Hukum kepolisian

3,025 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum kepolisian

  1. 1. 1HUKUMHUKUMKEPOLISIANKEPOLISIANSATUAN ACARA PERKULIAHANSATUAN ACARA PERKULIAHANOleh :Oleh :IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSiIRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi
  2. 2. 2I.I. PENDAHULUANPENDAHULUANLatar BelakangLatar Belakang Bagi pejabat Kepolisian penguasaan HukumBagi pejabat Kepolisian penguasaan HukumKepolisian merupakan suatuKepolisian merupakan suatu keharusankeharusan bahkanbahkankebutuhankebutuhan  Dalam pelaksanaan tugasnya.Dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan Polisi= Mandat danKewenangan Polisi= Mandat dankekuasaankekuasaan dari Rakyatdari Rakyat  PerluPerlupertanggungjawaban.pertanggungjawaban. Hukum KepolisianHukum Kepolisian diperlukan sebagaidiperlukan sebagai acuanacuannormatifnormatif dan utk memberi arahan kpd. Anggotadan utk memberi arahan kpd. Anggotadalam pelaksanaan tugas .dalam pelaksanaan tugas .
  3. 3. 4Tujuan Pembelajaran umumTujuan Pembelajaran umum PASIS/MhsPASIS/Mhs dapat memahamidapat memahami Konsep-konsepKonsep-konsepHk.KepolisianHk.Kepolisian dan Hubungannya dg.dan Hubungannya dg. KonsepsiKonsepsiKepolisian dalam rangka pemuliaan profesi.Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi. Dapat lebih menghayati filosofi dan arti KepolisianDapat lebih menghayati filosofi dan arti Kepolisian(Universal dan Khas Indonesia)-(Universal dan Khas Indonesia)- Terhindar dariTerhindar daripenyalah gunaan wewenang dan pelanggaranpenyalah gunaan wewenang dan pelanggaranhukum.hukum. Memahami hak-hak masyarakat dlm.Memahami hak-hak masyarakat dlm.Penyelenggaraan fungsi kepolisianPenyelenggaraan fungsi kepolisian Memberdayakan kemampuan membangunMemberdayakan kemampuan membangunkomunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yangkomunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yangdilayaninya.dilayaninya.
  4. 4. 5Tujuan Pembelajaran KhususTujuan Pembelajaran Khusus PASIS /MHSPASIS /MHS mampu mengaktualisasikanmampu mengaktualisasikanasas-asas kepolisian dalam berbagai tataranasas-asas kepolisian dalam berbagai tataranpelaksanaan tugas pokok Polri.pelaksanaan tugas pokok Polri. PASIS /MHSPASIS /MHS mampu membuat analisismampu membuat analisisawal, telaahan dan saran staf dalamawal, telaahan dan saran staf dalampenyelenggaraan teknis kepolisian padapenyelenggaraan teknis kepolisian padasat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.
  5. 5. 6BUKU ACUANBUKU ACUAN Momo Kelana,Momo Kelana, HUKUM KEPOLISIANHUKUM KEPOLISIAN,,PTIK, 1994PTIK, 1994 PTIK,PTIK, MODUL A2104/2SKSMODUL A2104/2SKS,, HUKUMHUKUMKEPOLISIANKEPOLISIAN ----------------------------------,, MEMAHAMI UNDANG-UNDANGMEMAHAMI UNDANG-UNDANGKEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002KEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002 ---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUMKEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007 Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH.Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH.PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DIPERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DIINDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi PembinaanINDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi PembinaanHukum POLRI, Jakarta,2004Hukum POLRI, Jakarta,2004
  6. 6. 7SESI 1:SESI 1:II. Jatidiri Kepolisian &II. Jatidiri Kepolisian &KonsepsiKepolisianKonsepsiKepolisian KEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIANKEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIANKeberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. TiapKeberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. TiapNegara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas danNegara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas danberbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yangberbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yangbersifat universal.bersifat universal. ISTILAH “POLISI”ISTILAH “POLISI”Arti istilah “Polisi” berbeda-beda sepanjang sejarah danArti istilah “Polisi” berbeda-beda sepanjang sejarah dandiberbagai Negara.diberbagai Negara.Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “POLITEIA”Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “POLITEIA”yang berartiyang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis).seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis). Tiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuaiTiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuaibahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia;bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia;Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)
  7. 7. 8Arti istilah PolisiArti istilah Polisi SIR JOHN MOYLAN(1953:4) :SIR JOHN MOYLAN(1953:4) :““Istilah Constable mengandung dua arti yaituIstilah Constable mengandung dua arti yaitupertama sbg .sebutan untuk pengkat terendahpertama sbg .sebutan untuk pengkat terendahdikalangan kepolisiandikalangan kepolisian.(Police Constable).(Police Constable)keduakedua ::Kantor PolisiKantor Polisi (Office of Constable).(Office of Constable). Pada jaman Yunani Kuno istilah “Pada jaman Yunani Kuno istilah “Politeia”Politeia” berartiberartiseluruh pemerintahan Negara Kota.seluruh pemerintahan Negara Kota. Pembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI diPembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI diPerancis atas:Perancis atas: Defensi; Diplomasi; Finansi;Defensi; Diplomasi; Finansi;Yustisi dan Polisi.Yustisi dan Polisi.
  8. 8. 9 IstilahIstilah”Polizei”Polizei” di Jerman ditemukan dalam :” di Jerman ditemukan dalam :a.a. WOHLFAHRTSPOLIZEI :WOHLFAHRTSPOLIZEI : MeliputiMeliputiurusan pemerintahan mengusahakanurusan pemerintahan mengusahakankesejahteraan (mendekati pengertiankesejahteraan (mendekati pengertianpamongpraja atau bestuur);pamongpraja atau bestuur);b.b. SICHERHEITSPOLIZEISICHERHEITSPOLIZEI : Meliputi: Meliputiurusan ketenteraman, keamanan , ketertibanurusan ketenteraman, keamanan , ketertibanumum dan penolakan bahaya.umum dan penolakan bahaya.
