Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam
Menjamin Keadilan dan Kedamaian

2. Tujuan Pembelajaran
1. Mendeskripsikan peran-peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum
2. Menyebutkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 16 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Mendeskripsikan peran Kejaksaan Republik Indonesia
4. Menyebutkan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

3. Tujuan Pembelajaran
5. Menyebutkan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan
Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Menyebutkan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban
dan ketenteraman umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Menyebutkan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

4. Lembaga-lembaga Penegak HukumRepublik Indonesia
1. Kepolisian Republik Indonesia/POLRI (Menyelidik dan Penyidikan)
2. Kejaksaan Republik Indonesia (Sebagai Penuntut Umum)
3. Hakim (Pemegang Kekuasaan Kehakiman)
4. Advokat/Pengacara
5. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

5. 1. KepolisianRepublikIndonesia/POLRI
(Pasal 16 UU No. 2 Tahun2002)
 Ialah lembaga negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat dalam memelihara keamaman dalam negeri.

6. kewenangan polri :
 Melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan.
 Melarang setiap orang meninggalkan atau
memasuki tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan.
 Membawa dan menghadapkan orang kepada
penyidik dalam rangka penyidikan.
 Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan dan memeriksa tanda pengenal
diri.
 Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 Memanggil orang untuk diperiksa dan
didengar sebagai saksi atau tersangka.
 Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara.
 Mengadakan penghentian penyidikan.
 Menyerahkan berkas perkara kepada
penuntut umum.
 Mengajukan permintaan secara langsung
pada pejabat imigrasi untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana.
 Memberikan petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil dan menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan ke penuntut umum.
 Mengadakan tindakan menurut hukum yang
bertanggung jawab, yaitu penyelidikan dan
penyidikan yang dilakukan dengan syarat :


7. Syarat-syarat Penyelidikan dan Penyidikan POLRI
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormti HAM.

8. 2. Kejaksaan Republik Indonesia
(UU No. 16 Tahun 2004)
 Adalah lembaga negara yang melaksanakan penuntutan dan melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam
undang-undang.
Peran Kejaksaan RI :
 Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan
HAM,pemberantasan KKN, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lainnya.

9. Tugas dan Wewenang KejaksaanRepublik Indonesia diBidang
Pidana
1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan keputusan hakim dan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.
5. Melengkapi berkas perkara dan karena itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan
penyidik.

10. Tugas dan Wewenang KejaksaanRepublik Bidang perdata dan Tata
UsahaNegara :
 Dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atau atas nama
pemerintah atau negara.

11. Tugas dan Wewenang KejaksaanRepublik Bidang Ketertibandan
Ketenteramanumum
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamaman kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan peredaran barang cetakan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5. Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

12. 3. Peran Hakimsebagai PelaksanaKekuasaan Kehakiman
(UU No. 48 Tahun 2009)
 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk
mengadili.
 Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas
bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan berdasarkan
UU.
 Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah
Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawah MA
meliputi peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

13. Klasifikasi hakim
1. Hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung
2. Hakim yang berada pda badan peradilan di bawah MA seperti
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PTUN, dan
hakim pada pengadilan khusus yang ada dalam lingkungn
peradilan tersebut.
3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi.

14. 4. Peran advokat
(UUNo. 18 tahun 2003)
 Adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
 Jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
membela, mendampingi, dan melakuan tindakan hukum.
 Tugas khusus advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan,
sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan
perkaranya.
 Tugas lain dari advokat atau pengacara membantu hakim dalam mencari kebenaran
dan tidak bolehm memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya
menang dan bebas.

15. Hak dan Kewajiban advokat
Hak Advokat
1. Bebas mengeluarkan pendapat atau
pernyataan dalam membela perkara yang
menjadi tanggung jawabanya di sidang
pengadilan, bebas menjalankan tugasnya
dengan berpegang pada kode etik profesi
dan perturan perundang-undangan.
2. Tidak bisa dituntut balik secara perdata atau
pidana dalam menjalankan tugas profesinya
denga etikad baik untuk kepentingan
pembelaaan klien daam sidang pengadilan.
Kewajiban Advokat
1. Dilarang membedakan perlakuan
terhadap klien berdasarkan kelamin,
agama, politik, keturunan, ras, latar
belakang sosial budaya.
2. Wajib merahasiakan segala yang
diperoleh dari kliennya karena hubungan
profesinya kecuali berdasarkan UU.
3. Dilarang memegang jawaban lain yang
bertentangan dengan tugas dan
martabatnya.

16. Hak dan Kewajiban advokat
Hak Advokat
3. Berhak memperoleh informasi,
data. Dokumen lainnya baik dari
instansi pemerintah atau lainnya
yang berkaitan dengan
kepentingan pembelaan kliennya.
4) Berhak atas kerahasiaan
hubungannya dengan klien,
termasuk perlindungan atas
berkas dan dokumen terhadap
penyitaan,
pemereiksaan.perlindungan
terhadap penyadapan dan
komunikasi elektronik advokat.
5. Tidak dapat diidentikkan dengan
kliennya dalam membela perkara
klien oleh pihak yang berwenang
atau masyarakat.
Kewajiban Advokat
4. Dilarang meminta jawaban
lain yang meminta
pengabdian yang merugikan
profesi advokat atau yang
mengurangi kebebasannya
dalam tugas advokatnya.
5. Advokat yang menjadi
pejabat negara maka tidak
melaksanakan tugas profesi
advokat selamam memangku
jabatan.

17. Komisi PemberantasanKorupsi(KPK)
(UU No. 30 Tahun 2002)
Tujuan KPK :
 Untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.
Tugas KPK :
1. Pemberantasan korupsi dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

18. Komisi PemberantasanKorupsi(KPK)
(UU No. 30 Tahun 2002)
Wewenang KPK :
1. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan
korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi
yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan korupsi.

19. Komisi PemberantasanKorupsi(KPK)
(UU No. 30 Tahun 2002)
Pedoman KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
1. Kepastian hukum yakni asas yang menngutamakan
landasanhukum, UU, kepatutan, kedilan daalam setip kebijakan
KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang.
2. Keterbukaan yakni membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang jujur, tidak deskriminatif
tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

20. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
(UU No. 30 Tahun 2002)
3. Akuntabilitas yakni setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai UU.
4. Kepentingan umum yakni asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.
5. Proporsionalitas yakni mengutamakan keseimbangan antara
tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.