Materi Ini Membahas Tentang Pengertian, Jenis-jenis Hukum Acara dan Penegak Hukum di Indonesia

1. Hukum Acara
Oleh :
Kadimuddin Baehaki, SH., MH
“Pengertian, Jenis-jenis Hukum
Acara dan Penegak Hukum di
Indonesia”

2. Hukum acara (dikenal juga sebagai
hukum prosedur atau peraturan
keadilan) adalah serangkaian aturan
yang mengikat dan mengatur tata
cara dijalankannya persidangan
pidana, perdata, maupun tata usaha
negara. Hukum acara dibuat untuk
menjamin adanya sebuah proses
hukum yang semestinya dalam
menegakkan hukum.
Pengertian Hukum Acara
Umumnya hukum acara di seluruh
dunia memiliki unsur-unsur yang
serupa. Hukum acara memastikan
hukum ditegakkan secara adil dan
semestinya. Hukum acara
mengatur tata cara pendakwaan,
pemberitahuan, pembuktian, dan
pengujian hukum materil demi
terlaksananya hukum.

3. Jenis Hukum Acara Di Indonesia
01
Diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
03
Diatur oleh Undang-Undang Peradilan
Agama
02
Diatur oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
04
Diatur dalam Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara
Hukum Acara Pidana
Hukum acara PTUN
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Peradilan Agama
05 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Diatur dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi

4. Aparat penegak hukum dalam
praktik Hukum Acara di Indonesia
ada lima, yaitu sebagai berikut:
■ Kepolisian
■ Jaksa
■ Hakim
■ Lembaga Pemasyarakatan
■ Advokat
Penegak Hukum di Indonesia

5. Tugas dan Wewenang Kepolisian Berdasarkan UU
2/2002, tugas utama kepolisian adalah:
1. memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian

6. Wewenang kepolisian, antara lain:
 Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;
 Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian;
 Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7.  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;
 Mencari keterangan dan barang bukti;
 Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,
serta kegiatan masyarakat; dan
 Menerima dan menyimpan barang temuan untuk
sementara waktu.
Lanjutan

8. Jaksa
UU 16/2004 dan perubahannya menerangkan bahwa kejaksaan
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
 Di Bidang Pidana:
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum Tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang; dan
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

9. Lanjutan
 Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha:
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam
maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.
 Dalam Bidang Ketertiban Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan
kegiatan:
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

10. Lanjutan
 Dalam pemulihan aset,:
Kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan
aset lainnya kepada negara, korban, atau orang yang berhak.
 Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang
untuk:
1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan
lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara
lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

11. Lembaga Kehakiman
UU 48/2009 menegaskan bahwa:
1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap
UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan Memutus Sengketa Pemilu.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim.

12. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk
melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan
memiliki keweanagan untuk :
1. Melakukan pembinaan narapidana;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana,
dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Lembaga Pemasyarakatan

13. Berdasarkan UU Advokat No 18 Tahun 2003, seorang Advokat
memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.
1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela
perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan
perundang-undangan;
2. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk membela
klien dalam sidang pengadilan;
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan
kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
Advokat

14. 5. Advokat dilarang membedakan perlakuan
terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama,
politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial
dan budaya;
6. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahui atau diperoleh dari kliennya karena
hubungan profesinya;
7. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya
dengan klien,
8. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa
Hukum yang telah diberikan kliennya; dan
9. Advokat wajib memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang
tidak mampu.
Lanjutan

15. Terima Kasih