Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayu

Materi Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila kelas XII Semester 1 Kurikulum 2013 PPKn Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cilacap
Dikemas secara sistematis dan jelas dengan grafis yang mendukung. Semoga bermanfaat.

menjadiilmiah.blogspot.co.id

Fb : Nafis Fathur
tw : @fies_fathur
Line : @nafisfathurrizki

  • Login to see the comments

Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayu

  1. 1. hamdalam Perspektif Kasus kasus Pelanggaran Pancasila Media Pembelajaran PPKn Kelas XII SMA Negeri 1 Cilacap m
  2. 2. Oleh : •Nafis Fathur Rizki19 •Silmi Azizah 23 •Wahyuning AtiAshari28 ACT SMA N 1 CILACAP XII MIA 8 -----2016/2017------
  3. 3. Pokok Bahasan Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Upaya Penyeleseian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ACT SMA N 1 CILACAP
  4. 4. Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila • Hak Asasi Manusia – sifat Universal – Penegakan setiap negara berbeda – Indonesia menjamin sesuai nilai-nilai pancasila. • Nilai pancasila ada 3 : ideal, instrumental,praksis. • Nilai ideal adalah nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. ACT SMA N 1 CILACAP
  5. 5. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila ketuhanan yang maha esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
  6. 6. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
  7. 7. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  8. 8. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila Ke-4 dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanoa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat
  9. 9. Hubungan antara HAM dengan Pancasila ACT SMA N 1 CILACAP Sila ke-5 mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempayam sebesar- besarnya pada masyarakat
  10. 10. Ciri-Ciri Khusus HAM Hakiki – sudah ada sejak lahir Universal – untuk semua orang Tak dapat dicabut Tidak dapat dibagi – berhak mendapat semua hak ACT SMA N 1 CILACAP
  11. 11. Nilai Instrumental • Penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. • Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. • Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional. ACT SMA N 1 CILACAP
  12. 12. UUD 1945 Ketetapan MPR UU Organik Perppu Peraturan Pemerintah Kepres ACT SMA N 1 CILACAP HAM dalam Nilai instrumental Sila-Sila Pancasila
  13. 13. ACT SMA N 1 CILACAP 1. UUD 1945 terutama pasal 28A-28J. 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Terdapat piagam HAM Indonesia. 3. UU Organik : • UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. • UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. • UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. • UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya.
  14. 14. ACT SMA N 1 CILACAP 4. Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. 5. Peraturan Pemerintah : • PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. • PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM berat. 6. Kepres : • Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. • Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. • Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar.
  15. 15. HAM dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila 1. Sila Ketuhanan YME - Hormat menghormati dan bekerja sama antarumat beragama. - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab - Saling mencintai sesama manusia. - Tidak semena-mena terhadap orang lain. - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. ACT SMA N 1 CILACAP
  16. 16. 3. Sila Persatuan Indonesia - Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. - Cinta tanah air dan bangsa. - Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah air Indonesia 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. - Menerima dan melaksanakan setiap keputusan. ACT SMA N 1 CILACAP
  17. 17. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Menghormati hak-hak orang lain. - Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. ACT SMA N 1 CILACAP
  18. 18. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ACT SMA N 1 CILACAP
  19. 19. Pelanggaran HAM Berat menurut UU RI No 26 Tahun 2000 Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap Kemanusiaan ACT SMA N 1 CILACAP
  20. 20. 2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM a. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia - Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946 - Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. - Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. ACT SMA N 1 CILACAP
  21. 21. KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL Kejahatan genosida Kejahatan melawan kemanusiaan Invasi atau agresi Kejahatan perang ACT SMA N 1 CILACAP
  22. 22. Kejahatan Genosida • UU No.26 Tahun 2000 Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. ACT SMA N 1 CILACAP
  23. 23. Contoh • Tragedi My Lai di Vietnam • Tragedi Shabra & Shatila di Lebanon ACT SMA N 1 CILACAP
  24. 24. Kejahatan Melawan Kemanusiaan • Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil. • Pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja ACT SMA N 1 CILACAP
  25. 25. Invasi atau Agresi • Suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan suatu negara ke negara lain, dengan untuk mencaplok suatu wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. • Perbedaan invasi dan agresi. • Invasi Irak ke Iran 22 September 1980 • Invasi Amerika & sekutu ke Irak 20 Maret 2003 ACT SMA N 1 CILACAP
  26. 26. Kejahatan Perang • Suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. ACT SMA N 1 CILACAP
  27. 27. Meliputi • Semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan hukum perang. • Kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran. ACT SMA N 1 CILACAP
  28. 28. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Peradilan dan sanksi kasus di Indonesia Peradilan dan sanksi kasus internasional ACT SMA N 1 CILACAP
  29. 29. Di Indonesia • Awalnya melalui Pengadilan Umum, setelah berlaku UU No. 26 Tahun 2000, dilaksanakan di Pengadilan HAM. • Tahapan : • Penyidikan & Penangkapan • Penyelidikan • Penuntutan Perkara • Pemeriksaan & Pemutusan perkara ACT SMA N 1 CILACAP
  30. 30. Penyidikan dan Penangkapan • Oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan alasan penangkapan kecuali tertangkap tangan. • Pemeriksaan di Pengadilan HAM max 90 hari, diperpanjang max 30 hari. • Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi max 60 hari, diperpanjang max 60 hari. • Pemeriksaan di MA max 60 hari, diperpanjang max 30 hari. ACT SMA N 1 CILACAP
  31. 31. Penyelidikan • Oleh Komnas HAM • Dapat dibantu Tim ad hoc (unsur Komnas & masyarakat) • Laporan diserahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan • Jaksa Agung dapat membentuk penyidik ad hoc (unsur pemerintah & masyarakat) ACT SMA N 1 CILACAP
  32. 32. Penuntutan • Oleh Jaksa Agung • Dapat mengangkat penuntut umum ad hoc (unsur pemerintah & masyarakat) ACT SMA N 1 CILACAP
  33. 33. Pemeriksaan & Putusan Pengadilan HAM • Oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM max 180 hari • Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri dari : 2 hakim Pengadilan HAM 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  34. 34. Permohonan Banding • Oleh Pengadilan Tinggi diperiksa & diputus max 90 hari • Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 hakim Pengadilan Tinggi 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  35. 35. Permohonan Kasasi • Oleh MA diputus & diperiksa max 90 hari • Pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 Hakim Agung 3 hakim ad hoc ACT SMA N 1 CILACAP
  36. 36. Di Internasional • Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara yang bersangkutan unwillingness atau unble melaksanakan investigasi & penuntutan. • Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara bersangkutan sudah melakukan investigasi, ingin penuntutan, namun unwillingness dan unability dalam melakukan penuntutan. ACT SMA N 1 CILACAP
  37. 37. • Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pada diri pelaku sudah melekat asas nebus in idem. • Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah putusan pengadian berkekuatan tetap. ACT SMA N 1 CILACAP
  38. 38. Sanksi Pelanggaran Internasional • Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu). • Pengalihan investasi asing. • Pemutusan hubungan diplomatik. • Pengurangan bantuan ekonomi. • Pengurangan kerja sama. • Pemboikotan produk ekspor. • Embargo ekonomi. ACT SMA N 1 CILACAP
  39. 39. TERIMA KASIH SEMOGA BISA MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT. ‫تع‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ً‫ع‬‫ناف‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عل‬ َ‫هللا‬ ‫لوا‬َ‫س‬‫ذوا‬ َّ‫و‬ ‫ع‬َ‫ف‬‫ين‬ ‫ال‬ ٍ‫علم‬ ‫من‬ ِ‫هلل‬‫با‬ “Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada-Nya dari ilmu yang tidak bermanfaat” Designed by Nafis FR

×