  9. 9. 10 VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN , dalam teori, dalam teori CaturCaturPrajaPraja mengemukakan pembagian fungsimengemukakan pembagian fungsipemerintahan kedalam:pemerintahan kedalam: Bestuur, Politie,Bestuur, Politie,Rechtspraak dan Regeling.Rechtspraak dan Regeling. Arti istilah “Polisi”Arti istilah “Polisi” juga dapat ditemukanjuga dapat ditemukandalam pendapatdalam pendapat : Charles Reith; Bruce Smith;: Charles Reith; Bruce Smith;Encyclopaedia , Kamus Kramers dan KamusEncyclopaedia , Kamus Kramers dan KamusPurwadarminta. *)Purwadarminta. *)
  10. 10. 11Pemakaian istilah PolisiPemakaian istilah Polisi UNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAANUNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAANTERTENTU (TUGAS POLISI)TERTENTU (TUGAS POLISI) UNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANGUNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANGMELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI).MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI). UNTUK MENYEBUT PEJABAT YANGUNTUK MENYEBUT PEJABAT YANGMENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI)MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI) UNTUK MENYEBUT BIDANG ILMUUNTUK MENYEBUT BIDANG ILMUPENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAMPENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAMTUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).
  11. 11. 12Istilah yang berkait dgn.hal-ihwalIstilah yang berkait dgn.hal-ihwalPOLISIPOLISI KEAMANANKEAMANAN KEAMANAN NASIONALKEAMANAN NASIONAL KEAMANAN NEGARAKEAMANAN NEGARA KEAMANAN RAKYAT SEMESTAKEAMANAN RAKYAT SEMESTA KEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMANKEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMANMASYARAKATMASYARAKAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKATKEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KEAMANAN DALAM NEGERIKEAMANAN DALAM NEGERI
  12. 12. 13Faktor yang menentukan jatidiri danFaktor yang menentukan jatidiri dankeberadaan Kepolisian suatu Negarakeberadaan Kepolisian suatu Negara• FALSAFAH BANGSA• IDEOLOGI NEGARA• TUJUAN NEGARA• BENTUK NEGARA• SUSUNAN NEGARA• SISTEM PEMERINTAHAN• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA• ASPIRASI BANGSA TENTANGKAMTIBMAS & GAKKUMKONSEPSI KEPOLISIANKEBERADAAN&JATI DIRIKEPOLISIAN
  13. 13. 14KONSEPSIKONSEPSIKEPOLISIANKEPOLISIAN• ==> BENTUK SISTEM KEPOLISIAN YG DIANUT• MANIFESTASI NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DLMKONSTITUSI• MENCAKUP SEGALA HAL-IKHWAL YGBERKAITAN DGN FUNGSI DAN LEMBAGAPOLISIKESELURUHAN KONSEP DALAMPENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN SBG:
  14. 14. 15Muatan Konsepsi KepolisianMuatan Konsepsi Kepolisian Landasan ideal/filsafati KepolisianLandasan ideal/filsafati Kepolisian Tujuan KepolisianTujuan Kepolisian Fungsi KepolisianFungsi Kepolisian Tugas KepolisianTugas Kepolisian Susunan dan kedudukan KepolisianSusunan dan kedudukan Kepolisian Asas-asas KepolisianAsas-asas Kepolisian Wewenang dan Tanggungjawab KepolisianWewenang dan Tanggungjawab Kepolisian Pembinaan Fungsi KepolisianPembinaan Fungsi Kepolisian Hubungan-hubungan KepolisianHubungan-hubungan Kepolisian
  15. 15. 16SEKIAN UTK SESI 1SEKIAN UTK SESI 1
  16. 16. 17SESI 2 :SESI 2 :III. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIANIII. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIANMENGAPA PERLUMENGAPA PERLU HUKUM KEPOLISIANHUKUM KEPOLISIANa. SETIAP MASYARAKAT PERLUHUKUMBENTUK-2HUBUNGANWARGA MASY.DLMKEHIDUPANBERSAMAMENGATURMEMAKSAb. HUKUM = KAIDAH-2DLM MASY. DICIPTAKANDGN HARAPAN DPTDIPATUHI,TUJUANMASY. DPTLANGSUNGLESTARI
  17. 17. 18c. KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADIPELANGGARAN TERHADAP HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY. ==> DPTMEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHANMASY.d. TIMBUL TUGAS/KEPENTINGAN UNTUK :* MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI* MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN* MENINDAK PARA PELANGGARMEWUJUDKAN “KETERTIBAN HUKUM”4
  18. 18. 19e. PADA MASY. “PRA NEGARA”TUGAS MENGAWASI, MENCEGAH,MENINDAK PELANGGAR (TUGAS POLISI)DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGAMASYARAKAT.PERKEMBANGAN MASY. TUGAS TSB TDK LAGI MAMPUDILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGAMASY. KARENA ADANYA KEPENTINGANYG SALING BERTENTANGAN DIANTARAPARA WARGA MASY.
  19. 19. 20f. DIBENTUK KELOMPOK-2 DLMKELUARGA YG DIBERI TUGAS UTKMELAKS TUGAS POLISI.PERKEMBANGAN MASY.DIINGGERIS==> 10 KELG=TYTHINGS ==>TYTHINGMAN==> 100 KELG= “A HUNDRED” ==>HUNDREDMAN==> 1000 KELG=SHIRE==>“SHIREREEVES”KIN POLICESHERIFFDALAM NEGARA ==> TUGAS POLISI = SUATU BENTUK KEKUASAAN NEGARAMERUPAKAN BAG. DARIFUNGSI PEMERINTAHAN NEG.==> FUNGSI KEPOLISIANDILAKS. OLEH ORGAN/BADAN YG DISEBUT“POLISI”
  20. 20. 21FUNGSI KEPOLISIANTUGAS POLISIKEKUASAAN KEPOLISIANWEWENANGPOLISI( POLICE AUTHORITY )TANGGUNG JAWAB( POLICE ACCOUNTABILITY )( MORAL/FILOSOFIS, HUKUM,SOSIAL )
  21. 21. 22• TUGAS• KEWENANGAN• TANGGUNG JAWABKEPOLISIANDIWADAHIDALAMORGANKEPOLISIANTERDIRI DARI SUSUNANPENGEMBAN FUNGSIKEPOLISIANDI DALAM HUKUM KEDUDUKANNYASAMA DENGAN WARGA NEGARALAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNGHUKUMPERLU ADA HUKUM YG MENGATUR TTG:==> AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASIMANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKANHUKUM.HUKUM KEPOLISIANTUGAS, STATUS, ORGANISASI,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABPOLISI.-HAK WARGA MASY. UTKBERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI.-HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASIPOLISIDAN
  22. 22. 23SEKIAN SESI 2SEKIAN SESI 2 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
  23. 23. 24SESI 3:SESI 3: IV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANIV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANDANDAN SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIANDI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law )DI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law )POLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturanPOLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturanyang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of lawyang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of lawand Regulations for the Use of Police officers)and Regulations for the Use of Police officers)DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law )DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law )POLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan padaPOLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan padakedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekatkedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekatpolisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisipolisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisiuntuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupununtuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupunterhadap benda.terhadap benda.DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law)DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law)POLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya samaPOLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya samadengan POLIZEI RECHT di Jerman.dengan POLIZEI RECHT di Jerman.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANPENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN
  24. 24. 25DI INDONESIA :DI INDONESIA :HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengaturHUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatursegala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasasegala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasasoal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasasoal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasawaktu dan lingkungan kuasa tempat.waktu dan lingkungan kuasa tempat.Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hakTermasuk juga didalamnya pengaturan tentang hakdan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraandan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraanfungsi kepolisian.fungsi kepolisian.
  25. 25. 26PENDAPAT PARA SARJANAPENDAPAT PARA SARJANATENTANG HK. KEPOLISIANTENTANG HK. KEPOLISIAN VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN :: Politie RechtPolitie Recht merupakan bagian dari Administratie Recht.merupakan bagian dari Administratie Recht. THORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah PolitieTHORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah PolitieRecht untuk menyebut Administratie Recht.Recht untuk menyebut Administratie Recht. BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggapBILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggapsebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar-sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepadadasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepadaPolisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupunPolisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupunterhadap benda,.terhadap benda,. CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-undang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for theundang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for theuse of Police Officers).use of Police Officers). DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yangDRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yangmengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsimengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsimaupun sebagai organ.maupun sebagai organ. DRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengaturDRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengaturtentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimanatentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimanabadan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkunganbadan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungankuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.
  26. 26. 27SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIAN SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA:SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA: Menurut VAN APELDOORN:Menurut VAN APELDOORN: Hk. Bersifat Mengatur dan MemaksaHk. Bersifat Mengatur dan Memaksa Dilihat dari kekuatan sanksinya:Dilihat dari kekuatan sanksinya: Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedomanyaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedomantentang bagaimana yang sebaiknya.tentang bagaimana yang sebaiknya. Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan olehyaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan olehperaturan apapun juga.peraturan apapun juga.
  27. 27. 28BEBERAPA KLASIFIKASIBEBERAPA KLASIFIKASIHUKUM LAINNYAHUKUM LAINNYA HUKUM PROSEDURAL DAN ATAUHUKUM PROSEDURAL DAN ATAUHUKUM FORMAL ;HUKUM FORMAL ; HUKUM SUBSTANTIF DAN ATAUHUKUM SUBSTANTIF DAN ATAUHUKUM MATERIALHUKUM MATERIAL SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIAN adalahadalah“mengatur”“mengatur” dandan “memaksa”“memaksa” memuat baikmemuat baikketentuan prosedural maupun substantif.ketentuan prosedural maupun substantif.
  28. 28. 29 MENGATURMENGATUR : Memberi pedoman tentang cara: Memberi pedoman tentang carapelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya.pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya. ( Pasal yang mengatur ttg.( Pasal yang mengatur ttg. Tugas dan wewenangTugas dan wewenangserta hubungan-hubungan).serta hubungan-hubungan). MEMAKSAMEMAKSA : Memberi paksaan kepada Polisi untuk: Memberi paksaan kepada Polisi untukmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuanmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuanperundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagiperundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagiyang tidak mematuhinya dikenakanyang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.(Pasal yangsanksi.(Pasal yangmengatur tanggungjawab)mengatur tanggungjawab)
  29. 29. 30SEKIAN UNTUK SESI 3SEKIAN UNTUK SESI 3 TERIMA KASIH ATASTERIMA KASIH ATASPERHATIANNYA.PERHATIANNYA.
  30. 30. 31SESI 4 :SESI 4 :V. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIANV. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIAN SUMBER HUKUM FORMALSUMBER HUKUM FORMALYAITU SUMBER YANG MENENTUKANYAITU SUMBER YANG MENENTUKANKEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM.KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM.YANG PENTING ADALAH CARAYANG PENTING ADALAH CARATERCIPTANYATERCIPTANYA HUKUM DANHUKUM DAN BENTUKBENTUKDLM. MANA HUKUM DINYATAKAN.DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN.SUMBER HUKUM MATERIALSUMBER HUKUM MATERIALYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISIYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISIKAIDAH HUKUMKAIDAH HUKUM
  31. 31. 32Sumber hukum kepolisianSumber hukum kepolisianFormalFormal UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIANKEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN TRAKTATTRAKTAT YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI ILMU PENGETAHUANILMU PENGETAHUAN
  32. 32. 33UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG SBG. BENTUK HUKUMSBG. BENTUK HUKUMDINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DANDINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DANMEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA. MATERI HUKUM KEPOLISIANMATERI HUKUM KEPOLISIANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAMPERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAMUNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUSUNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUSMENGATUR TTG. KEPOLISIAN.MENGATUR TTG. KEPOLISIAN. TIAP NEGARA MENENTUKANTIAP NEGARA MENENTUKANSUMBER HUKUM DAN TATA URUTANSUMBER HUKUM DAN TATA URUTANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  33. 33. 34SUMBER HUKUMSUMBER HUKUMDANDANTATA URUTAN PERUNDANG-TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGANMENURUT UNDANG-UNDANG NO.MENURUT UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 200410 TAHUN 2004 UUD 1945UUD 1945 UNDANG-UNDANG/PERPUUNDANG-UNDANG/PERPU PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH
  34. 34. 35KEBIASAAN PRAKTEKKEBIASAAN PRAKTEKKEPOLISIANKEPOLISIAN UNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAPUNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAPDAN SELALU KETINGGALAN OLEHDAN SELALU KETINGGALAN OLEHPERKEMBANGAN MASYARAKAT.PERKEMBANGAN MASYARAKAT. KEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUMKEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUMKEBIASAAN.KEBIASAAN. HK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAKHK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAKDIBENTUK OLEH BADAN PEMBUATDIBENTUK OLEH BADAN PEMBUATUNDANG-UNDANG, DLM KENYATAANUNDANG-UNDANG, DLM KENYATAANDITAATI DAN MASY.DITAATI DAN MASY. MENERIMA KAIDAH-MENERIMA KAIDAH-KAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM.KAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM. DEMIKIAN HALNYA DGN.DEMIKIAN HALNYA DGN. KEBIASAANKEBIASAANPRAKTEK KEPOLISIAN.PRAKTEK KEPOLISIAN.
  35. 35. 36PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAHPERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAHDALAM MASYARAKATDALAM MASYARAKAT KAIDAHKAIDAH= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN KAIDAH HUKUMKAIDAH HUKUM BERMULABERMULADARI KAIDAH KESUSILAANDARI KAIDAH KESUSILAAN KAIDAH KESUSILAANKAIDAH KESUSILAAN TERDIRI DARI :TERDIRI DARI :Kaidah Kesusilaan perorangan , danKaidah Kesusilaan perorangan , danKaidah Kesusilaan MasyarakatKaidah Kesusilaan Masyarakat KAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAANKAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAANMASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh BadanMASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh BadanPembuat Undang-undang)Pembuat Undang-undang)
  36. 36. 37TRAKTAT/PERJANJIANTRAKTAT/PERJANJIANINTERNASIONALINTERNASIONAL TRAKTATTRAKTAT MENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARAMENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARA PENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITASPENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITASHUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGAHUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGAKEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASANKEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASANKEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATANKEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATANLINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB)LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB) KERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGASKERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGASKEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN ,KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN ,DAN UTK .ITUDAN UTK .ITU TRAKTAT MENJADI SUMBERTRAKTAT MENJADI SUMBERHUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DANHUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DANHUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.
  37. 37. 38YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSANYURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSANHAKIMHAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATANYANG TELAH MEMILIKI KEKUATANHUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTIHUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTIOLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA.OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA. HUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKANHUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKAN TEMPATTEMPATDAN PERANAN YANG PENTING BAGIDAN PERANAN YANG PENTING BAGIKEPUTUSAN HAKIM .KEPUTUSAN HAKIM . KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD.KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD.PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.
  38. 38. 39ILMU PENGETAHUANILMU PENGETAHUAN Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasHal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugastetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang,tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang,Kebiasaan praktek Kepolisian, Traktat danKebiasaan praktek Kepolisian, Traktat danYurisprudensi, dapat dicari dalam IlmuYurisprudensi, dapat dicari dalam IlmuPengetahuan, berupa pendapat pakar ilmuPengetahuan, berupa pendapat pakar ilmupengetahuan.pengetahuan. Dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dariDalam praktek berupa nasihat atau fatwa dariahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untukahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untukbidang tertentubidang tertentu.*.*
  39. 39. 40SEKIAN UNTUK SESI 4SEKIAN UNTUK SESI 4 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.
  40. 40. 41SESI 5SESI 5 ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIANASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN OBYEK HUKUM KEPOLISIANOBYEK HUKUM KEPOLISIAN
  41. 41. 42SESI 5:SESI 5:VI. ASAS-ASAS DAN OBYEKVI. ASAS-ASAS DAN OBYEKHK.KEPOLISIANHK.KEPOLISIANASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIANASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN 1). Asas berarti1). Asas berarti prinsip atau garisprinsip atau garispokokpokok dari mana mengalir kaidahdari mana mengalir kaidah/garis hukum./garis hukum. 2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untukmenilai hukum positif.menilai hukum positif. 3). Mengandung nilai &tuntutan etika3). Mengandung nilai &tuntutan etikayang menjiwai kaidah hukum positif.yang menjiwai kaidah hukum positif.
  42. 42. 43THE NINE PRINCIPLES OF POLICETHE NINE PRINCIPLES OF POLICEDI INGGERISDI INGGERIS MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURANMERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURANKEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian InggerisKEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian InggerisDIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ; 1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION;1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION; 2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL;2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL; 3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMAMASY. DAN POLISI;MASY. DAN POLISI; 4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK;4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK; 5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERATSEBELAH;SEBELAH; 6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DANPERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARAPERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARAMINIMAL.MINIMAL. 7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA  TRADISI POLISI=RAKYAT DANTRADISI POLISI=RAKYAT DANRAKYAT=POLISI;RAKYAT=POLISI; 8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN.8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN. 9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATANDAN DISORDERDAN DISORDER
  43. 43. 44POLRI MEMILIKI TRI BRATAPOLRI MEMILIKI TRI BRATASEBAGAI PEDOMAN HIDUP DANSEBAGAI PEDOMAN HIDUP DANLANDASAN IDEAL FILSAFATILANDASAN IDEAL FILSAFATI ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAADALAH :ADALAH : 1). ASAS HUKUM NASIONAL;1). ASAS HUKUM NASIONAL; 2). ASAS KODIFIKASI;2). ASAS KODIFIKASI; 3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ;3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ;A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;B. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARAB. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARAC. ASAS KEPENTINGAN UMUM;C. ASAS KEPENTINGAN UMUM;D. ASAS KETERBUKAAN;D. ASAS KETERBUKAAN;E. ASAS PROPORSIONALITAS;E. ASAS PROPORSIONALITAS;F. ASAS PROFESIONALITASF. ASAS PROFESIONALITASG. ASAS AKUNTABILITASG. ASAS AKUNTABILITAS
  44. 44. 45TRIBRATARASTRA SEWAKOTTAMAABDI UTAMA NEGARANAGARA YANOTTAMAWARGA NEGARA UTAMAYANA ANUCASANA DHARMAWAJIB MENJAGA KETERTIBANPRIBADI RAKYATVISI KESETIAAN KPD NEGARAVISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)VISI KPENTINGAN NASIONALVISI KETELADANAN SBG WARGADLM:1. MENGAGUNGKAN NEGARA2. KEPATUHAN THDP HUKUM3. MENJUNJUNG TINGGI HAM4. KEMITRAANVISI KERAKYATAN (Civilian Police)MISI: PROFESIONALISMEMenjamin Kepentingan Rakyat DlmKehidupan Bermasy Berbangsa &BernegaraSATYA HAPRABUTANSATRISNABERORIENTASI KPDRAKYAT YG DILAYANIHANYAKEN MUSUHAKTUALISASI DLM TUPO1. HAR KAMTIBMAS2. GAKKUM3. LIN, YOM DAN YAN MAGINEUNG PRATIDINA
  45. 45. 46OBYEK HUKUM KEPOLISIANOBYEK HUKUM KEPOLISIANOBYEKHK. KEPOL1) TUGAS POLISI2) ORGAN POLISI3) HUBUNGANANTARA ORGANPOLISI DANTUGASNYAHK. KEPOLISIANDIAM (INRUST)HK. KEPOLBERGERAK(IN BEWEGING)
  46. 46. 47OBYEKHK. KEPOLMUATANKONSEPSIKEPOLISIAN
  47. 47. 48MUATAN KONSEPSIMUATAN KONSEPSIKEPOLISIANKEPOLISIAN1. LANDASAN IDEAL/FILSAFATI KEPOLISIAN2. TUJUAN KEPOLISIAN3. FUNGSI KEPOLISIAN4. TUGAS KEPOLISIAN5. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN6. ASAS-ASAS KEPOLISIAN7. WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN8. PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN9. HUBUNGAN-2 KEPOLISIANDIATUR OLEHHUKUMKEPOLISIANUU KEPOLISIAN& UU/PERUUANLAINNYA
  48. 48. 49SESI 5
  49. 49. 50LANDASAN IDEAL /FILSAFATIKEPOLISIANFUNGSI KEPOLISIANTUJUAN KEPOLISIANPERANAN KEPOLISIANSESI 6SESI 6 Konsepsi KepolisianKonsepsi Kepolisian sebagaisebagaiObyek Hukum Kepolisian (Bagian -1)Obyek Hukum Kepolisian (Bagian -1)
  50. 50. 51LANDASAN IDEAL /FILSAFATILANDASAN IDEAL /FILSAFATIKEPOLISIANKEPOLISIANREFLEKSI FILSAFATREFLEKSI FILSAFAT DARI PROSES TERPELIHARANYADARI PROSES TERPELIHARANYATATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKANTATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKANBAHWA :BAHWA :EKSISTENSI POLISIEKSISTENSI POLISI (SBG. TUGAS & SBG(SBG. TUGAS & SBGORGAN/INDIVIDU)ORGAN/INDIVIDU) DILAHIRKAN OLEH DAN DARIDILAHIRKAN OLEH DAN DARIMASY SENDIRI.MASY SENDIRI.PERPOLISIANPERPOLISIAN ==== FUNGSI DARI MASY &FUNGSI DARI MASY &PERKEMBANGAN MASYPERKEMBANGAN MASYKEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLINKEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLINPRIBADI DARI MASYARAKAT.PRIBADI DARI MASYARAKAT.BRUCE SMITH: When organized society sets up aBRUCE SMITH: When organized society sets up apolice force, it is from motives of selfdiscipline.police force, it is from motives of selfdiscipline.
  51. 51. 52FILSAFATI KEPOLISIANFILSAFATI KEPOLISIANadalah ungkapanadalah ungkapan kehendak rakyatkehendak rakyatAda perbedaan kehendak rakyat dariAda perbedaan kehendak rakyat daritiap negaratiap negara  perbedaan dalam filsafatperbedaan dalam filsafatkepolisiannyakepolisiannya
  52. 52. 53INGGERIS :THE NINE PRINCIPLES OF THE ENGLISHPOLICEJEPANG :TRADISI SAMURAI DAN CONFUCIANISMEMENJADI TULANG PUNGGUNG DARIKEPOLISIAN.INDONESIA :FILSAFATI KEPOLISIANTRI BRATA RASTRA SEWAKOTTAMA NAGARA JANOTTAMA YANA ANUçASANA DHARMA
  53. 53. 54SUMBERFILSAFAT: POLISI ADALAH FUNGSI DARI MASYARAKATDAN PERKEMBANGAN MASYARAKATPERPOLISIAN BERSIFAT PROGRESIF YANGSETIAP SAAT MELAKUKAN PENYESUAIAN(ADJUSTMENT) TERHADAP PERUBAHAN DANPERKEMBANGAN MASYARAKAT YANGDILAYANINYA.
  54. 54. 55VISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIANVISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIANDALAM RANGKA SISTEM NILAIDALAM RANGKA SISTEM NILAIPEMBUKAAN UUD 1945PEMBUKAAN UUD 1945ACUANBERFIKIRBERSIKAPBETINDAK1. FILOSOFI PANCASILA2. VISI (WAWASAN)- NEG. KESATUAN RI- WAWASAN NUSANTARA3. MISI (MISSION)MELINDUNGI SEGENAP BANGSA &SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA4. LANDASAN KONSTITUSIONAL :UUD 1945FILOSOFI KEPOLVISI &WAWASANKEPOL.TUJUANKEPOL.LANDASANKONSTITUSIONALPOLRITRIBRATAKEPOLISIANNASIONALWUJUDKANKAMDAGRI•UUD 45, BAB XII•TAP MPR VI / 2000•TAP MPR VII/2000•UU NO. 2/2002VISI & MISI POLRIFUNGSI& TUJUAN POLRI• BENTUK & SUSUNAN POLRI• METODA PEMOLISIAN• KONSEP KAMDAGRI• FORMAT TUPOK POLRI•LEGITIMASI FUNG KEPOL•DASAR KEWENANGAN•PERTANGGUNG JAWABANTUJUANKEPOL•ORG/SATPOLRI•PEJABATPOLRI
  55. 55. 56TRIBRATARASTRA SEWAKOTTAMAABDI UTAMA NEGARANAGARA YANOTTAMAWARGA NEGARA UTAMAYANA ANUCASANA DHARMAWAJIB MENJAGA KETERTIBANPRIBADI RAKYATVISI KETAKWAAN KPD TUHAN YMEVISI KESETIAAN KPD NEGARAVISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)VISI KEPENTINGAN NASIONALVISI KETELADANAN SBG WARGANEGARA DLM:•MENGAGUNGKAN NEGARA•KEPATUHAN THDP HUKUM•MENJUNJUNG TINGGI HAM•KEMITRAANVISI KERAKYATAN(Civilian Police)PROFESIONALITASMISI:Menjamin Kepentingan RakyatDlm Kehidupan BermasyBerbangsa & BernegaraSATYA HAPRABUTANSATRISNABERORIENTASI KPDRAKYAT YG DILAYANIHANYAKEN MUSUHAKTUALISASI DLM TUPOK POLR•HAR KAMTIBMAS•GAKKUM•LIN, YOM DAN YAN MASYGINEUNG PRATIDINA
  56. 56. 57SESI 6 :SESI 6 :TUJUAN KEPOLISIAN1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, MAKA TUJUANKEPOLISIAN MENGACU KEPADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDANKONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.FALSAFAH/ IDEOLOGINEGARATUJUANNEGARATUJUANKEPOLISIAN2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIANSENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARADAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARIKONSTITUSI DARI NEGARA YBS.
  57. 57. 58TUJUAN KEPOLISIAN DALAM UU No. 2 THN 2002POLRIMASYMEWUJUDKANKEAMANAN DALAM NEGERIMELIPUTI:• TERPELIHARANYA KAMTIBMAS;• TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM;• TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN,PENGAYOM & PELAYAN MASY.DGN JUNJUNGTINGGI HAMSUMBER:1) KONSIDERANS MENIMBANG HURUF b UU N. 2 TH. 20022) PASAL 4 UU NO. 2TH. 2002
  58. 58. 59FUNGSI KEPOLISIANFUNGSI KEPOLISIAN BAGIAN INTEGRAL DARI FUNGSIPEMERINTAHAN NEGARAFUNGSIKEPOLISIANFUNGSI PERLINDUNGANMENJAMIN HIDUP DAN MILIKPERLINDUNGAN KEWENANGAN YG DITENTUKAN MENURUT HUKUMMENEGAKKAN DAN MEMAKSAKANHAK-HAK DAN KEWAJIBAN YG DITENTUKAN MENURUT HUKUM
  59. 59. 60DIMENSI FUNGSI KEPOLISIANDIMENSI POLITISDIMENSI YURIDISFUNGSIKEPOLISIANUMUMFUNGSIKEPOLISANKHUSUSDIMENSI SOSIOLOGISDIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YGSECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEHTUMBUH DAN BERKEMBANG DLMTATA KEHIDUPAN MASYARAKATDIMENSIFUNGSIKEPOLISIANFUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBANOLEH LEMBAGA TINGGI NEGARADLM RANGKA PENGAWASANPOLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN-MA-IK
  60. 60. 61FUNGSI KEPOLISIAN DLMDIMENSI YURIDISF.KEPOLUMUMDILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIANNEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGAPEMERINTAHANTUGAS ADMINISTRASI KHUSUSSESUAI DGN UNDANG-UNDANGYG MENJADI DASAR HUKUMNYAF.KEPOLADMINISTRATIFF.KEPOLYUDIKATIFKHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKANTINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIFKHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKANTINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIFLingkup kompetensi * Soal-soal sesuai-uuLingkup kompetensi* Soal-soal* Orang* Tempat* WaktuF.KEPOLKHUSUS
  61. 61. 62*FUNGSI KEPOLISIANDIJABARKAN DLM BENTUK TUGAS-TUGAS DISETIAP TATARANFUNGSI YG MERUPAKAN LINGKUP KOMPETENSI TERTENTU* TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN* PREVENTIFTDK LANGSUNG(PREEMPTIF)LANGSUNG* REPRESIF NON YUSTISIALYUSTISIALASAS-ASASKEPOLISIANTUJUANKEPOLISIAN29TATARAN FUNGSIKEPOLISIAN
  62. 62. 63 Fungsi KepolisianFungsi Kepolisian == Tujuan KepolisianTujuan Kepolisian Har Kamtibmas ----- HarkamtibmasHar Kamtibmas ----- Harkamtibmas Gakkum ----- GakkumGakkum ----- Gakkum Lin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,YanLin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,Yan == Tugas Pokok =Tugas Pokok = Tugas-tugas:Tugas-tugas: Harkamtibmas PreventifHarkamtibmas Preventif Penegakkan Hukum RepresifPenegakkan Hukum Represif Lin,Yom,Yan Mas Lin,Yom,YanLin,Yom,Yan Mas Lin,Yom,YanKETERKAITAN SUBSTANSIKETERKAITAN SUBSTANSIANTARA FUNGSI KEPOLISIAN,ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN,TUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOKTUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOK
  63. 63. 64PERANAN KEPOLISIANPERANAN KEPOLISIAN Secara filosofis :Secara filosofis : TATA TENTERAM =>KARTA RAHARJATATA TENTERAM =>KARTA RAHARJA Secara politis dan yuridis:Secara politis dan yuridis: SEBAGAI ALAT NEGARASEBAGAI ALAT NEGARA :Har kamtibmas, Gakkum,:Har kamtibmas, Gakkum,Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5ayat (1).ayat (1). SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONALSEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL PERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUANPERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUAN.. LegitimasiLegitimasi : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN: TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DANUUD 1945.UUD 1945.
  64. 64. 6529Sesi 6
  65. 65. 66
  66. 66. 67
  67. 67. 68
  68. 68. 69
  69. 69. 70SESI 7 Konsepsi KepolisianSESI 7 Konsepsi KepolisianBag.2Bag.2 SUSUNAN DAN KEDUDUKANSUSUNAN DAN KEDUDUKANKEPOLISIAN;KEPOLISIAN; TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ;TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ; ASAS-ASAS KEPOLISIAN ;ASAS-ASAS KEPOLISIAN ; PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN;PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN; HUBUNGAN-HUBUNGANHUBUNGAN-HUBUNGANKEPOLISIANKEPOLISIAN..
  70. 70. 71POLEMIK YANG SEDANGPOLEMIK YANG SEDANGBERKEMBANGBERKEMBANG TENTANG SUSUNAN DANTENTANG SUSUNAN DANKEDUDUKAN POLRIKEDUDUKAN POLRI --------FENOMENA BAHWAFENOMENA BAHWA FUNGSIFUNGSIKEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGATKEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGATSTRATEGIK DLM. PEMERINTAHANSTRATEGIK DLM. PEMERINTAHANNEGARANEGARA SILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANGSILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANGKEPOLISIAN NO.2/2002KEPOLISIAN NO.2/2002
  71. 71. 72SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN. SUSUNANSUSUNAN:: POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONALPOLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONALYG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAKYG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAKPERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002.PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002. MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.(psl.6(1).(psl.6(1). DAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGANDAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGANLAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ]LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ] SUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKANSUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKANDGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DANDGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DANWEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)
  72. 72. 73KEDUDUKAN KEPOLISIANKEDUDUKAN KEPOLISIAN POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ]POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ] KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDENKAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDENSESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ]SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ] KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN,KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN,DAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIANDAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIAN[Psl.9 (1).[Psl.9 (1). KAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWABKAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWABATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DANATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DAN -- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2).-- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2). Tanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisianTanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisiansecara hierarki. [Psl. 10 (1).secara hierarki. [Psl. 10 (1). KAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEHKAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEHPRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)
  73. 73. 74WUJUDKANKAMDAGRIWUJUDKANKAMDAGRIPASAL 4PASAL 13 PASAL 14TUJUANKEPOLISIANTUJUANKEPOLISIAN1. HAR KAMTIBMAS2. GAKKUM3. LIN, YOM YANKPD MASY.1. HAR KAMTIBMAS2. GAKKUM3. LIN, YOM YANKPD MASY.TUGAS POKOKTUGAS POKOKTUGAS-TUGASTUGAS-TUGASPREVENTIFPREEMPTIFREPRESIFTUGAS LAIN SESUAIKET. PERAT PERUU-AN70TUGAS KEPOL NEGARA RITUGAS KEPOL NEGARA RIKetiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidakKetiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidakbersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.bersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.
  74. 74. 75WEWENANG KEPOLISIAN (POLICE AUTHORITY]• HAK & KEWAJIBAN UTK BERTINDAK DAN TDK BERTINDAK SESUAI LINGKUNGANKUASA HUKUM.• WEWENANG POLRI DLM UU NO. 2 TAHUN 20021. WEWENANG SECARA UMUM (PSL 15 AYAT (1) (BERSUMBERDARI KEWAJIBAN UMUM KEPOLISIAN)2. WEWENANG SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA(PSL 15 AYAT (2)3. WEWENANG DLM PROSES PIDANA (PSL 16 AYAT (1) DAN (2)4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT PSL. 175. DISKRESI (PSL 18 AYAT (1) DAN (DUA)10
  75. 75. 76LINGKUNGAN KUASALINGKUNGAN KUASABERLAKUNYA HUKUMBERLAKUNYA HUKUM VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN:: GROND GEBIED & PERSONEN GEBIEDGROND GEBIED & PERSONEN GEBIED Lingkungan kuasaLingkungan kuasa tempattempat dandan orangorang LOGEMANN :LOGEMANN : TIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIEDTIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIED Lingkungan kuasaLingkungan kuasa waktu, ruang/tempat dan soal-soal.waktu, ruang/tempat dan soal-soal. HANS KELSEN :HANS KELSEN : TEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)- WaktuTEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)- WaktuTERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) -TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) -Ruang/tempatRuang/tempat PERSONAL SPHERE - Orang/manusiaPERSONAL SPHERE - Orang/manusia MATERIAL SPHERE - Soal-soalMATERIAL SPHERE - Soal-soal DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH.DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. MATRA KAWASAN, -MATRA KAWASAN, - TEMPAT/RUANGTEMPAT/RUANG MATRA MANUSIA, -MATRA MANUSIA, - ORANGORANG MATRA IKHWAL, -MATRA IKHWAL, - SOAL-SOALSOAL-SOAL MATRA WARSA -MATRA WARSA - WAKTUWAKTU
  76. 76. 77LINGKUNGAN KUASA POLRILINGKUNGAN KUASA POLRI LINGK. KUASA SOAL-SOALLINGK. KUASA SOAL-SOAL (ZAKEN GEBIED):(ZAKEN GEBIED):MelakukanMelakukan penyelidikan dan penyidikan thd.penyelidikan dan penyidikan thd. SemuaSemuatindak pidanatindak pidana sesuai dgn. HAP dan peraturansesuai dgn. HAP dan peraturanperundang-undangan lainnyaperundang-undangan lainnya.(Pasal 14 ayat 1 huruf.(Pasal 14 ayat 1 hurufg).g).Ketentuan dalam Undang-undang khusus/tertentuKetentuan dalam Undang-undang khusus/tertentutidak mengurangi kewenangantidak mengurangi kewenangan PolriPolri tsb.tsb.Hanya dalamHanya dalam pelaksanaannya digunakan asaspelaksanaannya digunakan asassubsidiaritas.subsidiaritas. Secara umum Lk. Soal-soal ada dalam UUSecara umum Lk. Soal-soal ada dalam UUno.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 16no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 16
  77. 77. 78LINGKUNGAN KUASA ORANGLINGKUNGAN KUASA ORANG(PERSONEN GEBIED)(PERSONEN GEBIED) KEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKANKEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIANTINDAKAN KEPOLISIANTERHADAPTERHADAP SETIAP ORANGSETIAP ORANG YANG DIKENAKANYANG DIKENAKAN KETENTUANKETENTUANDALAM KUHP:DALAM KUHP: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8.Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8. PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP)PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP)Memiliki kekebalan mutlakMemiliki kekebalan mutlaksesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menterisesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), MenteriLuar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmiLuar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmibadan internasional).badan internasional).Memiliki kekebalan relatifMemiliki kekebalan relatifsesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntutsesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntutatas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR,atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR,DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.
  78. 78. 79LINGKUNGAN KUASA TEMPATLINGKUNGAN KUASA TEMPAT(RUIMTE GEBIED)(RUIMTE GEBIED) POLRI adalahPOLRI adalah Kepolisian NasionalKepolisian Nasional yang merupakanyang merupakansatu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UUsatu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UUNo.2/2002 Pasal 5 ayat 2).No.2/2002 Pasal 5 ayat 2). POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsiPOLRI dalam melaksanakan peran dan fungsikepolisiankepolisian meliputi seluruh wilayah Negarameliputi seluruh wilayah NegaraRepublik Indonesia(Republik Indonesia(UU No.2/2002 Pasal 6(1)UU No.2/2002 Pasal 6(1) Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalamWilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalamdaerah hukumdaerah hukum menurut kepentingan pelaksanaanmenurut kepentingan pelaksanaantugastugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas Wilayah Negara Republik IndonesiaBatas Wilayah Negara Republik Indonesiaditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairanditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang PerairanIndonesia.Indonesia.
  79. 79. 80DILUAR BATAS WILAYAHDILUAR BATAS WILAYAHPOLRI DAPAT BERTINDAK:POLRI DAPAT BERTINDAK: 1 .1 . Didalam kendaraan airDidalam kendaraan air atau pesawat udaraatau pesawat udaraIndonesiaIndonesia (Pasal 3 KUHP).(Pasal 3 KUHP). 22. Dilaut bebas. Dilaut bebas terhadap bajak lautterhadap bajak laut (Pasal 4 sub4(Pasal 4 sub4KUHP).KUHP). 3.3. Didaerah Kedutaan Besar Republik IndonesiaDidaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia didiluar negeri berdasarkan hukum internasional.luar negeri berdasarkan hukum internasional. 4. Kasus4. Kasus “Hot pursuit”(“Hot pursuit”(pengejaran tanpa henti sampaipengejaran tanpa henti sampaimasuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukummasuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukuminternasional.internasional.
  80. 80. 81DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ,DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ,POLRI TIDAK DAPAT BERTINDAKPOLRI TIDAK DAPAT BERTINDAK 1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DIINDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS.INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS. 2. DI KAPAL PERANG ASING YANG2. DI KAPAL PERANG ASING YANGBERADA DI WILAYAH INDONESIA,BERADA DI WILAYAH INDONESIA,TANPA IJIN KOMANDAN KAPALTANPA IJIN KOMANDAN KAPALPERANG TSB.PERANG TSB. 1 DAN 2 BERDASARKAN HK.1 DAN 2 BERDASARKAN HK.INTERNASIONALINTERNASIONAL
  81. 81. 82Lingkungan kuasa waktuLingkungan kuasa waktu(Tijds gebied)(Tijds gebied) Pada prinsipnya wewenang melekat padaPada prinsipnya wewenang melekat padatugas,sehingga selama anggota Polri mengembantugas,sehingga selama anggota Polri mengembantugas maka selama itu pula memiliki kewenangantugas maka selama itu pula memiliki kewenangankepolisian. Kewenangan berakhir bila adakepolisian. Kewenangan berakhir bila adapemberhentian tugas. Pengaturan jam dinaspemberhentian tugas. Pengaturan jam dinastidak mengurangi kewenangan kepolisian.tidak mengurangi kewenangan kepolisian. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hapusKewenangan penyelidikan dan penyidikan hapuskarena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).
  82. 82. 83TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN(POLICE ACCOUNTABILITY) TG JAWABPOLITIK (PASAL 28) TG JAWAB HUKUM(PASAL 29) TG JAWAB MORAL(PASAL 23) TG JAWAB PROFESI(PASAL 34) TG JAWABKEDINASAN(PASAL 27)• NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK• TDK MELIBATKAN DIRI PADA GIATPOLITIK PRAKTIS• TDK GUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH• TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILANUMUM• SUMPAH ATAU JANJI ANGGOTA POLRI• KODE ETIK PROFESI• PP NO. 2 TH 2003 (PERATURAN DISIPLINPOLRI)12
  83. 83. 84ASAS-ASAS KEPOLISIANASAS-ASAS KEPOLISIANLEGALITASKEWAJIBANPREVENTIFPARTISIPASISUBSIDIARITASOPPORTUNITAS
  84. 84. 85PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIANPEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIANKEPOLISIAN = PROFESIKEPOLISIAN = PROFESI:: A. Menggunakan pengetahuanA. Menggunakan pengetahuandgn.spesialisasi/keahliandgn.spesialisasi/keahlian B. Persyaratan minimal sebelum masukB. Persyaratan minimal sebelum masuk C. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedurC. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedurumum distandarisasi.umum distandarisasi. D. Skrining yang tegas dan telitiD. Skrining yang tegas dan teliti E. Ada Kode Etik,E. Ada Kode Etik, F. Pengakuan oleh Masyarakat,.F. Pengakuan oleh Masyarakat,.
  85. 85. 86PEMBINAAN KEMAMPUANPEMBINAAN KEMAMPUANPROFESI[ Psl.31 -36 ]PROFESI[ Psl.31 -36 ] PEMBINAAN ETIKA PROFESIPEMBINAAN ETIKA PROFESI DANDANPENGEMBANGAN PENGETAHUANPENGEMBANGAN PENGETAHUANDAN PENGALAMAN DI BIDANGDAN PENGALAMAN DI BIDANGTEKNIS KEPOLISIANTEKNIS KEPOLISIAN MELALUI ;MELALUI ; DIKLATDIKLAT DANDAN PENUGASANPENUGASANBERJENJANG DAN BERLANJUT.BERJENJANG DAN BERLANJUT. KOMISI KODE ETIK KEPOLISIANKOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN
  86. 86. 87HUBUNGAN-HUBUNGANHUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIANKEPOLISIAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLMHUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLMNEGERI DAN DILUAR NEGERINEGERI DAN DILUAR NEGERI DLM.NEGERIDLM.NEGERI  UNSUR PEMDA,UNSUR PEMDA,GAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSIGAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSILAIN , MASY,LAIN , MASY, KEMBANGKANKEMBANGKAN ASASASASPARTISIPASI DAN SUBSIDIARITASPARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS LUAR NEGERILUAR NEGERI  KERJASAMAKERJASAMABILATERAL ATAU MULTILATERALBILATERAL ATAU MULTILATERAL
  87. 87. 88SEKIAN SESI 7SEKIAN SESI 7 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

×