Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti penghasilan dari pekerjaan, modal, usaha, dan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terdapat pengecualian untuk beberapa jenis penghasilan seperti bantuan sosial, warisan, dan penghasilan dana pensiun. Penghasilan yang diperoleh dari usaha tetap juga merupakan objek pajak.

1. OBJEK PAJAK PENGHASILAN
RINGKASAN MATERI
NI LUH NADIA EVA JAYATI (28)
1-34

2. PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK
PPH
Pasal 4 ayat (1) UU
PPh
Objek Pajak
PENGHASILAN
Definisi Penghasilan menurut UU PPh:
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
A

3. Ilustrasi Kategori
Penghasilan menurut Pasal
4 ayat (1) UU PPh
1. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
kecuali ditentukan lain dalam UU PPh,
2. Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta,
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya saat menghitung PKP dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak,
6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena
pengembalian utang,
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

4. Ilustrasi Kategori
Penghasilan menurut Pasal
4 ayat (1) UU PPh (2)
11. Keuntungan karena pembebasan utang,
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva (revaluasi),
14. Premi asuransi,
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas,
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum dikenai pajak,
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah,
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP,
19. Surplus Bank Indonesia,
20. Penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di
bursa yang menurut pasal 4 ayat (2c) UU PPh dapat dikenai
pajak final semula telah diatur dalam PP No 17 tahun 2009
dengan pajak sebesar 2,5% dari margin awal.

5. PENGELOMPOKKAN PENGHASILAN
B
Penghasilan dari pekerjaan
dalam hubungan kerja dengan
pekerjaan bebas seperti gaji,
honorarium, notaris,
pengacara, dsb
Penghasilan dari modal yang
berupa harta gerak ataupun
harta tak gerak seperti bunga,
dividen, royalti, sewa, dsb
Penghasilan dari usaha
dan kegiatan
Penghasilan lain-lain
seperti pembebasan utang,
hadiah, dsb

6. TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
C
BANTUAN/SUMBANGAN,
TERMASUK ZAKAT, HARTA HIBAH
PENERIMAAN DANA JAMINAN
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
OLEH KPEI
WARISAN
HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI
YANG DITERIMA SEBAGAI PENGGANTI
SAHAM/PENYERTAAN MODAL
IMBALAN DALAM BENTUK
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
PEMBAYARAN DARI
PERUSAHAAN ASURANSI
DIVIDEN
IURAN YANG DIPEROLEH DANA
PENSIUN YANG PENDIRIANNYA
DISAHKAN KEMENKEU

7. TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
PENGHASILAN DARI MODAL YANG
DITANAMKAN DANA PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DIPEROLEH
ANGGOTA PERSEROAN
KOMANDITER
PENGHASILAN YANG DITERIMA
PERUSAHAAN MODAL
VENTURA
BEASISWA YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTU
BERDASARKAN PMK
SISA LEBIH YANG DITERIMA
BADAN/LEMBAGA NIRLABA
BANTUAN/SANTUNAN YANG
DIBAYARKAN BPJS KEPADA WP
TERTENTU
BAGIAN LABA YANG DITERIMA
PEMEGANG UNIT KIK
SEBAGAI PRODUK DARI
TRANSAKSI MODAL; AGIO DAN
DISAGIO

8. OBJEK PAJAK BENTUK USAHA
TETAP
D
Pasal 5 UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang termasuk objek
pajak BUT adalah:
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang
dimiliki dan dikuasai,
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau
pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan BUT di
Indonesia,
3. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
atas jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, imbalan jasa, pekerjaan,
hadiah/penghargaan, pembayaran berkala lainnya, sepanjang ada hubungan
efektif antara BUT dengan harta/kegiatan yang memberi penghasilan tersebut
dihitung sebagai objek pajak BUT.