SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
MAHKAMAH
AGUNG
Nama Anggota Kelompok:
• Aryo Sanjaya Karina Jasmine
• Panji Gumilang Karissa Ardelia
• Rafi Dalirrakan Nadhira Putri
• Wibisono Ghany .F Namira Luthfia
MAHKAMAH AGUNG
• Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara
SEJARAH MAHKAMAH AGUNG
Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda
pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa
dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris
(Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya
Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).
Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan
berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia.
Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2
orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda
atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan
seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden
Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian
ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan
KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah
Atmadja
Nama lahir: Raden Soelaiman
Effendi Koesoemah Atmadja (lahir
di Purwakarta, Tatar Pasundan, 8
September 1898 – meninggal
di Jakarta, Taman Makam
Pahlawan Kalibata, 11 Agustus
1952 pada umur 53 tahun) adalah
salah satu pahlawan Indonesia dan
Ketua Mahkamah Agung
Indonesia pertama.
WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung memiliki wewenang:
• Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi
terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau
tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
• Mahkamah Agung menguji peraturan secara
materiil terhadap peraturan perundang-undangan
dibawah Undang-undang
• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan
peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman
STRUKTUR ORGANISASI
• Pimpinan
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang
ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang
ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri
atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua
bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial
yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda
pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata
usaha negara sedangkan wakil ketua bidang
nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan
dan ketua muda pengawasan.
Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh
hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H,
M.H
Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H,
M.H (lahir di Parepare, Sulawesi
Selatan, 7 April 1950; umur 66 tahun)
adalah KetuaMahkamah Agung Republik
Indonesia periode 2012-2017. Hatta Ali
terpilih menggantikan Harifin A. Tumpa,
dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu
28 suara dari 54 hakim agung. Urutan
kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul
Kadir Mappong 5 suara dan M. Saleh 3
suara dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara
sedangkan suara tidak sah ada 3 orang
HAKIM ANGGOTA
• Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.
Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas
usulan Komisi Yudisial. Usia pensiun hakim agung adalah 70
tahun. Jumlah hakim agung menurut undang-undang
maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem
karier atau sistem nonkarier.
• Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara
pada tingkat Kasasi.
KEPANITERAAN
• Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.
• Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis
dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim
Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara, serta melaksanakan administrasi
penyelesaian putusan Mahkamah Agung.
Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin
oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh
7 Panitera Muda yakni:
• Panitera Muda Perdata
• Panitera Muda Perdata Khusus
• Panitera Muda Pidana
• Panitera Muda Pidana Khusus
• Panitera Muda Perdata Agama
• Panitera Muda Pidana Militer
• Panitera Muda Tata Usaha Negara.
SEKRETARIAT
• Sekretariat Mahkamah Agung adalah
aparatur tata usaha negara yang di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Ketua Mahkamah Agung. Sekretariat
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
Sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris
Mahkamah Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung. Saat ini Sekretariat
Mahkamah Agung dipimpin oleh Nurhadi.
Sekretariat Mahkamah Agung
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan
dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni :
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
• Badan Pengawasan
• Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
Peradilan
• Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN TINGKAT BANDING
Pengadilan tingkat banding yang berada di
bawah Mahkamah Agung terdiri:
• Pengadilan Tinggi
• Pengadilan Tinggi Agama
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
• Pengadilan Militer Utama
• Pengadilan Militer Tinggi
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Pengadilan tingkat pertama yang berada di
bawah Mahkamah Agung terdiri :
• Pengadilan Negeri
• Pengadilan Agama
• Pengadilan Tata Usaha Negara
• Pengadilan Militer
MAHKAMAH AGUNG

More Related Content

What's hot

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanabd_
 
Pengajian Am Hak Asasi
Pengajian Am  Hak AsasiPengajian Am  Hak Asasi
Pengajian Am Hak AsasiKhai Khairy
 
Parlimen malaysia
Parlimen malaysiaParlimen malaysia
Parlimen malaysiauchot
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanSena Aditya
 
Xii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknXii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknOko Balay
 
Peran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimPeran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimSelancar Info
 
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan KedamaianPeran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan KedamaianMuhamad Yogi
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiAdwara Dhyatma
 
Suruhanjaya (Pengajian Am)
Suruhanjaya (Pengajian Am)Suruhanjaya (Pengajian Am)
Suruhanjaya (Pengajian Am)Amir Hyung
 
PERADILAN MILITER (kelas X)
PERADILAN MILITER (kelas X)PERADILAN MILITER (kelas X)
PERADILAN MILITER (kelas X)Laili Salsabila
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatifJimmy Lie
 
Badan perundangan negeri..
Badan perundangan negeri..Badan perundangan negeri..
Badan perundangan negeri..Faizah Yahya
 

What's hot (20)

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
 
Pengajian Am Hak Asasi
Pengajian Am  Hak AsasiPengajian Am  Hak Asasi
Pengajian Am Hak Asasi
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Lembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemenLembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemen
 
