1. PEMBAYARAN,PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,DAN PELAPORAN
Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assesment
Wajib melakukan sendiri penghitungan , pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak(SSP)
Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.
1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
a. Pembayaran angsuran setiap bulan(pph pasal 25),yaitu pembayaran pajak penghasilan
secara angsuran.Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam
melunasi pajak yang terutang dalam 1(satu) tahun pajak.wajib pajak diwajibkanuntuk
mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri
angsuran pajak setiap bulan
b. Pembayaran pph pasal 29 setelah akhir tahun,yaitu pelunasan pajak penghasilan yang
dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang lebih
untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak
yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain(pph pasal 4(2),pph pasal 15,pph
pasal 21,22, dan 23,serta pph pasal 26).Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi
penghasilan,pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melalui pembayaran pajak diluar negeri (pph pasal 24)
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya
bendaharawan pemerintah)
5. Pembayaran pajak – pajak lainnya.
a. Pembayaran pajak bumidan Bangunan (PBB) , yaitu pelunasan berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).Untuk daerah jakarta, pembayaran PBB
sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank – bank tertentu.
b. Pembayaran bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) , yaitu
pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
c. Pembayaran Bea Materai , yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat
dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa meterai tempel atau
kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.
3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor)
Adalah SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor.
SSPCP dibuat dalam rangka 8(delapan) yang peruntukannya sebagai berikut:

2. a. Lembar ke-1a: untuk KPBC melalui penyetor /wajib pajak.
b. Lembar ke- 1b: untuk penyetor/wajib pajak;
c. Lembar ke-2a: untuk KPBC melalui KPPN.
d. Lembar ke-2b dan ke-2c:untuk KKP melalui KPPN;
e. Lembar ke-3a dan ke-3b: untuk KPP melalui penyetoran/WP atau KPBG;
f. Lembar ke-4: untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia
Hal-hal khusus tentang SSPCP adalah:
a. SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar
ke-3a
b. Apabila dalam SSCP terdapat pembayaran pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah fotokopi SSPCP lembar ke- 3a.
c. SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa pph adalah SSPCP lembar
ke-3b
d. SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk administrasi penerimaan
pajak penghasilan adalah SSPCP lembar ke- 2b.
e. SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk administrasi penerimaan
pajak penghasilan adalah SSPCP lembar ke -2c.
f. Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan atas Barang
Mewah(PPnBM) import, maka untuk administrasi penerimaan pajak penjualan atas
Barang Mewah dandigunakan fotokopi SSPCP lembar ke- 2c
g. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas import selain yang ditagih
dengan Surat Tagihan Pajak(STP) atau surat ketetapan pajak maka pelunasan
kekurangan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SSPCP.
4. SSCP( Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan
Dalam Negeri)
Adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan
PPN hasil tembakau buatan dalam negri.
SSCP dibuat dalam rangkap 6(enam) yang peruntukannya sebagai berikut:
a. Lembar ke-1a : untuk KPBC melalui penyetor / Wajib pajak;
b. Lembar ke-1b: untuk penyetor/wajib pajak;
c. Lembar ke-2a : untuk KPBC melalui KPPN;
d. Lembar ke-2b : untuk KPP melalui KPPN;
e. Lembar ke-3 : untuk KPP melalui penyetor/ wajib pajak;
f. Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi atau PT. Pos Indonesia;
Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak untuk cukai atas Barang Kena
Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri selain yang ditagih dengan Surat
Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan
pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SSCP. Atas pengangsuran atau

3. Penundaan Pembayaran, Direktur Jenderal Pajak dapat menyetujui permohonan Wajib
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran selama:
1. maksimal 12 bulan, untuk utang pajak akibat STP atau surat keputusan;
2. hingga bulan terakhir tahun pajak berikutnya untuk utang PPh Pasal 29.
Pengangsuran atau penundaan pajak tersebut merupakan pembayaran pajak akibat:
1. Surat Tagihan Pajak;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Keputusan Pembetulan dan Keberatan;
4. Putusan Banding;
5. PPh Pasal 29
Adapun syarat pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran
adalah:
1. diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak;
2. diajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kecuali Wajib Pajak
mengalami keadaan di luar kekuasaannya;
3. disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran atas penuduhan
keputusan diberikan maksimal 7 hari sejakpermohonan siterima lengkap. Jika jangka
waktu terlewati, permohonan dianggap diterima.