 
How to make naver id
How to make naver idHow to make naver id
How to make naver id
 
Yessi Nadia G
Yessi Nadia GYessi Nadia G
Yessi Nadia G
 
CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
CIVILIZATION OF EARLY PEOPLE IN THE WORLD WHICH INFLUENCED THE CIVILIZATION O...
 
Indonesian people in pre historic and historic times
Indonesian people in pre historic and historic timesIndonesian people in pre historic and historic times
Indonesian people in pre historic and historic times
 
Seni budaya
Seni budayaSeni budaya
Seni budaya
 
Moseley’s law
Moseley’s lawMoseley’s law
Moseley’s law
 
Suhu dan kalor
Suhu dan kalorSuhu dan kalor
Suhu dan kalor
 
Listrik dinamis
Listrik dinamisListrik dinamis
Listrik dinamis
 
Penyebab inflasi
Penyebab inflasiPenyebab inflasi
Penyebab inflasi
 
BPR
BPRBPR
BPR
 

Recently uploaded

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
RIMA685626
 

Recently uploaded (20)

RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Hukum di indonesia

  • 1.
  • 2.
  • 3.  Pancasila merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia  Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar NKRI
  • 4.
  • 5.
  • 7. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga- lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Berdasarkan KUHP dan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi Alat Penegak Hukum di Indonesia:  Polisi  Jaksa  Hakim  Advokat
  • 11.  Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.  Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya
  • 12.  pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.  Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan
  • 13. Sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum
  • 14.  pejabat yang memimpin persidangan  Dibagi menjadi 3 : Hakim Karier, Hakim Non Karier, Hakim Ad Hoc
  • 15.  lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memerangi korupsi  Lembaga ini masih dibilang lembaga Adhoc karena belum memiliki penyidik sendiri.
  • 16. Forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas ukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.  Peradilan di Indonesia meliputi :  MA  MK  KY  Peradilan Umum  Peradilan Agama  Peradilan Tata Usaha Negara  Peradilan Pajak
  • 17. Mahkamah Agung atau Supreme Court adalah pengadilan tertinggi di suatu negara  Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yg merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MA  Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung
  • 18.
  • 19.
  • 20.  Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan- kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer  Dibagi menjadi 3:  Pengadilan Militer  Pengadilan Militer Tinggi  Pengadilan Militer Utama
  • 21.  Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari kekuasaan kehakiman terhadap sengketa Tata Usaha Negara  Dibagi menjadi 3 :  Pengadilan Tata Usaha Negara  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak