Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memutus kasasi dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di seluruh pengadilan. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh hakim agung serta panitera dan sekretaris.
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
MAHKAMAH AGUNG
1. MAHKAMAH
AGUNG
Nama Anggota Kelompok:
• Aryo Sanjaya Karina Jasmine
• Panji Gumilang Karissa Ardelia
• Rafi Dalirrakan Nadhira Putri
• Wibisono Ghany .F Namira Luthfia
2. MAHKAMAH AGUNG
• Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara
3. SEJARAH MAHKAMAH AGUNG
Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda
pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa
dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris
(Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya
Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).
Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan
berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia.
Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2
orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda
atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan
seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden
Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian
ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan
KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah
Atmadja
Nama lahir: Raden Soelaiman
Effendi Koesoemah Atmadja (lahir
di Purwakarta, Tatar Pasundan, 8
September 1898 – meninggal
di Jakarta, Taman Makam
Pahlawan Kalibata, 11 Agustus
1952 pada umur 53 tahun) adalah
salah satu pahlawan Indonesia dan
Ketua Mahkamah Agung
Indonesia pertama.
5. WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung memiliki wewenang:
• Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi
terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau
tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
• Mahkamah Agung menguji peraturan secara
materiil terhadap peraturan perundang-undangan
dibawah Undang-undang
• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan
peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman
6. STRUKTUR ORGANISASI
• Pimpinan
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang
ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang
ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri
atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua
bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial
yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda
pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata
usaha negara sedangkan wakil ketua bidang
nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan
dan ketua muda pengawasan.
Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh
hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
7. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H,
M.H
Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H,
M.H (lahir di Parepare, Sulawesi
Selatan, 7 April 1950; umur 66 tahun)
adalah KetuaMahkamah Agung Republik
Indonesia periode 2012-2017. Hatta Ali
terpilih menggantikan Harifin A. Tumpa,
dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu
28 suara dari 54 hakim agung. Urutan
kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul
Kadir Mappong 5 suara dan M. Saleh 3
suara dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara
sedangkan suara tidak sah ada 3 orang
8. HAKIM ANGGOTA
• Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.
Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas
usulan Komisi Yudisial. Usia pensiun hakim agung adalah 70
tahun. Jumlah hakim agung menurut undang-undang
maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem
karier atau sistem nonkarier.
• Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara
pada tingkat Kasasi.
9. KEPANITERAAN
• Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.
• Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis
dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim
Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara, serta melaksanakan administrasi
penyelesaian putusan Mahkamah Agung.
10. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin
oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh
7 Panitera Muda yakni:
• Panitera Muda Perdata
• Panitera Muda Perdata Khusus
• Panitera Muda Pidana
• Panitera Muda Pidana Khusus
• Panitera Muda Perdata Agama
• Panitera Muda Pidana Militer
• Panitera Muda Tata Usaha Negara.
11. SEKRETARIAT
• Sekretariat Mahkamah Agung adalah
aparatur tata usaha negara yang di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Ketua Mahkamah Agung. Sekretariat
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
Sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris
Mahkamah Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung. Saat ini Sekretariat
Mahkamah Agung dipimpin oleh Nurhadi.
12. Sekretariat Mahkamah Agung
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan
dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni :
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
• Badan Pengawasan
• Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
Peradilan
• Badan Urusan Administrasi
13. PENGADILAN TINGKAT BANDING
Pengadilan tingkat banding yang berada di
bawah Mahkamah Agung terdiri:
• Pengadilan Tinggi
• Pengadilan Tinggi Agama
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
• Pengadilan Militer Utama
• Pengadilan Militer Tinggi
14. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Pengadilan tingkat pertama yang berada di
bawah Mahkamah Agung terdiri :
• Pengadilan Negeri
• Pengadilan Agama
• Pengadilan Tata Usaha Negara
• Pengadilan Militer