Parlimen malaysia
Parlimen malaysiaParlimen malaysia
Parlimen malaysia
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
 
Xii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknXii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppkn
 
Peran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimPeran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi Hakim
 
Kehakiman
KehakimanKehakiman
Kehakiman
 
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan KedamaianPeran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
 
Suruhanjaya (Pengajian Am)
Suruhanjaya (Pengajian Am)Suruhanjaya (Pengajian Am)
Suruhanjaya (Pengajian Am)
 
PERADILAN MILITER (kelas X)
PERADILAN MILITER (kelas X)PERADILAN MILITER (kelas X)
PERADILAN MILITER (kelas X)
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatif
 
Badan perundangan negeri..
Badan perundangan negeri..Badan perundangan negeri..
Badan perundangan negeri..
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
 
1997 31 peradilan militer
1997 31 peradilan militer1997 31 peradilan militer
1997 31 peradilan militer
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 

Similar to MAHKAMAH AGUNG

Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
tata susunan peradilan diindonesia.pptx
tata susunan peradilan diindonesia.pptxtata susunan peradilan diindonesia.pptx
tata susunan peradilan diindonesia.pptxFitriaRisqiAlmadhani
 
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptx
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptxPERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptx
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptxthomas tito
 
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12RezaWahyuni5
 
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas Pyo Jihoon
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanVina Widya Putri
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
Konstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxKonstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxSuprihatinTinah
 
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.pptBAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt23NurrohmahAzizahRaf
 
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptx
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptxPPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptx
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptxDewiTriyani5
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasAwis Mirad
 
sistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiasistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiaDheyaini Mazaya
 

Similar to MAHKAMAH AGUNG (20)

Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
PPT PKN.pptx
PPT PKN.pptxPPT PKN.pptx
PPT PKN.pptx
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
tata susunan peradilan diindonesia.pptx
tata susunan peradilan diindonesia.pptxtata susunan peradilan diindonesia.pptx
tata susunan peradilan diindonesia.pptx
 
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptx
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptxPERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptx
PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM_DALAM_MENJAM (1).pptx
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12
Lembaga peradilan dalam penegakan hukum. rani^j qiara^j vania^j felix 12
 
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Konstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptxKonstitusi Indonesia.pptx
Konstitusi Indonesia.pptx
 
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.pptBAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt
BAB 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2.ppt
 
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptx
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptxPPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptx
PPT_Perbandingan_Pemerintahan.pptx
 
Banjir
BanjirBanjir
Banjir
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nas
 
sistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiasistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesia
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 

Recently uploaded

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 

Recently uploaded (6)

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 

MAHKAMAH AGUNG

  • 1. MAHKAMAH AGUNG Nama Anggota Kelompok: • Aryo Sanjaya Karina Jasmine • Panji Gumilang Karissa Ardelia • Rafi Dalirrakan Nadhira Putri • Wibisono Ghany .F Namira Luthfia
  • 2. MAHKAMAH AGUNG • Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara
  • 3. SEJARAH MAHKAMAH AGUNG Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842). Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  • 4. Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja Nama lahir: Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (lahir di Purwakarta, Tatar Pasundan, 8 September 1898 – meninggal di Jakarta, Taman Makam Pahlawan Kalibata, 11 Agustus 1952 pada umur 53 tahun) adalah salah satu pahlawan Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama.
  • 5. WEWENANG MAHKAMAH AGUNG Mahkamah Agung memiliki wewenang: • Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan • Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang • Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
  • 6. STRUKTUR ORGANISASI • Pimpinan Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
  • 7. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950; umur 66 tahun) adalah KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2017. Hatta Ali terpilih menggantikan Harifin A. Tumpa, dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu 28 suara dari 54 hakim agung. Urutan kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara dan M. Saleh 3 suara dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara sedangkan suara tidak sah ada 3 orang
  • 8. HAKIM ANGGOTA • Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Komisi Yudisial. Usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Jumlah hakim agung menurut undang-undang maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem nonkarier. • Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.
  • 9. KEPANITERAAN • Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera. • Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.
  • 10. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni: • Panitera Muda Perdata • Panitera Muda Perdata Khusus • Panitera Muda Pidana • Panitera Muda Pidana Khusus • Panitera Muda Perdata Agama • Panitera Muda Pidana Militer • Panitera Muda Tata Usaha Negara.
  • 11. SEKRETARIAT • Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Saat ini Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh Nurhadi.
  • 12. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni : • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara • Badan Pengawasan • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan • Badan Urusan Administrasi
  • 13. PENGADILAN TINGKAT BANDING Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri: • Pengadilan Tinggi • Pengadilan Tinggi Agama • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer Utama • Pengadilan Militer Tinggi
  • 14. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri : • Pengadilan Negeri • Pengadilan Agama • Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer