SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
hamdalam Perspektif
Kasus kasus
Pelanggaran
Pancasila Media Pembelajaran
PPKn Kelas XII
SMA Negeri 1 Cilacap
m
Oleh :
•Nafis Fathur Rizki19
•Silmi Azizah 23
•Wahyuning AtiAshari28
ACT SMA N 1
CILACAP
XII MIA 8
-----2016/2017------
Pokok Bahasan
Substansi Hak
Asasi Manusia
dalam Pancasila
Kasus Pelanggaran
Hak Asasi Manusia
di Indonesia
Upaya
Penyeleseian Kasus
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia
ACT SMA N 1
CILACAP
Substansi Hak Asasi Manusia dalam
Pancasila
• Hak Asasi Manusia – sifat Universal – Penegakan setiap negara
berbeda – Indonesia menjamin sesuai nilai-nilai pancasila.
• Nilai pancasila ada 3 : ideal, instrumental,praksis.
• Nilai ideal adalah nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila
pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada
kelangsungan hidup negara.
ACT SMA N 1
CILACAP
Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
Sila ketuhanan yang maha esa
menjamin hak kemerdekaan untuk
memeluk agama, melaksanakan
ibadah dan menghormati
perbedaan agama.
Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab
menempatkan setiap warga negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum
serta memiliki kewajiban dan hak-hak
yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan hukum.
Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
Sila persatuan indonesia mengamanatkan
adanya unsur pemersatu di antara warga
negara dengan semangat rela berkorban
dan menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan.
Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
Sila Ke-4 dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang
demokratis. Menghargai hak setiap warga negara
untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanoa
adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat
Hubungan antara
HAM dengan Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
Sila ke-5 mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempayam sebesar-
besarnya pada masyarakat
Ciri-Ciri Khusus HAM
Hakiki – sudah ada sejak lahir
Universal – untuk semua orang
Tak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi – berhak mendapat semua hak
ACT SMA N 1
CILACAP
Nilai Instrumental
• Penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.
• Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar.
• Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan
konstitusional.
ACT SMA N 1
CILACAP
UUD 1945
Ketetapan MPR
UU Organik
Perppu
Peraturan Pemerintah
Kepres
ACT SMA N 1
CILACAP
HAM dalam
Nilai instrumental
Sila-Sila Pancasila
ACT SMA N 1
CILACAP
1. UUD 1945 terutama pasal 28A-28J.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Terdapat
piagam HAM Indonesia.
3. UU Organik :
• UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia.
• UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
• UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik.
• UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan budaya.
ACT SMA N 1
CILACAP
4. Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
5. Peraturan Pemerintah :
• PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban
dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.
• PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.
6. Kepres :
• Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.
• Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
• Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan
Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar.
HAM dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila
1. Sila Ketuhanan YME
- Hormat menghormati dan bekerja sama
antarumat beragama.
- Tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Saling mencintai sesama manusia.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
ACT SMA N 1
CILACAP
3. Sila Persatuan Indonesia
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara.
- Cinta tanah air dan bangsa.
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah
air Indonesia
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Menerima dan melaksanakan setiap keputusan.
ACT SMA N 1
CILACAP
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak-hak orang lain.
- Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
ACT SMA N 1
CILACAP
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
ACT SMA N 1
CILACAP
Pelanggaran HAM
Berat menurut UU
RI No 26 Tahun
2000
Kejahatan
Genosida
Kejahatan
terhadap
Kemanusiaan
ACT SMA N 1
CILACAP
2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila
dalam Kasus Pelanggaran HAM
a. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
- Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan
oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946
- Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada
tanggal 5 Desember 1947.
- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.
ACT SMA N 1
CILACAP
KASUS PELANGGARAN HAM
INTERNASIONAL
Kejahatan genosida
Kejahatan melawan
kemanusiaan
Invasi atau agresi
Kejahatan perang
ACT SMA N 1
CILACAP
Kejahatan Genosida
• UU No.26 Tahun 2000
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan
yang dilakukan untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama.
ACT SMA N 1
CILACAP
Contoh
• Tragedi My Lai di Vietnam
• Tragedi Shabra & Shatila di Lebanon
ACT SMA N 1
CILACAP
Kejahatan Melawan Kemanusiaan
• Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
yang meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil.
• Pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja
ACT SMA N 1
CILACAP
Invasi atau Agresi
• Suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer
yang dilakukan suatu negara ke negara lain, dengan untuk mencaplok
suatu wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan
sebagainya.
• Perbedaan invasi dan agresi.
• Invasi Irak ke Iran 22 September 1980
• Invasi Amerika & sekutu ke Irak 20 Maret 2003
ACT SMA N 1
CILACAP
Kejahatan Perang
• Suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional,
terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer
maupun sipil.
ACT SMA N 1
CILACAP
Meliputi
• Semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan
hukum perang.
• Kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan
pertempuran.
ACT SMA N 1
CILACAP
UPAYA PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN HAM
Peradilan dan
sanksi kasus di
Indonesia
Peradilan dan
sanksi kasus
internasional
ACT SMA N 1
CILACAP
Di Indonesia
• Awalnya melalui Pengadilan Umum, setelah berlaku UU No. 26 Tahun
2000, dilaksanakan di Pengadilan HAM.
• Tahapan :
• Penyidikan & Penangkapan
• Penyelidikan
• Penuntutan Perkara
• Pemeriksaan & Pemutusan perkara
ACT SMA N 1
CILACAP
Penyidikan dan Penangkapan
• Oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan alasan penangkapan
kecuali tertangkap tangan.
• Pemeriksaan di Pengadilan HAM max 90 hari, diperpanjang max 30
hari.
• Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi max 60 hari, diperpanjang max 60
hari.
• Pemeriksaan di MA max 60 hari, diperpanjang max 30 hari.
ACT SMA N 1
CILACAP
Penyelidikan
• Oleh Komnas HAM
• Dapat dibantu Tim ad hoc (unsur Komnas & masyarakat)
• Laporan diserahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan
• Jaksa Agung dapat membentuk penyidik ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
ACT SMA N 1
CILACAP
Penuntutan
• Oleh Jaksa Agung
• Dapat mengangkat penuntut umum ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
ACT SMA N 1
CILACAP
Pemeriksaan & Putusan Pengadilan HAM
• Oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM max 180 hari
• Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri dari :
2 hakim Pengadilan HAM
3 hakim ad hoc
ACT SMA N 1
CILACAP
Permohonan Banding
• Oleh Pengadilan Tinggi diperiksa & diputus max 90 hari
• Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :
2 hakim Pengadilan Tinggi
3 hakim ad hoc
ACT SMA N 1
CILACAP
Permohonan Kasasi
• Oleh MA diputus & diperiksa max 90 hari
• Pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :
2 Hakim Agung
3 hakim ad hoc
ACT SMA N 1
CILACAP
Di Internasional
• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara yang
bersangkutan unwillingness atau unble melaksanakan investigasi &
penuntutan.
• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara bersangkutan
sudah melakukan investigasi, ingin penuntutan, namun unwillingness
dan unability dalam melakukan penuntutan.
ACT SMA N 1
CILACAP
• Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka pada diri pelaku sudah melekat asas nebus in idem.
• Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara
yang sama setelah putusan pengadian berkekuatan tetap.
ACT SMA N 1
CILACAP
Sanksi Pelanggaran Internasional
• Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu).
• Pengalihan investasi asing.
• Pemutusan hubungan diplomatik.
• Pengurangan bantuan ekonomi.
• Pengurangan kerja sama.
• Pemboikotan produk ekspor.
• Embargo ekonomi.
ACT SMA N 1
CILACAP
TERIMA KASIH
SEMOGA BISA MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT.
‫تع‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ً‫ع‬‫ناف‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عل‬ َ‫هللا‬ ‫لوا‬َ‫س‬‫ذوا‬ َّ‫و‬
‫ع‬َ‫ف‬‫ين‬ ‫ال‬ ٍ‫علم‬ ‫من‬ ِ‫هلل‬‫با‬
“Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat
dan berlindunglah kepada-Nya dari ilmu yang
tidak bermanfaat”
Designed by Nafis FR

More Related Content

What's hot

PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraHusien Armansyah
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxguruppkn11
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalTutikDaryatni
 
Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4tetyyanisr
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxSitiKuswaroh
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxMtsAlhidayahIbun
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraMuhammad Hidayat
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxRifkiArohman
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaAisyahFatimah1
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
 
Arti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohArti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohguruppkn11
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
 

What's hot (20)

PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
 
Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
Arti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohArti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokoh
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
Pkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 uploadPkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 upload
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
 

Viewers also liked

Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Agus Santoso
 
Ppt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAMPpt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAMFebrinaa24
 
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3Aldya Rachma
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalMuslimatur Rohmah
 
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di Indonesia
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di IndonesiaJenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di Indonesia
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di IndonesiaAisyah Salsabilla Rositha
 
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.Rohmat Ramadhan
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaAhmad Royhan Nst
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiNasria Ika
 
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...Ahmad Ahadi Yusuf
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia-
 
Kepadatan Penduduk di Indonesia
Kepadatan Penduduk di IndonesiaKepadatan Penduduk di Indonesia
Kepadatan Penduduk di Indonesiayuliohuman
 

Viewers also liked (20)

Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
 
Kasus pelanggaran ham
Kasus pelanggaran hamKasus pelanggaran ham
Kasus pelanggaran ham
 
Ppt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAMPpt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAM
 
Presentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAMPresentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAM
 
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3
PENYIMPANGAN KEPADA SILA KE 3
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
 
KASUS SIMPANGAN SILA PERTAMA PANCASILA
KASUS SIMPANGAN SILA PERTAMA PANCASILAKASUS SIMPANGAN SILA PERTAMA PANCASILA
KASUS SIMPANGAN SILA PERTAMA PANCASILA
 
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di Indonesia
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di IndonesiaJenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di Indonesia
Jenis pelanggaran ham dan kasus pelanggaran ham di Indonesia
 
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologi
 
Hukum agama islam kaintanya dengan pancasila
Hukum agama islam kaintanya dengan pancasilaHukum agama islam kaintanya dengan pancasila
Hukum agama islam kaintanya dengan pancasila
 
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...
PENDIDIKAN PANCASILA - SILA PERSATUAN INDONESIA sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN ...
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia
 
Kepadatan Penduduk di Indonesia
Kepadatan Penduduk di IndonesiaKepadatan Penduduk di Indonesia
Kepadatan Penduduk di Indonesia
 

Similar to Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayu

konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxkonsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxPutraekaw
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiRacmat Ridho
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIcalonmayat
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019IndraAzianti
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxkasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxdiahrizky10
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxMAfriansyahSE
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negaraeganrad
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Anissa Carolina
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014sonny dwi kristanu
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfsubstansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfNuryonoAdiRahman
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Jojo Junghead
 

Similar to Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayu (20)

konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxkonsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
 
ppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptxppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptx
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
 
hak kewajiban wn.pptx
hak kewajiban wn.pptxhak kewajiban wn.pptx
hak kewajiban wn.pptx
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxkasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negara
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014Moniaga s   pr besar presiden baru - 18 juni 2014
Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfsubstansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
 

More from Nafis Fathur Rizki

Tugas biologi sistem endokrin manusia - 2016
Tugas biologi   sistem endokrin manusia - 2016Tugas biologi   sistem endokrin manusia - 2016
Tugas biologi sistem endokrin manusia - 2016Nafis Fathur Rizki
 
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)Nafis Fathur Rizki
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 
Tugas bahasa indonesia kajian struktur kalimat keterangan
Tugas bahasa indonesia   kajian struktur kalimat keteranganTugas bahasa indonesia   kajian struktur kalimat keterangan
Tugas bahasa indonesia kajian struktur kalimat keteranganNafis Fathur Rizki
 
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)Nafis Fathur Rizki
 
Fun education learn prancis ( by nafis )
Fun education   learn prancis ( by nafis )Fun education   learn prancis ( by nafis )
Fun education learn prancis ( by nafis )Nafis Fathur Rizki
 

More from Nafis Fathur Rizki (6)

Tugas biologi sistem endokrin manusia - 2016
Tugas biologi   sistem endokrin manusia - 2016Tugas biologi   sistem endokrin manusia - 2016
Tugas biologi sistem endokrin manusia - 2016
 
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)
Kajian Islam Pendidikan - Yaumul Mizan (Hari Penimbangan)
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Tugas bahasa indonesia kajian struktur kalimat keterangan
Tugas bahasa indonesia   kajian struktur kalimat keteranganTugas bahasa indonesia   kajian struktur kalimat keterangan
Tugas bahasa indonesia kajian struktur kalimat keterangan
 
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)
kajian tentang kitab taurat xi mia 8 sma negeri 1 cilacap (2015)
 
Fun education learn prancis ( by nafis )
Fun education   learn prancis ( by nafis )Fun education   learn prancis ( by nafis )
Fun education learn prancis ( by nafis )
 

Recently uploaded

MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPCMBANDUNGANKabSemar
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxshafiraramadhani9
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 

Recently uploaded (20)

MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 

Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayu

  • 1. hamdalam Perspektif Kasus kasus Pelanggaran Pancasila Media Pembelajaran PPKn Kelas XII SMA Negeri 1 Cilacap m
  • 2. Oleh : •Nafis Fathur Rizki19 •Silmi Azizah 23 •Wahyuning AtiAshari28 ACT SMA N 1 CILACAP XII MIA 8 -----2016/2017------
  • 3. Pokok Bahasan Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Upaya Penyeleseian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ACT SMA N 1 CILACAP
  • 4. Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila • Hak Asasi Manusia – sifat Universal – Penegakan setiap negara berbeda – Indonesia menjamin sesuai nilai-nilai pancasila. • Nilai pancasila ada 3 : ideal, instrumental,praksis. • Nilai ideal adalah nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 5. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila ketuhanan yang maha esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
  • 6. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
  • 7. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  • 8. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila Ke-4 dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanoa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat
  • 9. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila ke-5 mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempayam sebesar- besarnya pada masyarakat
  • 10. Ciri-Ciri Khusus HAM Hakiki – sudah ada sejak lahir Universal – untuk semua orang Tak dapat dicabut Tidak dapat dibagi – berhak mendapat semua hak ACT SMA N 1 CILACAP
  • 11. Nilai Instrumental • Penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. • Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. • Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 12. UUD 1945 Ketetapan MPR UU Organik Perppu Peraturan Pemerintah Kepres ACT SMA N 1 CILACAP HAM dalam Nilai instrumental Sila-Sila Pancasila
  • 13. ACT SMA N 1 CILACAP 1. UUD 1945 terutama pasal 28A-28J. 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Terdapat piagam HAM Indonesia. 3. UU Organik : • UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. • UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. • UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. • UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya.
  • 14. ACT SMA N 1 CILACAP 4. Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. 5. Peraturan Pemerintah : • PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. • PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM berat. 6. Kepres : • Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. • Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. • Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar.
  • 15. HAM dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila 1. Sila Ketuhanan YME - Hormat menghormati dan bekerja sama antarumat beragama. - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab - Saling mencintai sesama manusia. - Tidak semena-mena terhadap orang lain. - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 16. 3. Sila Persatuan Indonesia - Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. - Cinta tanah air dan bangsa. - Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah air Indonesia 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. - Menerima dan melaksanakan setiap keputusan. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 17. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Menghormati hak-hak orang lain. - Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 18. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ACT SMA N 1 CILACAP
  • 19. Pelanggaran HAM Berat menurut UU RI No 26 Tahun 2000 Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap Kemanusiaan ACT SMA N 1 CILACAP
  • 20. 2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM a. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia - Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946 - Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. - Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 21. KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL Kejahatan genosida Kejahatan melawan kemanusiaan Invasi atau agresi Kejahatan perang ACT SMA N 1 CILACAP
  • 22. Kejahatan Genosida • UU No.26 Tahun 2000 Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 23. Contoh • Tragedi My Lai di Vietnam • Tragedi Shabra & Shatila di Lebanon ACT SMA N 1 CILACAP
  • 24. Kejahatan Melawan Kemanusiaan • Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil. • Pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja ACT SMA N 1 CILACAP
  • 25. Invasi atau Agresi • Suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan suatu negara ke negara lain, dengan untuk mencaplok suatu wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. • Perbedaan invasi dan agresi. • Invasi Irak ke Iran 22 September 1980 • Invasi Amerika & sekutu ke Irak 20 Maret 2003 ACT SMA N 1 CILACAP
  • 26. Kejahatan Perang • Suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 27. Meliputi • Semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan hukum perang. • Kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 28. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Peradilan dan sanksi kasus di Indonesia Peradilan dan sanksi kasus internasional ACT SMA N 1 CILACAP
  • 29. Di Indonesia • Awalnya melalui Pengadilan Umum, setelah berlaku UU No. 26 Tahun 2000, dilaksanakan di Pengadilan HAM. • Tahapan : • Penyidikan & Penangkapan • Penyelidikan • Penuntutan Perkara • Pemeriksaan & Pemutusan perkara ACT SMA N 1 CILACAP
  • 30. Penyidikan dan Penangkapan • Oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan alasan penangkapan kecuali tertangkap tangan. • Pemeriksaan di Pengadilan HAM max 90 hari, diperpanjang max 30 hari. • Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi max 60 hari, diperpanjang max 60 hari. • Pemeriksaan di MA max 60 hari, diperpanjang max 30 hari. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 31. Penyelidikan • Oleh Komnas HAM • Dapat dibantu Tim ad hoc (unsur Komnas & masyarakat) • Laporan diserahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan • Jaksa Agung dapat membentuk penyidik ad hoc (unsur pemerintah & masyarakat) ACT SMA N 1 CILACAP
  • 32. Penuntutan • Oleh Jaksa Agung • Dapat mengangkat penuntut umum ad hoc (unsur pemerintah & masyarakat) ACT SMA N 1 CILACAP
  • 33. Pemeriksaan & Putusan Pengadilan HAM • Oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM max 180 hari • Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri dari : 2 hakim Pengadilan HAM 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  • 34. Permohonan Banding • Oleh Pengadilan Tinggi diperiksa & diputus max 90 hari • Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 hakim Pengadilan Tinggi 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  • 35. Permohonan Kasasi • Oleh MA diputus & diperiksa max 90 hari • Pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 Hakim Agung 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  • 36. Di Internasional • Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara yang bersangkutan unwillingness atau unble melaksanakan investigasi & penuntutan. • Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara bersangkutan sudah melakukan investigasi, ingin penuntutan, namun unwillingness dan unability dalam melakukan penuntutan. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 37. • Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pada diri pelaku sudah melekat asas nebus in idem. • Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah putusan pengadian berkekuatan tetap. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 38. Sanksi Pelanggaran Internasional • Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu). • Pengalihan investasi asing. • Pemutusan hubungan diplomatik. • Pengurangan bantuan ekonomi. • Pengurangan kerja sama. • Pemboikotan produk ekspor. • Embargo ekonomi. ACT SMA N 1 CILACAP
  • 39. TERIMA KASIH SEMOGA BISA MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT. ‫تع‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ً‫ع‬‫ناف‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عل‬ َ‫هللا‬ ‫لوا‬َ‫س‬‫ذوا‬ َّ‫و‬ ‫ع‬َ‫ف‬‫ين‬ ‫ال‬ ٍ‫علم‬ ‫من‬ ِ‫هلل‬‫با‬ “Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada-Nya dari ilmu yang tidak bermanfaat” Designed by Nafis FR