Untuk mengkaji pembangunan hukum nasional diperlukan metode pendekatan filsafat hukum dengan dasar bahwa filsafat hukum melakukan usaha pengkajian tentang hukum secara mendasar dengan sistematis dan dengan metode yang rasional Dasar pendekatan dan pengkajian hukum yang akan dibangun dan dikembangkan adalah berdasarkan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum

1. KONSEP DASAR PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
Oleh Muhamd Aljebra Aliksan Rauf

2. PENGERTIAN
• Pembangunan hukum merupakan suatu
kebijakan yang bersifat nasional dalam
bentuk pembangunan di bidang hukum
• Pembangunan di bidang hukum menjadi
penting karena bertujuan untuk
menghasilkan produk-produk hukum yang
dapat mendukung dan mengamankan
pembangunan nasional sebagai aktualisasi
dari konsepsi negara hukum

3. METODE PENDEKATAN
• Untuk mengkaji pembangunan hukum nasional
diperlukan metode pendekatan filsafat hukum
dengan dasar bahwa filsafat hukum melakukan
usaha pengkajian tentang hukum secara
mendasar dengan sistematis dan dengan metode
yang rasional
• Dasar pendekatan dan pengkajian hukum yang
akan dibangun dan dikembangkan adalah
berdasarkan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum

4. NILAI DASAR
• Nilai Ideologi
• Nilai Budaya
• Nilai Historis
• Nilai Sosiologis
• Nilai Juridis

5. • Pembangunan Hukum yang dilandaskan pada
nilai dasar tersebut tidak saja akan
menciptakan dan melahirkan hukum-hukum
yang bisa menjawab berbagai kebutuhan
masyarakat secara internal , akan tetapi juga
akan dapat menjawab dan sekaligus
merespon perkembangan kehidupan sejalan
dengan dinamika pembangunan bangsa

6. ARTI PENTING PEMBANGUNAN
HUKUM
• Agar hukum dapat menjadi sarana pembangunan
hukum dan pembaharuan masyarakat
• Hukum dapat berperan sebagai objek
pembangunan dalam rangka mewujudkan
hukum yang ideal sesuai nilai-nilai yang hidup
didalam masyarakat
• Menjadi subjek pembangunan manakala hukum
mampu berfungsi sebagai penggerak dan
pengaman pembangunan

7. • Disinilah pentingnya peran perencanaan
hukum dan penelitian hukum untuk dapat
menghasilkan hukum yang benar-benar
mengakar di dalam perilaku masyarakat

8. DIMENSI PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL
• Dimensi Konstitusional
• Dimensi juridis sosiologis
• Dimensi Perspektif

9. DIMENSI KONSTITUSIONAL
• Bermakna bahwa pembangunan hukum
nasional merupakan upaya untuk
mewujudkan konsepsi negara hukum
(rechtsstaat) dalam tata kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara
• Pasal 27 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan
bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di depan hukum dan dan
pemerintahan…

10. DIMENSI JURIDIS SOSIOLOGIS
• Bermakna bahwa pembangunan hukum
merupakan upaya untuk mewujudkan
konsepsi hukum yang sesuai dengan idealitas
dan realitas masyarakat Indonesia
• Hukum dapat memenuhi aspirasi kepentingan
dan memiliki kekuatan mengikat di tengah
kehidupan masyarakat

11. DIMENSI PERSPEKTIF
• Bermakna bahwa pembangunan hukum
nasional merupakan upaya untuk menjadikan
hukum sebagai sarana pembangunan dalam
arti mengatur arah kegiatan manusia ke arah
yang dikehendaki oleh pembangunan

12. POLA STRATEGI DASAR
PEMBANGUNAN HUKUM
• Dimensi Pemeliharaan
• Dimensi Pembaharuan
• Dimensi Penciptaan
• Dimensi Pelaksanaan

13. DIMENSI PEMELIHARAAN
• Merupakan upaya untuk memelihara tatanan
hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai
dengan perkembangan zaman
• Bertujuan mencegah adanya kekosongan
hukum yang ada

14. DIMENSI PEMBAHARUAN
• Merupakan upaya untuk meningkatkan dan
menyempurnakan hukum nasional
• Usaha tersebut dilakukan dengan
mengadakan pembaharuan berupa kodifikasi
dan unifikasi hukum nasional

15. DIMENSI PENCIPTAAN
• Merupakan suatu upaya untuk membentuk
dan menciptakan hukum nasional melalui
suatu proses perencanaan dan pembentukan
hukum
• Perencanaan dan pembentukan hukum
dilakukan melalui penelitian dan pengkajian
hukum

16. DIMENSI PELAKSANAAN
• Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan
hukum melalui kegiatan pemberlakuan hukum
baik secara sosiologis, juridis , politis maupun
filosofis
• Dilakukan melalui kegiatan praktek hukum
yang meliputi pembentukan dan penerapan
hukum

17. KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM
PADA MASA ORDE BARU
• Pembentukan Sistem Hukum Nasional
• Pemasyarakatan Hukum
• Pelaksanaan Penegakan Hukum secara
konsisten dan berkesinambungan
• Peningkatan aparatur hukum yang berkualitas
dan bertanggungjawab
• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
yang memadai

18. PEMBANGUNAN HUKUM ERA
REFORMASI
• Penanggulangan krisis di bidang hukum yang
bertujuan tagak dan terlaksananya hukum
dengan sasaran terwujudnya ketertiban,
ketenangan, dan ketentraman masyarakat
melalui :
a. Pemisahan secara tegas fungsi dan
wewenang aparatur penegak hukum agar
dapat dicapai profesionalitas dan integritas
yang utuh

19. b. Meningkatkan dukungan perangkat , sarana
dan prasarana hukum yang lebih menjamin
kelancaran dan kelangsungan berperannya
hukum sebagai pengatur kehidupan nasional
c. Memantapkan penghormatan dan
penghargaan terhadap hak-hak asasi melalui
penegakan hukum dan peningkatan kesadaran
hukum masyarakat

20. 2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum
dengan agenda sebagai berikut :
a. Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi
yudikatif dan eksekutif
b. Mewujudkan sistem hukum nasional
melalui program legislasi terpadu
c. Menegakkan supremasi hukum dalam
dalam kehidupan masyarakat…

21. d. Terbentuknya sikap dan prilaku anggota
masyarakat termasuk para penyelenggara
negara yang dihormati dan menjunjung tinggi
hukum yang berlaku